UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

Ribuan Guru Tuntut Permintaan Maaf Anggota DPRD


Ribuan Guru Tuntut Permintaan Maaf Anggota DPRD

Majalengka, Pelita RAKYAT
Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Majalengka mengadakan aksi solidaritas di halaman DPRD Majalengka menuntut permintaan maaf atas statmen salah satu anggota Komisi D DPRD yang berinisial AI dihadapan media cetak dan elektronik, serta polisi tidak lambat dalam mengusut tuntas kasus yang terjadi di SDN Panjalin Kidul V, Kecamatan Sumberjaya, Massa juga mengancam akan memboikot UN.

Terlihat perwakilan guru membacakan kronologis kejadian pencukuran rambut murid oleh gurunya dan guru oleh orang tua murid yang tidak terima atas tindakan guru tersebut.

Ketua DPRD H Surahman menyatakan, permintaan maafnya atas statemen salah satu anggotanya dari komisi D berinisial AI yang melayangkan statemennya di salah satu media bahwa upaya pengajuan hukum atas tindakan penganiayaan tersebut dinilainya sebagai bentuk arogansi dari para guru.

“Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Majalengka mengungkapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman guru di sini jika memang salah satu anggota kami tersebut terbukti bersalah. Namun ada kemungkinan juga terdapat penyelewengan dari media terkait dalam hal pemberitaannya,” ungkap Surahman di tengah-tengah kerumunan ribuan guru.

Wakil Bupati Majalengka H Karna Sobahi mengatakan, ini tentang disiplin, ketika guru mendisiplinkan anak dan orang tua harus mengerti. Hal tersebut diatur dalam UU No 20 tahun 2009 tentang bagaimana guru mendisiplinkan anak.

“Bupati dan saya sudah melakukan rapat koordinasi beserta kapolres dan kajari untuk menindak lanjuti kasus ini. Dan mereka akan konsisten untuk mengusut secara tuntas,” ujar Wabup Karna.
Sebagai guru saya turut prihatin dengan adanya kejadian ini. Saya juga merasa tersentuh ketika seorang guru dengan niat baik untuk mendisiplinkan anak didiknya tetapi direspon dengan tindakan premanisme.

Ini perlu sosialisasi dari pihak sekolah kepada para orang tua murid bahwa tindakan yang merugikan anak bukan sebuah penganiayaan artinya untuk menegakan kedisiplinan bisa dilakukan dengan cara halus dan tegas. Diingatkan terlebih dahulu terus bisa ditindak. Yang kita sesalkan kenapa tindakan Aop ini direspon dengan premanisme? imbuh Wabup.

Kapolres Majalengka AKBP Lena Suhayati SIK MSi mengatakan, Polres Majalengka sudah bertindak jauh dalam kasus ini, SP2HP sudah 4 kali diluncurkan ke Pa Aop dan PGRI.
“Untuk melengkapi apa yang diminta jaksa kami akan meminta keterangan lebih jauh dari anak pa Iwan serta pa Iwan-nya dan kami juga akan meminta keterangan lebih jauh dari pa Aop,” jelas Kapolres.(dhea)

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: