Humas Dituding Rugikan Kas Daerah


Humas Dituding Rugikan Kas Daerah

Purwakarta, Pelita RAKYAT
Kasus dugaan korupsi di Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tak pernah surut, setelah sebelumnya mantan bendahara Entin Kartini dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta. Kini nama Kasubag Pemberitaan dan Protokol Humas Pemkab Purwakarta, Djaya Pranolo kembali disorot media.
Pasalnya, Djaya Parnolo dituding sejumlah wartawan diduga telah merugikan kas daerah atas penggunaan APBD. Mereka meminta pengusutan pembayaran media cetak, dana publikasi, dokumentasi kegiatan, anggaran penyediaan bacaan kliping surat kabar, majalah, tabloid dan proposal media yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan cara kwitansi pembayaran dipalsukan selain tidak transparan.
Aparat penegak hukum harus kembali membongkar adanya dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran di bagian Humas, dengan melakukan pengusutan item-item pengeluaran dana yang berasal dari APBD 2010/2011, untuk segera diteliti apakah pengeluarannya sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Demi menciptakan pemerintahan yang jujur dan bersih serta menghindari pemakaian uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok di luar kegiatan program yang tertera dalam APBD, penggunaan anggaran harus diperiksa karena diduga telah merugikan keuangan negara yang jelas-jelas melanggar UU,” ujar sejumlah wartawan kepada Pelita RAKYAT.
Menurut mereka, anggaran peliputan penyelenggaraan kegiatan Kepala Daerah (Bupati) pada hari kerja yang ditangani melalui Djaya Pranolo adalah akan-akalan. “ Anggaran yang diterima oleh wartawan peliput tidak sesuai nilai yang tercantum di kuitansi untuk pengeluaran kas daerah. Coba buktikan, banyak kuitansi yang palsu atau berbeda dengan cap resmi milik redaksi masing-masing.
“Bukan hanya untuk anggaran peliputan, pembayaran iklan, proposal dan pembayaran berita juga dimanipulasi oleh Djaya. Penyimpangan itu mudah dilakukan oleh Djaya dengan modus mengajak wartawan untuk kongkalingkong memalsukan kuitansi. Hasilnya, anggaran sebagian diberikan kepada wartawan peliput dan sebagian lagi untuk pribadi Djaya sendiri, ujarnya.
Belakangan ini yang paling mencolok adalah istilah “Wartawan Penjilat”, artinya, jika wartawan tersebut mau diajak kompromi dan mau mempublikasikan pencitraan bupati, Djaya akan membantu. Sebaliknya, jika bukan wartawan penjilat, dia tidakakan dilayani di Humas. Terbukti, saat Pelita RAKYAT menemui Djaya Pranolo diruang kerjanya untuk mengusulkan kerjasama pemasangan iklan ucapan HUT Purwakarta dan Hari Jadi Purwakarta dengan tegas Djaya menilak. “Maaf anda tidak termasuk”, ujar Djaya, saat ditemui diruang kerjanya.
Akibat sikap Djaya yang merubah aturan, maka tak mengherankan, banyak kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak terekspos secara maksimal. Baik melalui media cetak maupun media elektronik. Hal itu membuktikan, bahwa hanya “Wartawan Penjilat” yang diberikan perhatian khusus. (son)

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

1 thought on “Humas Dituding Rugikan Kas Daerah”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s