KEJATI JABAR


JELANG PEMILUKADA

Kejati Jadikan Wabup Korban ‘Korupsi Politik’ ?

Purwakarta, Pelita RAKYAT

Sejumlah pengamat politik menilai langka Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat yang menetapkan Wakil Bupati Purwakarta Dudung B Supardi sebagai tersangka adalah “korupsi politik”. Korupsi Politik adalah yang paling jahat dibandingkan korupsi jenis lain. Dalam korupsi politik, hak rakyat tidak dipedulikan. Seolah-olah hukum ditegakkan, padahal yang terjadi adalah sebuah lelucon.

“Korupsi politik yang merajalela diproduksi setiap saat, tetapi penegakannya tidak jelas. Itulah yang menimpah Dudung B Supardi, Wakil Bupati Purwakarta. Maka tak mengherankan, disaat kasus ini diangkat lagi, dimata masyarakat sudah basi, tidak ada lagi unjukrasa seperti yang terjadi awal tahun 2007 saat audit BPK di publikasikan”,

Semua kalangan masyarakat di Purwakarta sudah lama mengetahui bahwa kasus makan minum (mamim) terjadi sejak tahun 2006 sesuai hasil audit BPK. Kenapa Kejati Jabar kembali mengusutnya disaat persiapan Pemilukada Kab Purwakarta tahun 2012  ini dimulai?, apa saja kerjaan penyidik sejak tahun 2006 itu?.

Tak mengherankan jika Wakil Bupati Purwakarta Dudung B Supardi pun mengaku merasa dizalimi. Penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi, dinilai sarat muatan politis.

“Kita minta kejaksaan objektif dan bisa membuka aktor intelektual koruptor di Purwakarta. Saya sudah diza limi. Saya akan mengundur­ kan diri. Saya sudah mengabdi dari tahun 1972, apa hasilnya?. Ini ada un­ sur politis,” tandas Dudung kepada Pelita RAKYAT.

Menurut Dudung, penetapan dirinya menjadi tersangka digulirkan karena ada ke­ pentingan menjelang Pilkada Purwakarta 2012. Dengan mencuatnya ka­ sus tersebut, ada calon bupati lainnya yang merasa diun­ tungkan karena berkurang saingan. “Saya tidak pernah menyatakan mencalonkan diri sebagai bupati. Tapi dari Partai Demokrat me­ nyatakan ingin mencalon­ kan. Setelah itu kasus ini ra­ mai lagi,” katanya.

“Fakta hukum bukti di persi­ dangan dan terangkum pada putusan perkara No.65/ Pid.B/2008/pn.Pwk, ter­ dapat orang yang meman­ faatkan dana Islamic dan Mamin. Saat itu, ada nama Lily Hambali (Bupati), Rah­ mat Gartiwa (Sekda), Entin Kartini dan Dedi Mulyadi (Wakil Bupati). “Dalam kasus itu, tiga tersangka sudah di­ penjara. Tapi satu tersangka lagi belum, yaitu Dedi (Bu­ pati Purwakarta). Kenapa ini tidak dijamah oleh hukum”, ujar Dudung.

Bahkan, Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta atau GMMP sudah melaporkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ke Kejaksaan Agung (Kejangung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, penuntasannya tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Ketua GMMP Hikmat Ibnu Ariel mengatakan, sejumlah saksi di persidangan menyebut Dedi Mulyadi terlibat. Fakta persidangan itu semakin kuat dengan adanya bukti berupa surat pernyataan Entin Kartini, terdakwa dalam kasus tersebut, dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Purwakarta.  Dedi Mulyadi juga tidak pernah dimintai keterangan meski namanya telah beberapa kali disebut oleh saksi di pengadilan.

GMMP antara lain menyerahkan bukti-bukti, rekaman dan transkrip persidangan dua kasus tersebut di Pengadilan Negeri Purwakarta, dan temuan dugaan korupsi dana makan minum. Materi tersebut diterima staf bagian Pengaduan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Direktorat Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tempat terpisah. (Son)

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s