Sejumlah politikus di Komisi Hukum DPR mulai memunculkan sikapnya mengenai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode mendatang. Mereka menyoroti Ketua KPK, yang dipastikan menjadi Pimpinan kembali,Busyro Muqoddas dan calon pimpinan KPK Yunus Husein.
Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyatakan Busyro bakal sulit terpilih kembali menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015. Busyro dinilai terlalu sering bermanuver yang bernada menyerang DPR. “Saya kira akan sulit dia (jadi ketua),” kata Fahri di gedung DPR kemarin.
Busyro dianggap tidak memperhatikan tugas utamanya dalam memimpin pemberantasan korupsi. Bahkan Fahri berpendapat, jika harus kembali mengikuti tahapan seleksi calon pemimpin KPK seperti peserta lainnya, Busyro dipastikan tidak akan lolos. “Kalau Busyro ini dites lagi, dia enggak bakal lulus. Tapi masalahnya kan enggak dites lagi,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera yang segera digeser ke Komisi VI bidang industri, perdagangan, dan badan usaha milik negara.
Fahri menyayangkan sikap Busyro yang tidak berfokus mengurusi tugas KPK dan malah sibuk berkampanye serta mempermasalahkan gaya hidup politikus. “Kalau Pak Busyro mempersoalkan cara orang berpakaian dan berkendaraan, nanti dia seperti polisi moral di Arab. Itu menandakan dia tak terlalu mengerti mana substansi, mana pinggir,” kata dia.
Lain halnya dengan mantan Ketua PPATK Yunus Husein yang masih harus mengikuti tahap uji kelayakan dan kepatutan sebagai pimpinan KPK di Dewan Perwakilan Rakyat. Informasi yang diperoleh Tempo, menyebutkan adanya gerakan kepolisian untuk mengganjalnya dalam pencalonannya sebagai pimpinan KPK. Walaupun kepolisian RI membantahnya. “Kepolisian tidak akan melakukan penjegalan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Boy Rafli Amar ketika dihubungi di Jakarta kemarin.
Tempo memperoleh informasi saat ini sedang ada gerakan di kalangan kepolisian menjegal Yunus dari kursi calon pemimpin KPK. Para polisi khawatir, jika mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu terpilih, kasus-kasus rekening gendut polisi akan dibongkar.
Boy menyatakan, kepolisian tidak ikut campur dalam proses pemilihan Ketua KPK. Kepolisian mendukung seluruh calon dan menyerahkan kepada DPR dalam proses pemilihannya. Soal rekening gendut polisi, Boy menyatakan kepolisian selalu mendukung pengungkapan kebenaran, termasuk dalam diri kepolisian. Pada saat ini, menurut Boy, kepolisian juga ikut serta dalam penerapan kebijakan anti-korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lembaganya. (tMpO)
