Psikolog Polda Ditolak Keluarga Wanita “Linglung”


Psikolog Polda Ditolak Keluarga Wanita “Linglung”

Jakarta, Pelita RAKYAT
Masalah yang menimpa Laila Febriani, wanita PNS yang bertugas sebagai staf di Departatemen Perhubungan yang menyebabkan yang bersangkutan linglung, belum diketahui hingga saat ini. Untuk menyelidiki penyebabnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah mendatangkan psikolog ke rumah orangtua Laila alias Lian di bilangan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Namun niat Kepolisian itu ditolak oleh keluarga Lian. Belum diketahui pasti alasan penolakan itu. Informasi adanya penolakan itu disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar kepada Wartawan termasuk Pelita RAKYAT, pekan lalu di Jakarta.
“Keluarga belum mengizinkan psikolog memeriksa Lian,” kata Baharudin.

Dikatakan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menugaskan tim psikolog untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan Lian. Tim yang dipimpin Kepala Dinas Psikologi AKBP Nurcahyo itu melibatkan polwan untuk memeriksa psikis Lian yang mengalami linglung setelah hilang pekan lalu.

Sementara itu, Nurcahyo, Psikolog dari Polda Metro Jaya itu mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk memulihkan kondisi kejiwaan Lian ke kondisi semula. Dikatakan, untuk rehabilitasi korban Lian harus mendapat persetujuan keluarga.

Lebih jauh, Nurcahyo mengatakan, dalam proses pemulihan itu, pihaknya akan menggunakan metode metode tertentu. Namun, Nurcahyo enggan mengungkapkan metode tersebut. “Kita ada metode-metodenya,” katanya. (Son)

Foto lepas, Keterangan: Pangkalan Minyak Jupiter Tenggelam, sebagian badan pangkalan minyak tersebut telah masuk ke dalam air. (Foto: Rekson/Reuters/Stringer)

Terkait Penggrebekan Judi Togel
Anak Ketua DPRD Buronan, Kapolres Dicopot
Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumut, saat ini intensif mengembangkan kasus penggrebekan rumah pribadi Ketua DPRD Labuhan Batu Ellya Rissa Siregar di Jalan Maksum, Desa Ujung Bandar, Labuhan Batu, yang dijadikan markas judi toto gelap (togel). Sebelumnya,
penyidik telah meminta keterangan Ellya dan suaminya Fredy Simangungsong, terkait kasus tersebut. Kini polisi masih memburu Ruben Simangunsong, anak Ellya, yang diduga kuat sebagai bandar judi togel terbesar di Labuhan Batu, Sumatera Utara.
Kasat Tindak Pidana Umum Direskrim Poldasu, AKBP Rudi Rifani, membenarkan Ketua DPRD Labuhan Batu dan suaminya telah diperiksa sebagai saksi karena menfasilitasi rumah mereka dijadikan markas togel. Namun, mereka mengaku tidak mengetahui sama sekali bahwa rumahnya dijadikan markas togel.
Sebelumnya, Direktur Reskrim Polda Sumut, Kombes Pol Agus Andrianto, menegaskan pihaknya telah mengeluarkan SPkap (surat perintah penangkapan) dan menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap berinisial RS, anak Ketua DPRD Labuhanbatu.
Terkait penggrebekan tersebut, Kapolres Labuhanbatu AKBP Robert Kennedy juga mendadak dicopot dari jabatannya oleh Kapoldasu Irjen Wisjnu Amat Sastro dan digantikan oleh AKBP Hirbak Wahyu Setiawan.
Informasi, praktik perjudian di rumah pribadi Ketua DPRD Labuhan Batu itu sudah berlangsung sejak Oktober 2010. Dalam penggerebekan sepakan lalu, enam pemain diamankan yakni Kamaluddin alias Kamal,28, warga Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Padang Pasir, Labuhan Batu, Cecep Hadinata Siregar,24, penduduk Jalan Juang 45,
Kelurahan Ujung Bandar, Rantau Selatan, Labuhan Batu, Irianto alias Anto,28, warga Jalan K.L Yos Sudarso, Glugur, Medan, Eka Tadar Septiawan Dinata alias Kutek,25, penduduk Dusun Bandar Rejo, Kelurahan Tebing Lingga Hara, Labuhan Batu, Rizal Affandi Siregar,29, warga Jalan Siringo-ringo, Kelurahan Sirandoro, Rantau Utara, Labuhan Batu dan Dedi Arfandi Siregar,24, penduduk Labuhan Batu. Dari hasil penyidikan sementara, omset setiap putaran judi togel mencapai Rp 30 juta hingga Rp70 juta.
Buntut penggrebekan judi toto gelap (togel) yang dilakukan Polda Sumut di rumah Ketua DPRD Labuhan Batu, Sumatera Utara, tidak hanya pencopotan Kapolres Labuhan Batu AKBP Robert Kennedy, pihak Direktorat Reserse juga memanggil FS, suami ketua DPRD Labuhan Batu, untuk dimintai keterangannya.
Menurut dia, FS diperiksa untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Dalam
pemeriksaan, FS mengakui bahwa rumah di Jalan H Iwan Maksum, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu adalah miliknya. “Namun, FS mengaku tidak mengetahui rumahnya dijadikan tempat lokasi judi,” ucapnya.
Ditempat terpisah, Direktur Reskrim Polda Sumut, Kombes Pol Agus Andrianto menuturkan, pihaknya telah mengeluarkan SPkap (surat perintah penangkapan) dan menerbitkan daftar pencarian orang atas inisial RS, anak ketua DPRD Labuhanbatu terkait penggerebekan di rumah pribadi Ketua DPRD tersebut. (Red)

Aparat Jaga Ketat Pembacaan Vonis Kasus Ahmadiyah

Sidang yang mengagendakan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Bogor, terhadap kasus pengerusakan pemukiman Ahmadiyah di Kampung Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat Rabu mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan Polres dan Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Setiap pengunjung yang masuk ke areal pengadilan digeledah.
“Kami menggeledah semua pengunjung karena khawatir ada beberapa di antara mereka yang membawa senjata tajam,” ungkap Kapolres Bogor AKBP Hari Santoso. Dia menjelaskan, selain menggeledah pengunjung PN Cibinong, pihaknya juga menempatkan ratusan personilnya guna mengawal persidangan yang kali ini mengagendakan pembacaan vonis..
Menurutnya, selain melaksanakan pengamanan sidang, pihaknya juga menempatkan puluhan personel polisi di beberapa titik yang dijadikan pemukiman kelompok Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), diantaranya, Desa Cisalada Kecamatan Ciampea dan Desa Ciaruteun Udik Kecamatan Cibungbulang. Selain itu pihaknya juga berkordinasi dengan Forum Umat Antar Beragama. “Tim ini akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk menghindari konflik horizontal. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Pergub Jawa Barat dan Perbup tentang pelarangan kegiatan JAI,” jelasnya.
Paginya puluhan warga Desa Ciampea Udik dan sekitarnya dengan mengendarai mobil angkot dan motor mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bogor. Mereka minta dukungan kepada anggota dewan agar tiga anggota masyarakat yang didakwa melakukan pengrusakan, yakni; Dede Novi,18, Akbar,22 dan Aldi,17 dibebaskan dari tuduhan pengrusakan tersebut.
“Kami datang ke sini untuk meminta keadilan, dan meminta anak-anak kami di bebaskan dari segala macam tuduhan. Kalau mau ditahan jangan hanya tiga orang, tapi semuanya,” teriak seorang pendemo. Usai menyampaikan aspirasinya, puluhan warga dengan pengawalan ketat puluhan aparat keamanan bergerak menuju PN Cibinong untuk memberikan dukungan terhadap ketiga terdakwa sekaligus mendengarkan pembacaan vonis.
Kuasa Hukum terdakwa, San Alaudin, SH mengatakan, kliennya didakwa melanggar pasal 170 KUHP tentang tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dengan tuntutan penjara maksimum 5 tahun 6 bulan. “Pada sidang sebelumya jaksa menuntut 10 bulan penjara. Kita berharap hakim membebaskannya,” katanya
Ayah Kandung Cabuli Putrinya Bertahun-tahun
Ini terjadi di rumah ibu tirinya di Desa Karanganyar Kecamatan Klari dan di kamar kontrakan anaknya di Telukjambe Timur, Karawang.
Ayah kandung yang seharusnya menjadi pelindung anak, malah anak gadisnya sendiri diperkosa waktu usia 12 tahun.
Saat itu anaknya masih kelas satu SMP, setelah di perkosa di kamar rumahnya di Karanganyar, Klari, selanjutnya disetubuhi secara terus menerus sampai usia 17 tahun.
Anaknya terpaksa mau digauli ayah kandungnya karena diancam, itu terus dilakukan sampai anaknya itu sebentar lagi akan keluar SLTA.
Kasus penganiayaan dan persetubuhan ayah terhadap anak kandung ini, terungkap setelah Bunga, 18, mengeluh ke teman wanita sekolahnya. Dia mengaku dianiaya Sug, 55, pensiunan Babinsa TNI , AD warga Desa Puseur Jaya Kec. Telukjambe Timur, Karawang.
Pahanya bengkak bekas dipukul bapak kandungnya, ketika dia berusaha menggaulinya di kamar kontrakan anaknya itu di Telukjambe.
Kemudian Junaedi, orangtua teman sekolahnya Bunga, datang ke rumah Bunga di Desa Karanganyar, Kec. Klari, diceritrakan kejadian yang menimpa Bunga selama bertahun- tahun kepada ibu kandungnya Bunga.
Mendengar cerita dari dari orangtua teman anaknya itu, Sap, ibu tiri korban Bunga melaporkan perbuatan bejad suaminya itu ke Mapolres Karawang.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh di Mapolres Karawang, sejak anggotanya menerima laporan pada 12 Pebruari lalu, pelaku langsung diamankan di tahanan Mapolres Karawang. Sampai Selasa berita ini diturunkan, pelaku masih berada di tahanan Polres Karawang.
Ketika diperiksa di Mapolres Karawang, pelaku mengakui terus terang perbuatannya itu, pada waktu Bunga masih kelas satu SMP, pada waktu dia menetap bersama ibu tirinya di Desa Karanganyar, Klari.
Dia menyetubuhi anaknya iktu berkali-kali, di rumah ibutirinya bahkan dilakukan di rumah kontrakan anaknya di Telukjambe, sampai anaknya itu sekarang berusia 17 tahun dan masih sekolah kelas III SLTA .

Rahmat “Fransiska” Suka Pria dan Wanita
Fransiska Natasya alias Ica, pria yang menipu Umar dengan memanipulasi penampilan dan data-datanya seolah-olah yang bersangkutan adalah wanita, lalu menikah dengan korban, setelah diperiksakan kondisi psikisnya di Polda Metro Jaya memang normal. Namun perempuan jadi-jadian ini memiliki seks ganda yaitu suka dengan pria maupun dengan wanita. Tapi yang lebih dominan dengan pria.
Lebih lanjut, motivasi Ica kawin dengan Umar lebih dari keinginannya untuk menjadi seorang ibu rumahtangga. Namun demikian, pihak Polsek Jatiasih terus memintai keterangan Ica.
Diberitakan sebelumnya, Ica menikah dengan Umar. Namun perkawinan sesama pria ini terbongkar enam bulan setelah perkawinan lantaran warga curiga dengan polah wanita yang selalu mengenakan kerudung ini banyak menyimpan keganjilan.
Diantaranya, jalannya seperti seorang pria. Saat diperiksa ternyata Ica seorang pria dan dalam KTP-nya bernama Rahmat. Gemparlah warga desa Jatisari, Jatiaish, Bekasi setelah mengetahui kalau Ica adalah seorang pria.
Dalam kasus ini lima orang saksi dimintai keterangan. Bahkan sampai terbitnya buku nikah menjadi persoalan. Hingga kini kasusnya tersebut terus bergulir. Petugas masih terus mencari bukti maupun saksi lainnya agar persoalan hukum ini sampai ke pengadilan

KY Temukan Bukti Pelanggaran Kode Etik
Tim investigasi Komisi Yudisial (KY) telah menemukan bukti-bukti pelanggaran kode etik hakim pada gelar perkara Antasari, mulai dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding, hingga kasasi. KY menduga ada pengabaian bukti yang dilakukan hakim. KY pun berencana mengundang para saksi untuk memberikan keterangan terkait bukti-bukti, termasuk Antasari.

Adanya pengabaian bukti penting oleh hakim dalam perkara terpidana kasus pembunuhan berencana Antasari dinilai KY sebagai pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. “Sementara ini, ditemukan ada pengabaian bukti-bukti yang dilakukan hakim di tingkat pertama, banding, dan tingkat kasasi. Ini termasuk pelanggaran kode etik dan perilaku hakim,” ujar Komisioner KY Taufik Rachman Syahuri di Jakarta.

Adanya pengabaian bukti, menurut Taufik, terkait kesaksian tim forensik yang tidak menjadi pertimbangan hakim. Temuan KY seperti menyangkut tidak dihadirkan di sidang baju korban.
Apakah baju korban itu berdarah di bagian dada atau perut itu kan belum jelas. Lukanya di bagian mana sih? Kalau mungkin dari baju kan juga bisa ketahuan,” tutur Taufik.
Ditolak Menteri, KY Mengadu ke Presiden
Komisi Yudisial (KY) mengadu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menolak usul pembentukan deputi KY. Ketua KY Erman Suparman mengatakan, Presiden telah berjanji untuk menindaklanjuti usulan tersebut.

Menurut Erman, usulan tersebut akan dimasukkan dalam revisi perubahan UU KY yang kini sedang dibahas dalam panitia kerja (panja) antara pemerintah dan DPR. Hal itu dikatakannya seusai beraudiensi dengan SBY di Kantor Presiden, Rabu,pekan lalu.

“Satu hal yang kami sampaikan ke Presiden bahwa kami menyayangkan karena ada yang kurang dapat dukungan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara terkait dengan permintaan kami soal Deputi,” kata Erman.

“Presiden begitu merespon dan beliau menginstruksikan kepada Menko Polhukam dan Mensesneg untuk melihat, mengkaji kembali tentang hal itu. Beliau sangat mengapresiasi dan tidak keberatan apabila itu ada. Karena kami pun minta minimal satu,” imbuhnya.

Menurut Erman, deputi KY setingkat dengan panitera di Mahkamah Agung. Fungsinya adalah mengerjakan persoalan teknis.

“Di kami, Sekjen (KY) ini mungkin secara administratif. Nanti deputi urusannya terkait penanganan teknis soal pelaporan dan penanganan laporan masyarakat. Itu fungsi deputi yang diharapkan kepada kelembagaan KY ke depan,” imbuhnya.

Ia memberikan apresiasi terhadap Kementerian Hukum dan HAM yang mengakomodasi semua usulan KY dalam rangka penguatan kelembagaan. Apresiasi itu sudah disampaikan langsung kepada SBY dalam pertemuan tersebut. “Kami pun sampaikan itu kepada Presiden dan memberikan apresiasi kepada Menkumham,” cetusnya. (Nav/OL3)

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s