Bupati Dedi Harus Dipenjarakan


Bupati Dedi Harus Dipenjarakan

dedi mulyadi
KETERANGAN GAMBAR : Bupati Dedi Mulyadi menggunakan baju serba hitam dengan bendo terlihat agak pucat dan lemas saat menjalani pemeriksanaan diruang Kasubdit I (Kamneg) Polda Jabar. Dedi diindikasikan terlibat kasus penipuan dan penggelapan Rp 2,4 miliar dan kerugian negara Rp 11,86 miliar makan minum dari uang rakyat.

Purwakarta, Jayapos News

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigasi Fakta Konstitusi (Infasi) meminta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat harus memenjarakan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi jika bukti sudah lengkap (A1). Pasalnya, Dedi terindikasi kuat terlibat kasus penipuan dan penggelapan duit milik Ahmad Romli Safei sebesar Rp 2,4 miliar pada tahun 2006-2007 oleh terlapor Entin Kartini, eks bendahara, selain itu Dedi juga didalam persidangan sebelumnya disebut-sebut ikut terlibat kasus korupsi anggaran makan minum (mamin) sebesar Rp 11,86 miliar.

“Kami menilai penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap Bupati Dedi Mulyadi  mencerminkan ketidaksungguhan dalam pengusutan kasus penipuan pengelapan dan pemberantas korupsi. Pemeriksaan penyidik terhadap Dedi diruang Kasubdit I (Kamneg) Polda Jabar Polda pada Selasa, 27 November 2012 lalu, tidak serius diproses dan terkesan ada kepentingan, karena itu kami akan terus menyuarakan supaya Dedi segera dijadikan tersangka dan ditahan”, ujar Wakil Ketua LSM Infasi, F.N. Simanjutak kepada Jayapos News, Senin, (3/12/2012).

Selain itu, LSM Infasi katakan, penyidik Polda jangan ikut terpengaruh atas pengaduan Dedi terhadap pemilik akun Facebook dan warga masyarakat harus tahu pengaduan tersebut hanya sebagai upaya pengalihan isu belaka. Karena pengaduan Facebook ke Polda yang dilakukan Dedi bertentangan dengan MoU Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL dengan Polri melalui Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo.  “Media Siber” adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik diselesaikan oleh Dewan Pers bukan Kepolisian, ujar FN Simanjutak.
Diberitakan sebelumnya, Dedi Mulyadi juga terlibat sejumlah kasus diantaranya dana Bantuan Bencana Alam (BBA) dan dana Gedung Islamic Center (GIC) anggaran 2003-2004, penyalahgunaan anggaran makan dan minum dan pengeluaran fiktif 27 mata anggaran 2006 yang merugikan keuangan negara.
Demikian harapan sejumlah LSM di Purwakarta yang telah mengirimkan surat pengaduan resmi ke KPK. Surat yang masuk ke KPK adalah pengaduan nomor : 06/GMMP.KOR/08 tanggal 5 Agustus 2008 dan surat KPK RI Nomor : R-91/40/I/2009 tanggal 9 Januari 2009.

Serta atas surat DPC LAKI Purwakarta tertanggal 18 April 2011 Nomor : A.111/RHS/ DPC-LAKI-PWK/ IV/ 2011 (Tanda bukti penerimaan laporan no : 2011-04-00347) tentang dugaan TPK proyek Pembangunan Jembatan Cikao dan temuan dugaan penyalahgunaan APBD 2009 – 2010 sesuai LHP BPK No. : 10 / LHP / XVIII.BDG / 01 / 2011 tanggal 28 Januari 2011.

Bahkan, Dudung B Supardi selaku Wakil Bupati Purwakarta sangat kecewa dengan penuntasan korupsi yang dilakukan Kejati Jabar yang sarat politik, Dedi Mulyadi (Bupati) orang yang disebut didalam persidangan terlibat korupsi tidak dijamah Kejati, karena itu saya akan bongkar ke KPK semua keterlibatan Dedi Mulyadi atas dugaan korupsi BBA dan dana GIC, penyalahgunaan anggaran makan dan minum dan pengeluaran fiktif 27 mata anggaran 2006, dia dalangnya, ujar Dudung kepada wartawan, dikediamannya, Perum Munjuljaya Permai, Selasa kemarin.

“Itu di buktikan di fakta hukum dipersidangan perkara NO.65/ID.B/2008/PN.PWK, terdapat orang yang memanfaatkan dana Islamic dan Makan Minum yaitu ada nama Lily Hambali (mantan Bupati), Rahmat Gartiwa (mantan Sekda), Entin Kartini (mantan Bendahara) dan Dedi Mulyadi (Bupati). Dalam kasus itu, tiga tersangka sudah di¬ penjara. Tapi satu tersangka lagi belum, yaitu Dedi Mulyadi. Kenapa Dedi Mulyadi tidak dijamah oleh hukum?,” kata Dudung bertanya.

Sebelumnya, mantan Bupati Purwakarta Lily Hambali Hasan juga menyampaikan hal yang sama atas keterlibatan Dedy Mulyadi didalam persidangan saat menyampaikan sejumlah keterangan terkait dengan kasus dana Bantuan Bencana Alam (BBA) dan pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) yang menyebutkan, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta terlibat dalam dugaan kasus Tipikor.

Kata Lily, atas hilangnya uang sekitar Rp 2 miliar dalam anggaran dana BBA itu salah satunya digunakan oleh Dedi Mulyadi, dengan cara meminjam. Namun, hingga akhir tahun 2006 lalu, Dedi Mulaydi tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya sekitar Rp 1,84 miliar, ujar Lily.

Bahkan hal yang sama juga dibeberkan terpidana Entin Kartini (mantan bendahara) yang sekarang jadi pesakitan di LP. “Dedi Muladi adalah orang yang paling banyak makan anggaran, kenapa dia tidak dijerat hukum. Ini tidak adil buat saya”, ujar Entin saat dipersidangan saat itu.

Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Purwakarta Sofyan Kartasasmita mendesak KPK agar lebih serius menangani semua dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Purwakarta Dedi Mulaydi. Dikatakannya, LSM LAKI telah melaporkan sejumlah dugaan kasus korupsi ke KPK. Dia pun lalu menunjukkan Surat Jawaban dari KPK Tanggal 8 Juni 2011, Nomor R – 2221 / 40-43/ 06 / 2011 tentang tanggapan atas pengaduan masyarakat (LSM LAKI). (JPN)

“Selain itu, terkait dugaan korupsi Dana Islamic Centre sebesar Rp 12.441.022.725 yang diduga Wakil Bupati Dedi Mulyadi (sekarang Bupati) terlibat dalam penggunaan dana tersebut, namun tidak tersentuh hukum berdasarkan pernyataan majelis di persidangan,”ujar Sofyan. “Juga, dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan langsung Pembangunan Jembatan Cikao dan proyek pembangunan dalam APBD 2009 – 2010 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 9.636.386.497,83.

LSM LAKI sampaikan dan laporkan ke KPK berdasarkan Hasil LHP BPK RI Nomor : 10/LHP/XVIII.BDG/01/2011 tanggal 28 Januari 2011, yang diperkuat oleh keputusan DPRD Purwakarta No : 903/Kep. 07-DPRD/2011 dan ditambah hasil Novum LHP BPK No : 20/LHP/XVIII.BDG/06/2011 Tanggal 23 Juni 2011,”tegas Sofyan.
Adapun, terkait temuan dugaan penyimpangan pembangunan Jembatan Cikao, menurut Sofyan, merujuk dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti dan diperkuat oleh Keputusan DPRD Tk II Kabupaten Purwakarta dengan potensi kerugian sebesar Rp 4.038.446.087.

Sedangkan sebelumnya Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Barat, Fadil Zumhanna menuturkan penyidik kejati telah memeriksa beberapa saksi dan menyita barang bukti dari kasus Pembangunan Jembatan Cikao yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2 miliar itu. Sedangkan nilai proyek pembangunan jembatan tersebut senilai Rp 4,038 miliar.

“Saya tegaskan kami akan tetap menyidik sampai ke penuntutan. Berhentinya suatu perkara adalah ketika tidak terpenuhinya unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 KUHAP yang menjelaskan tidak lengkapnya dukungan alat bukti. Sedangkan dalam kasus ini alat buktinya sudah cukup,” ungkap dia. Sedangkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi belum berhasil ditemui wartawan koran ini. (sn/mN/red)

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s