UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

PELANGGARAN PILKADA PURWAKARTA CAPAI PULUHAN KASUS


2PURWAKARTA, JAYAPOS NEWS – Hingga hari Kamis (20/12),  jumlah pelanggaran Pilkada Kabupaten Purwakarta mencapai 24 kasus. Angka ini berdasarkan data yang dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta.

Tim Pencari Fakta (TPF) pasangan calon (paslon) Dudung-Yoghie (DUGI), telah menyerahkan sedikitnya, 24 bukti pelanggaran yang diserahkan ke Panwaslu, kasus tersebut berisi photo, pamflet, serta sejumlah alat bukti lainnya termasuk nama sejumlah saksi yang menyatakan diri siap memberi keterangan jika diperlukan.

Hasil investigasi TPF, kasus Pilkada bukan lagi kecurangan biasa tetapi masuk kategori kejahataka politik. “Sebab, semuanya sudah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Kami berharap serius menindaklanjuti aduan ini,” ujar Safei, anggota TPF.

Jika gugatan hukum diserahkan oleh Kuasa Hukum pasangan DUGI ke Mahkamah Konstitusi dan direspon oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi kemungkinan akan mengabulkan upaya hukum yang ditempuh. “Kami sangat nyakin, potensi pilkada ulang itu cukup besar dengan melihat sejumlah kasus yang ditemukan,”,ujarnya.

Selain itu, temuan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) salah satunya Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan (Disnakan) Purwakarta, Hery Herawan, yang terlibat dalam pengerahan massa mendukung Cabup Dedi Mulyadi belum diproses tindak pidana. Padahal, bukti vidio Hery Herawan telah menunjukkan ketidaknetralan dalam Pilkada.

Jelas sudah ada aturan PNS mengenai keterlibatan melalui putusan MK 17/PUU/10/2012 tentang judicial review 116 ayat 4 UU 32. Bahkan, penetapan PNS Haram berpolitik praktis sendiri tengah digodok dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 oleh DPRD Jabar. Hal itu untuk mengantisipasi adanya tidak netral PNS dalam pilkada.

Ketua Panwaslu Purwakarta, Didin Syaprudin membenarkan kasus pelanggaran-pelanggaran pilkada telah diterima. Saat ini kasus itu masih dalam pengembangan dan pencarian bukti oleh Panwaslu. Jika sudah terpenuhi, Panwaslu akan segera melakukan kajian, lalu hasilnya akan diplenokan untuk diproses hukum,”ujar Didin. (JPN/007)

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: