UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

Penuntasan Dugaan Korupsi Alkes Rp 9 Miliar Mandek


Penunta11111111111111san Dugaan Korupsi Alkes Rp 9 Miliar Mandek

BEKASI, (WN)

Kejaksaan Negeri Bekasi berjanji akan mendalami keterlibatan Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati dalam dugaan penyimpangan anggaran pembelian Alat Kesehatan (Alkes) dan pembangunan ruang intermediate senilai Rp 9 miliar pada tahun 2012.  Pasalnya, Dirut Titi adalah orang yang paling bertanggungjawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Sudah hampir satu tahun dilakukan penyidikan dan pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan, Dirut Titi masih tetap tak tersentuh hukum dan status tersangka juga belum disematkan. Kami sangat menyesalkan kinerja Kejaksaan yang tak becus menuntaskan korupsi, ujar Ian Sihombing, selaku Ketua Umum LSM INFASI kepada Harian Warta Nasional, kemarin.

Menurut Ian, buat apa Kejaksaan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memastikan kerugian negara atas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Kota Bekasi, jika hasilnya tidak bisa mengembangkan keterlibatan Dirut selaku KPA dalam dugaan tindak pidana korupsi, itu sama saja dengan menghambur-hamburkan anggaran, tegas Ian.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Irnensif mengakui pihaknya telah melakukan pengembangan. “Kita masih kembangkan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” kata, Irnensif.  Menurut Irnensif, pihaknya sudah memeriksa Direktur RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati sebagai saksi, terkait posisi Titi yang merupakan kuasa pengguna anggaran.

“Kita sedang dalami, apakah Direktur RSUD dan Kontraktor terlibat dalam kasus ini atau tidak. Kita tidak bisa sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka jika tidak cukup bukti,” tukas Irnensif.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bekasi, Semeru mengatakan, dugaan penyimpangan anggaran dalam kasus pengadaaan alat kesehatan RSUD tahun anggaran 2012 terungkap setelah penyelidikan dan kajian dari tim gabungan di internal Kejaksaan sejak awal November 2012 lalu.

Menurut dia, dugaan penyimpangan anggaran itu tidak hanya terjadi pada proyek pengadaan alat kesehatan, tapi juga pembangunan ruang intermediate RSUD Kota Bekasi senilai Rp9 miliar. “Anggaran ruang intermedied senilai Rp7 miliar, sedangkan untuk alat kesehatan anggarannya senilai Rp2 miliar. Secara sekilas ada nilai yang janggal,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya telah menetapkan satu tersangka terkait kasus itu, yakni pegawai negeri sipil (PNS) setempat berinisial TR. “Diduga ada penyimpangan, kami sudah menetapkan satu tersangka, inisialnya TR. Dia adalah pejabat pembuat komitmen (PPK),” katanya.

Menurut dia, dalam penyelidikan tim Kejaksaan, TR diduga telah melakukan penyimpangan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Dalam HPS itu, kata dia, tidak sesuai dengan prosedur, sehingga diduga TR telah menggelembungkan anggaran. “TR sudah diperiksa dua kali. Sementara saksi yang sudah diperiksa di antaranya panitia, pengguna anggaran, penyedia barang, dan pendukung dari rekanan atau pihak ke tiga,” katanya. (Wilson)

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: