UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

Bupati Purwakarta Diduga Suap Tim Penyidik


Berkas hasil pemeriksaan tim Bawasda menyebutkan bahwa Dedi memakai dana hasil korupsi.

 

 

PURWAKARTA — Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, diduga telah mengeluarkan dana miliaran rupiah, kepada tim penyidik gabungan tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Purwakarta. Lembaga hukum itu kini sedang genjar menangani kasus korupsi BBA dan GIC Kabupaten Purwakarta senilai Rp 3,793 miliar.

Dari sumber Republika yang identitasnya tidak mau disebutkan, penggelontoran dana itu untuk ‘mengamankan’ Dedi dari jeratan hukum. Menurut dia, dana itu diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, ketika akan berlangsungnya pilkada Purwakarta, pada Januari lalu. ”Nilainya sebesar Rp 600 juta,” ujarnya, kepada Republika, Rabu (23/4). Sedangkan tahap kedua, menjelang penahanan Lily Hambali Hasan mantan Bupati Purwakarta, pada Maret sebesar Rp 750 juta.

Disebutkan dia, menjelang pilkada Purwakarta, Dedi yang saat itu masih menjabat sebagai wakil bupati, disinyalir ketakutan terkait dengan pemeriksaan dari tim penyidik ini. Saat itu, Dedi maju dalam pencalonan bupati pada pilkada. ”Terbukti, akhirnya Dedi aman. Dan dia bisa mencalonkan bupati secara aman, yang diikuti dengan kemenangannya mengalahkan dua rivalnya pada pilkada Januari lalu,” katanya.

Dikatakan dia, penggelontoran tahap kedua, dilakukan setelah ada kabar bahwa Dedi akan diperiksa oleh tim penyidik. Padahal, lanjutnya, saat itu Dedi baru beberapa hari menjabat sebagai bupati. Namun, karena Dedi menyerahkan uang yang jumlahnya Rp 750 juta, maka dia kembali aman. ”Setelah itu, tim penyidik menetapkan Lily Hambali sebagai tersangka, yang dilanjutkan pada penahanan oleh penyidik pada 25 Maret yang lalu,” katanya menegaskan.

Aktivis GMMP, Iwan Kurniawan, mengaku telah mendengar kabar penggelontoran dana dari Dedi Mulyadi ke tim penyidik Kejaksaan itu. Menurutnya, rumor tersebut sudah menjadi rahasia publik. ”Publik juga sudah tahu semua,” kata Iwan.

Disebutkan Iwan, indikasi nyata dari adanya pemberian uang dari Dedi ke tim penyidik itu, sampai saat ini Dedi Mulyadi belum diperiksa sama sekali. Padahal, kata dia, berkas hasil pemeriksaan tim Badan Pengawas Daerah Kabupaten Purwakarta yang dimilikinya, menyebutkan bahwa Dedi Mulyadi memakai dana hasil korupsi itu sebesar Rp 1,8 miliar.

Ketua Penyidik Kasus Korupsi BBA dan GIC, Didi Suhardi, membantah kalau tim penyidik yang dipimpinnya pernah menerima suap dari Dedi, yang terkait dengan kasus yang ditanganinya itu. ”Saya tidak pernah menerima suap itu,” kata Didi, saat dikonfirmasi di Kantor Kejari Purwakarta, Selasa (22/4).

Didi menegaskan, Bupati Dedi Mulyadi, sama sekali tidak terlibat dalam kasus korupsi itu. Karena, kata dia, dari keterangan tiga tersangka yang telah ditetapkan pihaknya, tidak satu orang pun yang mengatakan adanya keterlibatan Dedi Mulyadi.

Sementara itu, saat dimintai klarifikasi, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi juga membantah dengan rumor penyuapan itu. Dia malah mengatakan, setelah kasus korupsi BBA dan GIC itu mencuat, dirinya tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak penyidik. ”Saya sudah biasa dirumorkan. Tapi yang jelas, saya tidak pernah berhubungan dengan tim penyidik. Apalagi melakukan penyuapan,” ujarnya. win

Iklan

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

3 thoughts on “Bupati Purwakarta Diduga Suap Tim Penyidik

  1. hahaha… gak ada tebang pilih? nah itu,, bos nya udah ditangkep..
    yaudah.. case closed.
    bos salah., masak mau seret2 anak buah..
    emang anak buah (mungkin) ikutan makan duit bos..
    tapi dimana-mana anak buah kan ikut apa kata bos..
    dia mana tau klo duit itu asalnya bener/enggak..

    Posted by pembaca | 4 Mei 2017, 21:22
  2. waduuuh menjudge seseorang lewat rumor perasaan ya agak kurang etis dan di luar nalar bro…… jika memang ada fakta ya kenapa ggk di bawa ke pihak yang berwajib jangan hanya dengan ” katanya “

    Posted by Agis Jaladri | 24 Juli 2012, 10:52
  3. Wajar dugaan adanya penyuapan untuk pendapat masyarakat purwakarta sih, ,hampir semua kasus terkesan diulur-ulur penanganannya terkesan tebang pilih , yang harus dicari aktor intelektualnya atau akar permasalahan,apakah pemegang kebijakannya ?, Integritas aparat hukum yang perlu dikaji dan sekali lagi niatan untuk memberantas korupsi ygb lebih penting..HUkum tegakkan jangan ada alasan etika seperti yg dikatakan KPK pada LSM dan Ormas pada pertemuan di lt 6 KPK.

    Posted by Ketua dpc laki purwakarta | 22 Juli 2012, 20:16

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: