Bongkar Dana Gempa yang Disunat


Bongkar Dana Gempa yang Disunat

Bandung, Pelita RAKYAT
Dana bantuan korban gempa yang dikucurkan ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat (KKB) terindikasi kuat diselewengkan oleh sejumlah oknum Lurah dan Ketua APDESI setempat. Bahkan, penyelewengan tersebut berbau keterlibatan pihak Departemen Sosial (Depsos).

Karena itulah sejumlah kalangan masih terus mendesak pihak penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan setempat untuk mengungkap kasus ini sampai terang benderang. Warga korban gempa di daerah Cihampelas, Cililin, dan Saguling sangat banyak yang mengeluhkan, karena adanya penyunatan/pemotongan dana bantuan atas hak mereka.

Kronologisnya, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan dari pemerintah pusat (Jakarta) bantuan yang seharusnya diberikan adalah sebesar Rp15 juta untuk setiap warga (KK), yang mengalami Kerusakan Berat (KB). Bantuan itu tidak bisa dikurangi. Namun, sangat ironis dalam prakteknya yang diterima para korban tidak sesuai dengan ketentuan, nilainya bervariasi, nilainya sangat tidak manusiawi yang di berikan pemerintah.

Bukan itu saja. Hal serupa pun menimpa para korban gempa yang mengalami Kerusakan Ringan (KR), yang seharusnya mendapat bantuan sebesar Rp10 juta, kenyataannya sama saja tidak sesuai dengan aturan yang disampaikan sejak awal yang tertuang dalam ketentuan bantuan pemerintah pusat. Tetapi di sunat oleh oknum pemerintah yang tidak bertanggungjawab, yang terlibat didalamnya.

Para korban gempa merasa dibohongi oleh oknum aparat pemerintahan, karena dana bantuan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan dari pusat.
Pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat justru sebaliknya membodohi warganya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari penderitaan rakyatnya. Terlebih, hal tersebut dilakukan oleh sejumlah pejabat pemerintah dengan melibatkan pihak Depsos dan instansi lainnya.

Bahkan mereka mempertanyakannya apa sebenarnya fungsi aparat Depsos tersebut. Pasalnya, dalam penyaluran dana gempa selalu diawasi oleh pihak tertentu. “Mungkin disilah orang kelurahan dan Intansi tidak memikirkan dampak apa yang terjadi di lingkungan masing-masing kelurahan di Kabupaten Bandung Barat ini.

“Kalau pemerintah tahu tidak akan terjadi penyimpangan dana bantuan itu dan keluhan masyarakat sudah terlampau banyak dan ini pun pemerintah tidak jera dalam hal ini mungkin banyak pemerintah yang kebal hukum,” kata warga korban gempa inisial NT, kepada PR.

Menurutnya, masyarakat di daerahnya terlalu lemah dalam pengawasan karena berada di daerah yang jauh dari kota. Dengan begitu, pemerintah sering melakukan penyimpangan dana. Bantuan yang di berikan pemerintah pusat sering tidak sampai ketangan masyarakat.

” Contoh dana bantuan gempa itu hampir setengah di kantongi oleh lurah cihampelas dan itupun intansi yang terkait di dalam misi ini telah menikmati duit rakyat, pemerintah pusat tolanglah kami masyarakat Cihamplas dan saguling kami ini awam tidak tahu hukum bila perlu tangkaplah orang-orang yang masih berkeliaran dan orang yang membohongi kami,” tandasnya. (A.Rahmat/Ram)

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

One thought on “Bongkar Dana Gempa yang Disunat”

  1. BANYAK PENYELEWENGAN:
    CONTOH DIBAWAH ini
    SATU RUMAH DILAPORKAN MENJADI 2 RUMAH
    1.dengan diakui kepemilikan anak
    2.dengan diakui kepemilikan bapaknya.

    DI Kampung Cibiuk Ds Langonsari, Kec. Pameungpeuk
    Kab. Bandung
    terdengar ramai dimasyarakat setempat

    PELAKU 1. ENCENG MISKAT SEBAGAI RW 09 MELAPORKAN 2 ATAU 3
    PELAKU 2. ENTIS PEGAWAI DESA LANGONSARI MELAPORKAN 2

    Bagaimana dan kemana melaporkan orang-orang serperti diatas

    dan masih banyak, yang melaporkan berat padahal sangat ringan,

    kasihan yang Jujur, kerusakan berat malah dapat bantuan ringan
    1,000,000 untuk bayar pegawai juga jauh dari cukup

    2 Juni 2012 03:58

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s