UNIONPERS
KRIMINAL
PURWAKARTA

mall sts


Pemerintah Prihatin Terhadap Nasib Korban Gusuran
Kepala Koperasi Mall STS Sebaiknya Dipolisikan

Purwakarta, SENTANA
Drs Mulyana E Gunawan, Kepala Bagian Ekonomi Setda selaku pihak kesatu yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta merasa ikut prihatin terhadap nasib para korban eks Terminal Sadang yang digusur sepihak secara sewena – wena oleh pihak mall STS ( Sadang Terminal Square ).

Rasa prihatin juga disampaikan oleh Wakil Bupati Purwakarta H Dudung B Supardi. Menurutnya, “nanti akan kita perhatikan. Kasihan warga digusur sepihak, mereka adalah penghuni yang sudah puluhan tahun cari nafka disitu. Mall STS baru 3 tahun, “kata Wakil Bupati kepada SENTANA, diruang kerjanya, Rabu (10/11) siang.

Lebih lanjut, Drs Mulyana E Gunawan, Kepala Bagian Ekonomi selaku yang menangani masalah penempatan korban eks terminal Sadang mengatakan, “selama ini warga bisa berdagang ditempat kios itu sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. “ Dimana bekas penghuni kios (9 orang -red) yang berdasarkan surat pernyataan ditempatkan kembali dibangunan pokok STS, dan itu sudah ditandatangani bersama diatas meretai antara warga dan saya selaku mewakili pemerintah (Nota Kesepatan-red), “tegas Mulyana diruang kerjanya disaksikan korban gusuran.

Menurutnya, “tetapi sebelumnya, diminta kepada warga agar membuatkan surat keluhan ke Bupati H Dedy Mulyadi agar semua masalah cepat selesai. Kalau benar pihak STS melakukan pengusuran sepihak tanpa melibatkan Pemerintah, apalagi pemilik kios lagi tidak ada ditempat dan dagangannya diangkut, diamankan dilokasi penyimpanan milik mall STS, sangat menyalahi aturan dan perlu dipertanyakan, “tegas Mulyana.

Sedangkan korban gusuran mengatakan, “semua dagangan kami masih ada di gudang penyimpanan mall STS sampai hari ini. Ada 2 unit kulkas, bermacam merk dagangan, etalase panjang dan lain laninya. Barang itu diakut sendiri oleh pihak Koperasi Mall STS tanpa melibatkan yang punya. Saat itu saya masih ada di Jakarta. Yang memberitahukan dagangan saya diangkut adalah Nurdin yang mengaku Kepala Koperasi STS, dia yang menelepon.

Katanya Nurdin, kios tante di STS mau dikosongkan, “kisah korban. “Loh ko warung saya dikosongkan saya masih di Jakarta?. Selama ini kami menempati kios sudah sesuai dengan aturan Nota Kesepakatan dengan Pemda. “Selama tiga tahun terakhir kios tidak pernah ada masalah. Kenapa sekarang timbul masalah. Ini ada yang tidak beres, saya butuh keadilan. Kepala Koperasi STS akan kami adukan dulu ke polisi karena dia orang yang menelepon memberitahukan warung telah dikosongkan, “tegas korban yang namanya tidak disebut.

Nurdin, Kepala Koperasi STS yang juga orang STS ketika ditemui SENTANA tidak ada ditempat. Menurut Bendahara Koperasi Yepi, “ pengusuran dilakukan kewenangan aturan Koperasi STS sendiri saja. Kami tidak tahu ada Nota Kesepakatan antara korban eks terminal Sadang dengan pihak Pemda Purwakarta. Sehingga dalam melakukan pengusuran tidak melibatkan Pemda. Kalau dikatakan kami sewenang wenang itu silahkan silahkan saja, bukan saya ko yang berwewenang, “ujar Yepi.

Keterangan SENTANA, “ bermacam macam permasalahan ditempat perkulakan mall STS, terus bermunculan. Belum selesai masalah dengan warga pedagang korban eks terminal Sadang. Kini mencuat lagi kasus yang baru. Dimana JS Senjaya, bos PT STS mall (Sadang Terminal Square) sedang digugat oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi karena belum membayar utang tunggakan kios yang nilainya sekitar hampir Rp 2 miliar. Tak tanggung tanggung, lewat gugatan jalur lembaga pradilan ke Kejaksaan Negeri (KN) mau ditempuh.

“Sudah berkali kali diberikan teguran agar mereka menyelesaikan tunggakan upah bagi hasil tempat usaha gedung perbelanjaan mall STS, tetapi mereka susah. Mau tidak mau, Pemerintah akan menempuh lewat jalur lembaga pradilan, “tegas orang nomor satu di Purwakarta ini kepada SENTANA.

Hal yang sama diaminin Wakil Bupati Purwakarta Dudung B Supardi. Menurutnya proses jalur lembaga pradilan adalah pilihan terbaik. Secara teknis tanyakan ke Bagian Hukum, “kata Dudung singkat kepada SENTANA. Sedangkan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Rifai mengatakan, oleh karena pemerintah sudah lama melakukan lanngkah langka selain teguran, sehingga disepakati kasus ini di serahkan ke Kejaksaan. Kita akan minta pihak penegak hukum yang menangih, “katanya.

Lebih jauh Rifai kepada SENTANA menjelaskan teknisnya, “Dengan pihak Kejaksaan sudah ada MoU khusus menangani masalah masalah seperti ini, masalah Perdata, disana ada Kasi Datun Kejaksaan yang dihunjuk. Prosedurnya, Bupati tinggal menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan dengan tugas menangih, semuanya bisa kelar, “tegasnya. Namun ketika ditanya kapan Bupati menyerahkan SKK, Rifai mengatakan lagi proses, “kata Rifai. (SON)

About unionpers

ORGANISASI WARTAWAN UNIONPERS BERDIRI SEJAK TAHUN 2004, AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH, E-mail: unionpers@yahoo.com, REKENING BANK MANDIRI NO : 132 00 1264034-9, CABANG SADANG, PURWAKARTA ATAS NAMA REKSON HERMANTO (BENDAHARA)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

BERITA

%d blogger menyukai ini: