UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

Kejati Jabar Tebang Pilih, Aktivis Antikorupsi Purwakarta Geram


Kejati Jabar Tebang Pilih, Aktivis Antikorupsi Purwakarta Geram

Bandung, Pelita RAKYAT
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dalam melakukan penegakan hukum terkesan tebang pilih. Sebab Bupati Kabupaten Purwakarta Dedi Mulyadi yang diduga terlibat sejumlah tindak pidana korupsi dan dalam sidang bagi beberapa terdakwa di pengadilan disebut menerima aliran dana, hingga kini belum diproses secara hukum.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Fadil Zumhanna yang mengaku tak memiliki alat bukti untuk menyeret Bupati Dedi Mulyadi sontak membuat sejumlah aktivis antikorupsi, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh di Purwakarta, Jawa Barat, dibuat marah, geram karena merasa dipermainkan. Mereka yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Purwakarta langsung berangkat ke Bandung, Selasa (20/3) pagi untuk mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
Mereka antara lain dari Laskar Antikorupsi Indonesia (LAKI), Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP), dan sejumlah elemen yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Purwakarta. Beberapa kasus yang mereka pertanyakan antara lain dugaan korupsi pembangunan Jembatan Cikao, kasus bantuan bencana alam, pembangunan islamic centre, kasus korupsi dana makan minum senilai Rp 12,4 miliar, serta pengeluaran fiktif 27 mata anggaran.
Padahal, alat bukti keterlibatan Bupati Dedi Mulyadi telah diungkapkan oleh Wakil Bupati Purwakarta Dudung B Supardi, mantan Bupati Purwakarta Lily Hambali Hasan (mantan terpidana), mantan Bendahara Pemda Entin Kartini (terpidana) dan sejumlah LSM di Purwakarta. Keterlibatan Bupati Dedi Mulaydi diadukan aktifis antikorupsi ke KPK. Surat yang masuk ke KPK adalah pengaduan nomor : 06/GMMP.KOR/08 tanggal 5 Agustus 2008 dan surat KPK RI Nomor : R-91/40/I/2009 tanggal 9 Januari 2009.

Serta pengaduan dari DPC LAKI Purwakarta tertanggal 18 April 2011 Nomor : A.111/RHS/ DPC-LAKI-PWK/ IV/ 2011 (Tanda bukti penerimaan laporan no : 2011-04-00347) tentang dugaan TPK proyek Pembangunan Jembatan Cikao dan temuan dugaan penyalahgunaan APBD 2009 – 2010 sesuai LHP BPK No. : 10 / LHP / XVIII.BDG / 01 / 2011 tanggal 28 Januari 2011.

“LSM LAKI telah melaporkan sejumlah dugaan kasus korupsi ke KPK. Dia pun lalu menunjukkan Surat Jawaban dari KPK Tanggal 8 Juni 2011, Nomor R – 2221 / 40-43/ 06 / 2011 tentang tanggapan atas pengaduan masyarakat (LSM LAKI). Selain itu, terkait dugaan korupsi Dana Islamic Centre sebesar Rp 12.441.022.725 yang diduga Wakil Bupati Dedi Mulyadi (sekarang Bupati) terlibat dalam penggunaan dana tersebut, ”ujar Sofyan Ketua LAKI kepada sejumlah wartawan.

“Juga, dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan langsung Pembangunan Jembatan Cikao dan proyek pembangunan dalam APBD 2009 – 2010 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 9.636.386.497,83.

LSM LAKI sampaikan dan laporkan ke KPK berdasarkan Hasil LHP BPK RI Nomor : 10/LHP/XVIII.BDG/01/2011 tanggal 28 Januari 2011, yang diperkuat oleh keputusan DPRD Purwakarta No : 903/Kep. 07-DPRD/2011 dan ditambah hasil Novum LHP BPK No : 20/LHP/XVIII.BDG/06/2011 Tanggal 23 Juni 2011,”tegas Sofyan.

Adapun, terkait temuan dugaan penyimpangan pembangunan Jembatan Cikao, menurut Sofyan, merujuk dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti dan diperkuat oleh Keputusan DPRD Tk II Kabupaten Purwakarta dengan potensi kerugian sebesar Rp 4.038.446.087.
Sementara pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sangat berhati-hati menetapkan kasus dugaan korupsi makan-minum alias Mamin Gate Kabupaten Purwakarta yang melibatkan Bupati Dedi Mulaydi. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Fadil Zumhanna mengatakan, penetapan suatu tersangka harus ditentukan oleh alat bukti. Pihaknya tidak begitu saja menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Jadi penetapan tersangka itu tidak boleh ada dorongan dari pihak manapun. Barang buktinya harus lengkap,” ujar Fadil kepada wartawan. Dia mengatakan, siapa saja bisa jadi tersangka dalam kasus tersebut. Begitu pun Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Namun saat disinggung mengenai ada peran dari orang nomor satu di Purwakarta itu, Fadil belum mendapatkan laporannya dari penyidik. (son)

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: