UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

PELANGGARAN LEBIH BANYAK DARI BEKASI,PILKADA PURWAKARTA MINTA DIULANG


11

 

PURWAKARTA – Berdasarkan data yang diterima Panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu) Kabupaten Purwakarta sampai hari ini, Jumat (21/12/2012), jumlah pelanggaran lebih 24 kasus. Atau lebih banyak kasusnya ketimbang pelanggaran dari Pilkada Kota Bekasi yang hanya mencapai 20 Kasus. Padahal, di Kota Bekasi sendiri Pilkada bakal diulang atas somasi ke Mahkamah Konstitusi  (MK).

Menurut  Tim Pencari Fakta (TPF) pasangan calon Dudung-Yoghie (DUGI) mengatakan, 24 kasus Pilkada bukan lagi kecurangan biasa tetapi masuk kategori kejahataka politik. “Sebab, semuanya sudah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Kami akan tetap melakukan somsi ke MK minta Pilkada diulang, ” ujar Safei, anggota TPF.

Laporan pelanggaran terbanyak dilakukan oleh nomor urut 2, yang mengusung Dedi Mulyadi – Dadan. Itu dilakukan sejak deklarasi pencalonan sampai hari pencoblosan. Barang bukti yang dimiliki pelapor berupa bukti foto, rekaman suara dan rekamana video dan famlet, ini saatnya membuka tabir kejahatan sang penguasa,” ujar Safei dan tim advokasi DUGI.

Perlu diketahui, meski KPUD Purwakarta mengumumkan pemenang, namun Pilkada Purwakarta sudah menuai persoalan sejak awal. Pasangan DUGI memerintahkan kepada seluruh saksi mereka di TPS untuk menolak hasil Pilkada dan meminta Pilkada diulang.

Penolakan dari DUGI bukan tanpa sebab. Alasan kubu DUGI meminta Pilkada ulang karena ada rekayasa secara sietemik diantaranya keterlibatan Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan (Disnakan) Purwakarta, Hery Herawan, yang terlibat dalam pengerahan massa mendukung no 2 (Dedi-Dadan). Bukti vidio Hery Herawan menunjukkan ketidaknetralan dalam Pilkada dan telah melanggar aturan PNS mengenai keterlibatan melalui putusan MK 17/PUU/10/2012 tentang judicial review 116 ayat 4 UU 32.

“Jelas sekali kecurangan didesain secara sistemik. Persoalan partisipasi yang rendah juga menunjukan KPUD gagal menyelenggarakan pemilu. Saat ini, beberapa langkah hukum termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga sedang disiapkan oleh kubu DUGI”, ujar TPF. (JPN/007)

Iklan

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: