Penuntasan Dugaan Korupsi Alkes Rp 9 Miliar Mandek


Penunta11111111111111san Dugaan Korupsi Alkes Rp 9 Miliar Mandek

BEKASI, (WN)

Kejaksaan Negeri Bekasi berjanji akan mendalami keterlibatan Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati dalam dugaan penyimpangan anggaran pembelian Alat Kesehatan (Alkes) dan pembangunan ruang intermediate senilai Rp 9 miliar pada tahun 2012.  Pasalnya, Dirut Titi adalah orang yang paling bertanggungjawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Sudah hampir satu tahun dilakukan penyidikan dan pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan, Dirut Titi masih tetap tak tersentuh hukum dan status tersangka juga belum disematkan. Kami sangat menyesalkan kinerja Kejaksaan yang tak becus menuntaskan korupsi, ujar Ian Sihombing, selaku Ketua Umum LSM INFASI kepada Harian Warta Nasional, kemarin.

Menurut Ian, buat apa Kejaksaan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memastikan kerugian negara atas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Kota Bekasi, jika hasilnya tidak bisa mengembangkan keterlibatan Dirut selaku KPA dalam dugaan tindak pidana korupsi, itu sama saja dengan menghambur-hamburkan anggaran, tegas Ian.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Irnensif mengakui pihaknya telah melakukan pengembangan. “Kita masih kembangkan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” kata, Irnensif.  Menurut Irnensif, pihaknya sudah memeriksa Direktur RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati sebagai saksi, terkait posisi Titi yang merupakan kuasa pengguna anggaran.

“Kita sedang dalami, apakah Direktur RSUD dan Kontraktor terlibat dalam kasus ini atau tidak. Kita tidak bisa sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka jika tidak cukup bukti,” tukas Irnensif.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bekasi, Semeru mengatakan, dugaan penyimpangan anggaran dalam kasus pengadaaan alat kesehatan RSUD tahun anggaran 2012 terungkap setelah penyelidikan dan kajian dari tim gabungan di internal Kejaksaan sejak awal November 2012 lalu.

Menurut dia, dugaan penyimpangan anggaran itu tidak hanya terjadi pada proyek pengadaan alat kesehatan, tapi juga pembangunan ruang intermediate RSUD Kota Bekasi senilai Rp9 miliar. “Anggaran ruang intermedied senilai Rp7 miliar, sedangkan untuk alat kesehatan anggarannya senilai Rp2 miliar. Secara sekilas ada nilai yang janggal,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya telah menetapkan satu tersangka terkait kasus itu, yakni pegawai negeri sipil (PNS) setempat berinisial TR. “Diduga ada penyimpangan, kami sudah menetapkan satu tersangka, inisialnya TR. Dia adalah pejabat pembuat komitmen (PPK),” katanya.

Menurut dia, dalam penyelidikan tim Kejaksaan, TR diduga telah melakukan penyimpangan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Dalam HPS itu, kata dia, tidak sesuai dengan prosedur, sehingga diduga TR telah menggelembungkan anggaran. “TR sudah diperiksa dua kali. Sementara saksi yang sudah diperiksa di antaranya panitia, pengguna anggaran, penyedia barang, dan pendukung dari rekanan atau pihak ke tiga,” katanya. (Wilson)

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s