BERITA


PURWAKARTA, (WN) – Pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang ada tiga daerah di wilayah Jawa Barat yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Adapun tiga daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi. Untuk menghadapi hal tersbut, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi di sela…

melalui Golkar Jawa Barat Menargetkan Kemenangan di Pilkada Kabupaten/Kota Tahun 2017 — Harian Warta Nasional

Iklan

Ahok: Konglomerat Mana yang Enggak Pernah Saya Penggal?


ahok...Jakarta, (WN) – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan sudah menyegel Pulau C yang dibangun tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku tak akan tebang pilih terkait penyegelan bangunan, termasuk swasta sekalipun.

“Konglomerat mana yang enggak pernah saya penggal?” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2016). Pulau C merupakan satu dari 17 pulau hasil reklamasi.

Hal ini dikatakan lantaran banyak yang menuding Ahok tak berani menyegel Pulau C. Musababnya pulau itu dibangun oleh salah satu perusahaan properti besar, PT Agung Sedayu. “Sudah disegel kok IMB-nya,” tegas Ahok.

Selain Agung Sedayu, Ahok mencontohkan sejumlah bangunan yang dikuasai konglomerat lain. Di antaranya, dia mengklaim pernah membongkar satu rumah di Lapangan Golf Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kemudian dia juga pernah menyegel apartemen yang berdiri dua lantai lebih dari yang direncanakan. Tak luput pula ada sejumlah bangunan di Menteng yang dia segel. Kendati demikian, Ahok mengaku menjalin hubungan baik dengan pemilik bangunan tersebut.

Sama Pak Agung (Sugianto Kusuma alias Aguan) saya baik, satu kompleks lagi. Tapi gini, teman ya teman tapi kalau memang aturannya enggak benar ya saya harus tindak,” terang dia.

Jika ada perusahaan yang butuh pertolongan, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku siap mengulurkan tangan. Dia mencontohkan saat perusahaan berpolemik tentang perizinan bangunan, Ahok membantu mempercepat perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Saya akan bantu izin secepat mungkin. Tapi kalau sampai kamu lampaui Koefisien Lantai Bangunan (KLB), saya penggal,” ucap dia. (son)

Penuntasan Dugaan Korupsi Alkes Rp 9 Miliar Mandek


Penunta11111111111111san Dugaan Korupsi Alkes Rp 9 Miliar Mandek

BEKASI, (WN)

Kejaksaan Negeri Bekasi berjanji akan mendalami keterlibatan Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati dalam dugaan penyimpangan anggaran pembelian Alat Kesehatan (Alkes) dan pembangunan ruang intermediate senilai Rp 9 miliar pada tahun 2012.  Pasalnya, Dirut Titi adalah orang yang paling bertanggungjawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Sudah hampir satu tahun dilakukan penyidikan dan pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan, Dirut Titi masih tetap tak tersentuh hukum dan status tersangka juga belum disematkan. Kami sangat menyesalkan kinerja Kejaksaan yang tak becus menuntaskan korupsi, ujar Ian Sihombing, selaku Ketua Umum LSM INFASI kepada Harian Warta Nasional, kemarin.

Menurut Ian, buat apa Kejaksaan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memastikan kerugian negara atas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Kota Bekasi, jika hasilnya tidak bisa mengembangkan keterlibatan Dirut selaku KPA dalam dugaan tindak pidana korupsi, itu sama saja dengan menghambur-hamburkan anggaran, tegas Ian.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Irnensif mengakui pihaknya telah melakukan pengembangan. “Kita masih kembangkan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” kata, Irnensif.  Menurut Irnensif, pihaknya sudah memeriksa Direktur RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati sebagai saksi, terkait posisi Titi yang merupakan kuasa pengguna anggaran.

“Kita sedang dalami, apakah Direktur RSUD dan Kontraktor terlibat dalam kasus ini atau tidak. Kita tidak bisa sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka jika tidak cukup bukti,” tukas Irnensif.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bekasi, Semeru mengatakan, dugaan penyimpangan anggaran dalam kasus pengadaaan alat kesehatan RSUD tahun anggaran 2012 terungkap setelah penyelidikan dan kajian dari tim gabungan di internal Kejaksaan sejak awal November 2012 lalu.

Menurut dia, dugaan penyimpangan anggaran itu tidak hanya terjadi pada proyek pengadaan alat kesehatan, tapi juga pembangunan ruang intermediate RSUD Kota Bekasi senilai Rp9 miliar. “Anggaran ruang intermedied senilai Rp7 miliar, sedangkan untuk alat kesehatan anggarannya senilai Rp2 miliar. Secara sekilas ada nilai yang janggal,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya telah menetapkan satu tersangka terkait kasus itu, yakni pegawai negeri sipil (PNS) setempat berinisial TR. “Diduga ada penyimpangan, kami sudah menetapkan satu tersangka, inisialnya TR. Dia adalah pejabat pembuat komitmen (PPK),” katanya.

Menurut dia, dalam penyelidikan tim Kejaksaan, TR diduga telah melakukan penyimpangan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Dalam HPS itu, kata dia, tidak sesuai dengan prosedur, sehingga diduga TR telah menggelembungkan anggaran. “TR sudah diperiksa dua kali. Sementara saksi yang sudah diperiksa di antaranya panitia, pengguna anggaran, penyedia barang, dan pendukung dari rekanan atau pihak ke tiga,” katanya. (Wilson)

DPRD Setujui Dirut RSUD Bekasi Dicopot


Gambar

 

BEKASI, (WN) – Walikota Bekasi Dr.H.Rahmat Effendi siang tadi, Kamis (15/8/2013), langsung mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi terkait dengan meninggalnya pasien balita umur 4 tahun di RSUD tersebut. Pria yang acap disapa Pepen ini menyebutkan, kemungkinan kesalahan ada di sisi sumber daya manusianya. Sebab, sepengetahuannya, RSUD dalam hal kelengkapannya sudah sangat memadai.

Itu setelah pihak DPRD Kota Bekasi mendesak Walikota Bekasi membentuk tim investigasi terkait meninggalnya pasien miskin karena dugaan malpraktek di RSUD Kota Bekasi. Jika memang terbukti ada unsur keteledoran, maka semua pihak yang terkait harus segera dicopot.  “Termasuk Direktur RSUD Kota Bekasi juga harus dicopot,” kata Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafidz, Rabu, (14/8) kepada sejumlah wartawan.

Alasan Muin, meninggalnya balita bernama Bunga tersebut diduga karena ada keteledoran dari pihak dokter dan perawat yang memindahkan Bunga dari ruang ICU ke ruang rawat inap, padahal kondisi pasein belum sembuh betul. “Makanya perlu ada investigasi medis yang komperhensif, untuk melacak penyebab meninggalnya pasein, apakah ada keteledoran atau tidak,” tegas Muin.

Menurut Muin, jika ada unsur keteledoran maka sudah seharusnya Direktur Utama RSUD Kota Bekasi, Titi Masrifahati, segera dicopot dari jabatannya. Karena kasus ini menyangkut masalah moralitas dan profesionalisme yang menyebabkan nyawa orang meninggal.  “Apalagi Walikota selalu gambar-gembor tentang pakta integritas. Disinilah kita ingin lihat seberapa serius Walikota menegakkan aturan yang sudah dibuatnya sendiri,” tukas Muin.

Balita malang tersebut bernama Bunga berusia 5 tahun anak pasangan Abas dan Yeni, warga Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Awalnya, Bunga menderita panas tinggi disertai kejang.

Bunga dirujuk ke RSUD Kota Bekasi. Tiba di RSUD Kota Bekasi, Bunga dirawat di ruang ICU. Namun, tanpa sepengetahuan dan persetujuan keluarga, Bunga dipindah ke ruang rawat inap biasa. Saat dipindah inilah kondisi kesehatan Bunga menurun, hingga mengalami koma, hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 07.15 pagi tadi. (Wilson/red)

Sri Mulyani Target Awal KPK


Sri Mulyani Target Awal KPK

JAKARTA (WN) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera memeriksa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal dugaan korupsi dalam pengucuran bantuan dana Rp6,7 triliun untuk Bank Century. “Deputi Pemeriksaan (KPK) telah minta tanda tangan (surat pemeriksaan) untuk memeriksa Sri Mulyani,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, di Jakarta, Rabu.

Abraham Samad mengatakan sampai sekarang belum ada kendala yang menghambat rencana KPK memeriksa Sri Mulyani, yang sekarang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan berkantor di Amerika Serikat (AS).  “Sejauh ini belum ada kendala, jika ada kendala segera kami sampaikan (ke timwas kasus Bank Century). Insya Allah pemeriksaan (Sri Mulyani) segera dapat dilakukan (di AS),” ujar dia.

Sebelumnya Abraham menjelaskan, lambatnya penyidikan kasus Bank Century terjadi karena beberapa kendala seperti kurangnya jumlah penyidik dan validasi banyak dokumen yang membutuhkan waktu lama.  KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Sri Mulyani sebelumnya. Saat itu dia memberikan keterangan tentang tugas dan kewenangan dirinya selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam proses penanganan kasus Bank Century. (ant/red)

Kejaksaan Tak Serius Usut Dugaan Korupsi di RSUD Karawang


KARAWANG, (WN)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang  tidak serius mengusut dugaan korupsi di RSUD Kabupaten Karawang. Pasalnya, pemanggilan terhadap Dirut RSUD dr. Wuwuh Utami Ningtyas yang dinilai terlibat belum dilakukan penyidik dengan alasan masih menunggu keterangan dari semua saksi.

Sejauh ini, Kejari) Karawang masih sebatas meminta keterangan sebanyak 29 orang saksi, dalam dugaan kasus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di RSUD Kab Karawang. Sehingga Dirut RSUD Karawang dr. Wuwuh Utami Ningtyas dikhawatirkan bisa menyembunyikan barang bukti atas keterlibatannya.

“Yang sudah berhasil dimintai keterangan dan memenuhi panggilan sementara baru 14 orang,” ungkap Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Karawang Imran Yusuf setelah mengikuti sidang Paripurna di Aula Husni Hamid DPRD Karawang. Dikatakannya, sebanyak 14 orang yang dimintai keterangan tersebut berasal dari rekanan dan jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang.

Pemerikasan tersebut dilakukan menyusul dugaan penyimpangan yang dilakukan pada pengadaan seragam pegawai, pengadaan obat dan alat kesehatan serta pengadaan genset di rumah sakit tersebut.

Dalam pemeriksaan, penyidik menemukan beberapa temuan. Tapi belum ada penetapan tersangka dan menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dari beberapa kali pemeriksaan kepada jajaran direksi RSUD Karawang, ditemukan sejumlah kejanggalan administrasi dalam pengadaan seragam pegawai.

Namun, ketika ditanya kapan pemanggilan terhadap Dirut RSUD, Imran menuturkan masih menunggu keterangan dari semua saksi lebih dahulu. “Kita mungkin masih evaluasi, masih banyak pihak yang harus dipinta keterangan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kasus dugaan Korupsi di (RSUD) Karawang sebenarnya sudah lama terjadi, tapi tidak pernah tersentuh hukum, diantaranya kasus Pengadaan Genset Tahun Anggaran 2012 Rp 1,4 miliar yang dikerjakan oleh CV Candrabaga saja.  “Direktur RSUD Karawang  dr. Wuwuh Utami Ningtyas karakternya kurang transparan kepada publik,” sejumlah LSM.

Catatan proyek yang terjadi selama Tahun Anggaran  2012 ini diantaranya, Proyek pengadaan Alat Medis DAK Rp 3,9 miliar, Pengadaan Alat Medis Perinatologi Rp 243 Juta, Pengadaan Alat Medis Kamar Bedah Rp 2,5 miliar, Pengadaan Alat Medis Laboratorium dan Alat Medis Penunjang Rp 4,9 miliar, Pengadaan Alat Medis Perawatan Paru (Cukai) Rp 2,1 miliar, Pengadaan Alat Medis Perawatan Paru (Cukai) Lungsuran TH 2011 Rp 455 Juta, Pengadaan Alat Mobilisasi Pasien Rawat Inap (Cukai) Lift RSUD Karawang Rp 409,2 Juta, Jasa Satuan Pengamanan (Satpam) RSUD Karawang Rp 779 Juta, Pengadaan Jasa Cleaning Service Rp 1 miliar, Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan (Satpam) RSUD Karawang (Ulang) Rp 592,2 Juta. Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Rp 946 Juta. (Red/Pariston/Sumuang)

Terendus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Garasi Ambulan


BEKASI, (WN)

Terkait dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan garasi mobil ambulans, pembuatan loket dan pintu tralis besi di Puskesmas se-Kabupaten Bekasi, sejumlah Anggota DPRD meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang, Kabupaten Bekasi untuk melakukan pendiyidikan.

Bahkan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Muthadi Muntaha mengatakan akan segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan dan kontraktor, terkait dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan garasi mobil ambulans, pembuatan loket dan pintu tralis besi di puskesmas se-Kabupaten Bekasi.

“Kalau benar biaya yang dikeluarkan buat ketiga proyek itu tak sebanding dengan fisik bangunan, berarti anggarannya telag jelas di korupsi. Secepatnya Komisi D akan memanggil mereka. Nanti saya ngomong ke Sekretaris Komisi D,” kata H Muthadi Muntaha, politisi muda dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) kepada wartawan, Rabu kemarin.

Rencana pemanggilan tersebut, karena adanya dugaan penggelembungan anggaran pada ketiga proyek tersebut.  Muhtadi meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang segera menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam proyek itu.

Sementara itu Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Kabupaten Bekasi, Ergat Bustomy meminta agar Kajari yang baru Perupessy Raymond Dominggo,SH,cepat tanggap dalam menyikapi sejumlah kasus korupsi. Menurut dia, dugaan praktik korupsi terjadi dalam proyek pembangunan garasi mobil ambulans, pembuatan loket dan pintu tralis besi di puskesmas-puskesmas. (Red/son)

Pembuatan Sertifikat Prona Jadi Ajang Pungli


SUBANG, (WN)

Niat baik pemerintah terhadap warga kurang mampu terkait pembuatan sertifikat massal  Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2013 di Desa-desa lokasi program di Kabupaten Subang, ternyata dicorengi oknum panitia, sehingga banyak mendapat kecaman warga. Pasalnya sejumlah oknum panitia diduga masih saja mengutip biaya diluar ketentuan, mereka berdalih telah dimusyawarahkan dengan warga. Padahal program tersebut telah dibiayai pemerintah alias gratis.

Tindakan oknum itu dinilai sejumlah kalangan merupakan pungutan liar (pungli), karena jelas-jelas memungut biaya tanpa ada payung hukumnya, selain itu oknum panitia disinyalir telah memanipulasi data, untuk menghindari pembuatan Akta peralihanhak atas tanah. Kendati transaksi peralihan haknya terjadi setelah diberlakukannya PP No.24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, namun panitia menyajikan data, waktunya sebelum diberlakukan PP itu.

Eksesnya obyek yang terkena pajak seperti Bea Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) , tentang Pungutan PPh dari pengalihan hak atas tanah dan Bangunan, yang mestinya terjaring oleh PPAT dipastikan lolos (tidak terpungut -Red). Artinya pula Negara dirugikan puluahan bahkan ratusan juta rupiah, lantaran pajaknya tidak terpungut.

Hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber  menyebutkan, praktek pungli yang dilakukan oknum panitia agaknya cukup terorganisir dan sudah disetting sedemikian rupa, sehingga  nyaris berjalan mulus tanpa meninggalkan jejak mencurigakan. Seperti terjadi di sejumlah desa wilayah Kecamatan Cipunagara, biaya yang dibebankan kepada warga nominalnya bervariasi antara Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu.

Hasil kutipan dana tersebut alirannya diperuntukan biaya operasional panitia, biaya pembuatan surat – surat keterangan desa, pembelian materai, patok tapal batas, suguh tamu dan transport oknum BPN. “Biaya yang dipungut dari warga, tidak termasuk kewajiban lainnya seperti membayar pajak PBB, BPHTB,PPh” tuturnya blak-blakan.

Sebuah sumber di lingkup BPN menjelaskan, segala kegiatan yang berkenaan dengan program tersebut telah dianggarkan kantor BPN yang tertuang di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran tersebut meliputi biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penyuluhan, pengumpulan dan pengolahan data yuridis, sidang panitia, pembukuan hak dan  penerbitan sertifikat.

Sedangkan kewajiban warga cukup hanya menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanah (data yuridis) dan dokumen yang diperlukan, pemasangan patok dan pengadaan materai sedikitnya 4 lembar, tuturnya. Ironis memang lanjut sumber, disisi lain Bupati Subang Ojang Sohandi sudah mewanti-wanti kepada bawahanya agar tidak membebani warga terkait program serupa Prona, seperti tertuang pada surat No. 593-1365.

Salah satu pointnya ditegaskan bila para Camat dan Kepala Desa tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya yang memberatkan warga, kecuali mereka menyediakan materai dan sejumlah patok. Namun penegasan Bupati itu tidak digubris bawahannya. Faktanya di lapangan kutipan biaya itu ada dan berlangsung  secara transparan. Sementara itu pejabat berkompeten di BPN belum berhasil dikonfirmasi, meski awak Media ini sudah berulang kali menyambangi di kantornya Jln.Mayjen Sutoyo-Subang. (abh/esuh)

 

Oknum Kemenag Selewengkan Dana Haji


SUBANG, (WN)

Lantaran diduga menyelewengkan dana penyelenggaraan haji yang bersumber APBD Kabupaten Subang TA 2012 dikelola Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Subang. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Subang, Drs.Aldim,M.Si, dan Kasi Urusan Haji, Drs.Yaya Humaya,SH.M.Si, kini terpaksa harus berurusan dengan pihak penegak hukum.

Kasi Urusan Haji Kementerian Agama Kabupaten Subang,Yaya Humaya, saat dikonfirmasi Warta Nasional di ruang kerjanya mengaku sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Polres Subang. Menurut Yaya, dana bantuan Sosial Pos Hibah senilai Rp 850 jutaan itu, sebagiannya diperuntukan belanja baju seragam batik nasional calon jemaah haji senilai Rp 422.540.000, memang tidak direalisasi, tetapi untuk membayar hutang baju batik yang dibeli tahun sebelumnya yang tidak teranggarkan dalam APBD-II TA 2011.

Masih menurut Yaya, PPIH pada TA 2011 mengalokasikan belanja baju batik sebesar Rp 210.345.000,- dan TA 2012 sebesar Rp 212.195.000, dan secara keseluruhan dianggarkan pada TA 2012 sehingga totalnya Rp 422.540.000,. “Sebelumnya PPIH TA 2011 menganggarkan pembelian baju batik, namun hingga perubahan anggaran tidak tercover, sehingga mencari dana talangan alias ngutang kepada pihak ketiga untuk membeli baju batik dua (2) stel, sekaligus untuk pengadaan TA 2012,” ujarnya berkilah.

Ketika disinggung, atas dasar apa PPIH mengambil kebijakan ngutang pengadaan baju batik calon jemaah haji, ya..atas saling percaya aja, lantaran kebutuhannya mendesak, pungkasnya enteng. Keterangan dihimpun wartawan menyebutkan,

Kepala Bagian (Kabag) Sosial Setda Kabupaten Subang, Ujang Sutrisna ketika diperiksa Kejaksaaan Negeri Subang terkait aliran dana bantuan sosial yang diperuntukan akomodasi dan transportasi jemaah haji itu menjelaskan, bila mengacu Undang-undang No.13 tahun 2008, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji atau biaya operasional itu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah setempat.

Sementara penggunaan dana hibah tersebut itu sudah menjadi ranah PPIH, Pemkab Subang dalam hal ini Bagian Sosial sudah lepas tangan. “Saat dana sudah dikucurkan atau direalisasi itu  menjadi tanggungjawab penerima bantuan, “terangnya. (abh/esuh)