Larangan Jual Buku di Kabupaten Bekasi


BUPATI CUKUP PAYUNG HUKUM PERMENDIKNAS
2 Kepala SD Terancan Dicopot dan Dibui

Bekasi, Jayapos News
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) meminta Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) yang ada di masing masing daerah untuk menindak tegas sekolah sekolah yang masih menjual buku pelajaran atau teks pelajaran kepada murid (orangtua murid), dengan menjadikan payung hukum dari Permendiknas No 11 tahun 2005, Permendikanas No 2 Tahun 2008 dan PP 30.

Jika ini serius diterapkan oleh Bupati Kabupaten Bekasi DR. H. Sa’duddin melalui Kepala Dinas Pendidikan, maka dapat dipastikan Kepala SD Negeri Lambang Sari 04, Tri Haryani dan Kepala SD Lambang Sari 2, Apipudin, di Desa Lambang Sari, Lambang Sari, Kabupaten Bekasi di cobot dari jabatannya dan di bisa penjara karena menyalahi jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala SD Negeri Lambang Sari 04, Tri Haryani dengan tegas mengakui pihaknya menjual buku pelajaran jenis buku Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada anak didik, “itu kita jual karena tidak akan ada masalah dikemudian hari sejauh sekolah membutuhkan dan dirapatkan dengan orangtua Murid. Buku ada di sekolah ini juga sepengetahuan Kepala UPTD, “ujar Tri Haryani kepada Jayapos News, diruang kerjanya baru baru ini.

Katanya, “ saya tidak akan takut dan tetap akan menjul buku LKS kepada anak didik dan kalau ada teguran dari dari pihak Dinas Pendidikan saya akan jawab itu dijual karena terlebih dahulu sekolah mendapat persetujuan para orangtua Murid. Namun, ketika Jayapos News meminta bukti hasil rapat dengan para orangtua murid, “ Tri Haryani tak bisa menunjukkan dan mengakui tak ada persetuajuan orangtua murid, namun dari sekelompok orangtua murid saja.

Di singgung soal harga buku LKS, Tri Haryani mengakui dijual kepada anak didik dengan patokan satu eksemplar/ buku seharga Rp 10.000. Artinya, buku LKS dijual kepada anak didik sesuai dengan jenis mata pelajaran atau paketan. Harga satu paket Rp 88.000/murid, “tegas Tri Haryani. Selain sekolah mendapat keuntungan hampir 200 persen dari modal yang dibeli dari percetakan. Tri Haryani juga mengakui mendapat uang persentase atau bagi hasil dari percetakan sebesar 30 persen dari total penjualan buku dalam satu semester”, imbuhnya.

Hal yang sama juga terjadi pada Kepala SD Lambang Sari 2, Apipudin, dengan tegas mengakui ada penjualan buku di lingkungan sekolah. “ Buku di jual di sekolah atas kebijakan kepala sekolah yang lama. Saya hanya meneruskan. Karena saya di sekolah ini sejak bulan Januari 2010. Kalau mau disalahkan salahkan saja kepala sekolah yang lama, “tegas Apipudin berasalan kepada Jayapos News.

Padahal telah diketahui bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) dari Departemen Pendidikan senilai Rp53 . “Jika dana DAK ditambah dengan alokasi dana pendidikan melalui APBD 2010 sebesar Rp5,6 miliar maka jumlahnya mencapai Rp58,6 miliar, naik dari tahun lalu. Dana DAK akan dialokasikan untuk pengadaan perpustakaan, mebeler, buku, pengadaan komputer bagi siswa sekolah dasar (SD), membangun ruang kelas baru, dan laboratorium untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP). Pada tahun ini, pusat memberikan bantuan DAK untuk perpustakaan dan rehab ruang kelas senilai Rp93 miliar untuk skala nasional sesuai dengan keperluan daerah,” katanya Rusdi kepala Dinas Pendidikan, kepada sejumlah wartawan.

Hasil keterangan yang berhasil di himpun Jayapos News, “seperti diketahui, Pemerintah mengeluarkan Permendiknas No.2 Tahun 2008 tentang buku. Melalui permendiknas ini, Depdiknas membeli hak cipta dari penulis dan distribusinya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Depdiknas. Setidaknya Depdiknas mengalokasikan dana sebesar 20 miliar untuk pembelian hak cipta sebanyak 295 jilid buku.
Hingga awal otonomi daerah terjadi di indonesia sangat berdampak pada beban biaya yang ditanggung orang tua siswa, karena buku pelajaran sering berganti dan tidak bisa digunakan secara turun temurun. Pada era ini berbagai masalah penyimpangan mulai banyak terjadi, mulai dari praktek penyuapan penerbit kepada pemerintah, pembelian kertas yang diarahkan kepada perusahaan tertentu hingga maraknya jual beli buku di sekolah.
Selain, Permendiknas No 2 Tahun 2008, Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan Pewrmendiknas No 11 Tahun 2005 karena berbagai penyimpangan semakin menjadi konsumsi publik, praktek jual beli buku di sekolah. Untuk mendukung regulasi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan BOS khusus buku dengan pendanaan sebesar 900 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pembelian buku yang dibagikan secara gratis kepada sekitar 40 juta siswa dengan asumsi nilai buku sebesar Rp. 22.000,00/ siswa (son)

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

4 thoughts on “Larangan Jual Buku di Kabupaten Bekasi”

  1. Mau pinter kok ga boleh beli buku. seyogyanya Permendiknas No 11 tahun 2005, Permendikanas No 2 Tahun 2008 dan PP 30, ini di revisi sajalah. Gimana mau berkualitas pendidikan di negeri kita ini, kalau sekolah tidak boleh mengadakan praktek jual beli buku. sedangkan buku BSE yang jadi rujukan pemerintah untuk sekolah-sekolah negeri kualitas mutu isinya sangat kurang, bisa dikatakan tidak berkualitas baik bahan pembelajaran dan isi. Perlu anda ketahui bahwa dengan adanya praktek jual buku di sekolah memudahkan orang tua siswa untuk pengadaan buku belajar anak. Disamping itu kepemilikan buku sudah jelas jadi milik pribadi, berbeda dengan buku BOS yang nantinya di kembalikan ke sekolah dan siswa tidak bisa menggunakan buku tersebut secara maksimal.

    Gimana mau maju bangsa kita kalau Buku saja dilarang dijual disekolah, padahal buku tersebut menjadi sumber pembelajaran yang terpenting bagi siswa untuk masa kini dan yang akan datang.

  2. Seyogyanya jangan cuma larangan jual buku saja, jual bangku juga tolong diawasi, ini banyak terjadi Pada beberapa sekolah (tidak seluruhnya) di kabupaten bekasi dari tingkat SD, SMP hingga SMA, diperparah lagi dengan belum dipakainya sistim online dalam penerimaan siswa baru, sehingga membuka peluang bagi oknum-oknum dari pihak sekolah untuk berbuat sekehendak hatinya.

  3. Pelarangan penjualan buku berlaku:
    1. Untuk tingkat pendidikan apa saja? SD, SMP, SMU sederajat?
    2. Berlaku untuk sekolah swasta dan negri?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s