UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

Over Capacity di Lembaga Pemasyarakatan Riau


Over Capacity di Lembaga Pemasyarakatan Riau

Oleh : Andri Mei Triyanto/ Jalendri, Mahasiswa Fisipol Universitas Islam Riau

Seperti yang kita ketahui ada beberapa contoh lapas / rutan di wilayah riau yang secara ekstrem mengalami over capacity antara lain lapas pekanbaru,lapas bengkalis,rutan siak,cabang rutan bagan siapi-api. Berdasarkan data Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau pada akhir bulan April 2012 penghuni lapas / rutan se wilayah Riau mencapai 5262 orang dengan rincian tahanan 1673 orang dan nara pidana 3589 orang.

Jumlah tersebut sangat tidak seimbang dengan kapasitas lapas yang hanya memuat 2042 orang, artinya jika dirata-rata dari 12 UPT Lapas /rutan terjadi over capacity hampir 257 %. Kita banyak menyangka bahwa tahanan dan nara pidana (napi) itu sama, padahal tahanan dan napi itu berbeda, napi itu adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan sudah di jatuhi hukuman jaksa atau sudah di putus perkaranya.

Sedangkan tahanan itu merupakan sama halnya dengan napi tapi bedanya tahanan ini belum di jatuhi hukuman jaksa atau di putus perkaranya. Seperti yang kita ketahui Sistem peradilan pidana itu ada 4 komponen, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan salah satu lapas/rutan meskipun mengalami over kapasitas namun masih dalam bebas toleransi.

Lapas kelas II A pekanbaru yang di bangun pada tahun 1976 itu seharusnya hanya menampung 361 orang, namun pada kenyataan nya sebanyak 1370 orang narapidana dan tahanan yang menempati lapas. Adapun penyebab terjadinya over capacity ini karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas yang ada.

Persentase input narapidana baru dengan output narapidana sangat tidak seimbang dengan perbandingan input narapidana baru ( penghuni baru yang masuk ) jauh lebih output narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana penjaranya (narapidana yang bebas). Kondisi ini di sebabkan oleh faktor sistem peradilan pidana yang lebih mementingkan memenjarakan seseorang kedalam lapas daripada membebaskannya.

Beberapa kasus tindak pidana yang kita ketahui yang menimbulkan banyaknya narapidana baru berkaitan dengan peningkatan jumlah penghuni yang pesat di lapas/Rutan adalah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan kasus narkoba dan kasus lainnya seperti : pencurian, perampokan, kejahatan terhadap ketertiban dan sebagainya.kasus narkoba yang menghuni lapas pekanbaru mencapai 844 atau sekitar 40 % dari semua kasus tindak pidana yang berada di lapas pekanbaru.

Selain banyaknya peningkatan pada terjadinya tindak pidana tersebut tampaknya terdapat beberapa faktor pendorong lain terjadinya over capacity yaitu : paradigma atau faktor hukumnya itu sendiri.hukum yang di maksud utamanya adalah hukum pidana materil, formil serta hukum pelaksanaan pidana penjara.

Implikasi negatif over capacity terhadap beberapa hal antara lain : rendahnya tingkat keamanan atau pengawasan petugas lapas/ rutan. Dirjen pemasyrakatan mencontohkan jumlah narapidana dan tahanan secara nasional yang mencapai 130.075 orang, sementara petugas keamanan yang ada hanya 10.617 orang.

Konsekwensinya 1 orang petugas lapas harus mengawasi 48 orang narapidana / tahanan. Jumlah tersebut jelas jauh dari kondisi ideal, rasio idealnya adalah 1 berbanding 25 orang. Pengamanan yang rendah dapat memicu timbulnya bebrbagai permasalahan antara lain : pelarian narapidana, dan kerusuhan antar penghuni di lapas, sehingga tidak terlaksananya proses pembinaan narapidana dengan baik.

Implikasi lainnya adalah kasus penemuan narkoba dalam razia di lapas dan peredaran hand phone sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.
Secara teoritik dapat di jelaskan bahwa over capacity dapat menimbulkan prisonnisasi. Adaptasi terhadap penderitaan atau kepedihan yang dilakukan oleh narapidana pada hakekatnya karena narapidana yang masuk dalam penjara dihadapkan pada 2 alternatif yaitu : pertama masuk atau mengikuti aturan petugas dan kedua masuk dalam budaya masyarakat narapidana.

Beberapa bentuk prisonnisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana , pencurian di dalam kamar , perkelahian kelompok , perploncoan khususnya bagi penghuni yang baru masuk. Pengelompokan berdasarkan suku/etnis, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama napi. Implikasi negatif dari prisonnisasi berakar dari suatu kenyataan dimana system social narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku criminal dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non criminal.

Beberapa kebijakan alam rangka mengatasi permasalahan over kapasitas tampaknya telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian hukum dan HAM antara lain dengan percepatan pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat ( CB),dan cuti menjelang bebas ( CMB ). Selain itu dilakukan dengan sarana hunian lapas seperti : penambahan ruang ( kamar) hunian baru, rehabilitasi bangunan hingga pembangunan lapas / rutan baru yang memenuhi tujuan utama menambah daya tampung hunian.

Meski demikian upaya tersebut tampaknya tidak signifikan mengatasi over capacity , mengingat penambahan jumlah narapidana yang masuk masih jauh lebih banyak di banding penambahan ruangan atau narapidana yang keluar (bebas). Apalagi pembangunan lapas / rutan baru selain membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun juga membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Berdasarkan data di lapas kelas II A pekanbaru menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni ( narapidana dan tahanan ) adalah warga masyarakat lokal / tempatan. Artinya secara persentasi lebih kurang 90 % narapidana dan tahanan di lapas kelas II A pekanbaru adalah warga masyarakat kota pekanbaru selebihnya adalah warga pendatang dari luar kota.

Permasalahan / masalah pokok yang harus kita hadapi bersama atau menjadi tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, kejaksaan dan sebagainya di jelaskan dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan di tegaskan bahwa : sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang di laksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina,dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan.

Memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyrakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan , dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Faktanya sekarang narapidana ( napi ) yang sudah bebas bersyarat tapi dia pergi menghilang dan menambah kejahatan nya lagi malahan tambah menjadi-jadi kejahatannya , dan pihak keamanan tidak bisa mengawasinya secara langsung, oleh karena itu seharusnya pemerintah juga bisa mengambil solusi untuk mengatasi permasalahan ini seperti membuat sebuah panti atau tempat pengumpulan narapidana yang sudah bebas bersyarat tersebut , supaya pihak keamanan dapat mengawasinya secara langsung dan kecil terjadinya tindak kejahatan lagi. (**)

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: