SMP Negeri 6, Purwakarta

Pungli Uang Buku Dari PSB dan Murid
“Bupati Didesak Copot Kepsek SMPN6″

PROGRASIF, Purwakarta
Disosialisasikannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 2 Tahun 2008 tentang larangan sekolah dagang buku pelajaran apapun dilingkungan sekolah ditambah larangan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Purwakarta melalui Dinas Pendidikan rupanya tidak terlalu ditanggapi atau direspon oleh Sekolah yang satu ini. Iya di sekolah SMP Negeri 6, Purwakarta. Kepala SMP Negeri 6, Purwakarta Tubagus Al Subagia bahkan dengan entengnya mengakui benar koperasi sekolahnya menjual/memperdagangkan bermacam jenis buku Lembar Kerja Siswa secara paketan maupun perbiji kepada orangtua murid/anak didik. Selain murid kelas 1,2 dan 3, lebih ironis sekolah ini juga melakukan pungutan liar bagi Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun 2009 berupa uang buku sebesar Rp 115.000/murid. Murid yang lebih 1100 orang jika dikali harga buku paketan, uang rupiah keuntungan yang besar dikemanakan?.

Sekolah dijadikan ladang bisnis. Sontak mendapat reaksi keras atau kritikan tajam berbagai kalangan masyarakat yang dialamatkan kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi supaya berbenah dengan cara membersihkan dunia pendidikan yang dikotori oleh tangan tangan yang tidak bertanggungjawab yang terindikasi demi kepentingan pribadi. “Iya Bupati harus segera memberhentikan/ mencopot Kepala SMP Negeri G Tubagus Al Subagia dari jabatannya jika terbukti bersalah. Kita tahu Bupati Dedi Mulyadi sudah menyebarkan ratusan spanduk/iklan “sekolah gratis tingkat SD dan SMP” di masyarakat. Tetapi kita perlu bukti nyata dari tindakan, jangan hanya slogan dikain panjang saja, “ujar sejumlah orangtua Murid SMPN 6 dan tokoh masyarakat kepada PROGRESIF, Sabtu (11/7).

Kepala SMP Negeri 6 Purwakarta Tubagus didampingi pengurus Koperasi Sekolah membenarkan pihaknya memperdagangkan bermacam buku secara paketan dilingkungan sekolah dengan alasan yang tidak masuk diakal. “Selama ini kita tidak pernah menerima teguran tertulis maupun lisan dari Dinas Pendidikan dan Bupati. Sejauh tidak ada larangan, iya sah sah saja kita memperjual-belikan buku demi kepentingan anak didik dan pengajar. Dimana mana namanya dagang iya pasti ada untung ruginya. Kita pasti untung donk, “ujar bendahara sekolah dan Kepsek Tubagus kepada PROGRESIF diruang tamu, SMP Negeri 6.

Hasil investigasi dilingkungan sekolah menyebutkan, pungutan liar uang buku pelajaran terindikasi telah melakukan tindakan pidana. Kenapa tidak. Untuk meraut banyak rupiah dari hasil penjualan buku pelajaran dari anak didik. Ternyata ada kemungkinan sekolah ini juga menerima uang bonus dari bagi hasi penjulan buku yang disebut uang persentase yang besarnya disepakati antara sekolah dan pengusaha buku. Sejumlah anak didik dari kelas 1 (satu) sampai Kelas 3 (tiga) tidak mengetahui akan larangan jualan buku apapun di sekolah karena pihak sekolah tidak mempublikasikannya. Yang mereka tahu buku pelajaran harus dibeli. Kebijakan bisnis buku itu dilakukan atas inisiatif pihak sekolah dengan segaja melangar aturan yang sudah ada dan pihak sekolah melalui koperasi sekolah telah mendapatkan keuntungan pribadi diluar gaji yang diberikan pemerintah.

Polisi Diminta Penjarakan Oknum Kepsek/Guru Penjual Buku

Para oknum Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP di Kecamatan, Purwakarta harus dipenjarakan jika terbukti melakukan tindak pidana memperdangangkan buku pelajaran kepada orangtua murid demi keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan dunia pendidikan. Jika hal itu tidak dilakukan oleh polisi, besar kemungkinan pungutan liar bisa dibersihkan. Tindakan ini perlu, karena oknum belakangan ini sudah berani menentang kebijakan bupati. Bahkan tak sedikit dari mereka melakukan bisnis dengan mengkaper pengadaan sarana buku melalui warung rokok, rumah penduduk dadakan yang tersebar di sekitar lingkungan sekolah yang dinilai masih ilegal tanpa mengantongi izin usaha, selain tempat bukunya asal asalan.

Hasil pantuan salah satunya ada di wilayah Kecamatan Cempaka, Purwakarta. Disana ditemukan sebuah rumah warga milik inisial Sulis dekat sekolah menegah pertama yang disinyalir dijadikan titipan buku pelajaran dadakan. Ribuan jenis buku pelajaran bermacam judul kiriman beberapa percetakan terlihat numpuk diteras rumahnya untuk dijual kepada ribuan anak didik. Rumah Sulis dimanfaatkan jadi toko buku dadakan menyusul adanya larangan koperasi sekolah jual buku.

Sepintas rumah itu tak tampak seperti tempat penjualan buku, para pejalan kaki yang melintas didepan rumah Sulis tidak akan tahu kalau rumah itu tempat penampungan banyak buku. Wartawan sempat terkecoh kalau melihat rumah Sulis yang tidak ada bedanya dengan jejeran rumah lainnya. Menurut Ani, salah seorang siswi MTs, “yang tahu kalau rumah itu dijadikan toko buku hanya orang tertentu, pemiliknya hanya menjual bukunya kepada satu sekolah saja, “ujarnya.

Pemilik toko buku pelajaran Campaka, Sulis kepada wartawan membenarkan, “buku yang numpuk dirumahnya dijual hanya kepada satu sekolah tertentu yang dihunjuk. Itu setelah menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dan pihak pengusaha buku. Kalau tidak ada kerjasama dengan pihak sekolah dan pengusaha saya tidak akan berani membuka menual buku dirumah. Ini lumayan ada pemasukan tambahan dari pihak percetakan dan juga dari harga buku, “ujar Sulis dirumahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati Dedi Mulyadi dengan tegas melarang jualan buku dilingkungan sekolah. Kalau ketahuan ada sekolah yang dagang buku segera laporkan kesini kita akan tindak tegas. Bila perlu akan dipecat sesuai undang undang yang berlaku. “ujar Kepala Dinas. (TIM)