YUSMIATUN KALAHKAN PEMKAB KARIMUN DI MA Bongkar APBD Rp1,8 Miliar Untuk Pembebasan Lahan Sengketa


YUSMIATUN KALAHKAN PEMKAB KARIMUN DI MA
Bongkar APBD Rp1,8 Miliar Untuk Pembebasan Lahan Sengketa

Karimun, Pelita RAKYAT
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun akhirnya kalah telak di gugatan di Mahkamah Agung (MA) RI oleh Yusmiatun, pemilik lahan yang sedianya akan di jadikan Terminal Center oleh Pemkab Karimun di era Bupati Karimun, Muhamad Sani (kini Gubernur Kepulauan Riau) di tahun 2004 lalu. Dalam putusannya, MA menolak Kasasi dan menguatkan putusan banding Pengadilan Tinggim (PT) Riau atas gugatan Yusmiatun.

Kisah perjuangan Yusmiatun memang terbilang panjang. Kepada wartawan, ia menuturkan bahwa tanah tersebut dikuasai Pemkab Karimun, setelah melakukan pembebasan atau ganti rugi kepada Isdianto yang sekarang sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan di provinsi Riau. Muhammad Hasbi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Catatn Sipil (CAPIL) di Kabupaten Karimun, keduanya juga masih ada hubungan keluarga dengan era Bupati Karimun (Muhamad Sani) yang saat ini sudah menjadi Gubernur Kepri.

Menurut Yusmiatun, awalnya ia tidak mengetahui adanya lahan yang di bebaskan oleh Pemkab Karimun tersebut dengan menggunakan dana APBD Karimun senilai Rp1,8 Milyar. Namun, saat ia akan ‘menaikkan’ status kepemilikan lahannya dari SKGR menjadi sertifikat di BPN, barulah dirinya mendapatkan informasi bahwa lahan tersebut telah menjadi milik Pemkab Karimun.

“Mendengar itu, saya langsung mempersiapkan langkah-langkah hukum untuk mempertahankan hak-hak kepemilikan tanah saya dengan mengajukan gugatan kepada Pemkab Karimun, Isdianto, Hasbi dan BPN Karimun, ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun” ungkapnya kepada wartawan Pelita Rakyat.

Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kata Yusmiatun, tidak ada putusan yang tegas atas kepemilikan lahan seluas 2,4 Ha yang berada di Jalan Poros, Karimun, tersebut. Karenanya, ia pun mengajukan banding ke PT Riau di Pekanbaru. Di situ, putusan pengadilan berpihak padanya. Ia dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas lahan tersebut dan meminta pihak BPN untuk menerbitkan sertifikat sebagaimana yang di mohonkan. Kemudian atas putusnya PT Riau ini, Pemkab Karimun bersama Isdianto, Hasbi dan BPN Karimun mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Di MA keadilan ternyata masih berpihak kepadanya dalam putusan bernomor : 656 K/PDT/2010 yang dikeluarkan 31 agustus 2010 lalu, majelis Hakim Agung MA, yang diketuai, Prof.Dr. H. Muchsin menolak permohonan kasasi yang diajukan para pemohon tergugat yakni Pemkab Karimun, Isdianto dan Hasbi, dengan menguatkan putusan PT Riau, bernomor: 39 /PDT/2009/PTR, tanggal 18 juni 2009, dengan menyatakan perbuatan tergugat I, II, dan III adalah perbuatan melawn hukum.

Majelis Hakim MA juga menjatuhkan hukuman kepada para tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 2 Miliar secara tanggung rentang kepada penggugat secara sekaligus dan seketika. Juga menghukum para tergugat unutk membayar kerugian Immateril sebesar Rp 500 juta, secara tanggung rentang. Dan khusus kepada tergugat IV yakni BPN Karimun diminta untuk memproses dan menerbitkan sertifikat hak tanah sebagaimana permohonan penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.Reg.camat 176/593/2002 dengan luas tanah 7955M2 dan SKGR No.Reg camat 177/593/2002 dengan luas tanah 18.450M2 yang keduanya diterbitkan di Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun tanggal 24 April 2002.

Sedangakan untuk kepemilikan tanah atas nama pemohon I, II, dan III berdasarkan peta situasi dibuat kantor pertahanan karimun di nyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Para pemohon kasasi juga di jatuhi hukuman untuk mengosongkan tanah milik termohon, agar di kembalikan kepada pemiliknya yakni Yusmiatun selaku penggugat atau pembanding atau termohon atas sengketa kepemilikan tanah tersebut.

Atas putusan ini, Yusmiatun mengakui telah mengajukan permohonan eksekusi kepengadilan negeri Tanjung Balai Karimun. Namun, sejauh ini belum ada kepastian kapan pihak pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun menetapkan pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Terkait dengan putuan ini, berbagai pihak yang diminta konfirmasi, tidak berhasil.

Menurut informasi yang di terima wartawan Pelita Rakyat yang bersangkutan tengah melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Hal yang sama juga terhadap pak Hasbi. Setiap wartawan mau menemui dikantornya, anak buahnya menyatakan pak Hasbi tidak ada. Padahal dalam permasalah ini banyak hal yang harus di jelaskan apalagi Pemkab Karimun rasanya tidak mungkin bersedia melakukan pembayaran lahan untuk kedua kalinya kecuali, Pemkab Karimun menrima kembali pembayaran yang telah di lakukan terhadap Isdianto dan Hasbi.

Sedangkan jika di lakukan oleh Yusmiatun, maka Pemkab Karimun akan menerima kerugian yang lebih besar, karena tidak saja akan kehilangan dana pembebasan sebesar Rp. 1,8 miliar yang telah di keluarkan, juga kehilangan aset berupa lahan untuk di rencanakan terminal Center Karimun.

Kepala Bagian Humas Kabupaten Karimun, Yosli di ruang kerjanya menanyakan permasalahan lahan terminal center Karimun yang mana pemkab karimun kalah atas gugatan di Mahkamah Agung pak Yosli menyatakan pemkab karimun mengajukan peninjauan kembali (PK) dan masih mempersiapkan fakta-fakta tanya wartawan Pelita Rakyat apabila pengajuan PK ternyata di PK Pemkab Karimun kalah siapa yang bertanggung jawab anggaran dana APBD Rp 1,8 miliar yang di anggarkan untuk pembebasan lahan rencana untuk dijadikan terminal Center Karimun. (Tim)

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s