Bhinneka Tunggal Ika Mandul


Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) Perjuangan Puan Maharani berharap pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa organisasi massa pelaku tindak kekerasan dibubarkan, segera ditindaklanjuti.”Saya berharap pernyataan Presiden Yudhoyono tersebut segera ditindaklanjuti sehingga tidak hanya menjadi retorika,” kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, menanggapi pernyataan Presiden Yudhoyono saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu.Menurut dia, Presiden Yudhoyono sebelumnya juga pernah menyampaikan pernyataan serupa yakni jika ada organisasi massa yang menjadi pelaku kekerasan terhadap kerukunan umat beragama, maka dia akan membubarkannya.”Namun, entah mengapa kekerasan terhadap masyarakat yang terkait dengan kerukunan umat beragama ini terulang lagi,” katanya.Puan Maharani mengimbau perintah Presiden kali ini segera ditindaklanjuti pejabat di bawahnya sehingga kerukunan kehidupan beragama di tengah masyarakat selalu berjalan kondusif tanpa kekerasan.Puan Maharani juga meminta pemerintah mencabut surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri perihal keberadaan Ahmadiyah dan diganti dengan aturan perundangan yang tegas. “Aturan perundangan itu lebih baik jika berbentuk undang-undang,” katanya.Puan juga menilai, SKB tiga menteri perihal keberadaan Ahmadiyah tidak tegas sehingga terjadi wilayah abu-abu.Pada peringatan HPN 2011 di Kupang, NTT, Presiden mengatakan, jika ada kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat resmi yang berulangkali melakukan dan menganjurkan tindakan kekerasan maka aparat keamanan harus membubarkan organisasi tersebut.”Jika ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakuan aksi kekerasan, maka pada para penegak hukum perlu mencari jalan yang sah dan legal, bila perlu untuk pembubaran,” tegasnya.
Ditempat terpisah, Komisi VIII DPR RI akan meminta penjelasan dari Menteri Agama dan Kapolri terkait insiden kerusuhan di Pandeglang dan Temanggung para rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu malam.”Menteri Agama Suryadharma Ali dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir dan sampai saat ini belum ada perubahan,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Menurut dia, rapat kerja antara`Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama dan Kapolri semula mengagendakan meminta penjelasan soal insiden kerusuhan yang terkait dengan kehidupan umat beragama di Pandeglang, Banten.Namun karena terjadi lagi kerusuhan yang terkait dengan kehidupan umat beragama di Temanggung, Jawa Tengah, maka Komisi VIII DPR akan meminta penjelasan insiden kerusuhan di kedua lokasi tersebut.Kerusuhan yang terjadi di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, terjadi setelah sejumlah orang menyerbu sebuah rumah yang diduga menjadi tempat pertemuan jemaah Ahmadiyah, Minggu (6/2).Kerusuhan ini menyebabkan tiga orang jemaah Ahmadiyah meninggal dunia. Kemudian kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah, terjadi ketika pengunjung sidang di pengadilan tinggi marah setelah majelis hakim menjatuh vons terhadap terdakwa penistaan agama.Para pengunjung yang marah kemudian melakukan perusakan terhadap rumah ibadah gereja.Karding mengimbau, agar semua pihak baik Menteri Agama, Kapolri, maupun anggota Komisi VIII DPR memberikan penyataan yangkondusif dan jangan sampai memberikan pernyataan yang kontraproduktif.(ant*)

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

1 thought on “Bhinneka Tunggal Ika Mandul”

  1. Polisi Tetapkan Delapan Tersangka Kasus Kerusuhan Temanggung

    Temanggung – Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Edward Aritonang mengatakan hingga kini ada delapan orang tersangka dalam kasus kerusuhan di Temanggung yang terjadi pada Selasa (8/2) pascasidang penistaan agama dengan terdakwa Anthonius Richmord Bawengan yang divonis lima tahun penjara.

    Kapolda di Temanggung, Rabu menyebutkan, sejumlah tersangka tersebut berinisial NHY, SD, AS, MY, SF, AK, AZ, dan SM.

    “Untuk kepentingan penyelidikan kami tidak menyebutkan nama terang. Para tersangka dari sekitar kota Temanggung, ” katanya.

    Menurut Kapolda, kemungkinan jumlah tersangka bisa bertambah dan penyelidik masih bekerja keras melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku kerusuhan.

    “Bagaimanapun hukum harus ditegakkan, petugas kami terus bekerja keras untuk mengidentivikasi para pelaku,” katanya.

    Ia mengatakan, para pelaku akan dikenakan pasal 170 KUHP tentang perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan kekerasan. Ancaman hukuman maksimalnya lima tahun penjara.

    “Apakah perbuatan tersebut dilakukan secara spontanitas atau terorganisir masih kami teliti,” katanya.

    Kapolda menilai, proses peradilan kemarin berjalan sesuai ketentuan perundangan. Pasal 155 huruf a dan Pasal 156 huruf b tentang penodaan agama dengan tuntutan maksimal lima tahun dan majelis hakim juga memvonis lima tahun.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s