UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

Tor-tor Itu Bahasa Batak, Tidak Ada Dalam Bahasa Melayu


Jakarta, Pelita RAKYAT
Tortor adalah kebudayaan Batak. Jelas-jelas namanya saja sudah tortor. Tor-tor itu bahasa batak, artinya Tari. Nama Tortor saja tidak ada dalam bahasa Melayu. Tot-tor milik semua orang Batak dan bukan milik etnis Mandailing saja yang berasal dari Sumatera Utara, tetapi seluruh etnis Batak. Ada delapan daerah di Sumatera Utara memiliki Tortor, termasuk di Toba, Simalungun, Karo, Pakpak dan lain-lain dengan jumlah marga suku Batak mencapai 500 marga.
Pagi ini, advokat Batak akan mengunjungi Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta untuk menyikapi isu klaim tari tor-tor oleh Malaysia. Undangan akan diberikan kepada Dubes Malaysia untuk memberikan klarifikasi. Advokat Muda Peduli Budaya Bangso Batak mengambil langkah awal untuk meminta pertanggungjawaban atas isu klaim tari Tor-tor oleh Malaysia. Dalam menyikapi aksi sepihak Malaysia yang dikabarkan akan mematenkan tari Tor-tor dan Gordang Sambilan dari Sumatera Utara, Advokat Batak pagi ini akan melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

“Tujuan kami datang ke Kedubes Malaysia bukan mau aksi, tapi mau memberikan surat secara baik-baik pada Dubes Malaysia,” kata Mangapul Silalahi dari Advokat Muda Peduli Bangso Batak, saat dihubungi, Selasa (19/6).

Mangapul mengatakan, surat yang akan diberikan kepada Dubes Malaysia tersebut merupakan undangan untuk bicara dan meminta klarifikasi perihal klaim tersebut. “Undangan ini berdasar jalur hukum karena kami merasa perlu bagi pihak Malaysia untuk melakukan klarifikasi atas hal ini,” jelasnya. “Bila jalur hukum tidak berhasill mengatasinya, maka kami akan melakukan jalur politik. Kami akan memboikot produk-produk Malaysia yang ada di Indonesia,” tegasnya.

Seperti dikutip dari kantor berita Malaysia, Bernama, tarian Tor-tor dan Gordang Sambilan milik masyarakat Mandailing akan dijadikan warisan Nasional negara itu segera. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Informasi, Komunikasi, dan Budaya Malaysia Datuk Seri Dr Rais Yatim. Dia mengatakan tarian ini akan terdaftar dalam Bagian 67 Undang-undang Warisan Nasional 2005.
Politikus Senayan asal Sumatera Utara, Ruhut Sitompul, mengaku sudah lelah dengan sikap Malaysia yang selalu mengklaim kebudayaan Indonesia. “Sekali-kali perlulah kita Bom, biar jadi shock therapy,” ujarnya saat dihubungi.

Menurut dia Indonesia sekali-kali mesti tegas terhadap Malaysia. “Kalau tidak kita diinjak-injak terus,” katanya. “Capek diplomasi terus, mereka pasti selalu berkelit.”
Apa yang dilakukan Malaysia dengan berkali-kali mengklaim kebudayaan Indonesia dinilai Ruhut akibat negara tersebut krisis jati diri. “Mereka kan sedang mencari-cari identitas, hanya cari-cari sensasi saja,” ujarnya.

Sebelumnya pemerintah Malaysia berkeinginan mengakui tari tor-tor dan alat musik gondang sambilan (sembilan gendang) dari Mandailing sebagai salah satu warisan budaya negara tersebut.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) menegaskan Indonesia, terutama Pemerintah, harus mempelajari dan mengklarifikasi Undang-undang Warisan Nasional Malaysia. Berdasarkan undang-undang ini, sekelompok masyarakat Mandailing di negeri Jiran ingin memasukkan tarian Tor-tor dan Gordang Sambilan sebagai warisan negara tersebut.

Dalam rilis, Hikmahanto mengupas sejumlah pasal dalam UU tersebut yang dia nilai patut menimbulkan kekhawatiran adanya upaya klaim kepemilikan Malaysia atas dua budaya khas suku Batak asal Sumatera Utara itu. “Sumber kekhawatiran adalah diaturkan dalam UU Warisan Nasional Malaysia tentang kepemilikan atau ownership atas budaya yang dimasukkan dalam warisan negara,” kata Hikmahanto.

Dalam Pasal 69 dengan judul Kepemilikan (Ownership), UU Warisan Nasional Malaysia menyebutkan bahwa, ‘Setiap Warisan Nasional yang dimiliki atau dikuasai oleh orang di luar Pemerintah Federal atau Pemerintah Negara Bagian dapat tetap menguasai sebagai pemilik, wali atau orang yang dipercaya (trustee).’

Bunyi pasal ini, menurut dia, menimbulkan pertanyaan, siapakah yang akan terdaftar sebagai pemilik dalam Lembaran Negara Malaysia berdasarkan Pasal 69? “Apakah komunitas Mandailing warga negara Malaysia, ataukah masyarakat Mandailing di Sumatera Utara, atau pemerintah Indonesia dimana Sumatera Utara berlokasi?”

Bila ternyata yang terdaftar adalah komunitas Mandailing warga negara Malaysia maka telah ada reduksi seolah komunitas Mandailing hanya mereka yang berkewargaanegaraan Malaysia.

Lebih lanjut, Hikmahanto beralih pada Pasal 70 yang berjudul Perubahan atas Kepemilikan Warisan Nasional. Dalam ayat (2) disebutkan: pemilik Warisan Nasional bila hendak menjual kepada pihak ketiga maka pemilik harus memberi prioritas pertama kepada Komisinoer Warisan Nasional yang dalam hal ini mewakili pemerintah Malaysia.

“Oleh karenanya bedasarkan Pasal 69 dan 70 UU Warisan Nasional Malaysia maka bukannya tidak mungkin dua tarian asal Batak akan jatuh ke pemerintah Malaysia. Hal ini lah yang perlu pemerintah Indonesia minta klarifikasi,” tegas Hikmahanto.

Dia menilai Pemerintah Indonesia tidak sepatutnya menjadi corong pemerintah Malaysia bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia harus bertindak tegas agar masyarakat Indonesia tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri yang justru dapat memperparah hubungan kedua negara.

Dia pun menyayangkan pernyataan Kepala Bidang Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI untuk Malaysia, Suryana Sastradiredja, di Kuala Lumpur, Senin kemarin. “Beliau justru menjelaskan posisi dari Pemerintah Malaysia dan bukan posisi pemerintah Indonesia yang mengatakan Malaysia tidak punya maksud untuk mengklaim tari Tor-tor dan Paluan Gondang Sambilan sebagai milik Malaysia.”

Padahal, kata dia, bila dicermati seksama UU Warisan Nasional Malaysia 2005 atau National Heritage Act 2005 Malaysia, disebutkan dalam Pasal 68 bahwa: Any person may nominate to the Minister in the prescribed form any natural heritage, tangible or intangible cultural heritage, living person or underwater cultural heritage to be declared as a National Heritage (Setiap orang dapat menominasikan kepada Menteri dalam bentuk tertentu berbagai warisan alamiah, warisan budaya baik berwujud maupun tidak berwujud, untuk dinyatakan sebagai Warisan Nasional).

“Nah yang menjadi masalah adalah kata-kata ‘to be declared as National Heritage’ atau untuk dinyatakan sebagai Warisan Nasional. Tentu Warisan Nasional merujuk pada Warisan Malaysia,” tegasnya.

Dalam konteks tarian Tor-tor dan Paluan Gordang Sambilan masyarakat Mandailing di Malaysia memang dapat menominasikan kepada Menteri untuk diakuinya kedua tarian tersebut sebagai Warisan Nasional (Malaysia). Bahkan ada suatu lembaga yang akan melakukan pendaftaran untuk kepentingan tersebut.

Untuk diketahui bahwa menurut Pasal 2 UU Warisan Nasional yang dimaksud dengan cultural heritage termasuk salah satunya adalah tarian di mana memiliki keterkaitan dalam kehidupan masyarakat Malaysia baik secara historis maupun modern.

Agar informasi tidak hanya satu pihak dari Pemerintah Malaysia, Hikmahanto menilai, pejabat Perwakilan Indonesia di sana tidak mentah-mentah menerima alasan dari pemerintah Malaysia tanpa mempelajari aspek hukum dari negara setempat, atau berkonsultasi dengan pengacara setempat. (Rekson)

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: