UNIONPERS
BERITA

Latest Post

Penuntasan Dugaan Korupsi Alkes Rp 9 Miliar Mandek


Penunta11111111111111san Dugaan Korupsi Alkes Rp 9 Miliar Mandek

BEKASI, (WN)

Kejaksaan Negeri Bekasi berjanji akan mendalami keterlibatan Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati dalam dugaan penyimpangan anggaran pembelian Alat Kesehatan (Alkes) dan pembangunan ruang intermediate senilai Rp 9 miliar pada tahun 2012.  Pasalnya, Dirut Titi adalah orang yang paling bertanggungjawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Sudah hampir satu tahun dilakukan penyidikan dan pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan, Dirut Titi masih tetap tak tersentuh hukum dan status tersangka juga belum disematkan. Kami sangat menyesalkan kinerja Kejaksaan yang tak becus menuntaskan korupsi, ujar Ian Sihombing, selaku Ketua Umum LSM INFASI kepada Harian Warta Nasional, kemarin.

Menurut Ian, buat apa Kejaksaan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memastikan kerugian negara atas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Kota Bekasi, jika hasilnya tidak bisa mengembangkan keterlibatan Dirut selaku KPA dalam dugaan tindak pidana korupsi, itu sama saja dengan menghambur-hamburkan anggaran, tegas Ian.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Irnensif mengakui pihaknya telah melakukan pengembangan. “Kita masih kembangkan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” kata, Irnensif.  Menurut Irnensif, pihaknya sudah memeriksa Direktur RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati sebagai saksi, terkait posisi Titi yang merupakan kuasa pengguna anggaran.

“Kita sedang dalami, apakah Direktur RSUD dan Kontraktor terlibat dalam kasus ini atau tidak. Kita tidak bisa sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka jika tidak cukup bukti,” tukas Irnensif.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bekasi, Semeru mengatakan, dugaan penyimpangan anggaran dalam kasus pengadaaan alat kesehatan RSUD tahun anggaran 2012 terungkap setelah penyelidikan dan kajian dari tim gabungan di internal Kejaksaan sejak awal November 2012 lalu.

Menurut dia, dugaan penyimpangan anggaran itu tidak hanya terjadi pada proyek pengadaan alat kesehatan, tapi juga pembangunan ruang intermediate RSUD Kota Bekasi senilai Rp9 miliar. “Anggaran ruang intermedied senilai Rp7 miliar, sedangkan untuk alat kesehatan anggarannya senilai Rp2 miliar. Secara sekilas ada nilai yang janggal,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya telah menetapkan satu tersangka terkait kasus itu, yakni pegawai negeri sipil (PNS) setempat berinisial TR. “Diduga ada penyimpangan, kami sudah menetapkan satu tersangka, inisialnya TR. Dia adalah pejabat pembuat komitmen (PPK),” katanya.

Menurut dia, dalam penyelidikan tim Kejaksaan, TR diduga telah melakukan penyimpangan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Dalam HPS itu, kata dia, tidak sesuai dengan prosedur, sehingga diduga TR telah menggelembungkan anggaran. “TR sudah diperiksa dua kali. Sementara saksi yang sudah diperiksa di antaranya panitia, pengguna anggaran, penyedia barang, dan pendukung dari rekanan atau pihak ke tiga,” katanya. (Wilson)

Unionpers

  • PURWAKARTA, (WN) – Pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang ada tiga daerah di wilayah Jawa Barat yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Adapun tiga daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi. Untuk menghadapi hal tersbut, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi di sela… melalui Golkar Jawa Barat Menargetkan Kemenangan di Pilkada Kabupaten/Kota Tahun 2017 — Harian Warta Nasional
  • Jakarta, (WN) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan sudah menyegel Pulau C yang dibangun tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku tak akan tebang pilih terkait penyegelan bangunan, termasuk swasta sekalipun. "Konglomerat mana yang enggak pernah saya penggal?" kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2016). Pulau C merupakan satu dari 17 pulau hasil reklamasi. Hal ini dikatakan lantaran banyak yang menuding Ahok tak berani menyegel Pulau C. Musababnya pulau itu dibangun oleh salah satu perusahaan properti besar, PT Agung Sedayu. "Sudah disegel kok IMB-nya," tegas Ahok. Selain Agung Sedayu, Ahok mencontohkan sejumlah bangunan yang dikuasai konglomerat lain. Di antaranya, dia mengklaim pernah membongkar satu rumah di Lapangan Golf Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian dia juga pernah menyegel apartemen yang berdiri dua lantai lebih dari yang direncanakan. Tak luput pula ada sejumlah bangunan di Menteng yang dia segel. Kendati demikian, Ahok mengaku menjalin hubungan baik dengan pemilik bangunan tersebut. Sama Pak Agung (Sugianto Kusuma alias Aguan) saya baik, satu kompleks lagi. Tapi gini, teman ya teman tapi kalau memang aturannya enggak benar ya saya harus tindak," terang dia. Jika ada perusahaan yang butuh pertolongan, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku siap mengulurkan tangan. Dia mencontohkan saat perusahaan berpolemik tentang perizinan bangunan, Ahok membantu mempercepat perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "Saya akan bantu izin secepat mungkin. Tapi kalau sampai kamu lampaui Koefisien Lantai Bangunan (KLB), saya penggal," ucap dia. (son)
  •   BEKASI, (WN) - Walikota Bekasi Dr.H.Rahmat Effendi siang tadi, Kamis (15/8/2013), langsung mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi terkait dengan meninggalnya pasien balita umur 4 tahun di RSUD tersebut. Pria yang acap disapa Pepen ini menyebutkan, kemungkinan kesalahan ada di sisi sumber daya manusianya. Sebab, sepengetahuannya, RSUD dalam hal kelengkapannya sudah sangat memadai. Itu setelah pihak DPRD Kota Bekasi mendesak Walikota Bekasi membentuk tim investigasi terkait meninggalnya pasien miskin karena dugaan malpraktek di RSUD Kota Bekasi. Jika memang terbukti ada unsur keteledoran, maka semua pihak yang terkait harus segera dicopot.  "Termasuk Direktur RSUD Kota Bekasi juga harus dicopot," kata Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafidz, Rabu, (14/8) kepada sejumlah wartawan. Alasan Muin, meninggalnya balita bernama Bunga tersebut diduga karena ada keteledoran dari pihak dokter dan perawat yang memindahkan Bunga dari ruang ICU ke ruang rawat inap, padahal kondisi pasein belum sembuh betul. "Makanya perlu ada investigasi medis yang komperhensif, untuk melacak penyebab meninggalnya pasein, apakah ada keteledoran atau tidak," tegas Muin. Menurut Muin, jika ada unsur keteledoran maka sudah seharusnya Direktur Utama RSUD Kota Bekasi, Titi Masrifahati, segera dicopot dari jabatannya. Karena kasus ini menyangkut masalah moralitas dan profesionalisme yang menyebabkan nyawa orang meninggal.  "Apalagi Walikota selalu gambar-gembor tentang pakta integritas. Disinilah kita ingin lihat seberapa serius Walikota menegakkan aturan yang sudah dibuatnya sendiri," tukas Muin. Balita malang tersebut bernama Bunga berusia 5 tahun anak pasangan Abas dan Yeni, warga Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Awalnya, Bunga menderita panas tinggi disertai kejang. Bunga dirujuk ke RSUD Kota Bekasi. Tiba di RSUD Kota Bekasi, Bunga dirawat di ruang ICU. Namun, tanpa sepengetahuan dan persetujuan keluarga, Bunga dipindah ke ruang rawat inap biasa. Saat dipindah inilah kondisi kesehatan Bunga menurun, hingga mengalami koma, hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 07.15 pagi tadi. (Wilson/red)
  • Sri Mulyani Target Awal KPK JAKARTA (WN) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera memeriksa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal dugaan korupsi dalam pengucuran bantuan dana Rp6,7 triliun untuk Bank Century. "Deputi Pemeriksaan (KPK) telah minta tanda tangan (surat pemeriksaan) untuk memeriksa Sri Mulyani," kata Ketua KPK, Abraham Samad, di Jakarta, Rabu. Abraham Samad mengatakan sampai sekarang belum ada kendala yang menghambat rencana KPK memeriksa Sri Mulyani, yang sekarang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan berkantor di Amerika Serikat (AS).  "Sejauh ini belum ada kendala, jika ada kendala segera kami sampaikan (ke timwas kasus Bank Century). Insya Allah pemeriksaan (Sri Mulyani) segera dapat dilakukan (di AS)," ujar dia. Sebelumnya Abraham menjelaskan, lambatnya penyidikan kasus Bank Century terjadi karena beberapa kendala seperti kurangnya jumlah penyidik dan validasi banyak dokumen yang membutuhkan waktu lama.  KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Sri Mulyani sebelumnya. Saat itu dia memberikan keterangan tentang tugas dan kewenangan dirinya selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam proses penanganan kasus Bank Century. (ant/red)
  • KARAWANG, (WN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang  tidak serius mengusut dugaan korupsi di RSUD Kabupaten Karawang. Pasalnya, pemanggilan terhadap Dirut RSUD dr. Wuwuh Utami Ningtyas yang dinilai terlibat belum dilakukan penyidik dengan alasan masih menunggu keterangan dari semua saksi. Sejauh ini, Kejari) Karawang masih sebatas meminta keterangan sebanyak 29 orang saksi, dalam dugaan kasus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di RSUD Kab Karawang. Sehingga Dirut RSUD Karawang dr. Wuwuh Utami Ningtyas dikhawatirkan bisa menyembunyikan barang bukti atas keterlibatannya. “Yang sudah berhasil dimintai keterangan dan memenuhi panggilan sementara baru 14 orang,” ungkap Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Karawang Imran Yusuf setelah mengikuti sidang Paripurna di Aula Husni Hamid DPRD Karawang. Dikatakannya, sebanyak 14 orang yang dimintai keterangan tersebut berasal dari rekanan dan jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang. Pemerikasan tersebut dilakukan menyusul dugaan penyimpangan yang dilakukan pada pengadaan seragam pegawai, pengadaan obat dan alat kesehatan serta pengadaan genset di rumah sakit tersebut. Dalam pemeriksaan, penyidik menemukan beberapa temuan. Tapi belum ada penetapan tersangka dan menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dari beberapa kali pemeriksaan kepada jajaran direksi RSUD Karawang, ditemukan sejumlah kejanggalan administrasi dalam pengadaan seragam pegawai. Namun, ketika ditanya kapan pemanggilan terhadap Dirut RSUD, Imran menuturkan masih menunggu keterangan dari semua saksi lebih dahulu. “Kita mungkin masih evaluasi, masih banyak pihak yang harus dipinta keterangan,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Kasus dugaan Korupsi di (RSUD) Karawang sebenarnya sudah lama terjadi, tapi tidak pernah tersentuh hukum, diantaranya kasus Pengadaan Genset Tahun Anggaran 2012 Rp 1,4 miliar yang dikerjakan oleh CV Candrabaga saja.  “Direktur RSUD Karawang  dr. Wuwuh Utami Ningtyas karakternya kurang transparan kepada publik,” sejumlah LSM. Catatan proyek yang terjadi selama Tahun Anggaran  2012 ini diantaranya, Proyek pengadaan Alat Medis DAK Rp 3,9 miliar, Pengadaan Alat Medis Perinatologi Rp 243 Juta, Pengadaan Alat Medis Kamar Bedah Rp 2,5 miliar, Pengadaan Alat Medis Laboratorium dan Alat Medis Penunjang Rp 4,9 miliar, Pengadaan Alat Medis Perawatan Paru (Cukai) Rp 2,1 miliar, Pengadaan Alat Medis Perawatan Paru (Cukai) Lungsuran TH 2011 Rp 455 Juta, Pengadaan Alat Mobilisasi Pasien Rawat Inap (Cukai) Lift RSUD Karawang Rp 409,2 Juta, Jasa Satuan Pengamanan (Satpam) RSUD Karawang Rp 779 Juta, Pengadaan Jasa Cleaning Service Rp 1 miliar, Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan (Satpam) RSUD Karawang (Ulang) Rp 592,2 Juta. Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Rp 946 Juta. (Red/Pariston/Sumuang)
  • BEKASI, (WN) Terkait dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan garasi mobil ambulans, pembuatan loket dan pintu tralis besi di Puskesmas se-Kabupaten Bekasi, sejumlah Anggota DPRD meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang, Kabupaten Bekasi untuk melakukan pendiyidikan. Bahkan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Muthadi Muntaha mengatakan akan segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan dan kontraktor, terkait dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan garasi mobil ambulans, pembuatan loket dan pintu tralis besi di puskesmas se-Kabupaten Bekasi. “Kalau benar biaya yang dikeluarkan buat ketiga proyek itu tak sebanding dengan fisik bangunan, berarti anggarannya telag jelas di korupsi. Secepatnya Komisi D akan memanggil mereka. Nanti saya ngomong ke Sekretaris Komisi D,” kata H Muthadi Muntaha, politisi muda dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) kepada wartawan, Rabu kemarin. Rencana pemanggilan tersebut, karena adanya dugaan penggelembungan anggaran pada ketiga proyek tersebut.  Muhtadi meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang segera menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam proyek itu. Sementara itu Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Kabupaten Bekasi, Ergat Bustomy meminta agar Kajari yang baru Perupessy Raymond Dominggo,SH,cepat tanggap dalam menyikapi sejumlah kasus korupsi. Menurut dia, dugaan praktik korupsi terjadi dalam proyek pembangunan garasi mobil ambulans, pembuatan loket dan pintu tralis besi di puskesmas-puskesmas. (Red/son)
  • SUBANG, (WN) Niat baik pemerintah terhadap warga kurang mampu terkait pembuatan sertifikat massal  Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2013 di Desa-desa lokasi program di Kabupaten Subang, ternyata dicorengi oknum panitia, sehingga banyak mendapat kecaman warga. Pasalnya sejumlah oknum panitia diduga masih saja mengutip biaya diluar ketentuan, mereka berdalih telah dimusyawarahkan dengan warga. Padahal program tersebut telah dibiayai pemerintah alias gratis. Tindakan oknum itu dinilai sejumlah kalangan merupakan pungutan liar (pungli), karena jelas-jelas memungut biaya tanpa ada payung hukumnya, selain itu oknum panitia disinyalir telah memanipulasi data, untuk menghindari pembuatan Akta peralihanhak atas tanah. Kendati transaksi peralihan haknya terjadi setelah diberlakukannya PP No.24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, namun panitia menyajikan data, waktunya sebelum diberlakukan PP itu. Eksesnya obyek yang terkena pajak seperti Bea Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) , tentang Pungutan PPh dari pengalihan hak atas tanah dan Bangunan, yang mestinya terjaring oleh PPAT dipastikan lolos (tidak terpungut -Red). Artinya pula Negara dirugikan puluahan bahkan ratusan juta rupiah, lantaran pajaknya tidak terpungut. Hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber  menyebutkan, praktek pungli yang dilakukan oknum panitia agaknya cukup terorganisir dan sudah disetting sedemikian rupa, sehingga  nyaris berjalan mulus tanpa meninggalkan jejak mencurigakan. Seperti terjadi di sejumlah desa wilayah Kecamatan Cipunagara, biaya yang dibebankan kepada warga nominalnya bervariasi antara Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu. Hasil kutipan dana tersebut alirannya diperuntukan biaya operasional panitia, biaya pembuatan surat - surat keterangan desa, pembelian materai, patok tapal batas, suguh tamu dan transport oknum BPN. “Biaya yang dipungut dari warga, tidak termasuk kewajiban lainnya seperti membayar pajak PBB, BPHTB,PPh” tuturnya blak-blakan. Sebuah sumber di lingkup BPN menjelaskan, segala kegiatan yang berkenaan dengan program tersebut telah dianggarkan kantor BPN yang tertuang di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran tersebut meliputi biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penyuluhan, pengumpulan dan pengolahan data yuridis, sidang panitia, pembukuan hak dan  penerbitan sertifikat. Sedangkan kewajiban warga cukup hanya menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanah (data yuridis) dan dokumen yang diperlukan, pemasangan patok dan pengadaan materai sedikitnya 4 lembar, tuturnya. Ironis memang lanjut sumber, disisi lain Bupati Subang Ojang Sohandi sudah mewanti-wanti kepada bawahanya agar tidak membebani warga terkait program serupa Prona, seperti tertuang pada surat No. 593-1365. Salah satu pointnya ditegaskan bila para Camat dan Kepala Desa tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya yang memberatkan warga, kecuali mereka menyediakan materai dan sejumlah patok. Namun penegasan Bupati itu tidak digubris bawahannya. Faktanya di lapangan kutipan biaya itu ada dan berlangsung  secara transparan. Sementara itu pejabat berkompeten di BPN belum berhasil dikonfirmasi, meski awak Media ini sudah berulang kali menyambangi di kantornya Jln.Mayjen Sutoyo-Subang. (abh/esuh)  
  • SUBANG, (WN) Lantaran diduga menyelewengkan dana penyelenggaraan haji yang bersumber APBD Kabupaten Subang TA 2012 dikelola Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Subang. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Subang, Drs.Aldim,M.Si, dan Kasi Urusan Haji, Drs.Yaya Humaya,SH.M.Si, kini terpaksa harus berurusan dengan pihak penegak hukum. Kasi Urusan Haji Kementerian Agama Kabupaten Subang,Yaya Humaya, saat dikonfirmasi Warta Nasional di ruang kerjanya mengaku sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Polres Subang. Menurut Yaya, dana bantuan Sosial Pos Hibah senilai Rp 850 jutaan itu, sebagiannya diperuntukan belanja baju seragam batik nasional calon jemaah haji senilai Rp 422.540.000, memang tidak direalisasi, tetapi untuk membayar hutang baju batik yang dibeli tahun sebelumnya yang tidak teranggarkan dalam APBD-II TA 2011. Masih menurut Yaya, PPIH pada TA 2011 mengalokasikan belanja baju batik sebesar Rp 210.345.000,- dan TA 2012 sebesar Rp 212.195.000, dan secara keseluruhan dianggarkan pada TA 2012 sehingga totalnya Rp 422.540.000,. “Sebelumnya PPIH TA 2011 menganggarkan pembelian baju batik, namun hingga perubahan anggaran tidak tercover, sehingga mencari dana talangan alias ngutang kepada pihak ketiga untuk membeli baju batik dua (2) stel, sekaligus untuk pengadaan TA 2012,” ujarnya berkilah. Ketika disinggung, atas dasar apa PPIH mengambil kebijakan ngutang pengadaan baju batik calon jemaah haji, ya..atas saling percaya aja, lantaran kebutuhannya mendesak, pungkasnya enteng. Keterangan dihimpun wartawan menyebutkan, Kepala Bagian (Kabag) Sosial Setda Kabupaten Subang, Ujang Sutrisna ketika diperiksa Kejaksaaan Negeri Subang terkait aliran dana bantuan sosial yang diperuntukan akomodasi dan transportasi jemaah haji itu menjelaskan, bila mengacu Undang-undang No.13 tahun 2008, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji atau biaya operasional itu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah setempat. Sementara penggunaan dana hibah tersebut itu sudah menjadi ranah PPIH, Pemkab Subang dalam hal ini Bagian Sosial sudah lepas tangan. “Saat dana sudah dikucurkan atau direalisasi itu  menjadi tanggungjawab penerima bantuan, “terangnya. (abh/esuh)
  • SUBANG, (WN) Dana Program Peningkatan Insfrastruktur Perdesaan (PIP) bernilai milIaran rupiah yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bagi desa-desa di Kabupaten Subang kuat dugaan dijadikan bancakan dan sarat KKN. Dana yang bersumber dari APBD Propinsi tahun 2012 diperuntukan bagi 60 Desa di 19 kecamatan dan masing-masing desa kebagian Rp 50 juta ini disinyalir hanya diterapkan 20% hingga 50% saja, selebihnya dijadikan bancakan. Sinyalemen adanya penyelewengan dana Peningkatan Infrasturktur Perdesaan (PIP), berdasarkan fakta dilapangan tampaknya sudah sedemikian terbuka. Namun pihak-pihak yang terlibat didalamnya terkesan tutup mulut. Bahkan diantaranya beberapa oknum memandang jika praktek seperti itu dianggap lumrah. Sumber di kantor BPMKB KabupatenSubang menuturkan, untuk menyikapi  adanya dugaan oknum yang meminta jatah atas dikucurkanya dana program itu, baik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Subang telah melayangkan Surat Edaran (SE), intinya  instansi yang berkompeten agar tidak menggubris oknum yang berkeliaran hendak   meminta jatah. Terpisah, menanggapi mencuatnya dugaan penyimpangan dana PIP itu, aktifis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Provinsi Jawa Barat, A.Sutisna menyatakan merasa prihatin. Dia  menilai bila oknum-oknum yang terlibat bancakan dana PIP itu dapat dikatagorikan sebagai perbuatan korupsi. Sutisna  juga menyesalkan adanya pembiaran kebijakan administrasi (baca: pembuatan SPJ fiktip), hal itu secara tidak langsung melegalkan tindak pidana korupsi itu sendiri. Melihat kondisi seperti itu, pihaknya meminta agar para penegak hukum segera turun tangan. “Polisi dan Kejari Subang harus proaktif, segera selidiki terendusnya kasus-kasus pelanggaran hukum itu, tangani secara serius hingga ke meja hijau. Bila terbukti beri hukuman setimpal, agar ada efek jera”, pintanya. (*abh/asuh)  
  • BANDUNG, (WN) Pengadaan fiktif merupakan tindakan pidana dengan derajat lebih berat lagi dibandingkan dengan usaha mengurangi kuantitas dan/atau kualitas barang/jasa. Kegiatan proyek pembangunan RKB SMPN 36 Kota Bandung dengan anggaran Rp 1.029.176.777,- TA 2012 dengan 2 (dua) perusahaan/CV yang ikut tender, yaitu CV. Riza dan CV. Sahati Jaya. Akan tetapi kedua perusahaan tidak lulus kualifikasi. Anehnya, pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMPN 36 Kota Bandung yang beralamat jalan Caringin Babakan Ciparay Bandung berjalan pembangunan tersebut yang ironisnya lagi tidak ada papan pengumuman CV/Perusahaan yang mana melaksanakannya. Warta Nasional mencoba mengonfirmasikan perihal tersebut di atas kepada     pejabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Asep Zaenudin tetapi tidak selalu diruangan kerjanya, wartawan mencoba menghubungi melalui SMS ke Hp-nya dijawab dengan singkat oleh Asep Zaenudin melalui SMS yang mengatakan lihat di Perpres. No. 54 tahun 2010, jawabnya dengan singkat. Salah satu staff di Disdik Kota Bandung yang namanya dirahasiakan mengatakan kemungkinan karena tidak ada CV/ Perusahaan yang ikut serta lagi dan 3 (tiga) kali putaran berturut-turut akhirnya menjadi penunjukkan langsung (PL).Wartawan kembali memantau survey kelapangan yang kedua kali mendapatkan informasi dari salah satu pekerja ditempat kegiatan pembangunan tersebut yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) yaitu CV. Riza. Koordinator Lembaga Advokasi Hukum dan HAM, Lian mengatakan, jika adanya proses penunjukkan langsung (PL) dapat ditolerir sedang menghadapi keadaan darurat, misalnya akibat bencana alam atau menjaga keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda harus dilakukan segera atau akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik itu bisa, ujar Lian. Lembaga Advokasi Hukum dan HAM, Lian meminta dan mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung mengusut seluruh kegiatan proyek pembangunan ruang kelas Baru (RKB) diduga sarat KKN apalagi terindikasi penggelembungan harga (mark up), tegasnya. (P. Marbun)
  • BANDUNG, (WN) Peningkatan pelayanan terminal salah satunya yaitu pemeliharaan kebersihan lingkungan terminal dan merupakan prasarana transportasi angkutan umum yang sangat dibutuhkan khususnya Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat diperlukan yang aman, nyaman, bersih dan rapih. Akan tetapi kenyataan dilapangan saat Warta Nasional di salah satu Terminal Leuwi Panjang, Jalan Soekarno Hatta, marak PKL (Pedagang Kaki Lima) dan tumbuhnya rumput liar yang tidak terawat beraorama tidak sedap dan adanya tunawisma yang tidur di sembarang tempat. Dalam pemberitaan edisi 185 tanggal 4 Februari 2012, anggaran APBD tahun 2012 digelontorkan ratusan juta untuk proyek pemeliharaan terminal. Yaitu Pemeliharaan Terminal Leuwi Panjang satu paket sebesar Rp.315.000.000,-, Pemeliharaan Sub Terminal Sadang Serang satu paket sebesar Rp.97.500.000,-, Sub Terminal Tegallega satu paket Rp.92.500.000,-, Sub Terminal St. Hall satu paket Rp.97.000.000,- serta Sub Terminal Ujung Berung satu paket Rp.97.500.000,-. Dari kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal dan sub terminal, Warta Nasional mengonfirmasikan kepada Kabid Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yayan Heryana, selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengenai pemeliharaan Dishub Terminal Ujung Berung dengan memakan anggaran Rp. 97.500.000,-, hasil temuan dilapangan tidak ada yang istimewa dalam pengerjaan pengecatan yang asal-asalan, masa sih, dengan ukuran kantor tipe 21/90 diduga telah terjadi penggelembungan anggaran. Akan tetapi, H. Yayan Heryana mengatakan, itu tidak benar dan tidak ada penggelembungan anggaran dan sudah sesuai dengan RAB dan saya pribadi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) siap diperiksa dan dipanggil pihak kejaksaan, Tipikor Polda Jabar untuk mempertanggungjawabkannya. Saya paling tidak suka difitnah apalagi dalam pemberitaan (edisi yang lalu), ujarnya dengan nada setengah emosi. Ketika saat dijumpai wartawan di kantor Dishub Kota Bandung yang bukan di ruang kerjanya. Koordinator Lembaga Advokasi Hukum dan HAM Lian, sangat nyakin proyek tersebut ada pengelembungan anggaran. Untuk membuktikannya, kami meminta pihak kejaksaan mengusut proyek pemeliharaan terminal yang diduga adanya penggelembungan harga (mark up), adalah salah satu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apalagi mengurangi kuantitas dan/atau kualitas, tegasnya. (P. Marbun)
  • Jakarta - Mahkamah Konstitusi membubarkan sekolah bertaraf internasional dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Hal ini merupakan dampak dari dikabulkannya uji materi terhadap Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pembentukan sekolah bertaraf internasional. Majelis hakim konstitusi menilai pembentukan sekolah bertaraf internasional berpotensi mengikis rasa bangga dan karakter nasional. Hal ini bertentangan dengan konstitusi yang menganjurkan pemerintah untuk semakin meningkatkan rasa bangga dan membina karater bangsa. ”Membangun pendidikan yang setara internasional tidak harus mencantumkan label bertaraf internasional. Sistem pendidikan di dalamnya juga berdampak mengurangi pembangunan jati diri nasional,” kata hakim konstitusi Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, 8 Januari 2013. Selain itu, pembentukan sekolah RSBI melahirkan perlakuan berbeda pemerintah terhadap sekolah dan siswa. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban menjalankan pendidikan. Majelis menyatakan, siswa yang memiliki kemampuan lebih atau di atas rata-rata memang perlu diperlakukan secara berbeda. Akan tetapi, hal itu tidak berarti harus diaplikasikan dengan membentuk RSBI. Pembentukan sekolah bertaraf internasional lebih menunjukkan perlakuan pemerintah yang berbeda. Sebab, nilai rata-rata yang tinggi hanya bagi siswa RSBI sedangkan sekolah biasa akan terus ketinggalan. Ia juga menyatakan, dengan pembentukan RSBI, pendidikan berkualitas menjadi mahal. RSBI hanya dapat dinikmati beberapa kalangan. Menurut Anwar, ini menunjukkan ketidakadilan terhadap siswa. Uji materi ini diajukan murid, dosen, aktivis pendidikan, dan Indonesia Corruption Watch, karena merasa dirugikan dengan pemberlakuan pasal tersebut. Mereka mendalilkan RSBI dan SBI sangat rentan dengan penyelewengan dana. Dua sekolah bertaraf internasional itu juga dituding berpotensi menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan. Sejak aturan disahkan, dalam waktu singkat sekolah RSBI terbentuk di setiap kabupaten dan kota. Salah satu pengugat, Federasi Serikat Guru Indonesia, mencatat pada 2012 ada 1.300 sekolah RSBI untuk tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), ataupun sekolah menengah kejuruan (SMK). (tempo)
  • PURWAKARTA - Sejumlah bukti kasus pelanggaran Pilkada di Purwakarta yang telah berhasil dikumpulkan tim pencari fakta yang dibentuk pasangan calon Dudung B Supardi-Yogie Muchamad (Dugi) sudah cukup lengkap dan akurat untuk mensomasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta ke tingkat Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 24 kasus pelanggaran diantaranya video dan foto keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam kampanye. “Video dan foto keterlibatan oknum PNS yaitu dengan menggunakan fasilitas negara, diantaranya Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan,  para Kepala Desa yang membagi-bagikan uang dan PNS yang membagikan sembako pada masa tenang,” ujar Yayat Jatnika, tim pencari fakta Dugi. Tak hanya itu, ada pula undangan pencoblosan yang ditempel stiker bergambar salah satu pasangan calon. Kemudian, ada pula Ketua RT yang menjadi saksi dengan mengenakan pakaian bertuliskan jargon salah satu pasangan calon. Penolakan dari DUGI bukan tanpa sebab. Alasan kubu DUGI meminta Pilkada ulang karena ada rekayasa secara sietemik diantaranya keterlibatan Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Purwakarta, Hery Herawan, yang terlibat dalam pengerahan massa mendukung no 2 (Dedi-Dadan). Bukti vidio Hery Herawan menunjukkan ketidaknetralan dalam Pilkada dan telah melanggar aturan PNS mengenai keterlibatan melalui putusan MK 17/PUU/10/2012 tentang judicial review 116 ayat 4 UU 32. "Jelas sekali kecurangan didesain secara sistemik. Persoalan partisipasi yang rendah juga menunjukan KPUD gagal menyelenggarakan pemilu. Saat ini, beberapa langkah hukum termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga sedang disiapkan oleh kubu DUGI”, ujar TPF. Perlu diketahui, meski KPUD Purwakarta mengumumkan pemenang dan itu bisa diulang setelah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi , yang menentukan Pilkada diulang hanya melalui keputusan persidangan Mahkamah Konstitusi . Karena Pilkada Purwakarta sudah menuai persoalan sejak awal. Pasangan DUGI memerintahkan kepada seluruh saksi mereka di TPS untuk menolak hasil Pilkada dan meminta Pilkada diulang. (JPN/007)  
  •   PURWAKARTA - Berdasarkan data yang diterima Panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu) Kabupaten Purwakarta sampai hari ini, Jumat (21/12/2012), jumlah pelanggaran lebih 24 kasus. Atau lebih banyak kasusnya ketimbang pelanggaran dari Pilkada Kota Bekasi yang hanya mencapai 20 Kasus. Padahal, di Kota Bekasi sendiri Pilkada bakal diulang atas somasi ke Mahkamah Konstitusi  (MK). Menurut  Tim Pencari Fakta (TPF) pasangan calon Dudung-Yoghie (DUGI) mengatakan, 24 kasus Pilkada bukan lagi kecurangan biasa tetapi masuk kategori kejahataka politik. “Sebab, semuanya sudah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Kami akan tetap melakukan somsi ke MK minta Pilkada diulang, " ujar Safei, anggota TPF. Laporan pelanggaran terbanyak dilakukan oleh nomor urut 2, yang mengusung Dedi Mulyadi - Dadan. Itu dilakukan sejak deklarasi pencalonan sampai hari pencoblosan. Barang bukti yang dimiliki pelapor berupa bukti foto, rekaman suara dan rekamana video dan famlet, ini saatnya membuka tabir kejahatan sang penguasa,” ujar Safei dan tim advokasi DUGI. Perlu diketahui, meski KPUD Purwakarta mengumumkan pemenang, namun Pilkada Purwakarta sudah menuai persoalan sejak awal. Pasangan DUGI memerintahkan kepada seluruh saksi mereka di TPS untuk menolak hasil Pilkada dan meminta Pilkada diulang. Penolakan dari DUGI bukan tanpa sebab. Alasan kubu DUGI meminta Pilkada ulang karena ada rekayasa secara sietemik diantaranya keterlibatan Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan (Disnakan) Purwakarta, Hery Herawan, yang terlibat dalam pengerahan massa mendukung no 2 (Dedi-Dadan). Bukti vidio Hery Herawan menunjukkan ketidaknetralan dalam Pilkada dan telah melanggar aturan PNS mengenai keterlibatan melalui putusan MK 17/PUU/10/2012 tentang judicial review 116 ayat 4 UU 32. "Jelas sekali kecurangan didesain secara sistemik. Persoalan partisipasi yang rendah juga menunjukan KPUD gagal menyelenggarakan pemilu. Saat ini, beberapa langkah hukum termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga sedang disiapkan oleh kubu DUGI”, ujar TPF. (JPN/007)
  • PURWAKARTA, JAYAPOS NEWS - Hingga hari Kamis (20/12),  jumlah pelanggaran Pilkada Kabupaten Purwakarta mencapai 24 kasus. Angka ini berdasarkan data yang dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta. Tim Pencari Fakta (TPF) pasangan calon (paslon) Dudung-Yoghie (DUGI), telah menyerahkan sedikitnya, 24 bukti pelanggaran yang diserahkan ke Panwaslu, kasus tersebut berisi photo, pamflet, serta sejumlah alat bukti lainnya termasuk nama sejumlah saksi yang menyatakan diri siap memberi keterangan jika diperlukan. Hasil investigasi TPF, kasus Pilkada bukan lagi kecurangan biasa tetapi masuk kategori kejahataka politik. “Sebab, semuanya sudah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Kami berharap serius menindaklanjuti aduan ini," ujar Safei, anggota TPF. Jika gugatan hukum diserahkan oleh Kuasa Hukum pasangan DUGI ke Mahkamah Konstitusi dan direspon oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi kemungkinan akan mengabulkan upaya hukum yang ditempuh. “Kami sangat nyakin, potensi pilkada ulang itu cukup besar dengan melihat sejumlah kasus yang ditemukan,”,ujarnya. Selain itu, temuan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) salah satunya Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan (Disnakan) Purwakarta, Hery Herawan, yang terlibat dalam pengerahan massa mendukung Cabup Dedi Mulyadi belum diproses tindak pidana. Padahal, bukti vidio Hery Herawan telah menunjukkan ketidaknetralan dalam Pilkada. Jelas sudah ada aturan PNS mengenai keterlibatan melalui putusan MK 17/PUU/10/2012 tentang judicial review 116 ayat 4 UU 32. Bahkan, penetapan PNS Haram berpolitik praktis sendiri tengah digodok dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 oleh DPRD Jabar. Hal itu untuk mengantisipasi adanya tidak netral PNS dalam pilkada. Ketua Panwaslu Purwakarta, Didin Syaprudin membenarkan kasus pelanggaran-pelanggaran pilkada telah diterima. Saat ini kasus itu masih dalam pengembangan dan pencarian bukti oleh Panwaslu. Jika sudah terpenuhi, Panwaslu akan segera melakukan kajian, lalu hasilnya akan diplenokan untuk diproses hukum,”ujar Didin. (JPN/007)
  • PURWAKARTA, JAYAPOS NEWS - Ketua Ikatan Pasar Plered (IWAPA) Pasar Plered, H Zaenal Arifin menyatakan tidak akan mendukung Sahate pada pemilukada nanti. ″Jika memilih Sahate, kami akan digusur, iya lebih baik sepakat tidak memilih Sahate, ujarnya. Hal yang sama juga dibenarkan para Ketua Iwapa Pasar Rebo, Ketua Iwapa Pasar Simpang dan para pedagang di mall STS dibawah naungan Koperasi STS. Selain itu, sekira 600 sopir Angkutan Kota (Angkot) di Kabupaten Purwakarta sangat kecewa kepada Dedi Mulyadi, saking kecewanya dibohongi mentah-mentah, mereka pun akhirnya sepakat membuat pernyataan sikap tidak akan memilih pasangan Dedi-Dadan pada pemilu nanti. Kejadian yang memalukan itu, berawal dari tim Sahate yang membuat perjanjian dengan KKSU (Ketua Kelompok Kerja Sub Unit).  Namun, perjanjian berkedok penipuan karena sahate tak menepati janji. Bahkan, ratusan karyawan korban PHK sepihak PT Sepatu Batu (Bata) yang tidak mendapatkan uang pesangon sangat kecewa dengan Dedi Mulyadi. Mereka pun tetap pada komitmennya awal tidak akan mendukung Sahate. Buat apa coba memilih Sahate, kami yang tertindas dipecat kerja mendapatkan bantuan dari pemerintah ngggak?. Nggak.., kami sudah pasti tak mendukung Sahate. (007). Selain itu, 10 PAC PDI Perjuangan dalam point yang disampaikan para PAC yang ada di Kabupaten Purwakarta ke DPD PDIP Jawa Barat tersebut, diantaranya mendesak Ketua DPC PDIP Purwakarta, Acep Maman untuk mundur dari jabatannya dan menolak keputusan DPC yang mengusung Dadan Koswara sebagai balon Wakilbupati Purwakarta pasangan Dedi Mulyadi. Penolakan Dadan Koswara, karena yang bersangkutan bukan kader PDIP. Sehingga pengusungan terhadap bersangkutan telah melanggar Surat Keputusan (SK) DPP PDIP No 021-A/TAP/DPP/V/2011. (007)
  • PURWAKARTA, JAYAPOS NEWS - Pengacara kondang, Hotman Paris sangat nyakin bisa menyeret Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi untuk menjadi pesakitan. Jika, bukti sudah lengkap, apakah Dedi Mulyadi akan terkenal seperti Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh?. Menurut Hotman Paris, saksi Entin Kartini membenarkan bukti rekaman pembicaraan antara saksi Entin Kartini dan seorang laki-laki yang diputar di persidangan, yang mana dalam pembicaraan tersebut, Entin mengatakan bahwa uang 1,8 miliar rupiah tidak dipakai oleh Bupati (terdakwa), melainkan oleh Wakil Bupati (Dedi Mulyadi yang sekarang jadi Bupati).Tidak hanya itu, dalam putusan pengadilan, disebutkan bahwa dana Islamic Center telah dipakai untuk kepentingan Wakil Bupati, Dedi Mulyadi, sebesar 372 juta rupiah. "Dalam putusan tersebut, juga disebutkan kalau, ‘Menurut keterangan saksi-saksi tersebut, uang yang diterimanya dari Entin Kartini untuk diserahkan kepada Wakil Bupati tidak berkaitan dengan kedinasan, melainkan untuk kepentingan pribadi Wakil Bupati’," kata Hotman. Dia menjelaskan meski keterlibatan Dedi Mulyadi telah diurai secara jelas oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, yang dikuatkan Mahkamah Agung (MA), ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Kejari Purwakarta dan Kejati Jawa Barat. "Terjadi ketidakwajaran yang dilakukan oknum Kejari Purwakarta dan Kejati Jawa Barat sebab yang disidik hanya dua orang dan telah divonis, yaitu Entin Kartini (divonis delapan tahun) dan Lili Hambali (divonis dua tahun). Sedangkan orang ketiga, yang menurut pertimbangan hukum pengadilan juga terlibat, yaitu Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta 2008–2013), tidak pernah tersentuh, bahkan disidik oleh Kejari Purwakarta dan Kejati Jawa Barat," tukas Hotman. Ditanya apa yang membuat kedua institusi kejaksaan tersebut tidak mau menyidik Dedi Mulyadi, Hotman menduga karena ada kedekatan antara Dedi dan kedua institusi tersebut. Karena itu, pihaknya berencana melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Karena KPK memunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan," kata Hotman. (006)
  • 600 SOPIR ANGKOT DIBOHONGI SEPAKAT TAK MEMILIH SAHATE PURWAKARTA – JAYAPOS NEWS Sekira 600 sopir Angkutan Kota (Angkot) di Kabupaten Purwakarta sangat kecewa kepada Dedi Mulyadi, saking kecewanya dibohongi mentah-mentah, mereka pun akhirnya sepakat membuat pernyataan sikap tidak akan memilih pasangan Dedi-Dadan pada pemilu nanti. Kejadian yang memalukan itu, berawal  dari tim Sahate yang membuat perjanjian dengan KKSU (Ketua Kelompok Kerja Sub Unit). Dalam perjanjian, setiap sopir angkot akan dibayar sebesar Rp150 ribu per angkutan. Semua armada angkutan umum sebanyak 600 unit akan dipergunakan kampanye. Tapi pada pelaksanaannya digagalkan sepihak. “Paling hanya beberapa angkot saja yang dilibatkan dalam kampanye. Itu pun mereka hanya dibayar Rp100 ribu per angkutan. Sedangkan, perjanjiannya Rp150 ribu per angkutan. Kalau tau begitu, kita tidak akan mau ikut kampanye Sahate. Dengan begini, kami sangat kecewa sekali dengan Sahate, kami dibohongi dan kami sepakat tak memilih dia,” kata Ketua KKSU, Wawan, Sabtu (8/12) di sekitar Situ Buleud Purwakarta. Ketua KKSU jalur 04, Bagus Riana mengatakan, KKSU tidak kecewa bila pembatalan tersebut dikoordinasikan lebih dulu. “Jangan memutuskan sepihak begitu. Seharusnya, tim sukses Sahate menginformasikan dari awal kepada pengurus jalur,” jelasnya. Koordinator Pengurus Jalur, Nana Gepeng mengatakan, dalam rapat dengan tim sukses Sahate disepakati semua armada angkutan umum sebanyak 600 unit akan dipergunakan kampanye. Tapi pada pelaksanaannya gagal. “Saya mohon maaf kepada teman-teman jalur yang sudah datang ke posko Sahate tapi tidak jadi kampanye", ujar kecewa (007)
  • Artis Ibukota Meramaikan Kampanye Burhan-Onnie Purwakarta, Jayapos News Kampanye terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Burhan Fuad dan Onnie S Sandy (Bomber), Sabtu kemarin di lapang sepakbola Desa Babakan Kecamatan Wanayasa, Purwakarta berlangsung ramai dan meriah. Tak mau kalah dengan cabup/cawabup lainnya, kampanye Bomber itu berhasil menyedot perhatian masyarakat. Dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati yang merupakan putra daerah itu, tak hanya dari warga Purwakarta. Namun, sejumlah artis asal ibu kota pun turut memeriahkan kampanye pasangan Burhan-Onnie itu. Artis yang hadir diantaranya Dewi Yull dan artis dangdut Iis Dahlia. Para artis ternama itu mengajak warga Purwakarta memilih cabup/cawabup Burhan-Onnie dalam pilkada 15 Desember 2012 yang akan datang. “Yo kita dukung Pak Burhan dan Pak H Onnie, supaya jadi bupati dan wakil bupati Purwakarta yah,” kata Iis Dahlia, di sela menyanyikan lagu dalam menghibur para relawan Bomber yang hadir dalam kampanye itu. Selain acara hiburan, dalam kampanye Burhan-Onnie pun diawali dengan orasi politik dari para tokoh dan kedua calon tersebut. Mereka mengajak masyarakat untuk mendukung calon bupati dan wakil bupati yang masih baru (newcomer). Karena, mereka anggap calon newcomer lebih bersih dari incumbent. Ditambah lagi, kedua calon Bomber ini merupakan asli putra daerah yang lahir di Purwakarta. Nenek moyang sebagai orang tua calon tersebut memiliki histories (sejarah) yang cukup melekat di Kota Purwakarta ini. “Sudah pantas bila Purwakarta dipimpin oleh orang Purwakarta. Sekarang itu, sudah banyak putra daerah yang mampu memimpin kota ini. Kita harus rebut kursi bupati dari orang Subang,” ujar Didin Saprudin, Koordinator Tim Relawan Bomber. Calon Wakil Bupati, H Onnie S Sandi, dalam orasinya meminta masyarakat untuk menggunakan hak suara dalam pilkada 15 Desember nanti. Karena pada waktu itu, masyarakat Purwakarta dapat menentukan perubahan sejarah. “Mari bersama Bomber kita menuju perubahan Purwakarta lebih baik,” ujarnya. (GN-006/ red)
  • Ribuan Massa Ramaikan Kampanye DUGI di Kiarapedes Purwakarta , Jayapos News Pasangan calon bupati dan wakil bupati Dudung B Supardi dan Yogie Muchamad yang mendapat nomor 1 (satu) menggelar kampanye terbuka, Jumat kemarin di Lapang Babakan, Desa Babakan, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Kampanye yang dihadiri ribuan massa baik di internal partai pengusung yakni PPP, PAN dan PKS maupun simpatisan se-Purwakarta. Kampanye kali ini, pasangan cabup/cawabup yang dijuluki Dugi itu menghadirkan juru kampanye dari para petinggi DPW partai pengusung. Diantaranya, Diding Syaripudin Zuhri dari PPP, Buyung Ikhsan dari PAN, dan Fanny Fatiah dari PKS. Dalam orasinya, mereka mengajak seluruh masyarakat agar memilih pemimpin yang berpihak kepada rakyat bukan pimpinan yang korupsi, dan bukan pimpinan yang memberatkan kehidupan masyarakat. “Pemimpin jangan sampai mementingkan diri sendiri dengan adanya penekanan terhadap bawahannya. Sehingga akan menimbulkan pergesekan di masyarakat. PNS dan aparat desa jangan diarahkan untuk mengikuti kampanye karena jelas melannggar undang-undang, bila Dugi terpilih maka sistem birokrasi akan diperbaiki,” kata seorang juru kampanye. Selain itu, kesejahteraan masyarakat harus kita perhatikan dengan mengembangkan usaha masyarakat kecil sehingga perekonomian masyarakat dapat bangkit. Pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Purwakarta bukanlah pembangunan perorangan, melainkan hasil pembangunan pemerintah, yang telah diprogramkan. “Jadi sangat disayangkan ketika hal pembangunan tersebut berjalan diakui oleh diri sendiri,” ungkapnya. Terlebih lagi, kaum agama seperti kyai, ustadz dan d’ai harus diperhatikan. Ketika banyaknya tokoh agama di Purwakarta mengapa harus menggunakan penceramah dari luar Purwakarta. Begitu juga dengan seniman Purwakarta kita berdayakan sehingga seniman Purwakarta dapat diperhatikan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Islam Kyai Haji Syah Alam Ridwan mengatakan sudah tiba saatnya masyarakat Purwakarta memilih pemimpin yang tidak gemar mendirikan patung. Karena dari zaman nabi hal tersebut sudah dilarang. “Jadi pilihlah pemimpin yang beragama dan berakhlak baik dan sampai saat ini hanya Dugi yang memenuhi kriteria itu,” ujarnya. (GN-008/red)
  • Pengadaan Mobil Kepala Desa Berpotensi di Markup Karawang, Jayapos News Pengadaan kenderaan roda empat Nissan Evalia sebanyak 309 unit dengan Pagu per unit kendaraan Rp. 135.000.000 atau 309 x 135.000.000 = Rp. 4,44 milyar, untuk dipakai Kepala Desa di Kabupaten Karawang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 dinilai mengarah kepada penghamburan keuangan negara sebesar Rp. 2.142.606.000. Pasalnya, berdasarkan data yang terpublis di LKPP Harga OTR untuk wilayah jual Karawang harga sebenarnya Per 31 Desember 2012, adalah Nissan Evalia adalah sebesar Rp. 134.000.000, sehingga 309 x 134.000.000 = Rp. 41.406.000.000,. ”Jika Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang masih tetap bersikuku melanjutkan pengadaan kenderaan ini, kami akan melaporkan kepada pihak penegak hukum, ujar Wakil Ketua Investigasi Fakta Konstitusi (Infasi), FN Simanjutak kepada Jayapos News. ”Kendaraan tersebut akan dipinjampakaikan kepada Pemerintah Desa sebagai kendaraan operasional. Diantara spesifikasi kendaraan tersebut adalah kendaraan berwarna putih, kursi belakang face to face (berhadap-hadapan), dan teraapt logo Pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Dalam pelaksanaannya, terdapat 2 ATPM yang memasukan dokumen untuk dilakukan kajian, negosiasi harga, dan lainnya, yaitu PT Astra Daihatsu Motor dengan produk Daihatsu Grand Max dan PT Indomobil dengan produk Suzuki APV dan Nissan Evalia, ujarnya. Setelah melalui kajian yang dilakukan oleh tim kecil yang dikoordinir Asda III, Kepala Pengendalian Program, Kabag Umum dan Perlengkapan, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, Kabid Anggaran, dan Kabid Pemerintah Desa, terpilihlah ATPM PT Indomobil dengan produk Nissan Evalia. Menurut Kabag Umum dan Perlengkapan, pertimbangan memilih Nissan Evalia, karena kendaraan ini paling siap memenuhi syarat yang diajukan Tim Kecil Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang. Diantaranya, dicat langsung logo Pemkab Karawang. Sementara produk lainnya yaitu Daihatsu Grand Max dan Suzuki APV belum memberikan kesanggupan, terutama pengadaan sampai 309 unit sekaligus. Karena semua harus sudah diterima pemkab Desember atau sebelum berakhirnya tahun anggaran 2012. (mn)
  • KPK Diminta Usut Proyek Lelang RSUD Kota Bekasi Bekasi, Jayapos News Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Revolusioner Selamatkan Indonesia (AGRRESI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut lelang proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi yang terindikasi korupsi.  Pasalnya, pengadaan konstruksi ( gedung 8 dan 4 lantai, rumah duka) yang dibiayai melalui bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012, diperkirakan mencapai Rp17 miliar kerugian negara. “Kami menilai pembebasan dan pengadaan tanah serta proyek lelang pembangunan RSUD Kota Bekasi tidak transparan sejak awal, mencerminkan ada permainan korupsi. KPK harus membongkar permainan pemenang lelang dan keterlibatan Dirut RSUD Kota Bekasi dr.Titi Masrifahati selaku Pengguna Anggaran”, ujar Ketua LSM AGRRESI, Ir Robinson kepada Jayapos News. Sementara informasi Jayapos News menyebutkan, jumlah Rp 17 miliar merupakan uang  proyek, yang berasal dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku perusahaan pemenang pelelangan proyek kegiatan  pembangunan RSUD Kota Bekasi, yang seharusnya disetorkan ke kas negara, tapi justru  masuk ke kantong oknum pejabat Pemprov Jawa Barat dan oknum pejabat Pemkot Bekasi . “Dari Rp17 miliar itu, Panitia  menyetor ke oknum pejabat Pemprov Jawa Barat sebesar Rp5 miliar, sedangkan Rp3 miliar disetor ke oknum pejabat Pemkot Bekasi. Sementara sisanya sebesar Rp 9 miliar tidak jelas kemana larinya,” kata sumber Jayapos News di Jakarta. Selain itu, sebelumnya proyek pembebasan dan pengadaan tanah untuk proyek bangunan di RSUD harganya juga terindikasi digelembungkan atau dimark-up.  Untuk pengadaan tanah RSUD mulai tahun 2009-2011 diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp12 milyar. Dana tersebut dialokasikan dalam tiga tahun anggaran, tahun 2009 sekitar Rp 5,7 miliar dan tahun 2010 terdiri dari dua kegiatan masing-masing nilainya Rp 4,25 miliar dan Rp1,20 miliar. Sedangkan tahun 2011 dianggarkan sekitar Rp1 miliar. Belum diperoleh keterangan berapa luas tanah yang dibebaskan dengan dana sekitar Rp12 miliar tersebut. Ada sumber mengatakan bahwa sebagian tanah yang dibebaskan adalah tanah milik negara, berupa daerah aliran sungai kali Bekasi di wilayah Kecamatan Bekasi Timur. Direktur RSUD Kota Bekasi  dr.Titi Masrifahati belum berhasil ditemui. Menurut Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK),  Hedi Mohammad Hadiat yang juga Wakil Direktur RSUD Kota Bekasi mengatakan, kami siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi, ujar Hadi. Sedangkan, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Proyek Kegiatan Pembangunan RSUD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012, Shinta Silawati, SKp, MSc, yang dalam pers releasenya menyatakan, proses pelelangan penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan yaitu PT Guna Karya Nusantara, PT Penata Karya Keluarga Utama, PT Suburo Jayana Indah Corp, PT Tamako raya Perdana dan PT Penata Karya Utama (KSO), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk dan PT Prambanan Dwipaka. Dari hasil koreksi administrasi dan koreksi aritmatiak didapatkan 3 (tiga) penawar terendah dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan biaya terhadap penawar terendah, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dengan  harga penawaran Rp121.839.000.000,  PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dengan harga penawaran 138.904.572.000, dan PT Guna Karya Nusantara, dengan harga penawaran Rp142.581.720.000. Berdasarkan hasil evaluasi seperti yang tercantum  diatas, maka didapatkan nama perusahaan calon pemenang pelelangan, kata Shinta. Didasarkan atas hasil evaluasi dokumen penawaran, Panitia mengajukan usulan penetapan pemenang pelelangan proyek kegiatan pembangunan RSUD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Cabang IV Wilayah Bandung dengan nilai 138.904.572.000  (seratus tiga puluh delapan miliar Sembilan ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). “Kepada pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai pemenang yang selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kota Bekasi,  selaku Pengguna Anggaran Nomor:188. 4/3182.RSUD/VIII/2012 tentang penetapan pemenang pelelangan umum kegiatan pembangunan RSUD Kota Bekasi,” ujarnya.  (RED)
  • Bupati Dedi Harus Dipenjarakan Purwakarta, Jayapos News Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigasi Fakta Konstitusi (Infasi) meminta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat harus memenjarakan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi jika bukti sudah lengkap (A1). Pasalnya, Dedi terindikasi kuat terlibat kasus penipuan dan penggelapan duit milik Ahmad Romli Safei sebesar Rp 2,4 miliar pada tahun 2006-2007 oleh terlapor Entin Kartini, eks bendahara, selain itu Dedi juga didalam persidangan sebelumnya disebut-sebut ikut terlibat kasus korupsi anggaran makan minum (mamin) sebesar Rp 11,86 miliar. “Kami menilai penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap Bupati Dedi Mulyadi  mencerminkan ketidaksungguhan dalam pengusutan kasus penipuan pengelapan dan pemberantas korupsi. Pemeriksaan penyidik terhadap Dedi diruang Kasubdit I (Kamneg) Polda Jabar Polda pada Selasa, 27 November 2012 lalu, tidak serius diproses dan terkesan ada kepentingan, karena itu kami akan terus menyuarakan supaya Dedi segera dijadikan tersangka dan ditahan”, ujar Wakil Ketua LSM Infasi, F.N. Simanjutak kepada Jayapos News, Senin, (3/12/2012). Selain itu, LSM Infasi katakan, penyidik Polda jangan ikut terpengaruh atas pengaduan Dedi terhadap pemilik akun Facebook dan warga masyarakat harus tahu pengaduan tersebut hanya sebagai upaya pengalihan isu belaka. Karena pengaduan Facebook ke Polda yang dilakukan Dedi bertentangan dengan MoU Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL dengan Polri melalui Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo.  "Media Siber" adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik diselesaikan oleh Dewan Pers bukan Kepolisian, ujar FN Simanjutak. Diberitakan sebelumnya, Dedi Mulyadi juga terlibat sejumlah kasus diantaranya dana Bantuan Bencana Alam (BBA) dan dana Gedung Islamic Center (GIC) anggaran 2003-2004, penyalahgunaan anggaran makan dan minum dan pengeluaran fiktif 27 mata anggaran 2006 yang merugikan keuangan negara. Demikian harapan sejumlah LSM di Purwakarta yang telah mengirimkan surat pengaduan resmi ke KPK. Surat yang masuk ke KPK adalah pengaduan nomor : 06/GMMP.KOR/08 tanggal 5 Agustus 2008 dan surat KPK RI Nomor : R-91/40/I/2009 tanggal 9 Januari 2009. Serta atas surat DPC LAKI Purwakarta tertanggal 18 April 2011 Nomor : A.111/RHS/ DPC-LAKI-PWK/ IV/ 2011 (Tanda bukti penerimaan laporan no : 2011-04-00347) tentang dugaan TPK proyek Pembangunan Jembatan Cikao dan temuan dugaan penyalahgunaan APBD 2009 – 2010 sesuai LHP BPK No. : 10 / LHP / XVIII.BDG / 01 / 2011 tanggal 28 Januari 2011. Bahkan, Dudung B Supardi selaku Wakil Bupati Purwakarta sangat kecewa dengan penuntasan korupsi yang dilakukan Kejati Jabar yang sarat politik, Dedi Mulyadi (Bupati) orang yang disebut didalam persidangan terlibat korupsi tidak dijamah Kejati, karena itu saya akan bongkar ke KPK semua keterlibatan Dedi Mulyadi atas dugaan korupsi BBA dan dana GIC, penyalahgunaan anggaran makan dan minum dan pengeluaran fiktif 27 mata anggaran 2006, dia dalangnya, ujar Dudung kepada wartawan, dikediamannya, Perum Munjuljaya Permai, Selasa kemarin. “Itu di buktikan di fakta hukum dipersidangan perkara NO.65/ID.B/2008/PN.PWK, terdapat orang yang memanfaatkan dana Islamic dan Makan Minum yaitu ada nama Lily Hambali (mantan Bupati), Rahmat Gartiwa (mantan Sekda), Entin Kartini (mantan Bendahara) dan Dedi Mulyadi (Bupati). Dalam kasus itu, tiga tersangka sudah di¬ penjara. Tapi satu tersangka lagi belum, yaitu Dedi Mulyadi. Kenapa Dedi Mulyadi tidak dijamah oleh hukum?,” kata Dudung bertanya. Sebelumnya, mantan Bupati Purwakarta Lily Hambali Hasan juga menyampaikan hal yang sama atas keterlibatan Dedy Mulyadi didalam persidangan saat menyampaikan sejumlah keterangan terkait dengan kasus dana Bantuan Bencana Alam (BBA) dan pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) yang menyebutkan, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta terlibat dalam dugaan kasus Tipikor. Kata Lily, atas hilangnya uang sekitar Rp 2 miliar dalam anggaran dana BBA itu salah satunya digunakan oleh Dedi Mulyadi, dengan cara meminjam. Namun, hingga akhir tahun 2006 lalu, Dedi Mulaydi tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya sekitar Rp 1,84 miliar, ujar Lily. Bahkan hal yang sama juga dibeberkan terpidana Entin Kartini (mantan bendahara) yang sekarang jadi pesakitan di LP. “Dedi Muladi adalah orang yang paling banyak makan anggaran, kenapa dia tidak dijerat hukum. Ini tidak adil buat saya”, ujar Entin saat dipersidangan saat itu. Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Purwakarta Sofyan Kartasasmita mendesak KPK agar lebih serius menangani semua dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Purwakarta Dedi Mulaydi. Dikatakannya, LSM LAKI telah melaporkan sejumlah dugaan kasus korupsi ke KPK. Dia pun lalu menunjukkan Surat Jawaban dari KPK Tanggal 8 Juni 2011, Nomor R – 2221 / 40-43/ 06 / 2011 tentang tanggapan atas pengaduan masyarakat (LSM LAKI). (JPN) “Selain itu, terkait dugaan korupsi Dana Islamic Centre sebesar Rp 12.441.022.725 yang diduga Wakil Bupati Dedi Mulyadi (sekarang Bupati) terlibat dalam penggunaan dana tersebut, namun tidak tersentuh hukum berdasarkan pernyataan majelis di persidangan,”ujar Sofyan. “Juga, dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan langsung Pembangunan Jembatan Cikao dan proyek pembangunan dalam APBD 2009 – 2010 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 9.636.386.497,83. LSM LAKI sampaikan dan laporkan ke KPK berdasarkan Hasil LHP BPK RI Nomor : 10/LHP/XVIII.BDG/01/2011 tanggal 28 Januari 2011, yang diperkuat oleh keputusan DPRD Purwakarta No : 903/Kep. 07-DPRD/2011 dan ditambah hasil Novum LHP BPK No : 20/LHP/XVIII.BDG/06/2011 Tanggal 23 Juni 2011,”tegas Sofyan. Adapun, terkait temuan dugaan penyimpangan pembangunan Jembatan Cikao, menurut Sofyan, merujuk dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti dan diperkuat oleh Keputusan DPRD Tk II Kabupaten Purwakarta dengan potensi kerugian sebesar Rp 4.038.446.087. Sedangkan sebelumnya Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Barat, Fadil Zumhanna menuturkan penyidik kejati telah memeriksa beberapa saksi dan menyita barang bukti dari kasus Pembangunan Jembatan Cikao yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2 miliar itu. Sedangkan nilai proyek pembangunan jembatan tersebut senilai Rp 4,038 miliar. “Saya tegaskan kami akan tetap menyidik sampai ke penuntutan. Berhentinya suatu perkara adalah ketika tidak terpenuhinya unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 KUHAP yang menjelaskan tidak lengkapnya dukungan alat bukti. Sedangkan dalam kasus ini alat buktinya sudah cukup,” ungkap dia. Sedangkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi belum berhasil ditemui wartawan koran ini. (sn/mN/red)
  • Bandung - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi diperiksa polisi di markas Polda Jawa Barat karena diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan duit milik Ahmad Romli Safei sebesar Rp 2,4 miliar pada tahun 2006-2007 oleh terlapor Utin Kartini, eks bendahara Kabupaten Bekasi, Selasa, 27 November 2012. "Pak Bupati (Dedi) kami panggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kasusnya sendiri dilaporkan oleh Haji Romli tahun 2011," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Slamet Riyanto di kantornya, Selasa, 27 November 2012. Dedi disebut sebagai pengguna duit yang dipinjam Utin tersebut. Utin kini adalah terpidana delapan tahun pejara dalam kasus korupsi dana makan-minum Purwakarta tahun 2008 senilai Rp 11 miliar. "Namun, dari hasil pemeriksaan sementara, uangnya digunakan oleh Utin," kata Slamet. Mengenakan baju dan celana panjang hitam, Dedi tiba di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda sekitar pukul 10.45. Ia lalu diperiksa penyidik di sebuah ruangan Direktorat Reserse Kriminal. Hingga pukul 14.00, orang nomor 1 Pemda Purwakarta ini masih diperiksa polisi. (red)
  • Purwakarta, Prokontra Selain anak SD di Kabupaten Purwakarta diwajibkan membeli bermacam-macam seragam, pakaian kampret dan kebaya bagi anak perempuan, baju pramuka, buku LKS di sekolah. Bupati Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan baru yaitu anak SD akan dibuat mandiri melalui program ternak kambing untuk 100.000 murid SD. Untuk memperoleh anak kambing tersebut,  orangtua yang tidak mampu akan dibantu dan bagi yang mampu orangtua membeli kambing untuk diternakkan. "Jadi, kambing yang diternak anak didik itu akan beranak pinak. Bila telah banyak, kambing-kambing itu bisa dijual. Sehingga, meraka memiliki biaya untuk kebutuhan lainnya. Nantinya, Purwakarta akan menjadi sentra ternak, yaitu kambing. Bila sudah begitu, maka tak perlu lagi mendatangkan ternak dari luar. Apalagi impor," tukas Dedi dalam seminar yang dilaksanakan di Grha Vidya Convention Hall Jatiluhur, Purwakarta. Lebih jauh Bupati menjelaskan kedepan akan mewajibkan anak anak punya domba, balong, dan unggas, serta berternak harus menjadi bagian dari sekolah. Pada akhir sambutan Bupati berharap semoga Ayam Jago ditimur berkokok lagi dan macan mengaom lagi. Jadi, sejak dini mereka akan diberikan kewajiban untuk hidup mandiri. Serta mampu bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. "Program tersebut mengadopsi kebiasaan nenek moyang kita dulu," kata Dedi. Kebiasaan tersebut, lanjut Dedi, ternyata memiliki nilai moral yang sangat positif. Anak laki-laki sejak dini dibentuk untuk bisa bertanggung jawab. Menggembala ternak itu tidak mudah. Bila kurang cermat bisa jadi hewan yang dipelihara itu akan mati akan menderita penyakit. Jadi, anak laki-laki itu harus mampu mengatasi kesulitan sejak dia masih muda. Supaya, ketika dewasa dia tak lagi kaget dalam menjalani kehidupan. Meskipun kondisinya susah. Begitu pula dengan anak perempuan. Zaman dulu, setiap anak perempuan bisa dikatakan dewasa ketika dia sudah pandai menenun benang. Benang yang ditenunnya itu kemudian membentuk helaian kain. Kain tersebut, selanjutnya dijadikan pakaian untuk menutupi auratnya. Maka, untuk perempuan akan dikasih mesin tenun, agar dari tingkat SD mereka sudah bisa menenun. "Konsep tersebut mudah. Tapi, pada saat ini sepertinya agak sulit diterapkan. Jadi, kebijakannya harus khusus," jelas Dedi. (tim/son)
  • Bekasi - Bermunculanya pendukung Sumiyati Mochtar Mohammad (SM2)-Anim Imanudin yang berasal dari luar partai koalisi pendukung pasangan tersebut, seperti Relawan Kuning dimana diisi oleh orang-orang Golkar serta Relawan Ka’bah  yang dikabarkan diisi oleh orang-orang PPP. Dinilai hanya bagian pembentukan opini publik semata. Seolah-olah kandidat Kepala Daerah dari partai lain kurang mendapat respek dari basis masaanya sendiri. Namun hal tersebut buru-buru dibantah oleh kubu SM2-Anim. Ketua Tim Pemenangan Pasangan SM2-Anim, Hardiman mengatakan, munculnya relawan mutlak keinginan orang-orang tersebut. “Itu keinginan mereka. Yang mana memang ada perbedaan antara mereka dalam hal ini arus bawah dengan pemimpin partainya. Kami tidak mau ikut campur urusan internal partai lain,” kilah Hardiman, saat dilakukannya deklarasi relawan Ka’bah, disalah satu café dibilangan Bekasi Timur, kemarin. Sementara SM2 sendiri mengatakan, munculnya relawan Kabah, semata-mata karena adanya hubungan emosional antara Mochtar Mohammad selaku suami SM2  dengan H. Ahmad Turmdzi pendiri relawan Kabah. “Semata-mata karena unsur kedekatan dan hubungan emosional yang sudah lama terbangun, sejak Pak Mochtar dan Pak Turmudzi menjabat anggota DPRD,” kata SM2. Lanjut, karena hubungan emosional itulah maka Turmudzi mengenal betul siapa sosok dirinya dan suaminya. Sehingga menimbulkan rasa simpati untuk mendukungnya maju menjadi Walikota Bekasi. “Pak Turmdizi kenal siapa saya dan suami saya. Makanya ada rasa simpati dan kemudian mendukung saya,” kata SM2. Dirinya juga yakin dukungan relawan Kabah akan mendongkrak suaranya pada Pilkada. Apalagi dengan figur Turmudzi yang menurut SM2 masih memiliki pengaruh kuat di masyarakat. “Bapak Turmidzi inikan tokoh di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun di masyarakat. Makanya saya yakin akan membantu perolehan suara saya pada Pilkada,” pungkasnya. Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Bekasi M. Said, justeru mengaku tidak mau ambil pusing dengan adanya relawan Ka’bah yang dideklarasikan dalam mendukung SM2, selama tidak membawa nama PPP. “Bagi kami itu hak SM2 mau bikin relawan apapun. Akan tetapi bagi kami PPP sangat jelas, bahwa kami adalah partai yang pengusung pasangan Dadang-Lucky (DALU). Dan itu hasil keputusan resmi partai dan sampai saat ini kader di akar rumput hingga pengurus pun solid melakukan konsolidasi pemenangan DALU,”ujarnya. Meski demikian, lanjut Said, adanya pembentukan relawan yang seolah-olah menggambarkan PPP pecah adalah sebuah opini murahan atau propaganda yang menurutnya tidak penting bagi PPP menanggapi secara serius. Terlebih lanjutnya, H. Ahmad Turmdzi pendiri relawan Kabah dan beberapa orang yang bergabung yang disebut-sebut sebagai tokoh dan kader PPP, menurut Said, adalah sebuah hal yang tidak benar. “Intinya ada setingan kandidat calon lain yang takut dengan kebesaran PPP, sehingga menyebut kalau ada tokoh PPP yang tergabung dalam relawan. Yang tepat mereka yang disebut tokoh PPP itu siapa?, itu hanya klaim saja, sebagai pemecah konstalasi yang sedang dibangun PPP dalam memenangkan DALU,”tukasnya
  • BEKASI – Dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada pasangan Dadang Mulyadi-Lucky Hakim dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi 2012-2017 diduga terbelah. Kelompok yang menamakan diri Keluarga Besar Kakbah mengklaim memberikan dukungan kepada pasangan Sumiyati Mochtar Mohamad- Anim Imammudin. Ketua Keluarga Besar Kakbah Najamudin Muir mengklaim pihaknya merupakan komunitas masyarakat Kota Bekasi yang memiliki hubungan historis dengan PPP dan mendukung penuh pasangan Sumiyati - Anim. “Kami Keluarga Besar Kakbah punya tanggung jawab moralmemperjuangkanaspirasi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat.Kami tidak melihat hal itu ada dalam figur Dadang dan Lucky,”tegasnya. Dewan Majelis Pakar PPP Kota Bekasi ini menyesalkan sikap dari Ketua DPC PPP yang tidak terlebih dahulu berkoordinasi dengan anggota maupun kader PPP.Akibatnya, seluruh anggota dan kader PPP tidak akan memilih pasangan Dadang dan Lucky, melainkan pasangan Sumiyati-Anim. Ketua DPC PPP Kota Bekasi Muhamad Sahid mengklaim parpol yang dipimpinnya kompak mengusung Dadang-Lucky. Organisasi yang mengklaim relawan Kakbah itu hanya settingan salah satu pasangan kandidat dan keberadaannya patut dipertanyakan. “Tidak ada keluarga besar PPP selain DPC PPP.Mereka yang hadir di acara tersebut orang yang telah pindah-pindah ke partai mana saja. Masyarakat Kota Bekasi juga tahu siapa mereka. Jadi, tidak benar kalau PPP pecah kongsi,”katanya menegaskan. Dia menegaskan,sikap PPP sudah jelas yakni mendukung pasangan Dadang-Lucky. Dengan adanya kejadian seperti ini, justru menunjukkan PPP ditakuti oleh salah satu kandidat wali kota. “Ini bukti bahwa partai kami keberadaannya ditakuti salah satu kandidat yang ada. Makanya mereka membuat skenario atau settingan politik seperti ini.Pengurus PPP Bekasi solid mendukung pasangan Dadang-Lucky, jadi tidak benar partai kami pecah,” ungkapnya. Sekadar diketahui, pasangan Dadang dan Lucky Hakim mencalon diri sebagai kandidat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dengan didukung PPP, Gerindra, dan PAN. Sementara duet Sumiyati Mochtar Mohamad dengan Anim didukung oleh PDI Perjuangan. Sementara Tim Sukses Pasangan Sumiyati-Anim Anim, Darius Dolok Saribu membenarkan adanya dukungan dari sayap PPP Kota Bekasi. “Kami didukung oleh sayap dan kader dari PPP,mereka sudah mendeklarasikannya,” katanya kepada . Darius mengakui adanya dukungan sayap PPP kepada PDI Perjuangan secara tertulis dan politik. Mereka memilih pasangan Sumiyati dan Anim karena meyakini bisa membangun Kota Bekasi lebih baik. (SD)
  • BEKASI — Sekolah Dasar Negeri Lambang Jaya 02 Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi terancam dibongkar pihak pengembang perumahan Grand Wisata Tambun. Sekolah yang berdiri diatas lahan seluas 2.658 meter persegi ini tinggal menunggu waktu saja untuk dibongkar. Kepala Sekolah SD Negeri Lambang Jaya 02, Leman yang di hubungi Rabu (10/10), mengatakan sekolah yang berada di pusat perumahan mewah Grand Wisata Tambun sepertinya tidak mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah khususnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Buktinya keberadaan sekolah tersebut justru dikelilingi tembok beton oleh pengembang perumahan tersebut, sehingga membuat khawatir pihak sekolah maupun orang tua siswa. Terlebih saat sebagian tanah sudah dikeruk dan berpotensi banjir jika hujan tiba. “Kalau banjir bangunan sekolah bisa runtuh karena kondisi tanah yang di gali curam. Sejak perumahan mewah ini dibangunm, keberdaan sekolah di kelilingi tembok beton oleh pengembang,” ujarnya. Lebih lanjut dia mengatakan pemagaran tembok beton oleh pengembang perumahan di khawatirkan akan menutup akses jalan menuju sekolah. Saat ini dilokasi masih berlangsung pengerukan oleh pemborong tanpa memperhatikan sekolah. “Orang tua siswa pun berkali kali menyampaikan keluhan kepada UPTD Pendidikan setempat, namun belum ada respon. Akhirnya kami milih diam saja daripada serba salah bertindak.” Selain itu, lanjut Leman, dirinya juga sudah mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk menanggapi langsung persoalan tersebut. “Apalagi jumlah murid disekolah ini semakin berkurang sejak pengembang perumahan melakukan pemagaran dari beton. Jumlah murid makin berkurang, tidak lagi seperti dulu yang biasanya banyak,” pungkasnya. (HT)
  • JAKARTA -Laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) yang menyebut Pemda DKI sebagai Pemda terkorup di Indonesia telah dibantah oleh Gubernur DKI Fauzi 'Foke' Bowo. Jawaban Foke tersebut dinilai terkesan melempar kesalahan kepada inspektorat Pemda DKI atas laporan tersebut. Sebelumnya, Foke mengatakan tidak ada rekening siapapun di jajaran Pemprov DKI yang digunakan untuk menyelewengkan dana APBD DKI seperti yang dituduhkan PPATK sebagai modus korupsi yang dilakukan oleh pejabat di jajaran Pemprov DKI. Ia menilai, kalaupun benar ada laporan tersebut, maka ia juga meminta hal tersebut untuk dilaporkan kepada dirinya selaku Gubernur DKI. Menanggapi hal tersebut, peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menilai jawaban Foke tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan Gubernur DKI dalam manajemen keuangan di lingkungan Pemprov DKI. Menurutnya fungsi Gubernur adalah memastikan manajemen keuangan di lingkungan pemerintahannya sesuai aturan keuangan. "Ini indikasi Foke tidak melakukan pengawasan yang ketat. Juga menunjukkan inspektorat DKI tidak bekerja melakukan pengawasan anggaran. itu alasan diplomatis Foke seolah melempar kesalahan bahwa inspektoratnya tidak menyampaikan pada dia soal laporan tersebut," ujar Roy kepada Tribun, Selasa (28/8/2012). Roy berpendapat Pemprov DKI seharusnya mengupayakan reformasi birokrasi agar lebih akuntabel. Ditambahkannya, jika faktanya memang seperti apa yang disampaikan dalam laporan PPATK, maka itu menunjukkan gagalnya Pemprov DKI menata reformasi birokrasi dalam prinsip akuntabilitas dan transparasi keuangan.
  • JAKARTA- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai wajar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menempatkan DKI Jakarta di posisi pertama sebagai pemerintah provinsi (pemprov) terkorup. Sebab, alokasi anggaran DKI Jakarta paling besar bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. "Jadi, peredaran duit atau transaksi keuangaan, paling banyak di Provinsi DKI. Dan ini masih terus terjadi," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, Selasa, (28/8/2012). Dalam catatan FITRA, realisasi anggaran DKI Jakarta pada 2008 sebesar Rp 15,956 triliun. Dan meningkat menjadi Rp 19,511 triliun pada 2009 dan Rp 21,552 triliun pada 2010. Adapun Pagu anggaran (belum realisasi) Pemprov DKI pada 2011 mencapai Rp 27,875 triliun dan meningkat menjadi Rp 33,827 triliun pada 2012. Adapaun anggaran DKI Jakarta 2012 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 36,02 triliun. Dan dalam APBD-Perubahan 2012, pemprov yang dipimpin oleh Gubernur Fauzi Bowo itu mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 5,33 triliun menjadi Rp 41,35 triliun. Menurut Uchok, banyak transaksi merugikan di pemprov DKI Jakarta, karena tidak berfungsi dan bekerjanya Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). "Atau bisa juga Bawasda dilumpuhkan oleh kewenangan di bawah gubernur, bisa juga oleh duit," imbuhnya. Menurutnya, temuan bahwa DKI Jakarta sebagai pemprov paling korup ini juga dilatarbelakangi birokrasi yang korup. Namun, bukan hanya terjadi saat kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (Foke). "Bukan saja pada zaman (gubernur) Fauzi Bowo, tapi warisan dari gubernur-gubernur dulu bisa juga," ujar Uchok. Kenapa baru saat ini bisa terbongkar? "Karena, sistem keuangaan mulai menuju transparansi, dan akuntabilitas, dan sekarang banyaknya lembaga negara yang mulai melakukan kontrol terhadap cash flow anggaran negara, tapi hal ini tidak jadi perhatian birokrasi DKI Jakarta." Sebelumnya, PPATK melansir, pemprov yang paling tinggi diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah Pemprov DKI Jakarta di posisi pertama dengan 46,7 persen. Adalah Kepulauan Bangka Belitung sebagai pemprov yang paling rendah diduga melakukan korupsi dengan 0,1 persen.
  • JAKARTA– Menjelang  Pilkada DKI Jakarta, suhu politik semakin memanas. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan pemerintah provinsi yang diduga paling marak melakukan tindak pidana korupsi. Dari data yang dilansir, Pemerintah provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan presentase 46,7% dan urutan ahir Kepulauan Bangka Belitung 0,1%. Menanggapi temuan PPATK itu, Gubernur DKI Fauzi Bowo yang juga Cagub putaran II Pilkada DKI Jakarta, mengaku pihaknya sudah transparan. “Buat saya pemerintah DKI sudah transparan,” kata Foke di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (28/8/2012). Foke menyatakan kesiapannya jika Pemprov DKI diperiksa. DKI siap bekerja sama dan kooperatif. “Silakan diperiksa, kami tidak akan menutupi, menghalangi atau mempersulit,” jelas Foke. Kontan saja beberapa pihak menilai temuan PPATK tersebut bertendensi politik. Ketua Komisi III DPR yang juga politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika mencurigai temuan tersebut berbau politis. Sebab data tersebut diluncurkan menjelang Pilkada putaran II DKI Jakarta. Soal “pelabelan” wilayah belakangan menjadi isu menjelang pilkada. Belum lama ini, data kemiskinan di Solo dijadikan serangan yang menyudutkan Walikota Solo yang juga Cagub DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Di Solo dati sekitar 550.000 jiwa penduduk, angka kemiskinan berdasarkan SK Walikota Solo sebanyak 133.600 jiwa. Seperti diberitakan Solopos.com, beberapa pihak memberi nilai jelek atas prestasi Jokowi jika mengacu pada angka kemiskinan. Tidak hanya di ranah Twitter, salah satu pendiri PAN, Amien Rais, juga mengkritik kinerja Jokowi. Menanggapi hal ini Jokowi dengan santai menanggapi tudingan berbagai pihak yang menyebut dia telah gagal menangani kemiskinan di Solo. “Yang penting kan itu [data kemiskinan] data riil di lapangan. Kalau daerah lain mana ada yang mau mengungkap data riil,” jelasnya kepada wartawan di Balaikota, Kamis (23/8/2012).
  • Jakarta - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menemukan 75 spanduk menjurus kepermasalah Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Spanduk-spanduk tersebut ditemukan di empat wilayah, dengan rincian, di Jakarta Utara sebanyak 51 spanduk, Jakarta Selatan 18 spanduk, Jakarta Timur ada sebanyak 2 spanduk, Jakarta Pusat sebanyak 4 spanduk. Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah menegaskan pihaknya sudah menginstruksikan Panswas Kecamatan dan Kotamadya untuk segera menurunkan spanduk-spanduk yang isinya sudah menjurus ke masalah SARA. “Hingga hari ini, saya baru mendapatkan laporan sementara dari Panwas di empat wilayah, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Saya belum menerima laporan dari Panwas Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu terkait hasil penertiban dan monitoring spanduk berbau SARA di dua wilayah tersebut,” kata Ramdansyah, Jumat (3/8). Penertiban spanduk SARA akan terus dilangsungkan hingga kota Jakarta bersih dari pemasangan spanduk yang dapat memicu konflik SARA menjelang pelaksanaan putaran kedua pemilukada DKI 2012 pada 20 September mendatang. Pihaknya juga terus melakukan tindak lanjut terhadap laporan warga terkait ceramah yang isinya mengandung SARA.[dit]
  • Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta bakal memanggil pedangdut Rhoma Irama terkait dugaan pelanggaran pemilu. "Surat panggilannya sudah dikirim agar hadir besok," kata Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah di kantornya, Kamis, 2 Agustus 2012. Rhoma diduga melakukan kampanye terselubung dalam bentuk ceramah tarawih di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu, 29 Juli 2012. Dalam ceramah berdurasi tujuh menit itu, Rhoma disangka menggunakan isu suku, agama, dan ras untuk menyerang pasangan calon Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Akibat tindakannya, Rhoma dinilai melanggar pemilu karena melakukan kampanye di luar jadwal dan berkampanye dengan sentimen suku, agama, ras dan golongan (SARA). Dugaan pelanggaran itu kemudian diadukan ke panwaslu. Ramdansyah mengaku menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Rhoma. "Dari rekaman, ia diduga melakukan penghinaan dengan isu SARA," ujar Ramdan. Mulai Kamis, 2 Agustus 2012, panwaslu melakukan gelar perkara atas kasus itu bersama jaksa dan polisi. Jika nanti terbukti, Rhoma bisa dikenai hukuman pidana karena melanggar pasal 116 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2004 dengan ancaman hukuman penjara maksimal tiga bulan, karena berkampanye di luar jadwal. Selain itu, dia juga bisa dikenai pasal 78 huruf (b) UU No. 32 Tahun 2004 dengan hukuman maksimal 18 bulan penjara. Ditambah lagi, karena berkampanye di dalam tempat ibadah, Rhoma juga dianggap melanggar pasal 78 huruf (i) tetang suku, ras, agama, dan golongan (SARA). Rhoma mengatakan siap memenuhi panggilan Panwaslu DKI Jakarta. "Saya siap datang untuk mengklarifikasi," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Agustus 2012.
  • Sudutkan Jokowi-Ahok, Rhoma Irama Dipanggil Panwaslu JAKARTA - Panwaslu DKI Jakarta berencana memanggil Raja Dangdut, Rhoma Irama untuk dimintai klarifikasi. Pemanggilan itu terkait ceramah solat Tarawih di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada hari Minggu lalu (29/7). Berdasarkan bukti yang dimiliki Panwaslu, dalam ceramahnya Rhoma menyatakan bahwa penggunaan isu SARA dalam berkampanye adalah sesuatu yang wajar. Selain itu dalam ceramahnya, Rhoma juga menjelek-jelekan salah satu pasangan calon. "Videonya menggambarkan pasangan calon lain lebih buruk, sementara yang didukung lebih baik," kata Ketua Panwaslu DKI, Ramdhansyah saat dihubungi, Rabu malam (1/8). Rhoma Irama akan dimintai keterangan pada hari Jumat besok (10/8). Sementara cagub incumbent Fauzi Bowo yang turut hadir dalam acara tersebut tidak ikut dipanggil. "Soal video ini kita lebih kepada Rhoma Irama karena Foke nggak bilang soal Jokowi-Ahok. Rhoma akan kita panggil sebagai terlapor," ujar Ramdhan. Selain sang Raja Dangdut, Panwaslu pun akan memanggil Ketua DKPP, Jimly Asshidiqie. Jimly akan diminta penjelasan terkait pernyataanya yang membenarkan penggunaan SARA dalam berkampanye. Lebih lanjut, Ramdhan mengatakan bahwa tidak semua kampanye SARA dilarang. Ia menegaskan bahwa yang dilarang adalah penggunaan SARA untuk menjelek-jelekan pihak lain. "Tapi nggak boleh kemudian mengajak orang untuk memilih dan menjelekkan orang," pungkasnya. Ceramah Rhoma Irama menjadi polemik karena mendukung penggunaan isu SARA dalam kampanye. Menurut Rhoma, hal tersebut legal karena sesuai dengan kebebasan demokrasi di Indonesia. "Di dalam mengampanyekan sesuatu, SARA itu dibenarkan. Sekarang kita sudah hidup di zaman keterbukaan dan demokrasi, masyarakat harus mengetahui siapa calon pemimpin mereka," kata Rhoma. (dil/jpnn)
  • Dizalimi, Jokowi-Ahok Maafkan Rhoma Irama JAKARTA - Pasangan calon gubernur DKI Jakarta, Jokowi-Ahok menjadi sasaran ceramah mengandung SARA yang disampaikan Raja Dangdut, Rhoma Irama. Meski dalam ceramah itu pasangan Jokowi-Ahok didiskriditkan, mereka memilih memaafkan tindakan Rhoma Irama yang juga pemuka agama itu. "Setelah kami melihat barang bukti (rekaman ceramah, red), sekali lagi sebagai umat Islam di Indonesia, saya menghormati pemuka agamanya (Rhoma). Kami memaafkan beliau atas apa yang beliau lakukan terhadap kami, yakni penzaliman yang dilakukan Rhoma Irama terhadap Joko Widodo dan Basuki," kata Deni kepada wartawan di kantor Panwaslu DKI, Jumat (3/8). Menurut Deni, pihaknya tidak menuntut Rhoma untuk meminta maaf secara terbuka di media massa. Tim Jokowi-Ahok hanya berharap agar Rhoma Irama mau mengakui kesalahannya di hadapan jamaah Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat. "Andai kata beliau itu terbukti salah maka lakukanlah di tempat yang sama di Masjid Al Isra dan kepada umat yang sama. Tidak perlu kemudian ke media," papar Deni. Lebih lanjut, Deni mengatakan bahwa Rhoma sebagai ulama semestinya tidak memberikan ceramah yang menghasut. Apalagi, ceramah Rhoma dilakukan di bulan suci Ramadhan. Tim Jokowi-Ahok menyerahkan kepada Panwaslu DKI untuk memutuskan apakah Rhoma terbukti melakukan pelanggaran atau tidak. Namun, Panwaslu DKI diharapkan bisa memberikan hukuman yang etis jika memang Rhoma dinyatakan bersalah. "Janganlah ada hukuman yuridiktif normatif, tapi etis saja. Mungkin beliau khilaf karena sedang ditekan oleh tim kampanyenya, maka sekarang perbaikilah keadaannya. Jaga bangsa ini, dan jaga integritas kita antar kerukunan antara umat beragama," pungkas Deni. Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah memastikan bahwa lembaganya akan merekonstruksi dugaan pelanggaran dalam ceramah Rhoma. Panwaslu akan meneliti apakah tindakan Rhoma termasuk pelanggaran pidana umum, pelanggaran pidana pilkada atau hanya sengketa biasa. "Kami akan tetap merekonstruksi ini, apakah faktanya benar. Setelah utuh, kita bisa menjelaskan apakah pidana umum, pilkada atau sekadar sengketa," ujar Ramdhan. Panwaslu DKI juga akan meminta klarifikasi langsung dari Rhoma. Ayah pedangdut Ridho Rhoma itu akan diperiksa Panwaslu DKI pada Senin pekan depan (6/8). Ceramah Rhoma Irama menjadi polemik karena mendukung penggunaan isu SARA dalam kampanye. Menurut Rhoma, hal tersebut legal karena sesuai dengan kebebasan demokrasi di Indonesia. "Di dalam mengampanyekan sesuatu, SARA itu dibenarkan. Sekarang kita sudah hidup di zaman keterbukaan dan demokrasi, masyarakat harus mengetahui siapa calon pemimpin mereka," kata Rhoma. (dil/jpnn)
  • Calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra yaitu Joko Widodo atau Jokowi kembali melakukan aktivitasnya di Ibu Kota. Koordinator Media Center Tim Kampanye Jokowi-Ahok, Budi Purnomo, mengatakan bahwa Jokowi akan memulai kegiatannya dengan melaksanakan salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa dan dilanjutkan dengan memenuhi undangan dari warga. "Ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya pak Jokowi juga sudah pernah ke Masjid Sunda Kelapa," kata Budi, di Jakarta, Jumat (3/8/2012). Agenda kegiatan Jokowi lainnya adalah memenuhi undangan silaturahmi dengan berbagai komunitas warga Jakarta, kemudian ngabuburit bersama dengan Ikatan Keluarga Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Jakarta di Jalan Simatupang pada pukul 18.00 WIB. Selain itu, Jokowi juga masih akan bersilaturahmi dengan warga Jakarta, yaitu dengan Komunitas Pengusaha Tahu di kawasan Tebet pada pukul 20.00 WIB. Sejak pemilihan kepala daerah pada 11 Juli 2012 lalu, Jokowi memang langsung kembali ke Solo menjalankan tugasnya sebagai walikota yang sempat ditinggalkannya sementara waktu.
  • Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani dan beberapa tokoh perempuan muda bersama-sama menyanyikan lagu "Namanya Juga Jakarta", Jumat (3/8/2012). Selain Puan Maharani, para tokoh yang turut rekaman lagu dan videoklip tersebut adalah Pendiri Mustika Ratu Moeryati Sudibyo, Direktur Wahid Institute Yenny Wahid, anggota DPR RI Dewi Aryani, CEO Mustika Ratu Putri Kuswisnu Wardani, dan Para Putri Indonesia 2012, serta pengusaha-pengusaha perempuan. Dalam lagu ini terlibat juga Prabowo Subianto, Setiawan Djodi, dan para tokoh kawakan yang berkomitmen terhadap perubahan dan mengedepankan birokrasi bersih dan melayani. Dewi Aryani yang pernah menjadi Deklarator Gerakan Birokrasi Bersih dan Melayani bersama Jokowi-Ahok akhir tahun lalu, dalam siaran pers yang diterima Sabtu (4/7/2012), mengatakan, "Lagu ini bentuk keprihatinan sekaligus kecintaan kami kepada ibu Kota negara kita. Jakarta menjadi etalase dunia. Jakarta menjadi potret miniatur Indonesia." Menurutnya, lagu ini harus dikampanyekan bahwa Jakarta harus di pimpin oleh sosok yang memiliki integritas tinggi, jujur, bersih,dan komitmen melayani rakyat. "Lagu ini adalah lagu kolosal, yang indah dinyanyikan bersama-sama seluruh masyarakat Jakarta," paparnya.
  • Dari perhitungan sementara daftar pemilih terbaru di Jakarta Barat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Administrasi Jakarta Barat mencatat, ada penambahan 13.211 jumlah pemilih baru. Dari jumlah tersebut, jumlah pemilih di Jakarta Barat tercatat yang terbanyak dibanding lima wilayah DKI Jakarta. "Menurut informasi, Jakarta Barat penambahan tertinggi di wilayah DKI Jakarta, Kecamatan yang paling banyak terdapat di Cengkareng, sebanyak 3.330," kata Ketua Pokja Pemuktahiran Data Pemilih, Junaidi, saat ditemui di ruangannya, di Kantor KPU Kota Administrasi Jakarta Barat, Jumat (3/8). Junaidi menambahkan, penambahan daftar pemilih baru ini didominasi oleh etnis Tionghoa. "Salah satu indikasi banyaknya penambahan daftar pemilih saat ini, dikarenakan lolosnya pasangan Jokowi-Ahok ke putaran kedua," katanya. Pendaftaran pemilih putaran kedua dimulai sejak tanggal 25 hingga 29 Juli. "Oleh KPU Provinsi, pendaftaran diperpanjang hingga tangga 4 Agustus. jika awalnya hanya mendaftar di PPS Kelurahan, dilanjutkan di KPU kecamatan hingga tanggal 1 Agustus, KPU Kota hingga tanggal 3, dan terakhir besok tanggal 4 di KPU Provinsi," jelas Junaidi. Sementara itu, untuk jumlah pemilih keseluruhan di DKI Jakarta akan diumumkan Sabtu (4/8) besok pukul 13.00 WIB di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jalan Budi Kemulian, Jakarta Pusat. Berikut penambahan pemilih, di kecamatan Tambora 659, Kebon Jeruk 2.769, Kalideres 2.912, Cengkareng 3.330, Palmerah 445, Grogol Petamburan 784, Kembangan 2046, Taman Sari 226, Total 13.211.
  • Rhoma Irama Siap Dipenjara BOGOR - Raja dangdut Rhoma Irama mengaku tidak pernah menyangka ceramahnya di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta pada Minggu (29/7/) menuai kontroversi. Rhoma berkilah, ajakan memilih pemimpin yang seiman bukanlah sebuah kampanye hitam. Meskit tersudut, Rhoma menegaskan, dirinya siap menanggung konsekuensi atas tudingan ceramah SARA-nya itu. Bahkan masuk bui sekalipun. “Saya siap menerima konsekuensi (penjara, red),” ujar ayah Ridho Irama itu usai mengisi Tablig Akbar di Masjid Raya, Jalan Pajajaran, Jumat (3/8). Rhoma mengingatkan bahwa ceramahnya dalam kapasitas sebagai seorang ulama, bukan bagian tim kampanye pasangan Foke-Nara. Namun dirinya adalah bagian dari tim kampanye Foke. Itu mengingat, hampir di setiap kesempatan kampanye Foke-Nara, Rhoma tak pernah absen mendampinginya. Bahkan, sang raja dangdut ini sempat muncul dalam iklan kampanye Foke-Nara. “Saya bukanlah bagian dari tim kampanye pasangan Foke-Nara, apalagi juru kampanye, saya tidak memihak siapa pun,” kilahnya. Menurut dia, apa yang disampaikan dalam isi ceramahnya tidak termasuk unsur SARA. Sebab, hal itu disampaikan dalam wadah Islam dan hanya kepada umat Islam. “Saya ceramah di hadapan umat muslim bukan nonmuslim,” tukasnya. Rhoma tak menghadiri panggilan Panwaslu terkait kontroversinya itu. Rhoma beralasan, ada undangan tausiah dan sudah terjadwal, sehingga tidak memenuhi panggilan tersebut. “Saya tidak mangkir, acara ini jauh sebelum isu SARA tersebut, jangan dilebih-lebihkan,” ungkapnya sambil menghindari wartawan. Menyikapi tudingan kampanye hitam yang dilancarkan Rhoma Irama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, K H Dr Ahmad Mukri Aji tak mau bersikap reaktif. Kepada Radar Bogor, Mukri memaparkan, pernyataan berbau SARA yang dicetuskan raja dangdut tersebut meski disikapi dengan arif. Menurutnya, jika pernyataan itu lebih mengarah pada tujuan untuk menghina, sudah tentu hal itu salah dan masuk dalam pencemaran nama baik. Akan tetapi, jika hal tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada umat untuk dapat memilih sosok seorang pemimpin beragama yang jelas, hal itu tidak menjadi suatu masalah, mengingat hal itu merupakan kewajiban seorang mubaligh. “Kalau motivasinya untuk menghina itu tidak benar. Tapi kalau motivasinya untuk men-charge umat agar memilih pemimpin yang Islam itu tidak masalah. Itu kewajiban ulama sebagai mubalig,” paparnya, Ahmad menyatakan, tindakan yang dilakukan oleh Rhoma Irama pada kesempatan itu tidak menjadi masalah. Mengingat yang dilakukan Rhoma Irama pada saat itu adalah sedang berceramah di dalam sebuah masjid yang di dalamnya merupakan umat Islam. “Pemimpin itu harus Islam kalau untuk umat Islam. Kalau umat yang lain tidak apa-apa. Pemimpin itu wajib Islam mengingat mayoritas penduduk Indonesia mayoritas Islam,” ungkapnya kepada Radar Bogor. (ram)
  • Jokowi Kagumi Karya Rhoma JAKARTA - Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi diam-diam mengagumi Raja Dangdut, Rhoma Irama. Jokowi mengakui Rhoma sebagai salah satu idolanya. "Saya penggemar beratnya Bang Haji (Rhoma), " ungkap Jokowi kepada pers usai acara silaturahmi dengan alumni ITB di Jakarta, Jumat (3/8) malam. Jokowi mengaku terkesan dengan karya-karya musik Rhoma Irama. Salah satu karya Rhoma yang menjadi favorit Jokowi yakni lagu berjudul "135 Juta". Jokowi menggemari lagu tersebut karena liriknya yang membahas soal pluralisme di Indonesia. "Itu tentang kebhinekaan, pluralisme. Agar kita saling menghargai, tidak saling mengejek etnis, dan agama. Lagu itu menginspirasi," ujar Jokowi yang mengenakan kemeja kotak-kotak andalannya. Jokowi juga mengaku hafal dengan lagu-lagu ciptaan Rhoma. Untuk membuktikan omongannya, pria penyuka musik rock itu bahkan unjuk gigi menyanyikan lagu Rhoma. Di hadapan wartawan, Jokowi menyanyikan satu bait lagu "135 Juta". "Bukan guyonan ini. Saya disuruh nyanyi sepuluh lagunya Bang Haji mungkin bisa," ujar Jokowi sebelum menyanyi. (dil/jpnn)
  • JAKARTA - Serangkain acara mengisi hari-hari Calon Gubernur Joko Widodo. Petang ini, pria yang saat ini masih menjabat sebagai wali kota Solo itu dijadwalkan mengisi diskusi bersama Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) di Rumah Indovasi, Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Jokowi, begitu dia disapa, dijadwalkan akan hadir sekira pukul 20.00 WIB. Seratusan alumni ITB sudah menanti kehadiran Jokowi sejak pukul 17.00 WIB. Acara didahului dengan buka puasa bersama dan diskusi tentang politik uang. Hingga saat ini, Jokowi belum tampak hadir di Rumah indovasi. Yang menarik, ketika beberapa orang sedang menunggu kedatangan Jokowi di pelataran, seorang pemuda membawa dus kemudian diletakkan di tengah alumni ITB yang sedang bersantai. Ternyata, dus sebesar kotak mi instan itu berisi kemeja kotak-kotak khas pasangan Jokowi-Ahok. Sontak saja, alumni yang sebelumnya tenang sambil berbincang-bincang menjadi riuh. Mereka antusias ingin mendapatkan baju kota-kotak berwarna merah hitam itu. Tarik-menarik antar mereka terjadi, tak terkecuali perempuan. "Aku mau dong satu," teriak perempuan ditengah keriuhan. Beberapa dari mereka yang tidak mendapatkan kemeja gratis itu terlihat hanya bisa menahan keinginan dengan memegang-megang bahan kemeja tersebut. Sementara, mereka yang beruntung tampak mengabadikan momentum ini dengan kamera ponsel.
  • Dugaan Korupsi Rehab Gedung Bea Cukai Disidik Kejaksaan Negeri Makassar tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pada proyek rehabilitasi pembangunan gedung kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar. Kepala Kejari Makassar Haruna kepada tim redaksi website Kejaksaan R.I., Senin (30/7) mengatakan bahwa kuat dugaan dalam proyek tersebut terjadi unsur melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan hasil ekspose penyelidikan proyek tersebut, kejari telah menemukan adanya dugaan rekaysan laporan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan kontrak yang telah disepekati. Selain adanya manipulasi data laporan hasil pekerjaan, penyidik juga menemukan kejanggalan berupa kesalahan bestek alias adanya kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Sehingga diyakini dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. “Bentuk palanggaran yang ditemukan sangat kuat adanya unsur melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian negara. Makanya kasus ini kami langsung tingkatkan ke tahap penyidikan,” tukasnya. Meski pihaknya menyakini adanya perbuatan melawan hukum, namun pria berkumis ini enggan membeberkan sejumlah oknum yang diduga kuat bermain bahkan terlibat secara pidana dalam kasus yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. Menurutnya, untuk membidik tersangkanya penyidik masih terus mendalami peran dan keterlibatan para oknum yang diduga kuat bertanggung jawab secara pidana. Berdasarkan data di kejaksaan, total anggaran proyek rehabilitasi pembangunan gedung pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar itu mencapai Rp 1,3 miliar. Diketahui proyek ini dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Tirsa Artha Mandiri. Terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Makassar Joko Budi Darmawan yang dikonfirmasi terpisah, membenarkan kasus tersebut telah ditingkatkan ketahap penyidikan meski pihaknya belum menetapkan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka. “Yang jelas kasus ini sarat terjadinya dugaan korupsi apalagi ditemukan adanya manipulasi data dan volume pekerjaan yang kurang,” kata Joko.(@rd)
  • Kejati Banten Susun Laporan Penyelidikan Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten tengah menyusun laporan hasil penyelidikan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Gerai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Sepatan. Keterangan dan alat bukti lain yang telah diperoleh itu akan dilaporkan ke Kepala Kejati Banten. Jaksa penyidik tinggal menunggu keputusan Kajati untuk penanganan selanjutnya perkara proyek tahun 2011 senilai Rp 1,4 miliar tersebut. “Setelah penyusunan laporan rampung, akan diajukan ke Pimpinan. Selanjutnya, kami akan menunggu petunjuk Pimpinan, bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dikembalikan. Tunggu saja petunjuknya,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Banten Mustaqim di ruang kerjanya, Senin (30/7). Ia menjelaskan, dalam tahap penyelidikan, Kejati telah meminta keterangan dari 25 orang yang dinilai mengetahui proses pengadaan lahan Samsat Sepatan. “Ada sekitar 25 orang, di antaranya dari Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten, pemilik lahan, Camat, Kepala Desa (Kades), dan panitia penilaian lahan. Untuk sementara sudah cukup, namun apabila dinilai kurang, kami akan melengkapinya lagi,” tegas Mustaqim. Kendati demikian, Mustaqim menyatakan, Kejati belum bisa menegaskan adanya kerugian negara dalam perkara ini. Pasalnya, audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum ada. “Belum ada audit tentang kerugian negara, biasanya menjelang penyidikan,” ucapnya. Perkara ini diusut sejak Juni 2012, diawali dengan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Begitu indikasi korupsi ditemukan, Kejati menaikkan ke tahap penyelidikan. Salah satunya, dari lahan seluas 3.500 meter persegi, anggaran yang dikucurkan untuk membebaskannya senilai Rp 1,4 miliar.(dwi)
  • Sidang Dugaan Korupsi KPU Konsel Persidangan Kasus dugaan korupsi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Konsel telah menghadirkan saksi ahli Djumadi, staf BPKP Sultra oleh JPU dalam persidangan lanjutan tersebut. Dalam kesaksiannya, Djumadil merinci ada kerugian negara sebesar Rp 2,2 miliar untuk dana yang digunakan dalam proses Pilpres 2009, terutama untuk lima item penganggaran, yakni PPK,PPS,PPDP,KPPS,serta kelengkapan PPS Pilpres. Di dalam persidangan, saksi mengungkapkan bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan pihak BPKP, total anggaran yang dicairkan dari DIPA sebanyak Rp 12,32 miliar. Sementara yang dibayarkan hanya Rp 10,08 miliar sehingga ada selisih Rp 2,2 miliar. Dari selisih tersebut, menurut keterangan bendahara KPU (Juan), dan diaminkan saksi ahli Djumadi bahwa sebanyak Rp 869 juta digunakan oleh komisioner KPU Konsel, dan hingga kini belum terbayarkan. Alasan komisioner waktu itu, untuk membiayai pokja, padahal semestinya hal tersebut sudah ada alokasi anggarannya masing-masing. Perinciannya, Aswan Tawulo sebanyak, Rp. 138,7 juta. Kasan,S.Sos sebesar 492,062 juta, plus pinjaman sementara sebesar Rp.13 juta. Mursalim Mustafa sebesar Rp.119 juta. Yuliana sebesar Rp.110 juta, dan Ahmadi sebesar Rp.10 juta. Lalu kenapa tidak diinvestigasi lebih jauh, padahal nyata-nyata ada kerugian negara. Alasan BPKP, kata Djumadi pihaknya hanya melakukan perhitungan secara global. Bukan investigasi mendalam sehingga tidak ditindak lanjuti. lagipula menurutnya hal itu bukan sesuatu yang wajib buat mereka. Walau tidak investigasi mendalam, namun pihaknya mempublikasikan temuan tersebut kepublik. Hasilnya tidak ada satupun reaksi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. sehingga kondisi ini memunculkan dugaan ada kongkalikong dalam penyelewengan anggaran tersebut oleh pihak-pihak yang terlibat. Walau membenarkan keterangan terdakwa tentang anggaran yang diambil oleh komisioner KPU, namun Djumadi menganggap bukti/kuitansi yang digunakan oleh terdakwa tidak memenuhi standar menurut aturan perbendaharaan. Menurutnya, kuitansi yang kredible harus memenuhi beberapa kriteria, yakni sepengetahuan KPA, bendahara, ada materai, cap dan rincian permintaan anggaran. Sementara kuitansi yang diberikan terdakwa tidak memenuhi unsur yang dimaksud. Ketika didesak hakim siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, Djumadi hanya menjawab diplomatis dan berputar-putar. kadang menunjuk bendahara yang harus bertanggung jawab penuh, tapi juga kadang menyebut pihak yang "mengambil uang" tersebut yang harus bertanggung jawab. Setelah didesak untuk kesekian kalinya, untuk menilai berdasarkan keahliannya, dan hakim juga sudah terlihat jengkel dengan ketidak jelasan sikapnya, Djumadi hanya menjawab diplomatis.(@rd)
  • Penyidik Kejari Makasar Segera Lakukan Pemeriksaan Dugaan Korupsi 1,3 M Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar segera melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar senilai Rp1,3 miliar. Pasalnya, pemeriksaan dilakukan setelah berkas penyelidikan dari bidang Intelijen rampung, demikian dikatakan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Makassar, Joko Budi Darmawan kepada tim redaksi website Kejaksaan R.I., Rabu (1/8). Dijelaskannya, saat ini pihaknya tinggal menunggu perampungan berkas hasil penyelikan dari Bidang Intel. Pasalnya, setelah berkas rampung, pemeriksaan segera dilakukan untuk mengumpulkan bukti terkait adanya penyimpangan. “Kami tinggal menunggu perampungan berkas penyelidikan yang telah dirampungkan bidang Intelijen. Setelah semuanya rampung, baru pemeriksaan dimulai,”ujarnya. Untuk diketahui, sesuai hasil ekspose yang telah dilakukan Kejari, proyek rehabilitasi kantor Pengawasan Bea Cukai Tipe A Makassar, kuat dugaan dalam proyek tersebut terjadi unsur melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian negara. Dimana ditemukan adanya rekayasa laporan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan kontrak yang telah disepekati. Selain adanya manipulasi data laporan hasil pekerjaan, penyidik juga menemukan kejanggalan berupa kesalahan bestek alias adanya kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Sehingga diyakini dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Meski pihaknya menyakini adanya perbuatan melawan hukum, namun tim penyidik Kejari masih enggan membeberkan sejumlah oknum yang diduga kuat bermain bahkan terlibat secara pidana dalam kasus yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. Proyek ini dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Tirsa Artha Mandiri. Penyidik masih terus mendalami peran dan keterlibatan para oknum yang diduga kuat bertanggung jawab secara pidana. (@rd)
  • Tersangka Korupsi Rp 4,3 M Hanya Tahanan Kota Istuti Indarti, tersangka dugaan korupsi Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten senilai Rp 4,3 miliar tahun 2009 dikenakan tahanan kota oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang. Penetapan itu, menyusul dilimpahkannya berkas atas nama direktur PT Baskara tersebut dari Kejati Banten ke Kejari Serang, Senin (30/7). Kasi Pidana Khusu (Pidsus) Kejari Serang, Triono Rahyudi, mengungkapkan tersangka Istuti dikenai tahanan kota selama 20 hari. Sebelumnya oleh Kejati Banten tidak ditahan. ”Kami melakukan penahanan kota terhadap tersangka karena berbagai pertimbangan,” kata Triono. Disinggung mengenai penahanan kota bukan penjara kurungan, Triono menjawab, bahwa ada banyak pertimbangan pihaknya melakukan penahanan kota. ”Diantaranya tersangka sudah tua, ibu rumah tangga dan kooperatif,” terang Triono. Mengenai tersangka lain dalam kasus tersebut, lanjut Triono, mantan Kasubid Promkes Dinkes Banten Agus Takaria, hingga kini juga tidak ditahan. ”Jenis penahanan yang dilakukan terhadap tersangka ini (Istuti,red) bisa jadi pertimbangan untuk penahanan yang akan dilakukan terhadap Agus,” kata Triono. Untuk diketahui, Kejati Banten telah menetapkan dua tersangka dalam kasus yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,5 miliar. Kedua tersangka itu adalah Kasubid Promkes Dinkes Banten Agus Takaria dan Direktur Baskara Istuti Indarti selaku pemenang tender. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka yang disidik dalam dua berkas terpisah ini dengan alasan kedua tersangka kooperatif. Sementara berkas untuk tersangka Agus Takaria sudah terlebih dulu dilimpahkan ke Kejari Serang. Kasus dugaan korupsi pengadaan MP-ASI di Dinkes Banten pada 2009 senilai Rp 4,3 miliar diduga tidak sesuai spesifikasi. Program pengadaan makanan tambahan untuk para penderita gizi buruk berupa biskuit ini tidak sesuai karena diduga kandungan gizi dalam biskuit tersebut dikurangi. Hal itu juga dibuktikan dengan hasil laboratorium. Penyidik kejati Banten sudah memeriksa sejumlah saksi dari instansi baik dari kabupaten/kota yang menerima MP-ASI.(dwi)
  • Mantan Pejabat Kota Tangerang Didakwa Korupsi Proyek Turap Mantan Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Dedi Sukanda diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang, Selasa (31/7). Ia didakwa korupsi dalam pengerjaan proyek perbaikan turap kali Cisadane menggunakan dana APBD Kota Tangerang tahun 2008 senilai Rp 46 juta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dian Herdiman menyatakan, Dedi Sukanda didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaannya, JPU menyatakan, terdakwa tidak melakukan uji kelayakan dan pengkajian teknis sebelum turap dikerjakan. Akibatnya, turap senilai Rp 46 juta itu roboh akibat pengerjaannya tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Perkara ini dinyatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengakibatkan negara dirugikan Rp 46 juta. Terdakwa Dedi Sukanda tidak sendirian. Direktur CV Environ Metal Kajitama Ade Harry Jumhana dan konsultan Rizky Ginansayah juga didakwa dalam berkas terpisah. Mereka bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. “Terdakwa sengaja memerintahkan Rizky untuk mencari pelaksana proyek dengan ketentuan bagi hasil lima persen,” jelas Dian dalam dakwaannya. Kemudian, tutur JPU, Rizky meminjam nama CV Environ Metal Kajitama. Setelah dokumen perusahaan diserahkan ke DPU Kota Tangerang, Kepala DPU Kota Tangerang yang dijabat Engkan Lengkana saat itu, mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan nilai kontrak Rp 46 juta. “Dalam dokumen CV Environ Metal Kajitama sebagai pelaksana proyek, namun proyek tersebut tidak dikerjakan oleh Cv Environ. Ade hanya meminjamkan perusahaannya saja kepada Rizky,” lanjutnya. Setelah uang proyek Rp 46 juta dicairkan, Ade menyerahkannya kepada Rizky dalam bentuk cek senilai Rp 36,8 juta. Sisanya, diambil Ade. Kemudian, cek yang telah dicairkan ke Bank Jabar-Banten itu dua kali ditransfer ke rekening terdakwa Dedi Sukanda. “Pertama Rizky mentransfer Rp 26 juta, kedua Rp 10 juta. Sisanya digunakan oleh Rizky,” tambahnya. Usai pembacaan dakwaan, pimpinan sidang Hakim Poltak Sitorus mempersilakan terdakwa melalui kuasa hukumnya yang ditunjuk Pengadilan Tipikor Serang, Mufti Rahman, untuk membuat pembelaan yang akan dibacakan pada Selasa (7/8) pekan depan. (dwi)
  • Pejabat PNPM Situbondo Dipenjara 18 Bulan Dua terdakwa yaitu Sumyati dan Jhony Efendi divonis hukuman 18 bulan penjara, mereka terjerat kasus penyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) senilai Rp 132 juta. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Supriono, SH, terdakwa yang mendapat vonis hukuman kurungan 18 bulan penjara. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, melanggar pasal 2 ayat (1) tahun 2009 UU Tipikor. Maka dengan ini keduanya dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara dipotong masa tahanan serta diwajibkan membayar denda 50 juta rupiah,” ujar Supriono di ruang sidang Tipikor I, Selasa (31/7/2012). Dalam amar putusannya, Majelis hakim menilai bahwa terdakwa Sumyati yang menjabat sebagai Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) Situbondo, terbukti melakukan tindakan korupsi senilai Rp 82 juta dari dana APBD tahun 2011. “Sesuai fakta persidangan, terdakwa memang terbukti melakukan penyelewengan dana APBD yang digunakan untuk PNPM,” imbuh Supriono. Sementara itu, Jhony Efendi yang merupakan Sekretaris Keuangan Desa kampong Tlogosari juga mendapat jatah kucuran dana segar dari Sumyati. Meski nilainya lebih kecil yakni Rp 50 juta, keduanya mendapat tuntutan dari JPU Nurkhoyun 2 tahun penjara. Diketahui, pejabat kabupaten dan perangkat desa tersebut didudukkan sebagai terdakwa oleh PN Surabaya berdasarkan pelimpahan Kejari Situbondo setelah keduanya dinyatakan terlibat dalam penyelewengan dana APBD yang diperuntukkan sebagai pewujudan PNPM. Akibat dari perbuatan keduanya Kejari Situbondo menduga terjadi adanya tindakan memperkaya diri sendiri dan merugikan negara senilai Rp 132 juta. [sm]
  • Kejari Sangatta memeriksa Sekkab Kultim Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta telah memeriksa Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Ismunandar terkait proses penyaluran bantuan sosial yang kini sudah memakan tiga tersangka, yakni Sinta, David dan Irvan. Kajari Sangatta, Didik Farkhan mengakui pemeriksaan terhadap Ismunandar adalah untuk ketiga kalinya. Pemeriksaan terhadap Ismunandar terkait jabatannya sebagai kuasa pengguna anggaran. Dalam posisi seperti itu, kata Didik, seluruh proposal dari Bagian Sosial pasti wajib ditandatangani. “Dari hasil pemeriksaan sementara, salah satu poin pemeriksaan antara lain terkait dengan keaslian proposal. Ternyata Ismunandar tidak mengetahui kalau proposal itu palsu,” imbuhnya. Didik mengaku pejabat yang akan mendapat giliran untuk diperiksa dalam kasus ini adalah Kabag Sosial Herry Suprianto. Pemeriksaan Ismunandar merupakan pemeriksaan pejabat tertinggi terkait dengan bansos proposal fiktif. Dalam kasus ini, Kejari Sangatta mengakui telah memeriksa 14 orang saksi. Beberapa ada di antara saksi telah berkali-kali diminta keterangan. Seperti diketahui, dalam kasus ini tiga orang tersangka masing-masing Sinta, David, dan Irvan sudah dalam sel tahanan di Polsek Sangatta. Para tersangka diduga terlibat dalam pembuatan 16 proposal fiktif yang merugikan negara Rp1 miliar lebih.( sm)
  • Gertak Adukan Bupati Flotim ke Kejari Larantuka Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) berjumlah sekitar 20 orang berorasi di depan Gedung Kejari Larantuka. Dalam aksinya, Massa Gertak tersebut membeberkan dan mengadukan Bupati Flores Timur (Flotim), Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos, kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Larantuka, Selasa lalu (31/7). Pengaduan terkait pungutan uang proposal Rp 1 juta per desa dan perjalanan ke Portugal. Kepada pihak Kejaksaan, Gertak membeberkan dugaan korupsi belanja tak terduga APBD Flotim tahun anggaran 2012 dan dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Gertak menilai, bahwa pungutan Rp 1 juta dari kepala desa sebagai biaya pembuatan proposal merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang mengarah ke korupsi. Demikian juga perjalanan dinas ke Portugal menggunakan dana tak terduga merupakan perbuatan korupsi Untuk diketahui, Massa Gertak diterima oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Larantuka, Abdon Toh, S.H, Kasi Pemeriksaan, Bambang,S.H, Kasi Pidana Umum (Pidum), Asnawi,S.H dan Kasi Pidana Khusus (Pidsus), R Silalahi, S.H di Aula Kejari Larantuka. Kemudian menyerahkan laporan disertai dokumen pendukung terkait kasus tersebut. Laporan tersebut merupakan referensi untuk pengumpulan data dan keterangan (pulbaket). (pd)

PENGADUAN

BEKASI

MAJALENGKA

KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

BERITA

%d blogger menyukai ini: