LSM Desak Kajari Periksa Oknum BPN Terlibat Calo


KARAWANG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) desak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Karawang memeriksa oknum-oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) terlibat percaloan. Mereka ditengarai melakukan pungutan liar kepada sejumlah warga desa yang hendak menyertifikatkan tanahnya melalui Program Nasional Sertifikat Tanah (Prona) peruntukan warga miskin.

Modus operandinya, oknum BPN tersebut diduga bekerja sama dengan pihak yang ditunjuk mengkoordinir warga, lalu meminta biaya jutaan rupiah per-pemohon. Warga yang berusaha mengurus sendiripun gigit jari, karena berkasnya ditolak petugas BPN dengan alasan kuota hanya 1.000 permohonan sudah cukup.

“Saya yakin alasan kuota sudah cukup itu hanya akal-akalan oknum untuk mendapatkan uang melalui program itu. Sesuai ketentuan mengurus sertifikat tanah melalui prona tidak dipungut biaya sepeser pun. Tidak ada alasan BPN Karawang tak memroses berkas jika persyaratannya sudah lengkap,” ujar Ketua LSM Komite Independen Pemantau Kinerja Aparatur Negara ( LSM Kipra), ir Adamsari kepada sejumlah wartawan baru baru ini.

Menurut dia, penyertifikatan melalui prona yang sarat dengan pungli bukan hal baru. Tapi terjadi di mana saja saat program ini berjalan. Penyertifikatan lahan melalui program ini menjadi lahan basah bagi oknum BPN untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Adam menyarankan warga kabupaten Karawang yang merasa dirugikan atas pungutan tersebut melaporkan masalah tersebut ke Kejaksaan Negeri Karawang, karena diduga telah terjadi mall administrasi oleh oknum BPN Karawang.

“Saya juga meminta Kepala BPN Pusat segera memerintahkan Inspektur Utama untuk memeriksa oknum-oknum BPN Karawang yang diduga bertindak seperti calo dan mengevaluasi kinerja pejabat setempat karena kuat dugaan melakukan KKN secara bersama sama dengan oknum Kepala Desa dalam pembuatan sertifikat prona ini,” katanya.

Adam tidak habis pikir, sepengetahuannya BPN pusat telah melakukan reforma agraria yakni mengimplementasikan mandat TAP/IX/MPR/2001 dan Keputusan N0 5 MPR/2003 tentang perlunya penataan struktur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil sehingga sengketa pertanahan terselesaikan dan akses masyarakat terhadap tanah berkembang secara adil. Kenapa di pelayanan kantor pertanahan tidak dikelola secara baik. “Tapi pada kenyataannya pelayanannya sangat bobrok. tidak sesuai dengan praktik di lapangan,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahu kalangan wartawan, Program nasional (Prona) tahun 2009 yang digulirkan pemerintah diprioritaskan untuk warga miskin. Alokasi jumlah bidang tanah yang disertifikatkan di Kabupaten Karawang sebanyak 1.000 sertifikat dengan sasaran warga miskin yang tersebar di 8 desa dengan kuota rata rata sebanyak 100 sertifikat.

Sementara itu, Kasie Survey, Pengukuran dan Pemetaan Tanah BPN Karawang, ir Nasrudin yang sekaligus sebagai koordinator program pelaksanaan teknis kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran (Prona) tahun 2009, saat dikonfirmasikan diruang kerjanya mengatakan, pihaknya tidak memungut biaya pembuatan sertifikat Prona, kalau ada temuan wartawan dilapangan ada oknum yang meminta sejumlah dana untuk biaya tersebut, ya itu urusan mereka bukan urusan BPN Karawang,” ujarnya sedikit mengelak atas pertanyaan wartawan.

Dilain tempat, warga makin yang tak bersedia namanya disebutkan, mengatakan, dirinya dipusingkan dengan adanya oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan memasang tarif untuk satu sertifikat prona antara Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. (TIM)

Iklan

Penulis: Harian Warta Nasional

Saya, Rekson Hermanto, Pemimpin Redaksi Harian Warta Nasional mengucapkan selamat datang di website harianwartanasional.com. harianwartanasional.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada bulan Agustus 2014, di bawah manajemen PT. Nasional Tritunggal Jayautama (Koran Harian Warta Nasional). Pada dasarnya harianwartanasional.com menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan koran Harian Warta Nasional. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Kami berbenah dengan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman berita berita aktual, tajam, kristis dan terpercaya dan terus berupaya melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang pemberitaan yang profesional, guna membentuk jati dirinya sebagai “Jurnalist Tangguh”. Hal ini terkait dengan amanat UU PERS No 40 Tahun 1999 yang telah menempatkan posisi dan fungsi “Jurnalis Tangguh” sebagai sosial kontrol yang bebas dari pengaruh pihak manapun, Independen”. Oleh karena itu, keberadaan Website harianwartanasional.com mengimformasikan data yang tersaji di dalamnya dan diharapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi Jurnalis, dalam upaya penegakan hukum di negara kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s