PERAN UNIONPERS


ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS

VISIBELITAS INFORMATIF & KOMUNIKATIF ( AKTA NOTARIS : MARLIANSYAH, SH. NO : 01/05/10/2005 )

BAB VI

PERAN AKTIF UNIONPERS

PASAL 7

  1. Meningkatkan hubungan kerjasama instansi pemerintahan maupun swasta.

  2. Meningkatkan sumber daya manusia, dengan mengadakan kursus-kursus keterampilan baik dibidang Jurnalistik maupun keterampilan lainnya.

  3. Memperkokoh semangat perjuangan yang tinggi yang dilandasi oleh semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

  4. Melaksanakan keterampilan dan kursus-kursus dibidang Jurnalistik dan Publistik.

  5. Usaha-usaha lain yang tidak menyalahi dan bertentangan dengan AD/ART Unionpers serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sah bagi kesejahteraan usaha, baik yang fisik maupun mental spiritual.

  6. Melakukan usaha-usaha lain yang dijalankan dengan kerja sama yang baik dengan pihak lain, seperti Pemerintah Daerah, Swasta, Perindustrian maupun Perorangan.

  7. Menyebarluaskan gagasan dan informasi kelapisan masyarakat luas secara tepat, cepat tanpa melahirkan opini.

  8. Menampung aspirasi masyarakat secara kontinyu dalam segala hal.

  9. Yang ikut berdiri di belakang Pemerintah yang sah tidak mengikat.

Iklan

1 thought on “PERAN UNIONPERS”

  1. Sesuai Bab VI ps. 7 Poin 8. : Maka saya ingin mengaspirasikan informasi dalam rangka pencegahan Korupsi sbb : Dalam Pelaksanaan Pelatihan Bagi Penyandang PMKS (1.13-1.14.01-21.01 ) Pada Bidang Sosial di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab Purwakarta telah dibuka di Desa Cigedogan pasar rebo Kec Purwakarta pada tanggal 12 Nopember 2012 Oleh Kabid Sosial bermotiv Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Yang mana sasaran PMKS tidak mengacu pada data BPS,Bapeda, maupun data base pmks milik bidang sosial.Peserta pelatihan diambil dari tetanga kerabat maupun orang dalam bidang sosial agar bisa diatur dalam penandatangan uang saku dan waktu penyelenggaraan sebagai syarat tertib administrasi SPJ ( Surat Pertanggungjawaban).Dan Pengadaan bahan latihan sengaja diatur agar tidak melalui lelang dan bisa penunjukan langsung. dengan demikian bahan yang dibeli secara phisik tidak sesuai nota maupun kwitansi Karena Pihak pemilik Toko menandatangani dan menstampel pada Kwitansi dan nota kosong. Dalam Pengelolaan Administrasi keuangan seharusnya dikelola Oleh Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai tupoksinya tapi kenyataannya BPP tersebut tidak tahu samasekali hanya menyimpan arsip SPJ. sementara yang seharusnya dilaksanakan BPP ditangani langsung oleh Setianingsih (no Hp 081802213514) Istri dari Pengajar dalam kegiatan tersebut bernama Nur Jaya . Kegiatan ini seharusnya dilaksanakan pada bulan mei… sehubungan dengan adanya pembinaan inspektorat daerah kab Purwakarta pada bulan juli maka kegiatan ini mengalami pergeseran waktu pelakasanaan menjadi bulan nopember agar terhindar dari temuan inspektorat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s