UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

Pelaksanaan UU Ketenagakerjaan di Kota Batam Amburadul


Pelaksanaan UU Ketenagakerjaan di Kota Batam Amburadul

Batam, Pelita RAKYAT
Pelaksanaan UU Ketenagakerjaan di Kota Batam amburadul disebabkan karena UU No 13 yang mengatur tentang ketenagakerjaan masih Parsial, serta pengawasan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sangat lemah, hal itu dikatakan Ketua DPC KSPSI Kota Batam Syaiful Badri Sofyan SH kepada Pelita RAKTAR, minggu kemarin.

Syaiful menambahkan, seharusnya pemerintah memiliki konsep yang jelas untuk pengembangan daerah industri di kota Batam, dengan membuat kebijakan agar aturan-aturan ketenaga kerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik, salah satunya konsep yang tidak dimiliki Disnaker Batam yaitu tidak adanya program pemerintah yang bisa meningkatkan keterampilan pekerja di Batam.

Padahal 62 persen APBD Kota Batam berasal dari dunia industri. Seharusnya ada program yang bisa dikembalikan kepada pekerja. Contohnya pembinaan manajemen atau pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

“Untuk K3 misalnya, pekerja harus membayar Rp 7 juta. Padahal seharusnya ada subsidi dari pemerintah untuk hal seperti ini. Setidaknya ada 1 persen APBD itu digunakan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja,” pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Batam belum berjalan baik. pelaksanaan UU tersebut masih amburadul.“Memang UU ini banyak yang parsial. Kadang aturan dibuat tanpa sanksi, dan pengawasannya kurang,” kata Syaiful,

Syaiful mengatakan, saat ini Batam harus segera menyusun Peraturan Daerah (perda) Ketenagakerjaan sebagai peraturan pelaksanaannya. Sehingga isinya sejalan dengan permasalahan yang dihadapi pekerja di Batam.
Syaiful menyebutkan, persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi buruh Batam secara garis besar adalah pelanggaran hak normatif seperti kontrak kerja, jaminan sosial tenaga kerja, dan keselamatan kerja.
Selain itu, masalah upah minimum kota (UMK) yang besarannya masih jauh dari biaya kebutuhan hidup layak (KHL). Hal ini membuat tingkat kesejahteraan buruh di Batam sangat rendah.

“Ini ironis, karena Batam merupakan kota industri. Tapi tingkat capaian persentase UMK terhadap KHL masih jauh. Kalah dengan kota-kota lainya,” katanya.
Hal-hal yang belum tertuang dan diatur secara teknis seharusnya dituangkan dalam Perda yang memiliki ketegasan yang mengikat dan sanksi yang jelas. Tambahnya.
“ kita meminta kepada DPRD Kota Batam, kalau membuat perda tentang ketenagakerjaan itu harus memiliki materi yang betul-betul bisa untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, jangan hanya menjalankan fungsi legislasinya saja” harapnya.

Bentuklah perda yang mempunyai ketegasan yang mengikat dan sanksi yang jelas, bila perlu adanya sanksi pencabutan ijin, denda serta pidana bagi yang melanggar aturan. Untuk itu perlu adanya kajian dan masukan dari element-element yang terkait, seperti serikat pekerja, tegasnya. (Mat)

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: