UNIONPERS
KRIMINAL
PROFIL UNIONPERS

Wabup Purwakarta Tak Jadi Mengundurkan Diri


Purwakarta, Pelita RAKYAT,

Dudung Bachdar Supardi resmi tidak jadi pengunduran diri dari jabatan sebagai Wabup (Wakil Bupati) Purwakarta. Itu dia diputuskan akibat desakan berbagai kalangan masyarakat dan Ketua DPRD Purwakarta yang datang berbondong-bondong ke tempat kediamannya.

Alasan lain karena jabatan yang diemban Wabup saat ini tinggal beberapa bulan ke depan, dan tidak perlu putus di tengah jalan. Selain banyaknya masukan dan saran, dia juga berusaha mempertimbangkan implikasi politik yang terjadi jika pengunduran diri itu jadi dilakukan. Salah satunya pertimbangan kemungkinan adanya pemanfaatan situasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin persoalan hukum selesai.

“Pasca pernyataan pengunduran diri di media massa, mendadak rumah saya banyak kedatangan tamu dari berbagai kalangan. Pada umumnya kedatangan mereka untuk meminta agar saya tidak mundur dari Wabup. Sehingga masukan dan saran dari mereka itulah yang menjadi salah satu pertimbangannya untuk menunda mundur,” kata Dudung saat ditemui di Perumahan Munjuljaya Permai, Selasa (13/3) siang.

Sementara keputusan Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Barat menetapkan status tersangka terhadap Dudung dinilai sangat kontroversial dan sarat politik. Pasalnya, selain pengungkapan tindak pidana kasus korupsi dinilai telah basi karena kelamaan (2006), penuntasan tebang pilih dan Kejati Jabar juga terkesan memaksakan kasus ini diangkat.

Padahal, sebelum kejati Jabar, KPK juga sudah lama mengetahui kasus tersebut yang diketahui dari surat pengaduan nomor : 06/GMMP.KOR/08 tanggal 5 Agustus 2008 dan surat KPK RI Nomor : R-91/40/I/2009 tanggal 9 Januari 2009 serta hasil audit BPK Tahun 2006.

Yang mendorong meminta Dudung untuk tak mundur, karena dimata masyarakat Purwakarta pihak Kejati Jabar telah menyakiti hati masyarakat, hak rakyat tidak dipedulikan dengan menetapkan Dudung B Supardi tersangka. Seolah-olah hukum ditegakkan, padahal yang terjadi adalah sebuah lelucon. Korupsi politik yang merajalela diproduksi setiap saat, tetapi penegakannya tidak jelas. Itu di buktikan di fakta hukum bukti dipersidangan pada putusan perkara NO.65/ PID.B/2008/PN.PWK.

Terdapat orang yang memanfaatkan dana Islamic dan Makan Minum yaitu ada nama Lily Hambali (Bupati), Rahmat Gartiwa (Sekda), Entin Kartini (Bendahara) dan Dedi Mulyadi (Wakil Bupati). “Dalam kasus itu, tiga tersangka sudah di­ penjara. Tapi satu tersangka lagi belum, yaitu Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta). Kenapa Dedi Mulyadi tidak dijamah oleh hukum?. Padahal, kasus korupsi makan minum tahun 2006 terjadi disaat kepemimpinan paket Dedi Mulayadi dan Dudung (wakil bupati dan Bupati). Kenapa Dudung B Supardi yang dikorbankan?. (Rekson)

 

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: