HKBP


Paripurna DPR Dihujani Interupsi Kasus HKBP

SP/Charles Ulag

Kerja Sama Militer RI-Rusia : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (tengah) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Pramono Anung (kiri) disaksikan Ketua FPDI-P Tjahjo Kumolo sebelum mengikuti Rapat Paripurna di GedungMPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9). Sidang membahas kerja sama militer RI-Rusia.

[JAKARTA] Sidang Paripurna DPR, Selasa (21/9), diwarnai interupsi terkait kasus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi, Jawa Barat. Interupsi membuat sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung, dengan agenda pengambilan keputusan terkait kerja sama militer Indonesia-Rusia, tertunda beberapa saat.
Interupsi pertama dilontarkan Anton Sihombing dari Fraksi Partai Golkar (FPG), yang menyorot ketidaktegasan pemerintah terhadap masalah kebebasan beribadah, terkait kasus HKBP. Dia menilai, Perber yang mengatur pendirian rumah ibadah secara substansi melanggar kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi. “Di negara kita ini, lebih susah mendirikan rumah ibadah daripada tempat maksiat. Bagaimana mungkin hak asasi untuk beribadah diusik, sedangkan untuk pendirian tempat maksiat justru mudah,” kata Anton. Pimpinan dewan dan anggota DPR diharapkan tidak tinggal diam dan memperhatikan persoalan tersebut. Anton juga menyampaikan surat yang ditandatangani 60 anggota DPR kepada pimpinan DPR untuk disampaikan kepada pemerintah.
Sementara itu, Melkhias Markus Mekeng mengkritisi sikap pemerintah yang menganggap remeh masalah kebebasan beragama yang terusik dengan kasus HKBP di Bekasi. “Tak ada artinya kita bahas anggaran ini-itu, atau kerja sama ini-itu, kalau ada saudara-saudara kita yang mau beribadah, tapi dilarang, dan kalau boleh kita menginisiasi UU pendirian rumah ibadah, bukan melalui SKB atau peraturan bersama dari menteri,” kata Melkhias yang juga anggota DPR dari FPG.

Tanpa Diskriminasi
Dia menegaskan, jika Indonesia masih mau mengakui negara berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila, maka kebebasan beragama, dalam hal jaminan negara terhadap pemeluk agama dan ibadah menurut agama yang dianut harus ditegakkan tanpa diskriminasi. “Jangan sampai ada peraturan yang justru menciderai hak asasi pemeluk agama dan kebebasan beribadah yang dijamin konstitusi. Saya harap DPR tidak tinggal diam,” ujarnya.
Keprihatinan juga disampaikan Teguh Juwarno, anggota DPR dari FPAN. Menurut dia, kasus HKBP harus diselesaikan dengan hati-hati, karena sensitif dan dapat mengancam kerukunan umat beragama juga keutuhan NKRI. Namun, dia mengingatkan bahwa pendirian rumah ibadah harus tetap diatur dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan, agar tidak memicu konflik yang justru merusak kerukunan umat beragama. ”Kebebasan beragama memang hak, tetapi untuk mendirikan rumah ibadah tetap ada aturannya,” ujar Teguh.
Hal tersebut juga didukung Ansori Siregar, anggota FPKS. Menurut dia, SKB sudah dibahas dengan melibatkan unsur-unsur pimpinan agama-agama di Indonesia, sehingga tak ada yang perlu disalahkan. “Kalau mau diubah silakan, tapi jangan hanya melihat dari satu sisi saja,” ujar Ansori.
Dia menegaskan, SKB yang kemudian diganti dengan Perber dua menteri, justru menjamin kerukunan beragama, dan meredam potensi konflik akibat pendirian rumah ibadah yang tidak terkontrol. [J-9]

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s