UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

KPK Tuntaskan Dugaan Korupsi Bupati Dedi Mulyadi


KPK Tuntaskan Dugaan Korupsi Bupati Dedi Mulyadi

Purwakarta, Pelita RAKYAT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menuntaskan dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi atas dana Bantuan Bencana Alam (BBA) dan dana Gedung Islamic Center (GIC) anggaran 2003-2004, penyalahgunaan anggaran makan dan minum dan pengeluaran fiktif 27 mata anggaran 2006.

Demikian harapan disampaikan oleh Wakil Bupati Purwakarta Dudung B Supardi, mantan Bupati Purwakarta Lily Hambali Hasan dan sejumlah LSM di Purwakarta yang telah mengirimkan surat pengaduan resmi ke KPK. Surat yang masuk ke KPK adalah pengaduan nomor : 06/GMMP.KOR/08 tanggal 5 Agustus 2008 dan surat KPK RI Nomor : R-91/40/I/2009 tanggal 9 Januari 2009.

Serta atas surat DPC LAKI Purwakarta tertanggal 18 April 2011 Nomor : A.111/RHS/ DPC-LAKI-PWK/ IV/ 2011 (Tanda bukti penerimaan laporan no : 2011-04-00347) tentang dugaan TPK Pembangunan Jembatan Cikao dan temuan dugaan penyalahgunaan APBD 2009 – 2010 sesuai LHP BPK No. : 10 / LHP / XVIII.BDG / 01 / 2011 tanggal 28 Januari 2011.

Menurut Dudung B Supardi, Wakil Bupati Purwakarta bahwa Bupati Purwakarta Dedi Mulaydi telah terlibat atas sejumlah dugaan korupsi BBA dan dana GIC, penyalahgunaan anggaran makan dan minum dan pengeluaran fiktif 27 mata anggaran 2006, dia dalangnya, ujar Dudung kepada Pelita RAKYAT, di Perum Munjuljaya, Selasa (13/3).

“Itu di buktikan di fakta hukum dipersidangan perkara NO.65/ PID.B/2008/PN.PWK, terdapat orang yang memanfaatkan dana Islamic dan Makan Minum yaitu ada nama Lily Hambali (Bupati), Rahmat Gartiwa (Sekda), Entin Kartini (Bendahara) dan Dedi Mulyadi (Wakil Bupati). Dalam kasus itu, tiga tersangka sudah di­ penjara. Tapi satu tersangka lagi belum, yaitu Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta). Kenapa Dedi Mulyadi tidak dijamah oleh hukum?,” kata Dudung bertanya.

Sebelumnya, mantan Bupati Purwakarta Lily Hambali Hasan juga menyampaikan hal yang sama dalam persidangan saat menyampaikan sejumlah keterangan terkait dengan kasus dana Bantuan Bencana Alam (BBA) dan pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) yang menyebutkan, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta terlibat dalam dugaan kasus Tipikor.

“Atas hilangnya uang sekitar Rp 2 miliar dalam anggaran dana BBA itu salah satunya digunakan oleh Dedi Mulyadi, dengan cara meminjam. Namun, hingga akhir tahun 2006 lalu, Dedi tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya sekitar Rp 1,84 miliar”, ujar Lily.

Hal yang sama juga dibenarkan Entin Kartini (mantan bendahara) yang sekarang jadi pesakitan di LP. “ Dedi Muladi (Bupati) yang paling banyak makan anggaran, kenapa dia tidak dijerat hukum. Ini tidak adil buat saya”, ujar Entin saat dipersidangan saat itu.

Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Purwakarta Sofyan Kartasasmita mendesak KPK agar lebih serius menangani semua dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Purwakarta Dedi Mulaydi.

Dikatakannya,  LSM LAKI telah melaporkan sejumlah dugaan kasus korupsi ke KPK. Dia pun lalu menunjukkan Surat Jawaban dari KPK Tanggal 8 Juni 2011, Nomor R – 2221 / 40-43/ 06 / 2011 tentang tanggapan atas pengaduan masyarakat (LSM LAKI).

“Selain itu, terkait dugaan korupsi Dana Islamic Centre sebesar Rp 12.441.022.725 yang diduga Wakil Bupati Dedi Mulyadi (sekarang Bupati) terlibat dalam penggunaan dana tersebut, namun tidak tersentuh hukum berdasarkan pernyataan majelis di persidangan,”ujar Sofyan.

“Juga, dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan langsung Pembangunan Jembatan Cikao dan proyek pembangunan dalam APBD 2009 – 2010 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 9.636.386.497,83.

LSM LAKI sampaikan dan laporkan ke KPK berdasarkan Hasil LHP BPK RI Nomor : 10/LHP/XVIII.BDG/01/2011 tanggal 28 Januari 2011, yang diperkuat oleh keputusan DPRD Purwakarta No : 903/Kep. 07-DPRD/2011 dan ditambah hasil Novum LHP BPK No : 20/LHP/XVIII.BDG/06/2011 Tanggal 23 Juni 2011,”tegas Sofyan.

Adapun, terkait temuan dugaan penyimpangan pembangunan Jembatan Cikao, menurut Sofyan, merujuk dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti dan diperkuat oleh Keputusan DPRD Tk II Kabupaten Purwakarta dengan potensi kerugian sebesar Rp 4.038.446.087.

Sedangkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Barat, Fadil Zumhanna menuturkan penyidik kejati telah memeriksa beberapa saksi dan menyita barang bukti dari kasus Pembangunan Jembatan Cikao yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2 miliar itu. Sedangkan nilai proyek pembangunan jembatan tersebut senilai Rp 4,038 miliar.

“Saya tegaskan kami akan tetap menyidik sampai ke penuntutan. Berhentinya suatu perkara adalah ketika tidak terpenuhinya unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 KUHAP yang menjelaskan tidak lengkapnya dukungan alat bukti. Sedangkan dalam kasus ini alat buktinya sudah cukup,” ungkap dia. (Son)

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: