UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

Pengadaan Inafis Card Rawan Penyelewengan


KABARESKRIM BANTAH ADA KORUPSI

Pengadaan Inafis Card Rawan Penyelewengan

Jakarta, Pelita RAKYAT
Masyarakat diminta menolak Kartu Indonesian Automatic Fingerprint Identification (Inafis Card) yang disiapkan Polri. Pasalnya, proyek pengadaan kartu Inafis seharga Rp 35 ribu dinilai rawan penyelewengan dan tumpang tindih dengan proyek e-KTP.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan, Inafis tumpang tindih dengan e-KTP dan rawan penyelewengan. Sulit menyangkal bahwa Inafis tidak tumpang tindih dengan e-KTP, sebab data yang mau ditampilkan dalam Inafis, semuanya bisa ditampung dalam e-KTP. Sehingga orang akan bertanya-tanya, untuk apa membuat 2 alat pengadaan untuk isi dan keperluan yang sama,” kritik Martin.

“Bisa triliunan rupiah diperoleh dari bisnis ini dengan mudah oleh Polri. Alat-alat pengadaannya pun belum tentu ditenderkan. Makanya sangat rawan penyelewengan. Masyarakat akan mudah menduga bahwa bandar atau kontraktor dibelakang e-KTP jugalah yang bermain dalam pembuatan Inafis ini karena serakah tidak cukup mengeruk keuntungan triliunan dari bisnis e- KTP lalu memainkan lagi Inafis,” katanya.

Pengamat Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, itu kan lucu, sudah ada e-KTP lalu ada juga Inafis. Ini sama-sama untuk identitas. Ini jadinya semacam pungli. Menurut saya karena sudah ada e-KTP, Inafis jadi nggak terlalu penting. “Siapa yang mau urus SIM harus urus Inafis, seperti akal-akalan saja agar yang butuh SIM harus mengurus ini dan bayar. Padahal aturan substantif adanya Inafis itu kan tidak ada. Kalau ada e-KTP, Inafis itu tidak diperlukan. Membuat mubazir anggaran negara,” kritik Feri.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, itu nggak ada guna, semua itu kan sudah ada di e-KTP, ada di SIM, ada di paspor, itu hanya membuat dompet masyarakat tebal, padahal nggak ada uangnya. Masyarakat harus menolak. Peluncuran kartu Inafis menunjukkan sikap otoriter pihak kepolisian. Hal tersebut ditunjukkan dengan mewajibkan masyarakat untuk membuat kartu Inafis sebelum membuat SIM. Menurutnya, hal tersebut melanggar UU. “Hal itu menunjukkan sikap otoriter polisi, karena ini dikaitkan dengan SIM, orang yang mau buat SIM nggak ada undang-undangnya harus buat Inafis,” jelasnya.

Selain itu, sikap otoriter kepolisian juga ditunjukkan dengan tidak adanya sosialisasi sebelum kartu Inafis diluncurkan. “Peluncuran kartu Inafis ini kan tanpa tahap sosialisasi, padahal e-KTP yang tidak jauh berbeda dengan Inafis butuh waktu sosialisasi yang lama, itu juga belum beres. Ini menunjukkan sikap otoriter polisi,” imbuhnya.

Sementara Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Sutarman membantah pernyataan beberapa pihak yang menduga adanya permainan dalam pengadaan kartu tersebut. Ia justru mempertanyakan pernyataan tersebut karena sejatinya pengadaan Inafis sudah berlangsung lama dan transparan.

“Inafis sudah berjalan lama dan anggaran besar-kecilnya itu berdasarkan peraturan pemerintah. Kalau itu bukan korupsi,” tandas Sutarman usai mengikuti serah terima Ketua Komisi Pemillihan Umum (KPU) periode 2007-2012 Abdul Hafidz Anshary kepada Ketua KPU Baru periode 2012-2017, Husni Kamil Manik, di kantor KPU, Jumat (20/4).

Menurut dia, pengadaan Inafis diatur dalam PP No.50 Tahun 2010 dimana dalam praktiknya memungut biaya hingga Rp35 ribu kepada masyarakat, karena PP tersebut mengatur demikian. “Itu kan PP 50 Tahun 2010, disebutkan harganya segitu. Nah waktu itu pengambilan sidik jari itu tidak dikasih kartu, sekarang pelayanan dikasih kartu. Itu sudah lama sekali persoalan itu,” tegas mantan Kapolda Metro Jaya.

Sutarman menyebutkan, pengadaan Inafis sebetulnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia mencontohkan bagaimana seseorang yang sudah memegang kartu Inafis mempercepat proses administrasi manakala suatu waktu akan mengurus surat-surat. Seperti pembuatan Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) yang dikeluarkan kepolisian, maka masyarakat yang sudah memegang Inafis tinggal menunjukkannya kepada petugas. Kartu Inafis memuat nomor rekening, sidik jari, catatan kriminal, surat nomor kendaraan bermotor, nomor paspor, nomor KTP, dan nomor SIM seseorang.

“Kami hanya mengambil sekali, jadi ini peningkatakan pelayanan sebenarnya. Kalau sudah diambil satu suatu saat dia akan membuat SKCK tinggal menunjukkan saja kartunya, ini sudah online. “Bukan hanya menyimpan identifikasi dari orang tersebut, yakni 10 sidik jari kemudian identitas pereorangan. Nah saya sampaikan kemarin kalau mau digunakan, disinkronkan, untuk kepentingan perbankan silahkan, kepentingan KTP, kepentingan pendataan penduduk, kepentingan pajak ya silahkan,” tambah Sutarman.

Pantauan Pelita RAKYAT di Satpas SIM, Daan Mogot, Jakarta Barat, pos pelayanan Inafis. Pos ini berada di dekat pintu utama Satpas SIM dengan warna dominan oranye berukuran 3 x 8 meter. Di dalamnya, pos ini memiliki loket, loket pendaftaran/pengambilan kartu dan loket pembayaran.

Pertama, pemohon mengambil formulir di loket pendaftaran dengan menyiapkan fotocopy KTP. Petugas akan menempelkan KTP pemohon di lembar formulir dan diserahkan ke pemohon untuk diisi. Kedua, pemohon mengembalikan formulir di loket pembayaran dan membayar administrasi sebesar Rp 35.000 melalui rekening Inafis. Namun, saat ini pembayaran masih gratis dan pengisian slip pembayaran hanya simbolisasi.

Ketiga, pemohon mengembalikan slip pembayaran ke loket pembayaran dan salinan slip akan ditempel ke formulir pemohon. Setelah itu, pemohon mengembalikan formulir tersebut ke loket pendaftaran dan menunggu panggilan. Keempat, pemohon yang dipanggil akan bertemu operator untuk diambil fotonya dan setiap sidik jari tangan pemohon. Selain itu, operator akan memperhatikan struktur wajah pemohon seperti hidung, mata, dan rambut untuk diisi ke dalam salah satu kolom data base Inafis. Pos pelayanan Inafis Card di Satpas SIM ini sendiri memiliki lebih dari 8 operator.

Kelima, usai dengan operator pemohon akan diminta menunggu di ruang tunggu. Tidak lebih dari 10 menit, Inafis Card pemohon sudah jadi dan dapat diambil di loket pendaftaran melalui nama pemohon yang tercantum di kaca loket pendaftaran. Ternyata proses mengurus Inafis Card ini hanya memakan waktu 30 menit, karena tidak tampak antrian pemohon yang terlalu mencolok. (Red/Rekson/Simare/berbagai Sumber)

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: