UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

Pengguna Dana Hibah/Bankes Harus Diperiksa


Pengguna Dana Hibah/Bankes Harus Diperiksa
Bekasi, Pelita RAKYAT
Dana yang dihibahkan pemerintah kepada kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan tertentu harus diaudit penggunaannya. Sebab, tidak mustahil penggunaannya menyimpang. Misalnya, disebutkan dalam rangka menunjang kinerja organisasinya, ternyata diselewengkan oleh pengurusnya.
Demikian disampaikan oleh pendiri Lembaga Analisis Anggaran dan Pengkajian Kebijakan Publik (LAKIP), Suwindak Marbun, menanggapi maraknya kelompok masyarakat penerima hibah dari pemerintah tetapi penggunaannya tidak dilaporkan, kegiatan apa saja yang sudah dikerjakan dengan penggunaan dana tersebut.
“Berdasarkan analisis kami dilapangan, dana hibah dari pemerintah seringkali diartikan sebagai penghasilan pribadi atau kelompok pengurus organisasi penerima dana, dan ini adalah kekeliruan besar” ungkap Suwindak pekan lalu di Bekasi.
Pernyataan tersebut menanggapi adanya laporan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Bekasi tentang dugaan korupsi atau penggelapan dana hibah ke Mesjid. Sebagaimana diketahui, awal Februari lalu Ramli Razak dkk melaporkan Pemerintah Kota Bekasi karena dana yang tertera di dokumen anggaran sebesar Rp 50 Juta, padahal yang mereka terima hanya sebesar Rp 23,5 Juta. Mereka menduga pejabat yang berkaitan pemberian dana hibah korupsi sebesar Rp 26,5 Juta.
Menurut Suwindak, berkurangnya dana yang diterima oleh kelompok penerima dana belum tentu karena korupsi atau penyelewengan, mungkin saja mata anggaran itu dipotong karena terjadi penyesuaian sumber dana. “Justru penerima dana harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang diterimanya, digunakan kemana? Jangan-jangan dianggap sebagai uang pribadi,” pungkasnya.
Berdasarkan catatan, dana hibah kemasyarakatan bantuan sosial yang tercantum dalam APBD 2010, mengalami pemotongan (penyesuaian). Hampir semua penerima dana tidak menerima utuh sebagaimana tercantum dalam mata anggaran.
Berdasarkan penelusuran, pemotongan dana itu lantaran terjadinya kesalahan asumsi saat penetapan anggaran,yakni memprediksi pendapatan terlalu tinggi, sehingga ggaran belanja dipotong, termasuk anggaran pembangunan infrastruktur dan anggaran sekolah.
Suwindak menghimbau agar penyidik dari Kejari lebih hati-hati, tidak terbawa arus adanya thema keagamaan yang diusung oleh pelapor.
Mestinya, kelompok masyarakat yang organisasinya tercantum sebagai penerima dana hibah, melakukan klarifikasi lebih dulu, jika curiga, laporkan ke pimpinannya, bukan melapor ke Kejaksaan.
Namun Demikian, penggiat analisa kebijakan publik ini memaklumi ketidakpuasan masyarakat terhadap birokrasi. “Ini adalah pelajaran berharga bagi pemerintah, agar hati-hati menysun anggaran dan menetapkan pihak yang berhak memperoleh dana hibah,” paparnya. (Red)

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: