Tender Distribusi Majalah Rp 7 M Sangat Mencurigakan


JAKARTA, Pelita RAKYAT

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menaruh kencurigaan mendalam terhadap tender proyek distribusi majalah dan buletin Parlementaria di DPR senilai Rp 7 miliar yang dimenangkan PT Pos Indonesia (Persero). “Kemenangan tender PT Pos Indonesia (persero) ini bisa mengalahkan sebanyak 18 perusahaan yang ikut dalam proses tender ini. Kemenangan ini, sebetulnya sangat mencurigakan adanya ‘pengaturan’ di dalam proses pelelangannya, dan menentukan pemenangnya. Masa’, dari 19 perusahaan yang ikut lelang, hanya ada 4 perusahaan yang mengajukan penawaran harga kepada panitia tendernya,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional, Uchok Sky Khadafi, Senin.

Perusahaan persero berkantor di Jalan Gedung Kesenian Nomor 2 Jakarta Pusat itu, memenangkan tender ‘Distribusi dan Praposting Majalah dan Buletin Parlementaria ke Dalam Negeri dan Luar Negeri’, dengan nilai penawaran sebesar Rp 7.042.450.250.

Sangat mencurigakan, karena dari 19 perusahaan peserta lelang, hanya empat perusahaan yang mengajukan penawaran harga kepada panitia tender. Keempat perusahaan itu adalah PT Pos Indonesia (Persero) dengan harga penawaran sebesar Rp 7 miliar, PT Atlas Logistic Indonesia sebesar Rp 7,1 miliar, PT Anugrah Mulai Pratama Nusantara sebesar Rp 7,2 miliar, dan PT Trilogy sebesar Rp 7,3 miliar.

Sementara, pengumuman tender proyek ini dimulai pada 20 hingga 30 April 2012, dengan Harga Prakiraan Sementara (HPS)sebesar Rp 7.462.125.000 dan alokasi anggaran APBN 2012 atau nilai pagu yang disediakan sebesar Rp 7. 618.750.000.

FITRA mencatat alokasi anggaran proyek yang disediakan untuk sekadar distribusi dan praposting majalah dan buletin senilai Rp 7,6 miliar ini sangat kemahalan. “Masa’, kalau satu tahun ada 48 minggu, berarti setiap minggu untuk alokasi distribusi majalah dan buletin sebesar Rp 158,7 juta?” katanya.

Kemahalan dan tidak rasional alokasi anggaran distribusi ini makin memberatkan APBN 2012. Secara tidak langsung, hal ini membuat pemerintah membebankannya kepada masyarakat melalui pajak dan memaksa menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau membatasi subsidi BBM. Miris, karena DPR yang disebut representasi rakyat justru tinggal senang-senang dengan menghambur-hambur uang rakyatnya.

FITRA juga mencatat alokasi anggaran Penerbitan Buletin dan Majalah Parlemen pada 2011 sebesar Rp 6,5 miliar meningkat Rp 8,3 miliar mejadi Rp 14,9 miliar untuk alokasi anggaran yang sama pada 2012 ini. Kenaikan alokasi anggaran ini, lagi-lagi menunjukan bahwa DPR sebagai sekelompok orang yang mewakil rakyat justru lebih memikirkan diri sendiri dan jauh dari perbuatan penghematan anggaran.

Atas persoalan-persoalan itu, FITRA meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menggunakan kewenangannya untuk melakukan evaluasi pengadaan proyek Distribusi dan Praposting Majalah dan Buletin Parlementarian ke Dalam Negeri dan Keluar Negeri yang dilakukan oleh DPR.

FITRA meminta DPR, khususnya bagian Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), untuk menekan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR sehingga menunda dahulu penandatangan kontrak pemenang tender PT Pos Indonesia sebelum ada hasil evaluasi dari LKPP. (Tribun/red)

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s