Tuntutan Kasus RSBI Rp 259 Tertunda


Manado, –

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunda sidang dugaan kasus korupsi penyimpangan dana RSBI berbandrol Rp 258.919.167.000 yang menyeret terdakwa Drs HBL alias Hans (53), Selasa (17/07), karena berkas perkaranya tebal sehingga JPU belum selesai menyusun berkas tuntutan.

Majelis Hakim telah memutuskan menunda sidang tuntutan hingga pekan depan. Dalam kasus ini, terdakwa Hans disangkakan telah menyelewengkan dana RSBI SMKN 3 Manado pada tahun 2009. Berawal, ketika SMKN 3 Manado ditetapkan sebagai salah satu SMK yang berpotensi dikembangkan menjadi SMK berstandar internasional sesuai keputusan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Nomor: 0026/C5.3/MN/2005 tanggal 03 Januari 2005. Kemudian turun dana Rp 700 juta yang ditransfer melalui rekening bendahara SMKN 3 Manado pada BRI Manado tanggal 10 Juli 2009.

Selain itu, ada dana pendamping dari Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulut yang diterima di rekening bendahara SMKN 3 Manado pada BRI Manado tanggal 19 November 2009 sebesar Rp 150 juta serta dana pendamping Komite Sekolah yang diterima bendahara sekolah secara bertahap sebesar Rp 46 juta sehingga total dana kegiatan RSBI pada SMKN 3 Manado tahun anggaran 2009 sesuai dana yang masuk pada rekening bank dan termasuk dana dari komite sekolah adalah sebesar Rp 895,9 juta.

Dana pendamping dari Komite Sekolah sejumlah Rp 46 juta digunakan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Kemudian terdakwa sebagai Kepsek SMKN 3 Manado menetapkan tim pengembangan RSBI SMKN 3 Manado dan mengangkat panitia pengadaan peralatan. Akan tetapi, terdakwa telah memerintahkan bendahara menyerahkan sejumlah dana secara bertahap yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukannya.

Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan kerugian negara yang sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulut berjumlah Rp 258. 919.167. 000. Perbuatan terdakwa dijerat dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(@rd)

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s