UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

Sidang Dugaan Korupsi KPU Konsel


Sidang Dugaan Korupsi KPU Konsel

Persidangan Kasus dugaan korupsi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Konsel telah menghadirkan saksi ahli Djumadi, staf BPKP Sultra oleh JPU dalam persidangan lanjutan tersebut. Dalam kesaksiannya, Djumadil merinci ada kerugian negara sebesar Rp 2,2 miliar untuk dana yang digunakan dalam proses Pilpres 2009, terutama untuk lima item penganggaran, yakni PPK,PPS,PPDP,KPPS,serta kelengkapan PPS Pilpres.

Di dalam persidangan, saksi mengungkapkan bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan pihak BPKP, total anggaran yang dicairkan dari DIPA sebanyak Rp 12,32 miliar. Sementara yang dibayarkan hanya Rp 10,08 miliar sehingga ada selisih Rp 2,2 miliar.

Dari selisih tersebut, menurut keterangan bendahara KPU (Juan), dan diaminkan saksi ahli Djumadi bahwa sebanyak Rp 869 juta digunakan oleh komisioner KPU Konsel, dan hingga kini belum terbayarkan. Alasan komisioner waktu itu, untuk membiayai pokja, padahal semestinya hal tersebut sudah ada alokasi anggarannya masing-masing.

Perinciannya, Aswan Tawulo sebanyak, Rp. 138,7 juta. Kasan,S.Sos sebesar 492,062 juta, plus pinjaman sementara sebesar Rp.13 juta. Mursalim Mustafa sebesar Rp.119 juta. Yuliana sebesar Rp.110 juta, dan Ahmadi sebesar Rp.10 juta.

Lalu kenapa tidak diinvestigasi lebih jauh, padahal nyata-nyata ada kerugian negara. Alasan BPKP, kata Djumadi pihaknya hanya melakukan perhitungan secara global. Bukan investigasi mendalam sehingga tidak ditindak lanjuti. lagipula menurutnya hal itu bukan sesuatu yang wajib buat mereka. Walau tidak investigasi mendalam, namun pihaknya mempublikasikan temuan tersebut kepublik. Hasilnya tidak ada satupun reaksi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. sehingga kondisi ini memunculkan dugaan ada kongkalikong dalam penyelewengan anggaran tersebut oleh pihak-pihak yang terlibat.

Walau membenarkan keterangan terdakwa tentang anggaran yang diambil oleh komisioner KPU, namun Djumadi menganggap bukti/kuitansi yang digunakan oleh terdakwa tidak memenuhi standar menurut aturan perbendaharaan.

Menurutnya, kuitansi yang kredible harus memenuhi beberapa kriteria, yakni sepengetahuan KPA, bendahara, ada materai, cap dan rincian permintaan anggaran. Sementara kuitansi yang diberikan terdakwa tidak memenuhi unsur yang dimaksud.

Ketika didesak hakim siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, Djumadi hanya menjawab diplomatis dan berputar-putar. kadang menunjuk bendahara yang harus bertanggung jawab penuh, tapi juga kadang menyebut pihak yang “mengambil uang” tersebut yang harus bertanggung jawab. Setelah didesak untuk kesekian kalinya, untuk menilai berdasarkan keahliannya, dan hakim juga sudah terlihat jengkel dengan ketidak jelasan sikapnya, Djumadi hanya menjawab diplomatis.(@rd)

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: