UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

Kepala SMPN 2 Masih Nekat Terima Fee Hasil Jual Buku ?


Kepala SMPN 2 Masih Nekat Terima Fee Hasil Jual Buku ?

Kepala SMP Negeri 2 Purwakarta, Husen, (tengah)

Kepala SMP Negeri 2 Purwakarta, Husen, (tengah)

Purwakarta, PR – Kepala SMP Negeri 2 Purwakarta, Husen, disebut – sebut masih menerima uang komisi (fee) dari penerbit buku yang berasal dari solo, milik inisial YT. Uang komisi diterima atas hasil kerjasama bisnis buku LKS (Lembar Kerja Siswa) antara kepala sekolah dan YT yang dijual kepada anak didik secara paketan. “Pengakuan tersebut terungkap dari pengakuan pihak penerbit kepada wartawan. “Buku LKS masih dikirim ke SMPN 2, namun sekarang buku tersebut dijual di luar sekolah dan bukan di koperasi lagi, pengalihan lokasi di luar sekolah tidak mempengaruhi nilai komisi yang diterima pihak sekolah, ujar YT, saat dihubungi ditempat kediamannya di Babakan Cikao, Purwakarta. Menurut sejumlah orangtua murid, untuk anak didik, buku satu paket dijual sekira Rp 120.000 hingga 150.000 setiap anak. Menurut Anggota LSM Monitoring Penegakan Hukum Indonesia (MPHI) sekolah yang menerima uang komisi melanggar hukum. Dijelaskan dia, seorang PNS karena jabatannya tidak boleh melakukan kerjasama bisnis apapun, hal itu diatur dalam peraturan kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Anggota MPHI mengatakan, bisnis Buku LSK di SMPN 2 sudah terjadi sejak awal tahun 2007 hingga sekarang, telah terjadi kerjasama penjualan buku antara pihak penerbit YT sebagai perusahaan penerbit buku pelajaran sekolah. Jika dihitung dari jumlah murid yang membeli, nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah. Ini peringatan keras bagi pendidik, terutama guru yang biasa menjual lembar kerja siswa (LKS) dan buku paket kepada anak didiknya di sekolah. Bagi guru, khususnya yang berdinas di Purwakarta, yang tetap melakukan transaksi jual beli tinggal akan dikenai sanksi. Aturan ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 2 Tahun 2008 mengenai buku. Dalam permendiknas tersebut disebutkan tentang larangan tenaga pendidik yakni guru, dinas pendidikan (disdik), dan pemda menjual atau menjadi distributor buku paket maupun LKS. “Kita sudah mengedarkan surat larangan ke semua sekolah menjual buku paket dan LKS kepada murid dengan alasan apapun,” kata Bupati Dedi Mulyadi, sebelumnya kepada wartawan. Sedangkan kepala Dinas Pendidikan dan olahraga, menyebutkan mengacu kepada Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 pihaknya tidak mengeluarkan izin atau rekomendasi kepada sekolah untuk menjual buku paket dan LKS. (Rekson)

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: