Ajo Sutarjo, Kepala SD Negeri Danau 01


Ajo Sutarjo Bantah Terima ‘Uang Pelicin’ Penerbit

Cikarang, PR – Ajo Sutarjo, Kepala SD Negeri Danau 01, Cikarang, Kabupaten Bekasi dinilai telah melakukan pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena telah melakukan berbagai bentuk kegiatan bisnis yang mengarah pada komersialisasi seperti menerima pendapatan “uang pelicin” atau komisi (persentase/fee) puluhan persen dari pihak penerbit/percetakan hasil jual beli buku pelajaran/LKS setiap semesteran.

Namun, ketika hal itu dikonfirmasi kepada Ajo Sutarjo. Dengan tegas Ajo Sutarjo menjawab melalui telepon, “ Itu nggak benar”, ujarnya membantah singkat. Ditanya berapa puluh persen komisi yang diterima dan guru-guru ikut kebagian nggak fee-nya?, Ajo Sutarjo malahan diam, alias membisu, Kamis, (17/2) siang. Padahal, hasil penelusuran wartawan PR menyebutkan, “ sejumlah orangtua murid menyampaikan keluhan kepada media ini perihal harus membayar buku pelajaran/LKS di sekolah SDN Danau 01, dengan harga berpariasi mulai dari Rp 8ribu hingga Rp 10ribu/pereksemplarnya, belum lagi klo beli paketan, tinggal dihitung saja, “ujar orangtua murid, berinisial NA kepada PR.

Hal yang sama juga diIlustrasi-redaminin guru yang lainnya. “ anak didik membeli buku pelajaran/LKS atas suruhan para guru wali kelas masing masing untuk membeli di warung yang ada disekitar sekolah. Kata siapa sekolah nggak ikut andil, yang benar saja?. Secara logika, nggak ada ceritanya pihak penerbit menjual buku pelajaran ditempat kumuh seperti itu, klo pihak penerbit menjualnya pastinya ditempat Toko buku resmi, yang diaku pemerintah, “tegasnya orangtua murid, minta namanya tidak disebut demi kebaikan anak didiknya.

Anehnya, “slogan sekolah bebas biaya pendidikan masih terpampang di sejumlah sekolah, katanya pemerintah sudah mengucurkan bantuan untuk subsidi pendidikan gratis, tetapi kenapa iya nampaknya bertolak belakang dengan kenyataan. Saya tetap saja masih mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah untuk  membeli buku pelajaran/LKS.

Padahal sebelumnya, Pemerintah Daerah melalui Bupati Kabupaten Bekasi Sa’duddin dengan tegas melarang kegiatan bisnis yang mengarah pada komersialisasi dilungkungan sekolah. Di sektor pendidikan misalnya, Bupati sepertinya tidak mempunyai data-data berapa banyak anak-anak yang tidak sekolah dan putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi. Bahkan, Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak sekolah negeri khususnya jenjang SD yang terlibat bisnis dari pungutan liar (pungli). Kalau ada laporkan ke saya, “ujar Sa’duddin.

Hal yang sama juga dikatakan, Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Fasli Jalal, menegaskan, jika sekolah-sekolah negeri itu terbukti melakukan pungli, maka kepala sekolahnya bisa langsung dipecat. Menurut Fasli, pungli yang dilakukan sekolah negeri bisa dilaporkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, DPRD, ataupun Inspektorat Jendral Kemdiknas. “Bahkan kalau perlu kepala sekolah bisa langsung dipecat. Karena itu bukti kelalaian Kepsek yang telah melakukan pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar Fasli.

Sekolah negeri juga dilarang melakukan berbagai bentuk kegiatan bisnis yang mengarah pada komersialisasi seperti melakukan jual beli buku atau seragam sekolah kepada murid dengan tujuan memperoleh pendapatan. “Bila dana bantuan operasional sekolah (BOS) ada kekurangan, maka harus ditambah oleh pemerintah daerah. Pemerintah juga sudah menetapkan bahwa sekolah negeri tidak ada pungutan lagi. Ditambahkan, harus ada pengawasan terhadap sekolah gratis penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab, jenjang sekolah yang termasuk dalam kategori penerima dana BOS tidak boleh memungut biaya lain apapun,” imbuhnya.

Saya heran, mengapa “tersembunyi”?.Akibatnya, Permendiknas No 2 tahun 2008 pasal 11, tentang larangan guru/sekolah komersial LKS mengalami “error” disini. Ditinjau dari aspek yuridis, penjualan LKS guru merupakan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dari aspek sosiologis, ketentuan larangan penjualan LKS tidak tersosialisasikan dengan baik. Artinya guru-guru tidak paham, bahwa sanksinya bisa dipecat dari PNS.

Dari aspek filosofis, guru seolah kehilangan akal budi dan nurani moral. Permendiknas no 2 tahun 2008 pasal 11, sangat jelas menyebutkan, “Pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, dinas, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan atau kepada satuan pendidikan yang bersangkutan. Jika terbukti akan ditindak sesuai undang-undang, pasal 13, Permendiknas. (tim red)

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s