PROSEDUR PENGADUAN


PROSEDUR PENGADUAN

PENDAHULUAN

KEMERDEKAAN pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen. Selain untuk melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers juga berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Untuk maksud tersebut Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut:

Pasal 1

  1. Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat menyangkut pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik atau kasus-kasus pemberitaan pers lainnya.
  2. Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah diajukan ke polisi atau pengadilan.
  3. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis atau datang ke Dewan Pers.
  4. Pengadu wajib mencantumkan nama dan alamat lengkap (nomor telepon, faksimil, email jika ada).
  5. Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai VII, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3521488, faksimil: 021-3452030, Email: dewanpers@cbn.net.id.

Pasal 2

  1. Pihak yang diadukan adalah penanggung jawab media.
  2. Pengadu mengajukan keberatan terhadap berita yang dianggap merugikan dirinya, lembaganya atau masyarakat.
  3. Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media internet menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi dan judul tulisan/program siaran, deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung.

Pasal 3
Pengaduan dapat disampaikan untuk materi jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 4
Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa pengadu dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa yang sah.

Pasal 5

  1. Pengaduan gugur apabila pengadu tidak memenuhi dua kali panggilan Dewan Pers. Pengaduan tersebut tidak dapat diajukan kembali.
  2. Jika pihak yang diadukan sudah dua kali dipanggil tidak datang, Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan.

Pasal 6

  1. Setelah menerima pengaduan, Dewan Pers mengadakan rapat untuk membahas pengaduan.
  2. Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat memanggil dan memeriksa pengadu dan yang diadukan.
  3. Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan tertentu melalui surat-menyurat.
  4. Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat meminta pendapat pakar.

Pasal 7

  1. Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian.
  2. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan.

Pasal 8

  1. Keputusan Dewan Pers berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) ditetapkan melalui Rapat Pleno.
  2. Pemberitahuan Keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka.

Pasal 9

  1. Perusahaan pers yang diadukan wajib melaksanakan dan memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers di media bersangkutan.
  2. Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu

————————————————————————————————-

PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

PENDAHULUAN

KEMERDEKAAN pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen. Selain untuk melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers juga berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Untuk maksud tersebut Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat menyangkut pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik atau kasus-kasus pemberitaan pers lainnya.
(2) Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah diajukan ke polisi atau pengadilan.
(3) Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis atau datang ke Dewan Pers.
(4) Pengadu wajib mencantumkan nama dan alamat lengkap (nomor telepon, faksimil, email jika ada).
(5) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai VII, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3521488, faksimil: 021-3452030, Email: dewanpers@cbn.net.id.

Pasal 2

(1) Pihak yang diadukan adalah penanggung jawab media.
(2) Pengadu mengajukan keberatan terhadap berita yang dianggap merugikan dirinya, lembaganya atau masyarakat.
(3) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media internet menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi dan judul tulisan/program siaran, deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung.

Pasal 3

Pengaduan dapat disampaikan untuk materi jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 4

Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa pengadu dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa yang sah.

Pasal  5

(1) Pengaduan gugur apabila pengadu tidak memenuhi dua kali panggilan Dewan Pers. Pengaduan tersebut tidak dapat diajukan kembali.
(2) Jika pihak yang diadukan sudah dua kali dipanggil tidak datang, Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan.

Pasal 6

(1) Setelah menerima pengaduan, Dewan Pers mengadakan rapat untuk membahas pengaduan.
(2) Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat memanggil dan memeriksa pengadu dan yang diadukan.
(3) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan tertentu melalui surat-menyurat.
(4) Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat meminta pendapat pakar.

Pasal 7

(1) Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian.
(2) Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan.

Pasal 8

(1) Keputusan Dewan Pers berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) ditetapkan melalui Rapat Pleno.
(2) Pemberitahuan Keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka.

Pasal 9

(1) Perusahaan pers yang diadukan wajib melaksanakan dan memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers di media bersangkutan.
(2) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.

Disetujui dalam Rapat Pleno Anggota DEWAN PERS di Bogor, pada hari Minggu tanggal 25 bulan November tahun 2007

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA., Ketua DEWAN PERS
Sabam Leo Batubara, Wakil Ketua DEWAN PERS
Abdullah Alamudi, Anggota DEWAN PERS
Bambang Harymurti, Anggota DEWAN PERS
Bekti Nugroho, Anggota DEWAN PERS
Garin Nugroho, Anggota DEWAN PERS
Satria Naradha, Anggota DEWAN PERS
Wikrama Iryans Abidin, Anggota DEWAN PERS
Wina Armada Sukardi, Anggota DEWAN PERS

Dikutip dari http://www.dewanpers.org

2 thoughts on “PROSEDUR PENGADUAN”

  1. di daerah kami Kec. Abung Timur Lampung Utara banyak preman yang berkedok wartawan sering memalak para kepala sekolah…..dan datang secara bergerombol
    ada anjuran untuk menanyakan identitas wartawan, tapi jika ditanya mereka malah marah2 dan naik pitam…bahkan ada yang mengeluarkan senjata tajam…..mereka bilang mereka adalah wartawan dari surat kabar Media Merdeka dan FOKUS SUMATERA. tapi setelah saya cek di bagian redaksi nama mereka tak tercantum…. mohon bantuannya gimana caranya agar wartawan gadungan tersebut tidak mengganggu sekolah2 yang ada di Lampung Utara…karena itu sangat mengganggu KBM kami…terima kasih

  2. Tolong bantuannya. Kami putra-putri daerah Labuhanbatu Utara merasa di kucilkan terhadap kegiatan Tidak jujur dlm penerimaan CPNS yg brasal dari Pjs.Bupati Labuhanbatu Utara Bpk. Daudsyah. Kegiatan ini dilakukan secara trsembunyi. Bpk. Daudsyah selaku Pjs.Bupati Labuhanbatu Utara memerintahkan kpd oknum2 PNS yg dprcayakan untk membuat tarif:
    S1 : 100 JUTA.
    D3 : 75 juta.
    Kami merasa ini tidak adil, kami pnya kemampuan, tapi hanya karena kami tidak mampu untuk memenuhi tarif diatas karena kami org sederhana. Kami tidak d beri kesempatan. Tolong hentikan semua ini. Kalau begini terus org2 seperti kami gk akan bisa menjabat d negara ini.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

AKTA NOTARIS : No 01/05/10/2005, MARLIANSYAH, SH

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 539 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: