UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

Dana Rapat Presiden Rp20 Miliar


Dana Rapat Presiden Rp20 Miliar

Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis data anggaran Rapat Presiden pada tahun 2012 mencapai Rp30,1 Miliar. Alokasi dana ini dinilai sebagai pemborosan keuangan negara.

Terkait data itu, Deputi Sekretaris Kabinet, Djatmiko, mengatakan pada awal penyusunan, memang anggaran rapat mencapai jumlah tersebut. Namun, setelah direvisi jumlah itu menyusut menjadi Rp20 miliar.

“Macam-macam penggunaannya, untuk anggaran kedeputian persidangan. Ada operasional kedeputian, kemudian ada juga yang kegiatannya kedeputian persidangan,” ujar Djatmiko di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 17 April 2012.

Menurut Djatmiko, dalam satu kali sidang kabinet paripurna, anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp20 juta. “Bahannya sudah disiapkan oleh kementerian,” ujarnya.

Dia pun menerangkan anggaran terbesar yang dikeluarkan adalah untuk acara retreat atau kegiatan mengkaji ulang program-program kerja yang telah atau akan dibuat. Acara ini dalam setahun bisa dilaksanakan lebih dari dua kali penyelenggaraan. “Yang besar itu retreat, tidak lebih dari satu miliar. Setahun bisa dua atau tiga kali,” Djatmiko menambahkan.

Sebelumnya, FITRA juga merilis anggaran untuk Staf Khusus Presiden tahun 2012 mencapai Rp27 miliar. Namun, saat dikonfirmasi, Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha mengaku tak tahu detail anggaran itu. “Saya tidak memegang data itu, mungkin bisa dijelaskan oleh deputi yang langsung menangani bidang persidangan atau administrasi di bawah Sekertaris Kabinet,” ujar Julian.

“Mungkin apakah dari Wakil Sekertaris Kabinet atau Sesmensesneg, tapi selama ini kan semuanya mengkuti kelaziman sebagaimana dianggarkan dalam tiap tahun berjalan.”

Boros, Dana Stafsus Presiden Rp27 M

Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat alokasi dana sebesar Rp27 miliar dari APBN 2012. Dari 12 staf khusus, pelaksanaan tugas tertentu bidang informasi atau public relation mendapat jatah paling besar.

“Alokasi anggaran yang paling besar dan tinggi ditempati oleh Pelaksanaan Tugas Tertentu Bidang Informasi atau Public Relation sebesar Rp7,1 miliar,” ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi dalam rilis yang diterima VIVAnews, Selasa 17 April 2012.

“Alokasi anggaran tertinggi kedua adalah Pelaksanaan Tugas Tertentu Bidang Komunikasi Sosial sebesar Rp6,9 miliar.” Data Fitra ini diambil dari APBN 2012, sebelum dilakukan perubahan.

Menurut Uchok, alokasi dana Rp27 miliar itu merupakan bukti konkrit pemborosan APBN 2012. Dana sebesar itu, kata dia, tak mencerminkan gerakan penghematan yang sudah dicanangkan oleh SBY. “Dengan keberadaan alokasi anggaran ini, pemerintah harus menaikan harga bahan bakar minyak, dan masyarakat menanggung kenaikan BBM ini karena banyak alokasi anggaran dipergunakan hanya untuk fasilitas staf khusus saja,” katanya.

Fitra, kata Uchok, meminta Komisi II DPR dan Kementerian Keuangan untuk meminimalkan alokasi anggaran staf khusus ini. Fitra meminta alokasi staf khusus tidak lagi dicantumkan dalam DIPA perubahan tahun 2012. “Oleh karena, alokasi anggaran staf khusus ini terlalu boros dan mewah sekali bila dibandingkan dengan staf khusus atau tenaga ahli DPR yang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp90 juta perorang untuk setiap tahun,” kata Uchok.

Berikut anggaran Staf Khusus Presiden SBY tahun 2012 yang dirilis Fitra yang diolah dari Keppres Nomor 32 tahun 2011 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun anggaran 2012:

1. Alokasi anggaran Pelaksanaan Tugas Tertentu Sekretaris Pribadi Presiden sebesar Rp999.535.000
2. Alokasi anggaran Pelaksanaan Tugas Tertentu Bidang Juru Bicara Presiden Rp735.588.000
3. Alokasi anggaran Pelaksanaan Tugas Tertentu Bidang Hubungan Internasional Rp1.631.701.000
4. Alokasi anggaran Pelaksanaan Tugas Tertentu Bidang Informasi/ Public Relation Rp7.169.371.000
5. Alokasi anggaran Pelaksanaan Tugas Tertentu Bidang Komunikasi Politik sebesar Rp1.303.459.000
6. Alokasi anggaran Pelaksanaan Tugas Tertentu Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi Rp1.789.123.000
7. Alokasi anggaran Pelaksanaan Tugas Tertentu Bidang Komunikasi Sosial sebesar Rp6.978.475.000
8. Alokasi anggaran Pelaksanaan Tugas Tertentu Bidang Pembangunan Daerah danotonomi daerah sebesar Rp1.683.013.000
9. Alokasi anggaran Pelaksanaan Tugas Tertentu Bidang Pangan dan Energi sebesar Rp1.358.370.000
10. Alokasi anggaran Pelaksanaan Tugas Tertentu Bidang Perubahan Iklim sebesar Rp1.177.853.000
11. Alokasi anggaran Pelaksanaan Tugas Tertentu Bidang Publikasi dan Dokumentasi sebesar Rp1.328.188.000
12. Alokasi anggaran Pelaksanaan Tugas Tertentu Bidang Bantuan Sosial dan Bencana sebesar Rp1.415.867.0002

Dikonfirmasi terkait anggaran ini, Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan tak tahu detailnya. “Saya tidak memegang data itu, mungkin bisa dijelaskan oleh deputi yang langsung menangani bidang persidangan atau administrasi di bawah Sekretaris Kabinet,” ujar Julian.

“Mungkin apakah dari Wakil Sekertaris Kabinet atau Sesmensesneg, tapi selama ini kan semuanya mengikuti kelaziman sebagaimana dianggarkan dalam tiap tahun berjalan.”

Anggaran Rapat Kabinet Bukan untuk Snack

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: