DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JABAR

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Terdapat 608 sekolah/lembaga penerima dana bantuan pada 3 (tiga) kegiatan yang dibiayai melalui DIPA Ditjen Mandikdasmen TA 2007 belum
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian bantuan senilai
Rp24.896.470.000,00 dari total penyaluran dana bantuan senilai
Rp157.074.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
f. Kopertis Wilayah IV Bandung
Terdapat 16 PTS di wilayah Jawa Barat dan Banten yang belum
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP) senilai Rp175.000.000,00 atau 4,60% dari
total nilai bantuan.
g. Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas Terdapat bantuan block grant Peningkatan Mutu Penjaringan Data Pendidikan dan Pengembangan Pangkalan Data Pendidikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada TA 2007 yang belum dipertanggungjawabkan oleh 3 provinsi dan 20 kabupaten/kota sebesar Rp2.405.000.000,00.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Akad Perjanjian Kerjasama yang menyatakan bahwa penerima block grant wajib membuat laporan kepada pihak pertama mengenai pelaksanaan kegiatan (Laporan Kegiatan) secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan pihak pengelola program tidak mengetahui
efektivitas penggunaan dana subsidi oleh penerima subsidi.
Hal tersebut disebabkan para penerima dana tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai perjanjian pemberian bantuan.
Terhadap permasalahan di atas Depdiknas menjelaskan bahwa sejauh ini
Depdiknas telah mengatur dalam petunjuk pelaksanaan penyaluran block grant mengenai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban namun memang belum ada sanksi yang tegas jika penerima belum menyampaikan laporan.
BPK-RI merekomendasikan Mendiknas agar memerintahkan pimpinan satker terkait untuk menegur secara tertulis penerima bantuan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, supaya segera menyampaikan laporan kepada pimpinan satker terkait.
10. Terdapat penggunaan langsung PNBP pada beberapa PTN
Dana PNBP di perguruan tinggi dikelola dan ditatausahakan oleh Bendahara Penerima yang diterima melalui rekening atas nama rektor/direktur perguruan tinggi dimaksud, dicatat dan dibukukan di BKU dan segera disetor ke Kas Negara.
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan PNBP pada 8 (delapan) perguruan tinggi di wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten senilai
Rp1.267.808.129.898,00 diketahui adanya penggunaan langsung PNBP senilai Rp71.612.655.612,00 dengan uraian sbb :
a. PNBP tidak masuk rekening penerimaan PNBP atas nama rektor
PNBP dari kerjasama dengan pihak ketiga dan hibah Depdiknas diterima
melalui unit organisasi (Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian
Masyarakat atau Fakultas/Jurusan) yang diterima dan ditampung dalam suatu rekening selain rekening penerimaan dana PNBP yang dikelola
Bendaharawan Penerima. Dana tersebut digunakan langsung untuk
membiayai kegiatan dan dikelola di luar sistem APBN.
Hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui adanya PNBP yang digunakan langsung dan tidak masuk melalui rekening penerimaan yang dikelola oleh Bendahara Penerima seluruhnya sebesar Rp49.056.069.362,00 dengan rincian sbb:
Hal tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan PNBP dan realisasi belanja dari penggunaan langsung PNBP kurang dilaporkan dalam LRA masing-masing sebesar Rp71.612.655.612,00.
Hal tersebut terjadi karena: