Halo.. salam kenal semuanya.
Anda cukup panggil saya Son. Saat ini saya masih mencari kerja sambil terus menulis di salah satu koran Harian Nasional terbitan Jakarta.
Biodata singkat :
* TTL : Sibolga, 1 Februari
* Zodiak : Aquarius
* Makanan : Bakso, Nasi Goreng, sambel goreng kentang
* Anak 5 dari 8 bersaudara
Saya suka sekali menulis cerita panjang tentang sejarah pahlawan yang orang tersebut terlupakan disamping tulisan kisah cerita tindak pidana korupsi uang negara melibatkan banyak pelaku. Saya senang sekali menulis dan membaca koran yang memuat tulisan pelaku korupsi masih dalam pencarian (TO).
Kalau dibuat pilihan, Saya lebih suka kerja jadi Detektif bagian pengungkapan kasus karena banyak tangtangan. Saya ingin sekali serius dalam hobi saya ini dan menjadi jurnalistik yang disukai oleh masyarakat karena karya tulisan tajam, kritis dan terpercaya secara profesional, tapi ya.. kita lihat saja nanti. Apalagi, jurnalistik sekarang ini sudah banyak yang takut menulis.
Saya juga belajar digital painting, otodidak. Tapi sulit juga karena saya nggak punya tablet pen atau penmouse (ada yang berminat untuk menyumbang? Hahahaha).
Selain menulis, saya juga suka sekali musik Jepang, terutama YUI, Judy And Mary, SPITZ, dan Siam Shade.
Jangan lupa add saya ya, hehehe.
12
Jul
Pungli Uang Buku Dari PSB dan Murid PROGRASIF, Purwakarta Sekolah dijadikan ladang bisnis. Sontak mendapat reaksi keras atau kritikan tajam berbagai kalangan masyarakat yang dialamatkan kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi supaya berbenah dengan cara membersihkan dunia pendidikan yang dikotori oleh tangan tangan yang tidak bertanggungjawab yang terindikasi demi kepentingan pribadi. “Iya Bupati harus segera memberhentikan/ mencopot Kepala SMP Negeri G Tubagus Al Subagia dari jabatannya jika terbukti bersalah. Kita tahu Bupati Dedi Mulyadi sudah menyebarkan ratusan spanduk/iklan “sekolah gratis tingkat SD dan SMP” di masyarakat. Tetapi kita perlu bukti nyata dari tindakan, jangan hanya slogan dikain panjang saja, “ujar sejumlah orangtua Murid SMPN 6 dan tokoh masyarakat kepada PROGRESIF, Sabtu (11/7). Kepala SMP Negeri 6 Purwakarta Tubagus didampingi pengurus Koperasi Sekolah membenarkan pihaknya memperdagangkan bermacam buku secara paketan dilingkungan sekolah dengan alasan yang tidak masuk diakal. “Selama ini kita tidak pernah menerima teguran tertulis maupun lisan dari Dinas Pendidikan dan Bupati. Sejauh tidak ada larangan, iya sah sah saja kita memperjual-belikan buku demi kepentingan anak didik dan pengajar. Dimana mana namanya dagang iya pasti ada untung ruginya. Kita pasti untung donk, “ujar bendahara sekolah dan Kepsek Tubagus kepada PROGRESIF diruang tamu, SMP Negeri 6. Hasil investigasi dilingkungan sekolah menyebutkan, pungutan liar uang buku pelajaran terindikasi telah melakukan tindakan pidana. Kenapa tidak. Untuk meraut banyak rupiah dari hasil penjualan buku pelajaran dari anak didik. Ternyata ada kemungkinan sekolah ini juga menerima uang bonus dari bagi hasi penjulan buku yang disebut uang persentase yang besarnya disepakati antara sekolah dan pengusaha buku. Sejumlah anak didik dari kelas 1 (satu) sampai Kelas 3 (tiga) tidak mengetahui akan larangan jualan buku apapun di sekolah karena pihak sekolah tidak mempublikasikannya. Yang mereka tahu buku pelajaran harus dibeli. Kebijakan bisnis buku itu dilakukan atas inisiatif pihak sekolah dengan segaja melangar aturan yang sudah ada dan pihak sekolah melalui koperasi sekolah telah mendapatkan keuntungan pribadi diluar gaji yang diberikan pemerintah. Polisi Diminta Penjarakan Oknum Kepsek/Guru Penjual Buku Para oknum Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP di Kecamatan, Purwakarta harus dipenjarakan jika terbukti melakukan tindak pidana memperdangangkan buku pelajaran kepada orangtua murid demi keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan dunia pendidikan. Jika hal itu tidak dilakukan oleh polisi, besar kemungkinan pungutan liar bisa dibersihkan. Tindakan ini perlu, karena oknum belakangan ini sudah berani menentang kebijakan bupati. Bahkan tak sedikit dari mereka melakukan bisnis dengan mengkaper pengadaan sarana buku melalui warung rokok, rumah penduduk dadakan yang tersebar di sekitar lingkungan sekolah yang dinilai masih ilegal tanpa mengantongi izin usaha, selain tempat bukunya asal asalan. Hasil pantuan salah satunya ada di wilayah Kecamatan Cempaka, Purwakarta. Disana ditemukan sebuah rumah warga milik inisial Sulis dekat sekolah menegah pertama yang disinyalir dijadikan titipan buku pelajaran dadakan. Ribuan jenis buku pelajaran bermacam judul kiriman beberapa percetakan terlihat numpuk diteras rumahnya untuk dijual kepada ribuan anak didik. Rumah Sulis dimanfaatkan jadi toko buku dadakan menyusul adanya larangan koperasi sekolah jual buku. Sepintas rumah itu tak tampak seperti tempat penjualan buku, para pejalan kaki yang melintas didepan rumah Sulis tidak akan tahu kalau rumah itu tempat penampungan banyak buku. Wartawan sempat terkecoh kalau melihat rumah Sulis yang tidak ada bedanya dengan jejeran rumah lainnya. Menurut Ani, salah seorang siswi MTs, “yang tahu kalau rumah itu dijadikan toko buku hanya orang tertentu, pemiliknya hanya menjual bukunya kepada satu sekolah saja, “ujarnya. Pemilik toko buku pelajaran Campaka, Sulis kepada wartawan membenarkan, “buku yang numpuk dirumahnya dijual hanya kepada satu sekolah tertentu yang dihunjuk. Itu setelah menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dan pihak pengusaha buku. Kalau tidak ada kerjasama dengan pihak sekolah dan pengusaha saya tidak akan berani membuka menual buku dirumah. Ini lumayan ada pemasukan tambahan dari pihak percetakan dan juga dari harga buku, “ujar Sulis dirumahnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati Dedi Mulyadi dengan tegas melarang jualan buku dilingkungan sekolah. Kalau ketahuan ada sekolah yang dagang buku segera laporkan kesini kita akan tindak tegas. Bila perlu akan dipecat sesuai undang undang yang berlaku. “ujar Kepala Dinas. (TIM)sekolah menengah tingkat pertama (SMP) negeri 6, pasar rebo, purwakarta
“Bupati Didesak Copot Kepsek SMPN6″
Disosialisasikannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 2 Tahun 2008 tentang larangan sekolah dagang buku pelajaran apapun dilingkungan sekolah ditambah larangan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Purwakarta melalui Dinas Pendidikan rupanya tidak terlalu ditanggapi atau direspon oleh Sekolah yang satu ini. Iya di sekolah SMP Negeri 6, Purwakarta. Kepala SMP Negeri 6, Purwakarta Tubagus Al Subagia bahkan dengan entengnya mengakui benar koperasi sekolahnya menjual/memperdagangkan bermacam jenis buku Lembar Kerja Siswa secara paketan maupun perbiji kepada orangtua murid/anak didik. Selain murid kelas 1,2 dan 3, lebih ironis sekolah ini juga melakukan pungutan liar bagi Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun 2009 berupa uang buku sebesar Rp 115.000/murid. Murid yang lebih 1100 orang jika dikali harga buku paketan, uang rupiah keuntungan yang besar dikemanakan?.
28 Jun
Jembatan Timbang Cibaragalan Purwakarta
Pungli Sulit Dicegah di Jembatan Timbang
Melihat beberapa kejadian di atas, agar bisa lolos dari “terkaman” petugas yang haus mel, sopir dibiasakan terlebih dahulu menyediakan uang dari pool/pemberangkatan. Mirip pembayaran di pintu tol.
PURWAKARTA, Sentana – Mencegah pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas Dishub di Jembatan Timbang Cibaragalan, Bungursari, Kab Purwakarta sulit untuk dihentikan selain menutup kembali jembatan tersebut.
” pungutan liar dari sopir melibatkan Preman, warga setempat dan aparat hukum. Sopir Truk menimbang atau tidak menimbang kenderaan asal lewat dari jalan raya sama saja harus bayar sejumlah uang ke petugas dilapangan, “ujar Mamat salah seorang sopir Lintas Jakarta – Bandung.
Padahal sebelumnya pemerintah sudah berupaya untuk mencegah terjadinya pungutan liar oleh oknum-oknum di sejumlah jembatan timbang pemerintah dengan memfungsikan kembali satu jembatan timbang di setiap provinsi di Pulau Jawa. “Tiga provinsi yang akan dibuka kembali jembatan timbangnya adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Demikian diungkapkan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) Soenarno menjawab pers seusai menghadiri peresmian Jembatan Kereta Api Cisomang Lintas Purwakarta-Padalarang oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, Selasa (3/8) di Purwakarta, Jawa Barat.
“Ya, jangan sampai ada pungli (pungutan liar). Kita harus usahakan itu tidak ada di jembatan timbang. Makanya, jembatan timbang difungsikan kembali oleh Departemen Perhubungan satu di tiap provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ujar Menkimpraswil.
Soenarno mengakui, meskipun dapat mencegah terjadinya kerusakan badan jalan dan jembatan akibat adanya kelebihan beban dari sejumlah kendaraan berat, pungli dapat menambah biaya ekonomi tinggi dari perusahaan jasa angkutan. “Benar, karena itu jembatan timbang yang dibuka hanya satu. Kita upayakan itu,” ujarnya.
Permintaan presiden
Dalam sambutan tanpa teks menjelang peresmian Jembatan Kereta Api Cisomang, Purwakarta, Presiden Megawati meminta kepada pemerintah daerah untuk ikut bersama-sama menjaga, mengelola, dan mengamankan sejumlah infrastruktur yang telah dibangun, seperti jembatan dan jalan raya.
Diingatkan, jika infrastruktur yang telah dibangun pemerintah tidak dapat dijaga, maka bukan hanya infrastruktur tersebut yang akan mengalami kerusakan. “Akan tetapi, juga pagu (dana-Red) yang cukup besar yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk membangunnya kembali,” ujarnya.
Jika itu yang terus terjadi, laju pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dipercepat mengingat alokasi dana hanya dialihkan untuk renovasi infrastruktur saja. Dalam kesempatan itu, Presiden Megawati juga menyatakan keprihatinannya terhadap runtuhnya Jembatan Cipunagara di Subang, Jawa Barat, baru-baru ini.
“Ketika saya dengar, saya bertanya, apakah jembatan itu ambrol. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian, melainkan hanya bengkok. Jadi, bukan strukturnya yang salah, tetapi beban yang luar biasa. Oleh karena itu, daerah harus bisa bekerja sama dalam pengelolaannya, penjagaannya, dan pengamanannya,” kata Presiden Megawati.
Jembatan Cisomang yang baru diresmikan Presiden Megawati merupakan salah satu dari enam jembatan yang kini tengah dikerjakan penyelesaiannya untuk jalur rel ganda (double track) kereta api. Dana pembangunan jembatan berasal dari pinjaman Austria melalui Bank Dunia sebesar Rp 144 miliar. (berbagai sumber/sn/net)
26 Jun
Lemahnya Pemberantasan Korupsi
Presiden Yudhoyono Dituding Lemahkan KPK
Jakarta, – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Tudingan itu dinyatakan oleh puluhan orang yang tergabung dalam Perkumpulan Madani Anti Korupsi (Permak) dalam aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Massa mempertanyakan niat di balik pernyataan Yudhoyono tentang KPK sebagai lembaga yang sangat kuat (superbody) dan harus dikontrol.
Dalam pernyataan sikapnya, Ketua Umum Permak, Komar Heriyanto menyatakan, pernyataan Yudhoyono itu dipicu oleh terseretnya kerabat dan orang dekat Yudhoyono dalam kasus tindak pidana korupsi.
“Diduga SBY marah karena orang-orang dekatnya yang bermasalah dengan tindak pidana korupsi ditangkapai KPK,” ungkap Komar dalam pernyataan tertulis.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kekuasaan yang terlalu kuat sangat membahayakan. Yudhoyono menilai, KPK sudah menjadi “power holder” yang luar biasa, kekuasannya sudah terlalu besar.
“Terkait KPK, saya wanti-wanti benar. Power must not go uncheck. KPK ini sudah powerholder yang luar biasa. Pertanggungjawabannya hanya kepada Allah. Hati-hati,” kata Yudhoyono ketika mengunjungi redaksi Kompas dan kemudian diberitakan oleh harian tersebut.(ant)
26 Jun
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JABAR
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Terdapat 608 sekolah/lembaga penerima dana bantuan pada 3 (tiga) kegiatan yang dibiayai melalui DIPA Ditjen Mandikdasmen TA 2007 belum
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian bantuan senilai
Rp24.896.470.000,00 dari total penyaluran dana bantuan senilai
Rp157.074.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
f. Kopertis Wilayah IV Bandung
Terdapat 16 PTS di wilayah Jawa Barat dan Banten yang belum
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP) senilai Rp175.000.000,00 atau 4,60% dari
total nilai bantuan.
g. Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas Terdapat bantuan block grant Peningkatan Mutu Penjaringan Data Pendidikan dan Pengembangan Pangkalan Data Pendidikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada TA 2007 yang belum dipertanggungjawabkan oleh 3 provinsi dan 20 kabupaten/kota sebesar Rp2.405.000.000,00.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Akad Perjanjian Kerjasama yang menyatakan bahwa penerima block grant wajib membuat laporan kepada pihak pertama mengenai pelaksanaan kegiatan (Laporan Kegiatan) secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan pihak pengelola program tidak mengetahui
efektivitas penggunaan dana subsidi oleh penerima subsidi.
Hal tersebut disebabkan para penerima dana tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai perjanjian pemberian bantuan.
Terhadap permasalahan di atas Depdiknas menjelaskan bahwa sejauh ini
Depdiknas telah mengatur dalam petunjuk pelaksanaan penyaluran block grant mengenai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban namun memang belum ada sanksi yang tegas jika penerima belum menyampaikan laporan.
BPK-RI merekomendasikan Mendiknas agar memerintahkan pimpinan satker terkait untuk menegur secara tertulis penerima bantuan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, supaya segera menyampaikan laporan kepada pimpinan satker terkait.
10. Terdapat penggunaan langsung PNBP pada beberapa PTN
Dana PNBP di perguruan tinggi dikelola dan ditatausahakan oleh Bendahara Penerima yang diterima melalui rekening atas nama rektor/direktur perguruan tinggi dimaksud, dicatat dan dibukukan di BKU dan segera disetor ke Kas Negara.
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan PNBP pada 8 (delapan) perguruan tinggi di wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten senilai
Rp1.267.808.129.898,00 diketahui adanya penggunaan langsung PNBP senilai Rp71.612.655.612,00 dengan uraian sbb :
a. PNBP tidak masuk rekening penerimaan PNBP atas nama rektor
PNBP dari kerjasama dengan pihak ketiga dan hibah Depdiknas diterima
melalui unit organisasi (Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian
Masyarakat atau Fakultas/Jurusan) yang diterima dan ditampung dalam suatu rekening selain rekening penerimaan dana PNBP yang dikelola
Bendaharawan Penerima. Dana tersebut digunakan langsung untuk
membiayai kegiatan dan dikelola di luar sistem APBN.
Hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui adanya PNBP yang digunakan langsung dan tidak masuk melalui rekening penerimaan yang dikelola oleh Bendahara Penerima seluruhnya sebesar Rp49.056.069.362,00 dengan rincian sbb:
Hal tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan PNBP dan realisasi belanja dari penggunaan langsung PNBP kurang dilaporkan dalam LRA masing-masing sebesar Rp71.612.655.612,00.
Hal tersebut terjadi karena:
27 Mei
Dedi Mulyadi Diduga Terlibat Korupsi Rp 4,1 Milyar
PURWAKARTA – Badan Musyawarah Putera Daerah Purwakarta, Jawa Barat melaporkan dugaan korupsi Rp 4,1 miliar yang dilakukan Wakil Bupati Dedy Mulyadi (sekarang Bupati Puwakarta).
“Kami minta kasus ini diusut tuntas,” kata Dede Hatta Permana, Ketua Bamus Putera Daerah Putera Purwakarta di Purwakarta baru baru ini.
Menurut Dede, dana yang dikorupsi Dedy bersumber dari bantuan bencana alam sebesar Rp 1,8 miliar, dana alokasi pembangunan gedung Islamic Center Rp 1 miliar, dan dana jamuan tamu Rp 1,3 miliar. Kasus itu terjadi sepanjang tahun 2003 hingga 2006.
Dede mengatakan, dana itu untuk kepentingan pribadi Dedy. Dia mencontohkan, dana proyek Islamic Center digunakan untuk memborong kerudung, kaos berlogo Dedy, baju muslim wanita, baju takwa, baju koko polos dan berlogo Dedy, sarung dan baju khas olah raga silat. Baju ini dibagikan kepada warga untuk kampanye terselubung karena Dedy ingin menjadi bupati pada pemilihan 2008.
Menanggapi tudingan ini, Dedy Mulyadi mengatakan, dirinya tidak akan melayaninya. “Masalah ini kan sedang diproses di Kejaksaan Tinggi. Kita ikuti saja alurnya,” kata Dedy. Dia menyatakan siap dipanggil penyidik kapan saja tanpa harus menunggu ijin presiden. (Sumber Tempo)
27 Mei
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Korupsi?, Mamin Rp 11,86 Milyar Dipetieskan?
PURWAKARTA – Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta atau GMMP sudah melaporkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, sangat disayangkan penuntasannya tidak berjalan seperti yang diharapkan masyarakat. Kuat dugaan ada keterkaitan dengan penahanan Ketua KPK.
Ketua GMMP Hikmat Ibnu Ariel mengatakan, sejumlah saksi di persidangan menyebut Dedi Mulyadi terlibat. Fakta persidangan itu semakin kuat dengan adanya bukti berupa surat pernyataan Entin Kartini, terdakwa dalam kasus tersebut, dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Purwakarta. Tetapi kenapa Dedy Mulyadi tidak ditahan?.
Dedi Mulyadi juga tidak pernah dimintai keterangan meski namanya telah beberapa kali disebut oleh saksi di pengadilan. GMMP antara lain menyerahkan bukti-bukti, rekaman dan transkrip persidangan dua kasus tersebut di Pengadilan Negeri Purwakarta, dan temuan dugaan korupsi dana makan minum. Materi tersebut diterima staf bagian Pengaduan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Direktorat Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tempat terpisah.
“Masyarakat Purwakarta semakin resah, seolah ada permainan dalam penanganan dua kasus tersebut. Kasus dugaan korupsi dana makan minum senilai Rp 11,86 miliar hingga kini juga tidak jelas,” ujarnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyatakan siap memberikan keterangan di persidangan terkait dua kasus tersebut. Ia bahkan tetap akan hadir meski belum ada izin dari Presiden. Kenyataanya Dedi Mulyadi tak pernah hadir.
Adapun Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Wenny Gustiati merasa belum perlu menghadirkan Dedi Mulyadi di persidangan karena belum ada bukti kuat. Ia meminta masyarakat menghormati proses hukum yang berlangsung.
Ketua MA
Massa GMMP juga menilai aneh atas kehadiran Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan di Pengadilan Negeri dan Kantor Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Sabtu pekan lalu. Massa sempat akan berunjuk rasa, tetapi aparat keamanan melarang dengan alasan ketertiban.
“Selama tidak untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung, tidak apa-apa. Tetapi, kita menyayangkannya karena tidak ada relevansi dan sepertinya ada maksud terselubung dari kunjungan itu,” kata Ariel.
Kepada sejumlah wartawan, Bagir Manan menegaskan, kedatangannya hanya untuk jalan-jalan. “Meskipun saya orang Bandung, saya belum pernah berkunjung ke Purwakarta selama menjabat Ketua MA,” katanya.
Ia menolak jika kedatangannya dikaitkan dengan proses hukum yang sedang berlangsung di Purwakarta. “Saya tidak pernah mencampuri urusan pengadilan tingkat bawah karena itu dilarang,” ujarnya.
Sementara itu, sidang kasus bantuan bencana alam dan pembangunan Islamic Center untuk terdakwa Entin kini memasuki agenda pleidoi. Adapun untuk terdakwa Lily Hambali Hasan, mantan Bupati Purwakarta, masih mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi.
Dalam sidang lanjutan yang digelar kemarin, terdakwa Entin dan tim pengacaranya membantah semua tuntutan jaksa. Entin meminta majelis hakim membebaskannya dari semua tuntutan karena bukti-bukti yang disertakan jaksa tidak kuat. (MKN)
Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta atau GMMP melaporkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (14/7). Mereka menilai proses penanganan kasus korupsi dana bantuan bencana alam dan pembangunan Islamic Center senilai Rp 3,793 miliar penuh rekayasa.
Ketua GMMP Hikmat Ibnu Ariel mengatakan, sejumlah saksi di persidangan menyebut Dedi Mulyadi terlibat. Fakta persidangan itu semakin kuat dengan adanya bukti berupa surat pernyataan Entin Kartini, terdakwa dalam kasus tersebut, dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Purwakarta.
Akan tetapi, bukti tersebut tidak disertakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Dedi Mulyadi juga tidak pernah dimintai keterangan meski namanya telah beberapa kali disebut oleh saksi.
GMMP antara lain menyerahkan bukti-bukti, rekaman dan transkrip persidangan dua kasus tersebut di Pengadilan Negeri Purwakarta, dan temuan dugaan korupsi dana makan minum. Materi tersebut diterima staf bagian Pengaduan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Direktorat Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tempat terpisah.
“Masyarakat Purwakarta semakin resah, seolah ada permainan dalam penanganan dua kasus tersebut. Kasus dugaan korupsi dana makan minum senilai Rp 11,86 miliar hingga kini juga tidak jelas,” ujarnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyatakan siap memberikan keterangan di persidangan terkait dua kasus tersebut. Ia bahkan tetap akan hadir meski belum ada izin dari Presiden.
Adapun Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Wenny Gustiati merasa belum perlu menghadirkan Dedi Mulyadi di persidangan karena belum ada bukti kuat. Ia meminta masyarakat menghormati proses hukum yang berlangsung.
Ketua MA
Massa GMMP juga menilai aneh atas kehadiran Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan di Pengadilan Negeri dan Kantor Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Sabtu pekan lalu. Massa sempat akan berunjuk rasa, tetapi aparat keamanan melarang dengan alasan ketertiban.
“Selama tidak untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung, tidak apa-apa. Tetapi, kita menyayangkannya karena tidak ada relevansi dan sepertinya ada maksud terselubung dari kunjungan itu,” kata Ariel.
Kepada sejumlah wartawan, Bagir Manan menegaskan, kedatangannya hanya untuk jalan-jalan. “Meskipun saya orang Bandung, saya belum pernah berkunjung ke Purwakarta selama menjabat Ketua MA,” katanya.
Ia menolak jika kedatangannya dikaitkan dengan proses hukum yang sedang berlangsung di Purwakarta. “Saya tidak pernah mencampuri urusan pengadilan tingkat bawah karena itu dilarang,” ujarnya.
Sementara itu, sidang kasus bantuan bencana alam dan pembangunan Islamic Center untuk terdakwa Entin kini memasuki agenda pleidoi. Adapun untuk terdakwa Lily Hambali Hasan, mantan Bupati Purwakarta, masih mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi.
Dalam sidang lanjutan yang digelar kemarin, terdakwa Entin dan tim pengacaranya membantah semua tuntutan jaksa. Entin meminta majelis hakim membebaskannya dari semua tuntutan karena bukti-bukti yang disertakan jaksa tidak kuat. (Berbagai Sumber/ dikutip dari Kompas)
27 Mei
Tuntaskan, Korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta?
PURWAKARTA – Sejak kepemimpinan Bupati Kabupaten Purwakarta Dedy Mulyadi tindak pidana korupsi semakin mengurita di daerah ini. Angkanya juga tak tanggung-tanggung. Tak heran bila BPK pernah mengangkat daerah ini terkorup se-Indonesia. Uang APBD_APBN sekan-akan seenaknya dipakai oleh mereka pejabat yang punya kebijakan.
Pelaku tindak pidana didaerah ini tidak pernah jera akibat Kepala Daerahnya sendiri (Bupati) dinilai masa bodo (kurang sosialisasi larangan korupsi). Itu terbukti untuk indikasi korupsi makan minum saja angkanya sebesar Rp 11,86 milyar, belum selesai diproses Kejaksaan Negeri. Lagi Proyek Jalan Cilalawi – Lianggunung sebesar Rp 1,1 milyar.
Hari ini kembali indikasi korupsi mencuat lagi. Dimana Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat melakukan audit mendadak ke Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta terkait temuan sebesar Rp 2,4 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menyusul temuan Tim Pemeriksa Khusus Inspektorat Kabupaten Purwakarta 11 mata anggaran kegiatan di Dinas Pendidikan.
“Bendahara Dinas Pendidikan Purwakarta Inisial Ani mengatakan, ” BPK hari ini akan memeriksa saya dan rekan – rekan lainya. Itu karena perbandingan temuan antara BPK dan Kejaksaan. Dimana Kejaksaan angkanya sangat jauh, “kata Ani diruang kerja kepada sejumlah wartawan, baru baru ini. Temuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta yang menyatakan ada sembilan kode rekening gagal bayar senilai Rp3,603 miliar.
Sebaliknya Kepala Inspektorat Kabupaten Purwakarta Hamim Mulyana mengatakan, timnya sudah menelusuri persoalan ini sejak 15 Januari yakni dengan memanggil Bendahara Pengeluaran Disdik Purwakarta Ani Iyar Wiyarni sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas tidak jelasnya pengeluaran uang tersebut.
”Kami sebenarnya sudah memberi toleransi untuk pengembalian uang itu. Namun, berkali-kali dia melanggarnya, sehingga persoalan ini harus diproses di kejaksaan,” ujarnya.
Indikasi korupsi yang terjadi sekarang ini sama persis dengan kejadian yang menimpa mantan Pemegang Kas Setda Purwakarta Entin Kartini untuk dugaan korupsi Gedung Islamic Center dan Dana Bencana Alam (DBA) yang sekarang masih mendekam didalam jeruji besi penjara. ”Sangat sulit uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dikembalikan ke kas daerah. Apalagi kami gagal menyita sertifikat rumah milik bendahara pengeluaran disdik senilai Rp400 juta,”paparnya.
Kemarin, Kepala Disdik Purwakarta Makbul Hidayat dan Kabid Pendidikan Luar Sekolah Disdik Purwakarta Panda Dinata harus menjalani pemeriksaan di ruang Kasi Intel Kejari Purwakarta. Keduanya diharuskan memberikan keterangan seputar persoalan yang dialami instansinya.
Kasi Intel Kejari Purwakarta Fajar Hermanto menyatakan, terlalu dini untuk menyebutkan siapa yang akan menjadi tersangka, karena penyelidikan baru berjalan beberapa hari ini. ”Jangankan penetapan tersangka,untuk menentukan saksinya pun kami belum lakukan,” katanya. (Dari Berbagai Sumber)
Sumber: Harian Seputar Indonesia, Jum’at 06 Februari
27 Mei
LSM Desak Kajari Periksa Oknum BPN Terlibat Calo
KARAWANG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) desak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Karawang memeriksa oknum-oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) terlibat percaloan. Mereka ditengarai melakukan pungutan liar kepada sejumlah warga desa yang hendak menyertifikatkan tanahnya melalui Program Nasional Sertifikat Tanah (Prona) peruntukan warga miskin.
Modus operandinya, oknum BPN tersebut diduga bekerja sama dengan pihak yang ditunjuk mengkoordinir warga, lalu meminta biaya jutaan rupiah per-pemohon. Warga yang berusaha mengurus sendiripun gigit jari, karena berkasnya ditolak petugas BPN dengan alasan kuota hanya 1.000 permohonan sudah cukup.
“Saya yakin alasan kuota sudah cukup itu hanya akal-akalan oknum untuk mendapatkan uang melalui program itu. Sesuai ketentuan mengurus sertifikat tanah melalui prona tidak dipungut biaya sepeser pun. Tidak ada alasan BPN Karawang tak memroses berkas jika persyaratannya sudah lengkap,” ujar Ketua LSM Komite Independen Pemantau Kinerja Aparatur Negara ( LSM Kipra), ir Adamsari kepada sejumlah wartawan baru baru ini.
Menurut dia, penyertifikatan melalui prona yang sarat dengan pungli bukan hal baru. Tapi terjadi di mana saja saat program ini berjalan. Penyertifikatan lahan melalui program ini menjadi lahan basah bagi oknum BPN untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Adam menyarankan warga kabupaten Karawang yang merasa dirugikan atas pungutan tersebut melaporkan masalah tersebut ke Kejaksaan Negeri Karawang, karena diduga telah terjadi mall administrasi oleh oknum BPN Karawang.
“Saya juga meminta Kepala BPN Pusat segera memerintahkan Inspektur Utama untuk memeriksa oknum-oknum BPN Karawang yang diduga bertindak seperti calo dan mengevaluasi kinerja pejabat setempat karena kuat dugaan melakukan KKN secara bersama sama dengan oknum Kepala Desa dalam pembuatan sertifikat prona ini,” katanya.
Adam tidak habis pikir, sepengetahuannya BPN pusat telah melakukan reforma agraria yakni mengimplementasikan mandat TAP/IX/MPR/2001 dan Keputusan N0 5 MPR/2003 tentang perlunya penataan struktur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil sehingga sengketa pertanahan terselesaikan dan akses masyarakat terhadap tanah berkembang secara adil. Kenapa di pelayanan kantor pertanahan tidak dikelola secara baik. “Tapi pada kenyataannya pelayanannya sangat bobrok. tidak sesuai dengan praktik di lapangan,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahu kalangan wartawan, Program nasional (Prona) tahun 2009 yang digulirkan pemerintah diprioritaskan untuk warga miskin. Alokasi jumlah bidang tanah yang disertifikatkan di Kabupaten Karawang sebanyak 1.000 sertifikat dengan sasaran warga miskin yang tersebar di 8 desa dengan kuota rata rata sebanyak 100 sertifikat.
Sementara itu, Kasie Survey, Pengukuran dan Pemetaan Tanah BPN Karawang, ir Nasrudin yang sekaligus sebagai koordinator program pelaksanaan teknis kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran (Prona) tahun 2009, saat dikonfirmasikan diruang kerjanya mengatakan, pihaknya tidak memungut biaya pembuatan sertifikat Prona, kalau ada temuan wartawan dilapangan ada oknum yang meminta sejumlah dana untuk biaya tersebut, ya itu urusan mereka bukan urusan BPN Karawang,” ujarnya sedikit mengelak atas pertanyaan wartawan.
Dilain tempat, warga makin yang tak bersedia namanya disebutkan, mengatakan, dirinya dipusingkan dengan adanya oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan memasang tarif untuk satu sertifikat prona antara Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. (TIM)
27 Mei
Operasi Pungli 24 Jam Kerja di Jembatan Timbang
Petugas DLLAJR (Dishub) di Jembatan Timbang Cibaragalan, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta masih terus berpestapora (bersenang-senang) menikmati enaknya hasil meminta uang para sopir angkutan barang, saat kendaraan melintas. Tak ada yang bisa lolos. Semuanya sopir Truk harus bayar Rp10 ribu-50 ribu. Itu mereka lakukan selama 24 jam/ hari dan setiap hari tidak ada liburnya.
Bahkan untuk menambah pemasukan mereka petugas, berbagai cara diperagakan untuk mengeluarkan kocek sopir. Mulai dari berat kenderaan, surat-surat jalan akan selalu ada masalah. Pengemudi yang bijak mau harus bawah uang. Kalau tidak, permasalahan mulai ketebalan ban kenderaan, jumlah baut ban, jumlah lampu, ban serep dan sebagainya akan dipermasalahkan. Anehnya, mata sopir juga dilihat. Kalau terlihat kurang tidur, maka dia harus mengeluarkan uang. Kalau anda tidak memberikan sejumlah uang, kenderaan anda akan ditahan.
Pengakuan petugas DLLAJR ke wartawan, “pungutan ini untuk kita semuanya bukan kami saja. KOORDINASI dengan aparat lainnya seperti TNI, POLRI dan Preman harus berjalan. Kalau kami tidak melakukan seperti itu, terus uang untuk aparat dengan jumlah ratusan orang perhari dari mana uangnya. Artinya uang yang dipungut dari para sopir itu untuk dibagi bagi selanjutnya sisanya kita kasihkan ke pimpinan, “tegas sejumlah DLLAJR yang namanya tak dicantumkan, baru baru ini.
Ahmad (43) saah seorang Sopir Truk Jakarta-Subang berharap kepada pejabat yang berwewenang supaya memberikan sangsi tegas. “Kalau saya melihat, sebaginya semua petugas yang sekarang dilakukan penyegaran (dipindahkan) dengan petugas yang baru. Petugas disini sudah karatan lebih dari 5 tahun keatas yang kerjanya hanya makan uang pungli. Kasihan anak istri mereka yang dibesarkan dari uang seperti ini, pintanya.
Kepala Jembatan Timbang Cibaragalan tidak ada ditempat ketika hendak dikonfirmasi. Oleh petugas lainnya, “pimpinan sangat jarang ada disini. Kalau datang paling sebentar saja. Usai ngambil uang beliau langsung pergi lagi. Kalau duduk dua jam dikursinya itu sudah termasuk sangat lama artinya lagi ada problem yang dikerjakan. (TIM)
karena Tak heran jika kenderaan Truk semuanya harus membayar para centeng-centeng jembatan timbang dengan nilai uang bervariasi mulai Rp 10 ribu – 50 ribu.
26 Mei
Megawati
Megawati Institute – ”Percepatan Jalan Menuju Kemakmuran” inilah tema pidato yang disampaikan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didepan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Hotel Four Seasons Jakarta pada hari Jumat 13 Februari 2009. Dalam pidatonya Megawati menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki dua dimensi penting yang saling berkaitan yaitu adanya pertumbuhan (growth) baik dalam kualitas maupun kuantitas dan adanya proses perubahan (changes) diberbagai bidang kehidupan sosial budaya, ekonomi/bisnis maupun politik menuju kearah yang lebih baik. Kedua dimensi tersebut harus berjalan seiring dan saling bersinergi. Karena kelambatan pada salah satu dimensi akan memunculkan ketidakseimbangan (disequilibrium), yang lambat laun akan menimbulkan tantangan (challenges), ancaman (threats) bahkan berujung pada bahaya (dangers) terhadap upaya keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri.
Indonesia sebagai negara besar telah memiliki arahan yang dirumuskan oleh para founding fathers dalam menuju cita-cita luhur tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tertuang di pembukaan UUD 1945 berikut pasal-pasal didalamnya seperti pasal 33 dan 34. Yang merupakan landasan ideologis kebijakan ekonomi yaitu : (1) Memajukan kesejahteraan umum, (2) Mencerdaskan kehidupan bangsa, Serta (3) Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip dasar tersebut menunjukan adanya unsur kemandirian yang sangat kental dengan sifat inklusif yaitu dari semua, oleh semua, dan untuk semua. Dan juga berdasarkan modal dasar yang dimiliki (SDA dan SDM).
Dalam kesempatan ini Megawati juga mengatakan pembangunan ekonomi Indonesia harus sekaligus dapat mengejawantahkan watak dan jati diri sebagai bangsa yang memiliki corak seperti (1) berkepribadian dan berkebudayaan Indonesia, (2) Berjiwa patriotik, (3) Bersemangat gotong-royong, (4) Berjiwa pelopor, dan (5) berbudi luhur, bersahadja dan mengutamakan kejujuran.
Pada pidatonya Megawati Soekarnoputri menyebutkan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi 5 tahun kedepan yang akan digulirkan apabila masyarakat Indonesia memberi kepercayaan kepada PDI Perjuangan untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang sempat tertunda yang pernah dijalankan pada periode 2001-2004. Kebijakan PDI Perjuangan ini disebut dengan kebijakan 2-8, yang dijalankan dengan dua prioritas misi melalui delapan langkah strategis.
Megawati menyatakan bahwa imbas dari krisis keuangan global awalnya dipicu oleh sub-prime mortage cisis di Amerika Serikat. Tetapi faktanya menunjukan bahwa hal itu diperparah oleh ketidakmampuan dan ketidaksigapan pemerintah dalam mengatasi krisis. Meski faktor eksternal berperan penting, sesungguhnya faktor yang tak kalah penting adalah kemampuan untuk mengantisipasi dinamika ekonomi global, membangun tata kelola (governance) yang tepat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitar, dan kemampuan melaksanakan program-program ekonomi yang menuntut koordinasi kuat (strong coordination) dan ketegasan (decisiveness). Megawati juga menyebutkan bukti-bukti perkembangan ekonomi terkini seperti tingkat inflasi yang tinggi, depresiasi nilai tukar, terkoreksinya harga saham gabungan, hilangnya cadangan devisa, dan sebagainya.
Diakhir pidatonya Megawati menghimbau bahwa kita tidak boleh cepat puas diri dengan apa yang sudah kita lakukan, dan berprinsip “good is not enough when better is possible”
26 Mei
Megawati Ungguli SBY
Untuk pertama kali Megawati Soekarnoputri mengungguli popularitas Susilo Bambang Yudhoyono. Survei Indo Barometer 5 Juni-16 Juni 20, dengan 1.200 responden di 33 provinisi, untuk pertanyaan tertutup siapa pilihan calon presiden, 30,4 persen responden memilih Megawati Seokarnoputri, dan SBY 20,7 persen. Pertanyaan terbuka Megawati Soekarnoputri sebanyak 26,1 persen, SBY 19,1 persen. Sementara untuk posisi Wapres, Sri Sultan HB X mendapat urutan tertinggi.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Minggu (29/6/2008). M Qodari belum bisa memprediksi bagaimana gambaran capres pada setahun ke depan. “Memang fluktuatif dan tidak bisa ditebak,� katanya. Dia memberi contoh Wiranto yang sebelumnya sempat turun, tapi kemudian sekarang naik drastis.
Untuk pertanyaan tertutup (pipihan nama sudah ditentukan) untuk pilihan calon presiden 2009 urutannya sbb: Megawati Seokarnoputri 30,4 persen, SBY 20,7 persen, Wiranto 9,3 persen, Sri Sultan 8,8 persen, Gus Dur 6,0 persen, Hidayat Nurwahid 4,9 persen, Amien Rais 4,3 persen, Prabowo 1,8 persen, Sutiyoso 1,3 persen, Jusuf Kalla 1,1 persen dan tidak menjawab 11,4 persen.
Untuk pertanyaan terbuka untuk pilihan calon presiden 2009 urutannya sbb: Megawati Soekarnoputri 26,1 persen, SBY 19,1 persen, Wiranto 7,8 persen, Gus Dur 5,3 persen, Sri Sultan 4,8 persen, Hidayat 3,9 persen, Amien Rais 2,7 persen, Prabowo 1,5 persen, dan nama lain 4,5 persen serta tidak menjawab 24,3 persen.
Sementara itu, pertanyan terbuka untuk posisi wakil presiden yakni Sri Sultan 11,8 persen, Jusuf Kalla 10,7 persen, Hidayat Nurwahid 7,8 persen, Wiranto 4,1 persen, Yusril Ihza Mahendara 3,3 persen, Prabowo 3,0 persen, Akbar Tandjung 2,8 persen, Hasyim Muzadi 2,8 persen, nama lain 17,1 persen, dan yang tidak menjawab 36,6 persen.
Untuk pertanyaan tertutup, Sri Sultan 19,9 persen, Jusuf Kalla 12,3 persen, Hidayat Nurwahid 10,7 persen, Prabowo 4,9 persen, Yusril Ihza Mahendra 4,9 persen, Akbar Tandjung 4,6 persen, Jimly Asshiddiqie 4,1 persen, Hasyim Muzadi 4,0 persen, Din Syamsuddin 3,3 persen, Agung Laksono 2,8 persen, Aburizal Bakrie 2,2 persen, Soetrisno Bachir 2,1 persen, Surya Paloh 1,6 persen, Fadel Muhammad 1,2 persen, Gamawan Fauzi 0,8 persen, Adang Daradjatun 0,7 persen, Hatta Rajasa 0,4 persen, Tifatul Sembiring 0,1 persen, dan Suryadharma Ali 0 persen. Sedangkan sisanya yang tidak menjawab 23,6 persen.
Kenaikan signifikan diraih Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Sebelumnya, popularitas mantan Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI itu pada survei Desember 2007, hanya 4,8 persen. Artinya, kenaikan popularitas Wiranto mencapai 4,5 persen. Popularitas Megawati Soekarnoputri juga naik dari 27,4 persen pada survei Desember 2007 menjadi 30,4 persen. Popularitas Sri Sultan sebagai capres juga terus naik dari mencapai 6,3 persen menjadi 8,8 persen. ►Berbagai Sumber
12 Mei
Profil
Halo.. salam kenal semuanya.
Anda cukup panggil saya Son. Saat ini saya masih mencari kerja sambil terus menulis di salah satu koran Harian Nasional terbitan Jakarta.
Biodata singkat :
* TTL : Sibolga, 1 Februari
* Zodiak : Aquarius
* Makanan : Bakso, Nasi Goreng, sambel goreng kentang
* Anak 5 dari 8 bersaudara
Saya suka sekali menulis cerita panjang tentang sejarah pahlawan yang orang tersebut terlupakan disamping tulisan kisah cerita tindak pidana korupsi uang negara melibatkan banyak pelaku. Saya senang sekali menulis dan membaca koran yang memuat tulisan pelaku korupsi masih dalam pencarian (TO).
Kalau dibuat pilihan, Saya lebih suka kerja jadi Detektif bagian pengungkapan kasus karena banyak tangtangan. Saya ingin sekali serius dalam hobi saya ini dan menjadi jurnalistik yang disukai oleh masyarakat karena karya tulisan tajam, kritis dan terpercaya secara profesional, tapi ya.. kita lihat saja nanti. Apalagi, jurnalistik sekarang ini sudah banyak yang takut menulis.
Saya juga belajar digital painting, otodidak. Tapi sulit juga karena saya nggak punya tablet pen atau penmouse (ada yang berminat untuk menyumbang? Hahahaha).
Selain menulis, saya juga suka sekali musik Jepang, terutama YUI, Judy And Mary, SPITZ, dan Siam Shade.
Jangan lupa add saya ya, hehehe.
Terima kasih telah mamp
5 Mei
KAPTEN BONGSU (1)
Jakarta , SENTANA
Sejarah Komandan Batalyon Kesatuan Harimau Mengganas Tapanuli, Kapten Bongsu Pasaribu mulai di angkat oleh pelaku-pelaku sejarah. Ratusan robongan dipimpin langsung Bupati Tapanuli Tengah, Drs Tuani L.Tobing, LVRI Tapteng, Dandim 0211/TT Letkol Kav Albiner Sitompul juga didampingi Panitia Bedah Buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’ yang diketuai Raja Johan Sitompul, tokoh masyarakat serta sejumlah wartawan cetak dan elektronik mendatangi rumah kelurga almarhum dan melihat tugu perjuangan di simpang tiga.
Monumen Perjuangan Kapten Bongsu di Sorkam
Rombongan dalam penyelusurannya mengunjungi tempat makam Komandan Muda Kapten Bongsu Pasaribu, ditempat Makam Pahlawan Sibolga, diteruskan ke tempat monumen perjuangan di Suga-suga, rumah keluarga dan rumah para veteran. “Di desa kelahiran sang komandan, rombongan menyaksikan rumah dan desa tempat kelahiran sang pejuang Kemerdekaan Nasional asal Tapteng itu, serta jembatan dan monumen untuk mengenang perjuangan sang komandan. Bersama rombongan, turut serta penulis buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’, yakni Dr Sudung Parlindungan Lumbantobing, “ujar Riduan Hamzah Pasaribu, Cucunya Kapten Bongsu Pasaribu kepada SENTANA, di Jakarta, Minggu (17/8).
Menurut Riduan Hamza, “pada tahun 1945, usia kapten masih relatif muda. Baru 22-an tahun. Tapi Kapten Bongsu Pasaribu sudah tampil sebagai Komandan Kompani (Kompi). Dua tahun kemudian, saat Agresi Belanda II pecah, Kesatuan Harimau Mengganas Tapanuli yang dipimpinnya sukses membuat pasukan Belanda kocar-kacir. Sekitar waktu satu tahun berjalan yaitu pada Tahun 1946, T.K.R berubah nama (dilebur) menjadi namanya adalah T.R.I dan Kapten Bongsu dipercaya menjadi Komandan Batalyon II (dua). Sayang, ia tertembak tewas dan kepalanya dipenggal putus, dipertontonkan ke masyarakat oleh Belanda di Harakka, Barus, tanggal 3 Maret 1947. Ia gugur di usia 24 tahun. Enam puluh satu tahun kemudian, barulah kisahnya dibukukan.
Bagi pembaca yang belum tahu, mungkin bertanya-tanya, siapa gerangan Kapten Bongsu Pasaribu?. Inilah secuil kisahnya, yang dirangkum SENTANA dari tulisan Riduan Hamza Pasaribu, cucu sang kapten. Delapan puluh lima tahun lalu, seorang bayi laki-laki lahir di Desa Suga-suga, Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing, Tapanuli Tengah, persisnya pada tanggal 15 Juni 1923. Di desa yang berjarak sekitar 25 kilometer dari pusat Kota Sibolga itu, pasangan suami istri yang sedang berbahagia, Raja Pandapotan Pasaribu dan Barita Mopul br L, menamai bayi itu Bongsu Pasaribu.
Katanya, “Bongsu muda merantau ke kota kembang Bandung (Jawa Barat) untuk sekolah tentara. Di Bandung , ia mampu masuk ke Kadester Shcool, hingga tamat. Selanjutnya, setelah tentara Jepang masuk ke tanah air Indonesia , Kapten Bongsu disuruh abangnya pulang kampung ke Hutagodang. Di masa itu, Kapten Bongsu sempat menjadi tentara Gygun dan menyandang pangkat sebagai Gyiusoi (Opsir), di Kota Sibolga.
Singkat cerita, berakhirlah penjajahan Jepang di negara Indonesia . Pemerintah RI di Jakarta melalui Presiden Soekarno Hatta menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Kapten Bongsu kembali aktif lagi berjuang yaitu pada bulan Nopember 1945, dengan membentuk Angkatan Pemuda se-Kota Sibolga di bawah kepemimpinannya. Saat itu Kapten Bongsu terpilih menjadi pejabat Komandan Kompani 1 yang namanya saat itu adalah T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat).
“Sekitar waktu satu tahun berjalan yaitu pada Tahun 1946, T.K.R berubah nama (dilebur) menjadi namanya adalah T.R.I (Tentara Republik Indonesia ) dan Kapten Bongsu dipercaya menjadi Komandan Batalyon II (dua). Hingga akhirnya jabatan Komandan Batalyon II itu diserahterima kepada Marhasam Hutagalung. Sementara itu Kapten Bongsu dipercayakan sebagai pejabat Staf Resimen III dengan Komandan Pandapotan Sitompul. Pada zaman itu, seluruh daerah Tapanuli dipimpin satu Gubernur Militer bernama Dr. Ferdinan Lumban Tobing. Untuk pengamanan daerah-daerah keseluruhan Tapanuli, dibagi atas berbagai sektor pertahanan”,kata sang cucu.
Agresi II Belanda
“Tahun 1947, Belanda melancarkan Agresi II di tanah air di seluruh pelosok Indonesia , termasuk ke Kota Sibolga/Tapteng. Pejabat tertinggi di Tapanuli waktu itu yakni Dr. Ferdinan Lumban Tobing bersama Komandan Sektor IV bernama Maraden Panggabean (Purn Jenderal di Orde Baru), langsung mengistruksikan kepada semua Komandan Raund, untuk mengatur pengamanan di daerahnya masing masing.
Komandan Sektor IV Maraden Panggabean membagi Sektor IV Tapanuli yang dipimpinnya. Kapten Bongsu Pasaribu menjadi satu satunya kepercayaan yang terpanggil dan menjadi Komandan Raund I (Kesatuan Harimau Mengganas) untuk daerah kekuasaan di Sorkam dan Barus (Sibolga).
“Untuk memasuki Kota Sibolga, Belanda terlebih dahulu melakukan penembakan-penembakan dari jarak jauh, melalui pantai lautan Sibolga dengan Kapal Y.T.I Belanda. Perlawanan sengit pun pecah dengan pasukan tentara pejuang Indonesia hingga berminggu-minggu lamanya. Namun karena alat persenjataan pasukan pimpinan Maraden Panggabean terbatas, pasukan terpaksa bersembunyi di hutan untuk menyelamatkan nyawa masing-masing. Akhirnya tentara Kolonial Belanda dapat memenangkan peperangan di Kota Sibolga dan memasuki sudut-sudut kota melalui laut pada tanggal 24 Desember 1948.
“Kapten Bongsu Pasaribu dengan pasukannya kemudian ditugaskan Komandan tertingginya, Maraden Panggabean, untuk bergerak menjaga wilayah Barus dan Sorkam sekitarnya. Kapten Bongsu beserta pasukan pun berangkatlah menuju daerah Sorkam melalui bukit-bukit hutan, hingga sampai ke Kampung Hutagodang di Kecamatan Sorkam, “kata sang cucu melalui tulisannya.
Gugurnya Sang Kapten
“Dalam perjuangannya, pasukan Komandan Kapten Bongsu sering mematahkan operasi-operasi tentara Belanda ke kampung-kampung. Tak senang, Belanda pun memperkuat mata-mata (kaki tangan) yang tersebar di Tapanuli. Untuk daerah Barus dan Sorkam, mata-matanya bernama Tajim Sitanggang, anggota Polisi Belanda. Kapten Bongsu pernah memburu dan menangkap Tajim Sitanggang, dan memperingatkan dirinya agar jangan menjadi mata mata. Tetapi Tajim melarikan diri dan bergabung lagi dengan pasukan tentara Belanda di Pasar Barus.
“Suatu hari, pasukan tentara Belanda melakukan operasi ke Bukit Hasang (Kecamatan Barus), bersama-sama dengan Tajim sebagai penunjuk jalan. Para Komandan beserta pasukan RI, di antaranya Komandan Sektor S bernama Majit Simanjutak dan P Hasibuan dibantu Komandan Raund III bernama Bagun Siregar dan pasukan Komandan Kapten Bongsu mengetahui operasi itu. Pasukan gabungan itu berangkat ke sana untuk melakukan pencegatan di tengah jalan.Tak ayal, perang besar pun pecah. Pertempuran selama satu hari satu malam itu membuat tentara Belanda sempat kocar-kacir terpisah dari pasukanya. Sebagian lagi tidak tentu arah pelariannya. Waktu peperangan yang terjadi pada malam hari itu sangat menguntungkan pasukan gabungan, hingga sebagian tentara musuh kabur dan lari ke pegunungan menuju ke kampung Purbatua. Banyak juga yang lari ke daerah perkampungan Harakka (Panguhalan Rihit).
“Di kampung Harakka, pasukan Kapten Bongsu terus melakukan pengejaran ke tentara Belanda, hingga terjadilah pertempuran sengit selama 3 jam, mulai pukul 09.00 pagi hingga siang pukul 12.00 WIB. “Dapat dikatakan, saat itu pasukan musuh banyak yang tewas. Bahkan musuh tidak berkutik sama sekali, sebagian melarikan diri menyelamatkan nyawa masing masing karena kekurangan perbekalan maupun peluru senjata. Peperangan akhirnya berhenti, dan tidak ada lagi suara tembakan baik dari pihak kesatuan Harimau Mengganas, maupun dari Belanda. Mengira seluruh tentara musuh sudah gugur, kecuali yang melarikan diri, Kapten Bongsu beserta dua orang prajuritnya memutuskan untuk melihat mayat-mayat yang bergelimpangan. Kapten Bongsu turun sendiri mengadakan operasi pembersihan, dengan memeriksa satu per satu mayat tentara musuh.
“Sayang, dia salah perkiraan. Setibanya di sana , ternyata masih ada dua lagi tentara Belanda yang masih hidup, yang sengaja bersembunyi di satu kubangan bekas kerbau. Di kubangan itu, kedua tentara Belanda ditemani Tajim Sitanggang (mata-mata) Belanda.
Melihat Kapten Bongsu berjalan kaki, tentara Belanda yang sembunyi di kubangan langsung melepaskan tembakan. Tembakan bertubi-tubi tersebut berhasil mengenai kaki Kapten Bongsu satu peluru. Sang Kapten pun langsung tersungkur ke tanah. Tak puas, kedua tentara Belanda kembali memuntahkan peluru tepat mengenai kakinya lagi. Kapten Bongsu sempat membalas menembak dari senjatanya, sebelum akhirnya tidak berkutik. Namun seorang tentara Belanda tetap menembak.
“Tidak berapa lama, tentara Belanda datang menghampiri Kapten Bongsu. Selanjutnya, tentara itu mengakhiri hidup Kapten Bongsu dengan cara sadis, yaitu dengan memenggal lehernya sampai putus. Hari itu tanggal 3 Maret 1947. Kepala yang terpisah dengan badan kemudian diangkat, dan dibawa pergi ke Pasar Barus untuk dipertontonkan kepada rakyat. Badannya yang masih tergeletak di tanah ditinggal tergeletak begitu saja di tempat dia dibunuh. Setelah Belanda pergi ke Barus, potongan badannya dari leher ke kaki yang masih tergeletak di hutan, dijemput oleh pasukannya dan dibawa ke kampung Sijungkang. Di sana potongan badan itu dikuburkan.
“Sementara itu, tentara Belanda yang bermarkas di Barus terus mempertontonkan potongan kepala Kapten Bongsu kapada para rakyat dan kepada para tahanan. Maksudnya untuk melemahkan perjuangan pasukan Indonesia di Pasar Barus, agar gerilyanya melemah. Potongan kepala ditenteng dalam karung itu dimulai markas di Harakka sampai ke Kota Barus. Pada hari yang ketiga, potongan kepala Kapten Bongsu dikuburkan di Komplek penjara Barus.
Setelah Bongsu Pasaribu gugur pada tanggal 3 Maret 1949, maka puncuk pimpinan sebagai Komandan Round dipegang sementara oleh Humahe Rambe dan kemudian diganti oleh Muliater Simatupang, tutur, “Riduan Hamza Pasaribu, sang cucu melalui tulisan ke SENTANA. (son)
5 Mei
KAPTEN BONGSU (3)
Jakarta , SENTANA
Komandan Batalyon Harimau Mengganas Tapanuli, Kapten Bongsu Pasaribu layak memperoleh gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Sayang, “penghargaan” yang diperolehnya baru berupa pengabadian namanya menjadi nama sebuah jembatan, nama sebuah jalan dan sebuah monumen semen berukuran 1 x 1 x 2 meter di Desa Suga-suga, Tapanuli Tengah.
Setelah puluhan tahun, yang membuat hati miris, seorang cucu sang Komandan sampai stres dan sudah 7 tahun terpaksa dikurung dalam kerangkeng besi, dibelakang rumah Kapten setelah gagal ‘mengurus’ gelar Pahlawan Nasional untuk sang kakek. Itu berawal ketika gagal menemui Jenderal Purnawirawan Maraden Panggabean (mantan Pangab) teman seperjuangan kakeknya di kesatuan Harimau Mengganas Tapanuli.
Hasil pantuan SENTANA di Tapteng,
pada peringatan Hari Kemerdekaan, tanggal 17 Agustus. Seorang pria muda duduk seenaknya di sebuah kerangkeng besi berukuran sekitar 1 x 1,5 x 2 meter. Tubuhnya kurus. Jenggotnya tumbuh tak beraturan. Di lehernya menggantung kain-kain dan benda-benda yang sama sekali tak mirip kalung. Pergelangan tangannya dilingkari gelang-gelang yang terbuat dari potongan kain. Pakaiannya lusuh dan dekil, mirip pakaian orang sakit mental yang berkeliaran di sudut-sudut ibukota.
Bau pesing menguar dari kerangkeng besi yang digembok itu. Tumpukan baju-baju butut terletak di sudut kerangkeng, praktis menjadi sarang nyamuk. Tampak ceceran kapas-kapas yang berasal dari bantal yang hancur menghiasi sekitar kerangkeng. Kasarnya, kandang ternak masih lebih ‘layak’ daripada kerangkeng itu. Kerangkeng besi itu terletak di bagian belakang sebuah rumah, yang ternyata rumah kelahiran Kapten Bongsu Pasaribu. Rumah itu sudah separuh hancur. Dinding-dindingnya sebagian sudah roboh. Bukan karena lapuk ditimpa usia, tapi kabarnya karena ‘dihancurkan’ dalam kemarahan. Rumah itu sendiri bisa dikatakan kosong. Kalaupun ada perabot, sudah dalam kondisi setengah hancur.
Pemandangan miris itu terekam saat bersama rombongan Panitia Bedah Buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’, LVRI Tapteng, dan Dandim 0211/TT Letkol Kav Albiner Sitompul, berkunjung ke kampung kelahiran Kapten Bongsu Pasaribu, sang pejuang kemerdekaan RI. Nama pria itu Ramli Hasudungan Pasaribu (37), lulusan SMA kota Medan tahun 2000. Ia cucu dari Raja Johannes Pasaribu, abang kandung Kapten Bongsu. Ramli dikurung di sana karena stres dan depresi, menyusul kegagalannya berkali-kali memperjuangkan kakeknya (Kapten Bongsu) menjadi Pahlawan Nasional. Kata pihak keluarga, ia sudah 7 tahun dikurung di rumah kelahiran kakeknya itu.
“Ia dikurung karena menghancurkan seisi rumah,” kata Ibunya, Tiamsa br Samosir kepada wartawan saat berkunjung ke rumah itu. Menurut pihak keluarga yang mengantarkan rombongan ke rumah itu, Ramli dulunya waras. Setelah mengetahui kisah perjuangan Kapten Bongsu yang masih terbilang kakeknya sendiri, didukung kisah kakek kandungnya sendiri, Raja Johannes Pasaribu, yang tewas ditembak Belanda, Ramli berketetapan hati untuk memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional bagi kakeknya.
“Ia pergi ke Jakarta dengan niat menemui Jenderal Maraden Panggabean, meminta agar Kapten Bongsu mendapat penghargaan sebagai pahlawan,” tutur keluarga Kapten Bongsu, yakni Martaulinan Bondar (72), Mutiara Pasaribu (60), Tiamsyah Pakpahan (65), dan anggota keluarga lainnya.
Naas baginya, berkali-kali ke Jakarta , berkali-kali pula ia gagal menemui sang jenderal, yang merupakan atasan Kapten Bongsu semasa bertugas. Bahkan dikisahkan, Ramli sempat diusir aparat saat memaksa mendatangi kantor sang jenderal.
“Mungkin karena saat itu ia datang secara pribadi, tidak membawa rekomendasi dari LVRI atau pemerintah daerah, sehingga ia tidak diterima di Jakarta ,” kata Raja Johan Sitompul, Ketua Panitia Bedah Buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu”, kepada wartawan.
Dikisahkan pihak keluarga, setelah berkali-kali gagal mengurus gelar pahlawan untuk kakeknya itu, bahkan merasa diperhinakan karena diusir, Ramli pun stres dan depresi.
“Awalnya, tingkat stresnya tidak begitu parah. Ia hanya sering bertingkah seperti tentara, lari-lari bak prajurit latihan, lalu bilang ke kami, ‘cepat… cepat masuk ke rumah, Belanda mau datang’,” tutur Tiamsyah Pakpahan, sang ibu.
Lama kelamaan, tingkat stres yang diderita Ramli makin berat. Ia mulai mau mengamuk, dan menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Puncaknya, ia menghancurkan seisi rumah Kapten Bongsu, hingga dinding rumah pun jebol. Karena dianggap mengganggu, akhirnya sekitar 7 tahun lalu, pihak keluarga sepakat membuat kerangkeng besi, dan memasukkan sang pemuda ke dalamnya.
“Sebenarnya, ia bisa diajak ngomong seperti orang normal. Ia bahkan sering minta dilepaskan. Tapi kadang ia tidak mau makan dan minum, dan kemudian mengamuk,” tutur Tiamsyah dengan mata berkaca-kaca. Saat rombongan mengunjungi kerangkeng besi tempat Ramli terkurung, ‘kewarasan’ pria itu memang masih bisa tertangkap. Ia langsung menyapa Dandim yang mendatanginya. Bahkan, ia bersedia diajak ngobrol, meminta rokok, dan sebagainya.
“Saya ini veteran angkatan laut. Sudah pernah ketemu komandan-komandan negara. Semuanya demi memperjuangkan kemerdekaan tanah air,” katanya dengan gaya santai.
Saat ditawari rokok dan mancis, ia menerima dengan baik. Dan kala Ketua Antar Waktu LVRI Tapteng, Abdul Kahar Tanjung, yang saat itu mengenakan topi veteran, menyalaminya, Ramli kontan ngoceh: “Sudah veteran Bapak sekarang ya!” Pak Tanjung hanya mengangguk.
Namun rombongan tak lama di sana . Usai melihat kondisi cucu sang pejuang, Pak Dandim keluar dan berikutnya mengunjungi rumah kakak ipar Kapten Bongsu, Tio Simbolon (100-an), istri Raja Johannes Pasaribu. Sayang sekali, Tio tidak dapat diwawancarai karena sudah sangat tua. Tubuh tuanya terus menggigil bak orang kedinginan. Pak Dandim merengkuh bahu wanita itu, dan memberi segelas air dingin untuk diminumnya.
Dari rumah Tio, rombongan bergerak ke monumen perjuangan untuk menghormati perjuangan sang kapten, masih di desa yang sama. Untuk menuju ke monumen, rombongan harus melewati sebuah jembatan yang juga bertuliskan nama sang kapten. Tulisannya tidak terlalu besar. Bagi orang yang tidak jeli, tulisan di jembatan itu bisa saja terluput dari penglihatan.
Sekitar 200 meter dari jembatan ke arah bukit, rombongan menemukan monumen perjuangan Kapten Bongsu Pasaribu, Komandan Round I, Harimau Mengganas. Bentuknya empat persegi, ukuran 1 x 1 x 2 meter. Di atas monumen itu, diletakkan patung kepala dengan tangan mengepal. Simbol kematian sang kapten yang tewas dipenggal tentara Belanda di Harakka, Barus, 61 tahun silam. Monumen itu didirikan tahun 1995, atau sekitar 13 tahun lalu.
Monumen itu tidak terlalu mewah. Arealnya sama sekali tidak dipagar. Bahkan di dekatnya, hanya berjarak sekitar 1,5 meter, berdiri sebuah rumah makan. Seandainya ada orang yang tidak punya tujuan khusus untuk melihat monumen, besar kemungkinan monumen itu luput dari perhatian. (son)
5 Mei
KAPTEN BONGSU (2)
Jakarta , SENTANA
Sejarah Komandan Batalyon Kesatuan Harimau Mengganas Tapanuli, Kapten Bongsu Pasaribu mulai di angkat oleh pelaku-pelaku sejarah. Ratusan robongan dipimpin langsung Bupati Tapanuli Tengah, Drs Tuani L.Tobing, LVRI Tapteng, Dandim 0211/TT Letkol Kav Albiner Sitompul juga didampingi Panitia Bedah Buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’ yang diketuai Raja Johan Sitompul, tokoh masyarakat serta sejumlah wartawan cetak dan elektronik mendatangi rumah kelurga almarhum dan melihat tugu perjuangan di simpang tiga.
Rombongan dalam penyelusurannya mengunjungi tempat makam Komandan Muda Kapten Bongsu Pasaribu, ditempat Makam Pahlawan Sibolga, diteruskan ke tempat monumen perjuangan di Suga-suga, rumah keluarga dan rumah para veteran. “Di desa kelahiran sang komandan, rombongan menyaksikan rumah dan desa tempat kelahiran sang pejuang Kemerdekaan Nasional asal Tapteng itu, serta jembatan dan monumen untuk mengenang perjuangan sang komandan. Bersama rombongan, turut serta penulis buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’, yakni Dr Sudung Parlindungan Lumbantobing, “ujar Riduan Hamzah Pasaribu, Cucunya Kapten Bongsu Pasaribu kepada SENTANA, di Jakarta, Minggu (17/8).
Menurut Riduan Hamza, “pada tahun 1945, usia kapten masih relatif muda. Baru 22-an tahun. Tapi Kapten Bongsu Pasaribu sudah tampil sebagai Komandan Kompani (Kompi). Dua tahun kemudian, saat Agresi Belanda II pecah, Kesatuan Harimau Mengganas Tapanuli yang dipimpinnya sukses membuat pasukan Belanda kocar-kacir. Sekitar waktu satu tahun berjalan yaitu pada Tahun 1946, T.K.R berubah nama (dilebur) menjadi namanya adalah T.R.I dan Kapten Bongsu dipercaya menjadi Komandan Batalyon II (dua). Sayang, ia tertembak tewas dan kepalanya dipenggal putus, dipertontonkan ke masyarakat oleh Belanda di Harakka, Barus, tanggal 3 Maret 1947. Ia gugur di usia 24 tahun. Enam puluh satu tahun kemudian, barulah kisahnya dibukukan.
Bagi pembaca yang belum tahu, mungkin bertanya-tanya, siapa gerangan Kapten Bongsu Pasaribu?. Inilah secuil kisahnya, yang dirangkum SENTANA dari tulisan Riduan Hamza Pasaribu, cucu sang kapten. Delapan puluh lima tahun lalu, seorang bayi laki-laki lahir di Desa Suga-suga, Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing, Tapanuli Tengah, persisnya pada tanggal 15 Juni 1923. Di desa yang berjarak sekitar 25 kilometer dari pusat Kota Sibolga itu, pasangan suami istri yang sedang berbahagia, Raja Pandapotan Pasaribu dan Barita Mopul br L, menamai bayi itu Bongsu Pasaribu.
Katanya, “Bongsu muda merantau ke kota kembang Bandung (Jawa Barat) untuk sekolah tentara. Di Bandung , ia mampu masuk ke Kadester Shcool, hingga tamat. Selanjutnya, setelah tentara Jepang masuk ke tanah air Indonesia , Kapten Bongsu disuruh abangnya pulang kampung ke Hutagodang. Di masa itu, Kapten Bongsu sempat menjadi tentara Gygun dan menyandang pangkat sebagai Gyiusoi (Opsir), di Kota Sibolga.
Singkat cerita, berakhirlah penjajahan Jepang di negara Indonesia . Pemerintah RI di Jakarta melalui Presiden Soekarno Hatta menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Kapten Bongsu kembali aktif lagi berjuang yaitu pada bulan Nopember 1945, dengan membentuk Angkatan Pemuda se-Kota Sibolga di bawah kepemimpinannya. Saat itu Kapten Bongsu terpilih menjadi pejabat Komandan Kompani 1 yang namanya saat itu adalah T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat).
“Sekitar waktu satu tahun berjalan yaitu pada Tahun 1946, T.K.R berubah nama (dilebur) menjadi namanya adalah T.R.I (Tentara Republik Indonesia ) dan Kapten Bongsu dipercaya menjadi Komandan Batalyon II (dua). Hingga akhirnya jabatan Komandan Batalyon II itu diserahterima kepada Marhasam Hutagalung. Sementara itu Kapten Bongsu dipercayakan sebagai pejabat Staf Resimen III dengan Komandan Pandapotan Sitompul. Pada zaman itu, seluruh daerah Tapanuli dipimpin satu Gubernur Militer bernama Dr. Ferdinan Lumban Tobing. Untuk pengamanan daerah-daerah keseluruhan Tapanuli, dibagi atas berbagai sektor pertahanan”,kata sang cucu.
Agresi II Belanda
“Tahun 1947, Belanda melancarkan Agresi II di tanah air di seluruh pelosok Indonesia , termasuk ke Kota Sibolga/Tapteng. Pejabat tertinggi di Tapanuli waktu itu yakni Dr. Ferdinan Lumban Tobing bersama Komandan Sektor IV bernama Maraden Panggabean (Purn Jenderal di Orde Baru), langsung mengistruksikan kepada semua Komandan Raund, untuk mengatur pengamanan di daerahnya masing masing.
Komandan Sektor IV Maraden Panggabean membagi Sektor IV Tapanuli yang dipimpinnya. Kapten Bongsu Pasaribu menjadi satu satunya kepercayaan yang terpanggil dan menjadi Komandan Raund I (Kesatuan Harimau Mengganas) untuk daerah kekuasaan di Sorkam dan Barus (Sibolga).
“Untuk memasuki Kota Sibolga, Belanda terlebih dahulu melakukan penembakan-penembakan dari jarak jauh, melalui pantai lautan Sibolga dengan Kapal Y.T.I Belanda. Perlawanan sengit pun pecah dengan pasukan tentara pejuang Indonesia hingga berminggu-minggu lamanya. Namun karena alat persenjataan pasukan pimpinan Maraden Panggabean terbatas, pasukan terpaksa bersembunyi di hutan untuk menyelamatkan nyawa masing-masing. Akhirnya tentara Kolonial Belanda dapat memenangkan peperangan di Kota Sibolga dan memasuki sudut-sudut kota melalui laut pada tanggal 24 Desember 1948.
“Kapten Bongsu Pasaribu dengan pasukannya kemudian ditugaskan Komandan tertingginya, Maraden Panggabean, untuk bergerak menjaga wilayah Barus dan Sorkam sekitarnya. Kapten Bongsu beserta pasukan pun berangkatlah menuju daerah Sorkam melalui bukit-bukit hutan, hingga sampai ke Kampung Hutagodang di Kecamatan Sorkam, “kata sang cucu melalui tulisannya.
Gugurnya Sang Kapten
“Dalam perjuangannya, pasukan Komandan Kapten Bongsu sering mematahkan operasi-operasi tentara Belanda ke kampung-kampung. Tak senang, Belanda pun memperkuat mata-mata (kaki tangan) yang tersebar di Tapanuli. Untuk daerah Barus dan Sorkam, mata-matanya bernama Tajim Sitanggang, anggota Polisi Belanda. Kapten Bongsu pernah memburu dan menangkap Tajim Sitanggang, dan memperingatkan dirinya agar jangan menjadi mata mata. Tetapi Tajim melarikan diri dan bergabung lagi dengan pasukan tentara Belanda di Pasar Barus.
“Suatu hari, pasukan tentara Belanda melakukan operasi ke Bukit Hasang (Kecamatan Barus), bersama-sama dengan Tajim sebagai penunjuk jalan. Para Komandan beserta pasukan RI, di antaranya Komandan Sektor S bernama Majit Simanjutak dan P Hasibuan dibantu Komandan Raund III bernama Bagun Siregar dan pasukan Komandan Kapten Bongsu mengetahui operasi itu. Pasukan gabungan itu berangkat ke sana untuk melakukan pencegatan di tengah jalan.Tak ayal, perang besar pun pecah. Pertempuran selama satu hari satu malam itu membuat tentara Belanda sempat kocar-kacir terpisah dari pasukanya. Sebagian lagi tidak tentu arah pelariannya. Waktu peperangan yang terjadi pada malam hari itu sangat menguntungkan pasukan gabungan, hingga sebagian tentara musuh kabur dan lari ke pegunungan menuju ke kampung Purbatua. Banyak juga yang lari ke daerah perkampungan Harakka (Panguhalan Rihit).
“Di kampung Harakka, pasukan Kapten Bongsu terus melakukan pengejaran ke tentara Belanda, hingga terjadilah pertempuran sengit selama 3 jam, mulai pukul 09.00 pagi hingga siang pukul 12.00 WIB. “Dapat dikatakan, saat itu pasukan musuh banyak yang tewas. Bahkan musuh tidak berkutik sama sekali, sebagian melarikan diri menyelamatkan nyawa masing masing karena kekurangan perbekalan maupun peluru senjata. Peperangan akhirnya berhenti, dan tidak ada lagi suara tembakan baik dari pihak kesatuan Harimau Mengganas, maupun dari Belanda. Mengira seluruh tentara musuh sudah gugur, kecuali yang melarikan diri, Kapten Bongsu beserta dua orang prajuritnya memutuskan untuk melihat mayat-mayat yang bergelimpangan. Kapten Bongsu turun sendiri mengadakan operasi pembersihan, dengan memeriksa satu per satu mayat tentara musuh.
“Sayang, dia salah perkiraan. Setibanya di sana , ternyata masih ada dua lagi tentara Belanda yang masih hidup, yang sengaja bersembunyi di satu kubangan bekas kerbau. Di kubangan itu, kedua tentara Belanda ditemani Tajim Sitanggang (mata-mata) Belanda.
Melihat Kapten Bongsu berjalan kaki, tentara Belanda yang sembunyi di kubangan langsung melepaskan tembakan. Tembakan bertubi-tubi tersebut berhasil mengenai kaki Kapten Bongsu satu peluru. Sang Kapten pun langsung tersungkur ke tanah. Tak puas, kedua tentara Belanda kembali memuntahkan peluru tepat mengenai kakinya lagi. Kapten Bongsu sempat membalas menembak dari senjatanya, sebelum akhirnya tidak berkutik. Namun seorang tentara Belanda tetap menembak.
“Tidak berapa lama, tentara Belanda datang menghampiri Kapten Bongsu. Selanjutnya, tentara itu mengakhiri hidup Kapten Bongsu dengan cara sadis, yaitu dengan memenggal lehernya sampai putus. Hari itu tanggal 3 Maret 1947. Kepala yang terpisah dengan badan kemudian diangkat, dan dibawa pergi ke Pasar Barus untuk dipertontonkan kepada rakyat. Badannya yang masih tergeletak di tanah ditinggal tergeletak begitu saja di tempat dia dibunuh. Setelah Belanda pergi ke Barus, potongan badannya dari leher ke kaki yang masih tergeletak di hutan, dijemput oleh pasukannya dan dibawa ke kampung Sijungkang. Di sana potongan badan itu dikuburkan.
“Sementara itu, tentara Belanda yang bermarkas di Barus terus mempertontonkan potongan kepala Kapten Bongsu kapada para rakyat dan kepada para tahanan. Maksudnya untuk melemahkan perjuangan pasukan Indonesia di Pasar Barus, agar gerilyanya melemah. Potongan kepala ditenteng dalam karung itu dimulai markas di Harakka sampai ke Kota Barus. Pada hari yang ketiga, potongan kepala Kapten Bongsu dikuburkan di Komplek penjara Barus.
Setelah Bongsu Pasaribu gugur pada tanggal 3 Maret 1949, maka puncuk pimpinan sebagai Komandan Round dipegang sementara oleh Humahe Rambe dan kemudian diganti oleh Muliater Simatupang, tutur, “Riduan Hamza Pasaribu, sang cucu melalui tulisan ke SENTANA. (son)
5 Mei
KAPTEN BONGSU (4)
Tahun 1945, usianya masih relatif muda. Baru 22-an tahun. Tapi Kapten Bongsu Pasaribu sudah tampil sebagai Komandan Kompani (Kompi). Dua tahun kemudian, saat Agresi Belanda II pecah, Kesatuan Harimau Mengganas Tapanuli yang dipimpinnya sukses membuat pasukan Belanda kocar-kacir. Sayang, ia tertembak dan tewas dipenggal Belanda di Harakka, Barus, tanggal 3 Maret 1947. Ia gugur di usia 24 tahun. Enam puluh satu tahun kemudian, barulah kisahnya dibukukan.
Tapteng
Pekan lalu, bersama Panitia Bedah Buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’ yang diketuai Raja Johan Sitompul, LVRI Tapteng, dan Dandim 0211/TT Letkol Kav Albiner Sitompul, berkunjung ke Desa Suga-suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing, Tapanuli Tengah. Di desa kelahiran sang kapten itu, rombongan menyaksikan rumah dan desa tempat kelahiran sang pejuang Kemerdekaan Nasional asal Tapteng itu, serta jembatan dan monumen untuk mengenang perjuangan sang Kapten. Bersama rombongan, turut serta penulis buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’, yakni Dr Sudung Parlindungan Lumbantobing.
Di Desa Suga-suga itu, jembatan yang mengabadikan nama sang kapten berukuran relatif kecil, hanya sekira 4 x 6 meter. Sekitar 200 meter dari jembatan ke arah bukit, berdirilah monumen perjuangan Kapten Bongsu Pasaribu, Komandan Round I, Harimau Mengganas. Bentuknya empat persegi, ukuran 1 x 1 x 2 meter. Dan di atas monumen itu, diletakkan patung kepala dengan tangan mengepal. Saat tiba di depan monumen sang kapten, Pak Dandim tak segan-segan memberi hormat.
Bagi pembaca yang belum tahu, mungkin bertanya-tanya, siapa gerangan Kapten Bongsu Pasaribu? Inilah secuil kisahnya, yang dirangkum dari tulisan Rekson Hermanto Pasaribu, cucu sang kapten, seperti dikutip dari sebuah situs di internet…
Delapan puluh lima tahun lalu, seorang bayi laki-laki lahir di Desa Suga-suga, Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing, Tapanuli Tengah, persisnya pada tanggal 15 Juni 1923. Di desa yang berjarak sekitar 25 kilometer dari pusat Kota Sibolga itu, pasangan suami istri yang sedang berbahagia, Raja Pandapotan Pasaribu dan Barita Mopul br L, menamai bayi itu Bongsu Pasaribu.
Bongsu bukan anak pertama. Ia memiliki seorang abang kandung bernama Raja Johannes Pasaribu (terakhir menjabat sebagai Kepala Desa Suga-Suga Hutagodang). Raja Johannes inilah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan Bongsu muda. Ialah yang menyekolahkan Bongsu. Peran yang menentukan. Betapa tidak, pada zaman penjajahan Kolonial Belanda, sangat jarang ada penduduk pribumi yang dapat duduk di bangku sekolah.
“Bisa dikatakan, hanya orang-orang tertentu saja atau anak Kapala Nagari dan para pedagang rempah-rempah, yang bisa sekolah,” kata Rekson dalam tulisannya.
Apalagi untuk bisa mengenyam ke jenjang sekolah H.I.S (Hindia Indhise School) Kota Sibolga. Rasanya tidak mungkin. “Tetapi beruntunglah Bongsu muda pada zaman itu, karena memiliki abang bernama Raja Johannes Pasaribu yang baik hati, dan tidak mengenal menyerah dalam memperjuangkan adiknya kandungnya itu, agar menjadi manusia yang terpandang di masyarakat karena masuk sekolah H.I.S,” tulis Rekson.
Bongsu mendapat dukungan penuh secara materil dari abangnya Raja Johannes Pasaribu, yang pada zaman itu (tanggal 3 Maret tahun 1932), telah dipilih rakyat Hutagodang menjadi pejabat Kepala Kampung Hutagodang.
Tak rugi sang abang mendukungnya. Karena Bongsu dikenal sangat pintar, berkepribadian pemimpin, dan memiliki bakat. Ia selalu tampil terdepan di sekolahnya. Kepintarannya dibuktikan dengan tamat sekolah dari H.I.S Sibolga, untuk melanjut ke jenjang lebih tinggi pada Quick Shcool di Tarutung (Tapanuli Utara). Dari Quick School, Bongsu juga tamat sekolah.
Setelah mendapat persetujuan kakaknya Raja Johannes, Bongsu muda merantau ke kota kembang Bandung (Jawa Barat) untuk sekolah tentara. Di Bandung, ia mampu masuk ke Kadester Shcool, hingga tamat. Selanjutnya, setelah tentara Jepang masuk ke tanah air Indonesia, Kapten Bongsu disuruh abangnya pulang kampung ke Hutagodang. Di masa itu, Kapten Bongsu sempat menjadi tentara Gygun dan menyandang pangkat sebagai Gyiusoi (Opsir), di Kota Sibolga.
Singkat cerita, berakhirlah penjajahan Jepang di negara Indonesia. Pemerintah RI di Jakarta melalui Presiden Soekarno Hatta menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Kapten Bongsu kembali aktif lagi berjuang yaitu pada bulan Nopember 1945, dengan membentuk Angkatan Pemuda se-Kota Sibolga di bawah kepemimpinannya. Saat itu Kapten Bongsu terpilih menjadi pejabat Komandan Kompani 1 yang namanya saat itu adalah T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat).
Sekitar waktu satu tahun berjalan yaitu pada Tahun 1946, T.K.R berubah nama (dilebur) menjadi namanya adalah T.R.I (Tentara Republik Indonesia) dan Kapten Bongsu dipercaya menjadi Komandan Batalyon II (dua). Hingga akhirnya jabatan Komandan Batalyon II itu diserahterima kepada Marhasam Hutagalung. Sementara itu Kapten Bongsu dipercayakan sebagai pejabat Staf Resimen III dengan Komandan Pandapotan Sitompul.
Pada zaman itu, seluruh daerah Tapanuli dipimpin satu Gubernur Militer bernama Dr. Ferdinan Lumban Tobing. Untuk pengamanan daerah-daerah keseluruhan Tapanuli, dibagi atas berbagai sektor pertahanan.
Agresi II Belanda
Tahun 1947, Belanda melancarkan Agresi II di tanah air di seluruh pelosok Indonesia, termasuk ke Kota Sibolga/Tapteng. Pejabat tertinggi di Tapanuli waktu itu yakni Dr. Ferdinan Lumban Tobing bersama Komandan Sektor IV bernama Maraden Panggabean (Purn Jenderal di Orde Baru), langsung mengistruksikan kepada semua Komandan Raund, untuk mengatur pengamanan di daerahnya masing masing.
Komandan Sektor IV Maraden Panggabean membagi Sektor IV Tapanuli yang dipimpinnya. Kapten Bongsu Pasaribu menjadi satu satunya kepercayaan yang terpanggil dan menjadi Komandan Raund I (Kesatuan Harimau Mengganas) untuk daerah kekuasaan di Sorkam dan Barus (Sibolga). Sinta Pohan ditunjuk sebagai Komandan Raund II untuk wilayah kekuasaan di daerah Bonandolok, Komandan Raund III bernama Bangun Siregar untuk kekuasaan di wilayah daerah Sibolga beserta S.M Simarangkir.
Komandan Raund IV bernama Parlindungan Hutagalung ditunjuk di daerah Jalan Tarutung, Komandan Raund V bernama Agus Marpaung untuk kekuasaan di wilayah daerah Poriaha, Komandan Raund VI bernama Henneri Siregar untuk wilayah daerah Jalan Tarutung, Komandan Raund VII bernama Paul Lumban Tobing untuk wilayah daerah Sibolga, Komandan Raund A sebagai pengawal Sektor IV oleh P. Hasibuan, dan Komandan Sektor S, Majit Simanjuntak dan M.A Aritonang untuk wilayah daerah Sibolga dan Barus.
Untuk memasuki Kota Sibolga, Belanda terlebih dahulu melakukan penembakan-penembakan dari jarak jauh, melalui pantai lautan Sibolga dengan Kapal Y.T.I Belanda. Perlawanan sengit pun pecah dengan pasukan tentara pejuang Indonesia hingga berminggu-minggu lamanya. Namun karena alat persenjataan pasukan pimpinan Maraden Panggabean terbatas, pasukan terpaksa bersembunyi di hutan untuk menyelamatkan nyawa masing-masing. Akhirnya tentara Kolonial Belanda dapat memenangkan peperangan di Kota Sibolga dan memasuki sudut-sudut kota melalui laut pada tanggal 24 Desember 1948.
Kapten Bongsu Pasaribu dengan pasukannya kemudian ditugaskan Komandan tertingginya, Maraden Panggabean, untuk bergerak menjaga wilayah Barus dan Sorkam sekitarnya. Kapten Bongsu beserta pasukan pun berangkatlah menuju daerah Sorkam melalui bukit-bukit hutan, hingga sampai ke Kampung Hutagodang di Kecamatan Sorkam.
Kedatangan Kapten Bongsu dan pasukannya disambut gembira oleh rakyat Hutagodang. Beliau juga menyempatkan diri mengunjungi rumah orangtuanya untuk meminta doa restu dari ibunya. Di sana, pasukan Kapten Bongsu membuat satu markas pertahanan yang bernama Hubangan. Dari tempat pertahanan Hubangan, oleh Komandan Kapten Bongsu kembali mengatur semua pasukannya yang bernama Kesatuan Harimau Mengganas atau disebut Raund I, Sektor IV.
Selanjutnya mereka menuju daerah Sorkam (kecamatan), karena di sana ada tentara Belanda. Adapun anggota-anggota kesatuan Harimau Mengganas yakni Majit Simanjuntak sebagai wakil, Humehe Rambe (Pengatur Pertahanan), Gontar Lubis sebagai ajudan dan staff, Kanor Samosir, Hombar Tambunan, Padet, Jaimi, Tanjung, Mian Tambunan, Mauli Panggabean, Bili Matondang, Ayat Tarihoran, Panemet Pasaribu, Masin Panggabean, Fliang, Kadi HT, Uruk, Mancur, Mancit, Krisman Marbun, Mahasan Aritonang, Usia Pane, Salmon Nainggolan dan Kartolo Pasaribu. Sementara untuk Seksi Perbekalan di antaranya bernama, Dior Nainggolan, Raja Johanis Pasaribu, Freodolin Purba dan Amit Simatupang yang ada di Pasar Sorkam.
Pasukan tentara Belanda yang dipimpin Komandan Van Hali datang membawa tentara Nepis termasuk Simurai dari Kota Sibolga dengan konvoi besar, hendak ke Sorkam untuk bermarkas, setelah berhasil menguasai Sibolga. Sesampainya tentara Belanda di Kampung Gontingmahe atau di tengah perjalanan, pasukan Komandan Kapten Bongsu menghadang dan terjadilah pertempuran I yang sengit. Pertempuran ini menyebar sampai ke perkampungan Parlimatohan.
Sayang, karena kurangnya alat persenjataan di pihak Kapten Bongsu, sementara Belanda bersenjata lengkap, pasukan Komandan Kapten Bongsu banyak yang gugur.
Gugurnya Sang Kapten
Dalam perjuangannya, pasukan Komandan Kapten Bongsu sering mematahkan operasi-operasi tentara Belanda ke kampung-kampung. Tak senang, Belanda pun memperkuat mata-mata (kaki tangan) yang tersebar di Tapanuli. Untuk daerah Barus dan Sorkam, mata-matanya bernama Tajim Sitanggang, anggota Polisi Belanda. Kapten Bongsu pernah memburu dan menangkap Tajim Sitanggang, dan memperingatkan dirinya agar jangan menjadi mata mata. Tetapi Tajim melarikan diri dan bergabung lagi dengan pasukan tentara Belanda di Pasar Barus.
Suatu hari, pasukan tentara Belanda melakukan operasi ke Bukit Hasang (Kecamatan Barus), bersama-sama dengan Tajim sebagai penunjuk jalan. Para Komandan beserta pasukan RI, di antaranya Komandan Sektor S bernama Majit Simanjutak dan P Hasibuan dibantu Komandan Raund III bernama Bagun Siregar dan pasukan Komandan Kapten Bongsu mengetahui operasi itu. Pasukan gabungan itu berangkat ke sana untuk melakukan pencegatan di tengah jalan. Tak ayal, perang besar pun pecah.
Pertempuran selama satu hari satu malam itu membuat tentara Belanda sempat kocar-kacir terpisah dari pasukanya. Sebagian lagi tidak tentu arah pelariannya.
Waktu peperangan yang terjadi pada malam hari itu sangat menguntungkan pasukan gabungan, hingga sebagian tentara musuh kabur dan lari ke pegunungan menuju ke kampung Purbatua. Banyak juga yang lari ke daerah perkampungan Harakka (Panguhalan Rihit).
Di kampung Harakka, pasukan Kapten Bongsu terus melakukan pengejaran ke tentara Belanda, hingga terjadilah pertempuran sengit selama 3 jam, mulai pukul 09.00 pagi hingga siang pukul 12.00 WIB. “Dapat dikatakan, saat itu pasukan musuh banyak yang tewas. Bahkan musuh tidak berkutik sama sekali, sebagian melarikan diri menyelamatkan nyawa masing masing karena kekurangan perbekalan maupun peluru senjata,” kata Rekson dalam tulisannya.
Peperangan akhirnya berhenti, dan tidak ada lagi suara tembakan baik dari pihak kesatuan Harimau Mengganas, maupun dari Belanda. Mengira seluruh tentara musuh sudah gugur, kecuali yang melarikan diri, Kapten Bongsu beserta dua orang prajuritnya memutuskan untuk melihat mayat-mayat yang bergelimpangan. Kapten Bongsu turun sendiri mengadakan operasi pembersihan, dengan memeriksa satu per satu mayat tentara musuh.
Sayang, dia salah perkiraan. Setibanya di sana, ternyata masih ada dua lagi tentara Belanda yang masih hidup, yang sengaja bersembunyi di satu kubangan bekas kerbau. Di kubangan itu, kedua tentara Belanda ditemani Tajim Sitanggang (mata-mata) Belanda.
Melihat Kapten Bongsu berjalan kaki, tentara Belanda yang sembunyi di kubangan langsung melepaskan tembakan. Tembakan bertubi-tubi tersebut berhasil mengenai kaki Kapten Bongsu satu peluru. Sang Kapten pun langsung tersungkur ke tanah. Tak puas, kedua tentara Belanda kembali memuntahkan peluru tepat mengenai kakinya lagi. Kapten Bongsu sempat membalas menembak dari senjatanya, sebelum akhirnya tidak berkutik. Namun seorang tentara Belanda tetap menembak.
Tajim (mata-mata), kemudian memberitahukan kepada kedua tentara Belanda itu, bahwa yang mereka tembak adalah Komandan Kesatuan Harimau Mengganas, Kapten Bongsu Pasaribu.
Tidak berapa lama, tentara Belanda datang menghampiri Kapten Bongsu. Selanjutnya, tentara itu mengakhiri hidup Kapten Bongsu dengan cara sadis, yaitu dengan memenggal lehernya sampai putus. Hari itu tanggal 3 Maret 1947.
Kepala yang terpisah dengan badan kemudian diangkat, dan dibawa pergi ke Pasar Barus untuk dipertontonkan kepada rakyat. Badannya yang masih tergeletak di tanah ditinggal tergeletak begitu saja di tempat dia dibunuh.
Setelah Belanda pergi ke Barus, potongan badannya dari leher ke kaki yang masih tergeletak di hutan, dijemput oleh pasukannya dan dibawa ke kampung Sijungkang. Di sana potongan badan itu dikuburkan.
Sementara itu, tentara Belanda yang bermarkas di Barus terus mempertontonkan potongan kepala Kapten Bongsu kapada para rakyat dan kepada para tahanan. Maksudnya untuk melemahkan perjuangan pasukan Indonesia di Pasar Barus, agar gerilyanya melemah. Potongan kepala ditenteng dalam karung itu dimulai markas di Harakka sampai ke Kota Barus. Pada hari yang ketiga, potongan kepala Kapten Bongsu dikuburkan di Komplek penjara Barus.
Setelah Bongsu Pasaribu gugur pada tanggal 3 Maret 1949, maka puncuk pimpinan sebagai Komandan Round dipegang sementara oleh Humahe Rambe dan kemudian diganti oleh Muliater Simatupang. (dikutip dari tulisan Rekson Hermanto Pasaribu/bersambung)
5 Mei
BARUS LAUTAN API
SIBOLGA-METRO, 23 Pebruari 2009; Kisah sejarah seputar tewasnya Kapten Bongsu Pasaribu, Komandan Batalyon Harimau Mengganas, di Harakka, Barus, tanggal 3 Maret 1947 silam, mendapat sejumlah respon dari pembaca METRO. H Masnudin Tanjung (80), warga Jalan Perumnas Padang Masiang Barus, Sabtu (21/2) mendatangi Kantor METRO, dan mengungkapkan fakta-fakta sejarah di Barus yang belum banyak terekspos. “Data sejarah soal tewasnya Kapten Bongsu Pasaribu perlu dilengkapi. Saya baca di METRO, kepala Kapten Bongsu dipenggal dan ditenteng oleh tentara Belanda. Yang sebenarnya bukan hanya itu, setelah dipenggal, kepala Kapten Bongsu itu ditusuk dengan tombak dan ditenteng di atas tombak itu ke Onan Barus. Dan ada lagi fakta lain yang belum ditulis, yakni Barus pernah menjadi lautan api,” jelas mantan Tentara Pelajar ini di Kantor METRO. Warga Barus ini mengatakan, tak hanya Bandung yang pernah menjadi lautan api. Barus pun pernah dan itu jarang dieskpos. Pada masa Agresi II Belanda masa saat Kapten Bongsu tewas, ada sebuah malam yang tanggalnya dia tak ingat pasti tapi diyakininya masih bisa ditelusuri, di mana hampir separuh dari Kota Barus terbakar. “Soal tanggal, saya harapkan Panitia Bedah Buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu’ dapat membantu menelusurinya. Karena saya ini tak hafal tanggal-tanggal. Saya ingin hanya membantu panitia bedah buku, agar dapat melengkapi buku itu dengan fakta-fakta sejarah yang lebih dahsyat pada masa itu. Saya khusus datang dari Barus untuk membantu panitia,” jelasnya bersemangat. Ia mengisahkan, pada suatu malam di masa Agresi II Belanda, ada sekelompok orang yang membakar Kota Barus, dimulai dengan membakar bekas Tangsi Belanda pada pukul 7 malam. “Mereka (ini istilah Pak Masnudin) mulai membakar tangsi Belanda, Rupanya, di tangsi itu ada terkubur sejumlah granat dan bahan-bahan yang mudah meledak. Maka terdengarlah suara letusan keras di seluruh Kota Barus saat itu. Usai membakar tangsi Belanda, mereka membakar pesanggaran, kemudian kantor camat, rumah camat, Pasar Barus, hingga akhirnya separuh Kota Barus hangus terbakar,” lanjutnya. Pagi harinya, datanglah pesawat terbang Belanda dan memberondong Kota Barus dengan peluru selama 2 jam. Beberapa waktu kemudian, Belanda bersama pihak Indonesia diwakili Dr Ferdinand FL Tobing menandatangani kesepakatan berakhirnya serangan di Tapanuli, dan Belanda pun mundur. “Silahkan urut-urutkan masa-masanya, nanti akan dapat tanggalnya,” sarannya. Terkait rencana Panitia Bedah Buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’ yang akan menggelar dialog interaktif di Desa Suga-suga Kecamatan Pasaribu Tobing Tapteng, tempat kelahiran sang kapten, Pak Tanjung mengatakan, lebih tepat jika digelar di Barus, di lokasi tewasnya Kapten Bongsu. Untuk itu, ia berharap dapat berjumpa dengan panitia, untuk melengkapi data-data sejarah sekaligus memberikan sumbang saran yang positif demi pengungkapan sejarah. Selain Pak Tanjung, pembaca METRO, R br Marbun (70), warga Jl MT Haryono Kota Sibolga, juga mengirimkan surat yang menjelaskan, bahwa dirinya adalah salahsatu saksi mata yang melihat kepala Kapten Bongsu dipamerkan Belanda di Onan Barus. “Saat Kapten Bongsu ditembak Belanda, umur saya baru 8 tahun. Memang ia ditembak di pokok (pohon) Harakka, di tempat yang namanya Kincir, antara Siharbangan (Pangagahan) dengan Sihorbo. Kepalanya dipenggal, ditusuk dengan kayu, dan dipajang di pintu onan (pajak) Barus (dulu onan Barus berpagar dan berpintu),” tuturnya dalam suratnya. Ia menambahkan, saat itu, siapa saja yang masuk ke Onan Barus ditanya oleh sekuriti (sekarang satpam): “Kenal ini?” (sambil menunjuk kepala Kapten Bongsu). “Mamak-mamak menggelengkan kepala menyatakan tidak, padahal sebenarnya kenal. Karena takut kekejaman Belanda, hanya mamak-mamak baju hitam dan anak-anak yang boleh ke pekan. Selain itu ditangkap Belanda,” jelasnya dalam suratnya.
PPM: Kapten Bongsu Layak Bergelar Pahlawan
Selain kedua saksi mata di atas, respon atas kisah sejarah Kapten Bongsu Pasaribu, juga datang dari Dewan Paripurna Pemuda Pancamarga Tapteng, Syafruddin Sinaga (49). Datang ke Kantor METRO, warga Jalan Sibolga-Psp, Lingkungan I Hutabalang Kecamatan Badiri ini menjelaskan, Kapten Bongsu selayaknya sudah dari dulu mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional. “Saya sebagai putra pejuang (putra alm Moh Said Sinaga, veteran perang asal Pasar Belakang), secara pribadi sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Panitia Bedah Buku, karena telah mengingatkan masyarakat Kota Sibolga-Tapteng akan perjuangan para pejuang, termasuk orangtua kami dan khususnya Kapten Bongsu. Ini diharapkan akan memotivasi generasi muda untuk mengabdi dan berkarya kepada bangsa dan negara,” katanya. Ia mengharapkan Pemkab dan Pemko kedua daerah memberi dukungan terhadap pengusulan Kapten Bongsu sebagai pahlawan nasional. “Kami sebagai anak pejuang selayaknya ikut serta di garis depan, memohon kepada pemerintah, untuk memberi gelar pahlawan kepada Kapten Bongsu Pasaribu. Dan terima kasih kepada Panitia Bedah Buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu’ yang telah memfasilitasnya. Buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu’ ini diharapkan sebagai pemberitahuan kepada bangsa Indonesia, bahwa Sibolga-Tapteng juga adalah salahsatu basis perjuangan kemerdekaan,” tandasnya. Ia juga mengharapkan agar panitia dapat memfasilitasi penerbitan satu buku tersendiri tentang kisah-kisah perjuangan di Sibolga-Tapteng, karena masih banyak pejuang yang layak disebut pahlawan meski dengan klasifikasi berbeda. “Untuk itu dapat dikonfirmasi kepada para veteran dan saksi mata yang masih hidup, yang jumlahnya semakin sedikit,” katanya. Terkait pengusulan pengajuan kasus pemenggalan kepala Kapten Bongsu Pasaribu ke Mahkamah Internasional, Syafruddin Sinaga mengaku sangat mendukung. Karena peristiwa itu termasuk salahsatu pelanggaran hak asasi. “Kasus itu patut mendapat putusan hukum internasional, sehingga bangsa kita akan mendapat kredit point sebagai bangsa yang menghargai jasa pahlawannya,” jelasnya. Sekedar mengingatkan, panitia akan menggelar Dialog Interaktif Panitia Bedah Buku ’Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’, di Desa Suga-suga, Kecamatan Pasaribu Tobing, Tapteng, tanggal 28 Februari mendatang. Acara dimulai pukul 09.00 WIB sampai selesai, terbuka untuk umum. Dialog Interaktif rencananya akan menghadirkan pembicara yakni Sejarawan dari Unimed, Prof M Manurung, penulis buku ’Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’ Dr Parlindungan Tobing, unsur TNI, dari Pemkab Tapteng, tokoh veteran, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kapten Bongsu Pasaribu tewas dipenggal Belanda di Harakka, Barus, tanggal 3 Maret 1947, dalam usia 24 tahun. Setelah ditembak, lehernya dipenggal, dan kepalanya ke Pasar Barus dan dipertontonkan kepada rakyat.
8 Jul
KOTA SIBOLGA
Didukung dengan pantai yang indah di teluk Tapian Nauli dan perbukitan yang seolah-olah melindungi kota ini, serta pulau-pulau yang menarik yang berada diperairan teluk, sehingga Kota Sibolga sangat potensial dikembangkan sebagai kota objek wisata. Disamping itu, mengingat pulau-pulau sekitar pantai barat Sumatera sangat berpotensi sebagai daerah wisata seperti pulau nias maka Kota Sibolga dapat berfungsi sebagai daerah transit wisata.
Keindahan alam tepi pantai, pesona yang dipancarkan sederetan pulau yang ada di kawasan pantai barat ini seperti pulau poncan gadang, pulau poncan ketek, pulau panjang dan pulau sarudik merupakan daya tarik utama pariwisata di Kota Sibolga.
Wisata Bahari :
1. Pulau Poncan Gadang
2. Pulau Poncan Ketek
3. Pulau Sarudik
4. Pulau Panjang
5. Pantai Ujung Sibolga
Wisata Pegunungan
1. Tanggo Saratus
2. Puncak Pemancar TVRI
3. Bukit Aido
4. Tor Simarbarimbing
1. Benteng Ketapang
CART
–>
1 Jun
SUARA PEMBACA
- MAU BERGABUNG DENGAN KAMI…….?
- KEJADIAN DILINGKUNGAN SAUDARA
- YANG BELUM TERPUBLIKASI,
- AKAN KAMI BANTU MELALUI WEBSITE
- BERBASIS KORAN HARIAN NASIONAL
- DISEPULUH JUDUL,
CANTUMKAN :
- NO TELEPON
- PHOTO COPY KTP
- SURAT TERTULIS KE EMAIL redaksi: unionpers@yahoo.com
- ATAU DI TULISAN TERKAIT…
BERITA: